Semoga saja demikian. Maksud saya adalah setelah TKPKN baru benar-benar
terealisir,
pejabat DJPBN segera memerintahkan seluruh KPPN untuk melaksanakan
sosialisasi
tentang reformasi birokrasi di tubuh depkeu termasuk KPPN. Bahwa nantinya
tidak ada
lagi uang amplop/suap dalam pelayanan di KPPN dan lain sebagainya....
Untuk selanjutnya agar KPPN terbebas dari pungli/suap, salah satu prasyarat
adalah
transparansi/keterbukaan. Maka saya punya usulan masih seputar tampilan KPPN
(setelah reformasi birokrasi). Mungkin usulan ini sebenarnya sudah pula
terpikir oleh rekan2 semua.
Begini :
1. SOP yang kita miliki kita tayangkan pada aplikasi web service
2. Ringkasan SOP (yg penting-penting saja, seperti penyelesaian SPM/
SP2D) kita buatkan bagan dan dipasang dibagian front office
3. Adanya booklet tentang SOP
4. Kode etik pegawai DJPBN dipasang dibagian front office
5. Batas waktu penyelesaian SP2D dipasang dipapan pengumuman.
Salam,
SRENGENGE
"Tak ada yang abadi di dunia ini"
ais_1172 <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Saya juga sepakat dengan apa yang ditulis oleh Goodman... Saya melihat
banyak rekan-rekan diantara kita sudah mencoba menerapkan apa yang
diinginkan oleh Goodman tanpa slogan/gembar-gembor dan juga menghakimi
yang lainnya... sekarang apa yang sudah rekan-rekan tersebut
laksanakan selama ini telah menjadi pola pikir, pola sikap dan pola
kerja Ditjen kita semoga....sehingga ini menjadi agenda besar kita
bersama untuk menjadi pelopor dibidang reformasi birokrasi....
Bukankah sudah banyak hal seperti yang dikhawatirkan godmaan gap yang
jauh antara slogan dengan realita... contoh yang nyata adalah
slogan/larangan/anjuran yang termuat disetiap bungkus rokok.. tapi
tetap saja banyak diantara pecandu rokok tidak
memperdulikannya..semoga ridak demikian adanya dengan Jajaran Depkeu
khususnya di DJPBN......
060082277
