Begini saja....Apakah Bapak President (bekas) merasa bertanggung jawab
selama negara ini dipimpin oleh beliau, bangsa ini belum pernah diajari
kehidupan demokrasi yang sesungguhnya?
Terserah beliau mau ngomong apa dengan harian dari Jepang, namun
pernyataan beliau tentunya akan kembali lagi pada apa yang telah beliau
perbuat dan warisan yang kita terima dari pemerintahan beliau.
Itu saja....kembalikan lagi pernyataan ini kepada beliau....Apa yang
pernah Bapak persiapkan untuk kami, dalam menghadapi Pemilu Yang Jujur
Dan Adil ? saya rasa pertanyaan ini tentunya akan kena dan menjadi tameng
bagi kita dalam mencounter pernyataan beliau di harian jepang tersebut.
Andrew Pattiwael
Suara Merdeka
********************************************************************************
Soal Ramalan Pemilu Mundur
Soeharto Menakuti Rakyat
YOGYAKARTA - Pernyataan mantan presiden Soeharto bahwa pemilu bakal
mundur, menurut pengamat politik yang juga Rektor UGM Prof Dr Ichlasul
Amal MA,
merupakan upaya menakut-nakuti rakyat. Di samping itu, ucapan mantan
orang
terkuat yang merasa masih mempunyai dukungan militer, hanyalah impian.
"Tak ada nada mengancam dari kata-kata Pak Harto tapi menakut-nakuti.
Soal
dukungan militer itu hanya impian dia,'' ujarnya usai memberi materi
dalam diskusi
"The American Political System: Democracy and Elections'' di kampus
Pascasarjana UGM, kemarin.
Dia justru mempertanyakan kalau benar mendapat dukungan, militer yang
mana dan
apakah militer itu mendapat dukungan rakyat. "Kalau militer itu tidak
memperoleh
dukungan rakyat, ya sama saja.''
Seperti diberitakan harian ini kemarin, harian Jepang Yomuri Shimbun
memberitakan mantan presiden Soeharto tidak yakin pemilu dapat
berlangsung
demokratis. Menurut dia, 48 parpol belum mempersiapkan diri secara
memadai.
Bahkan, dia merasa tak yakin pemilu akan jurdil. Dia menilai pula
sejumlah kerusuhan
di berbagai daerah karena ulah politikus yang mengambil kesempatan untuk
kepentingan pribadi.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rudini menanggapi pernyataan itu dengan
lapang dana. Menurutnya, pernyataan Pak Harto itu sebagai cambuk KPU
untuk
bekerja keras mewujudkan terlaksananya pemilu yang demokratis jujur dan
adil.
Rudini juga tidak melihat motif politik di balik ucapan Pak Harto yang
pernah
memimpin negara selama 32 tahun itu.
Yang dikemukakan mantan presiden RI kedua itu berdasarkan pengalaman dia
yang
pernah memimpin negara ini selama 32 tahun. Sebab, dalam pemilu akan
terjadi
tarik-menarik berbagai kepentingan, baik partai politik peserta pemilu
maupun pihak
lain.
Di tempat terpisah Wakil Ketua KPU Adnan Buyung Nasution menyayangkan
pernyataan Pak Harto itu. "Tidak perlu dilayani, ucapan Pak Harto yang
memancing-macing itu,'' kata Buyung.
Ikut Mendorong
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Bali mengatakan,
sebagai seorang negarawan seharusnya Soeharto ikut mendorong untuk bisa
terwujudnya pemilu yang jurdil.
Sebab, lanjut Mega, kalau kita berbicara alam reformasi, maka tujuan
dari tahapan
reformasi itu salah satunya adalah harus ada pemilu yang dilaksanakan
dengan jujur
dan adil, karena di dalam pemilu yang jurdil hak serta kedaulatan rakyat
itu akan
tercermin dengan baik. Lebih, lebih, tambah Mega, pemilu yang akan
datang memiliki
makna yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia.
Ketua Umum DPP Partai Nasional Indonesia Front Marhaen, H Probosutedjo,
menilai
wajar bila pernyataan Soeharto mendapat reaksi keras. "Sebagai warga
negara,
Soeharto berhak mengemukakan pendapatnya. Karena sebagai warga negara
yang
baik, ia punya pemikiran. Jadi jangan ditafsirkan yang macam-macam,''
ujarnya di
Yogyakarta, kemarin.
Pernyataan Soeharto tersebut juga mendapat tanggapan dari Wahana
Lingkungan
Hidup Indonesia (Walhi) DIY. Dalam pernyataan pers yang diterima kemarin
petang
disebutkan, dengan pernyataan tersebut Soeharto ingin memberi kesan bahwa
pemilu yang berlangsung pada masa Orde Baru adalah pemilu yang berjalan
jurdil.
"Padahal pemilu pada masa Orde Baru sangat kental dengan ketidakadilan
dan
kecurangan,'' kata Ketua Walhi DIY Dadang Juliantara.
Dosen Ilmu Politik Fakultas Hukum UKSW Salatiga Jefferson Kameo SH LLM
berpendapat, Soeharto sudah menjadi warga negara biasa. "Sebaiknya dia
lakukan
cooling down. Jangan lagi mencampuri masalah reformasi. Sebab, salah
satu tujuan
reformasi adalah mereformasi dirinya dan para pengikutnya,'' katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberdayaan Pemilih (KPP) Eep Saefulloh
Fatah
mengatakan, pesimisme mantan presiden Soeharto tentang terlaksananya
Pemilu
1999 merupakan tantangan bagi rakyat Indonesia.
Pengamat Politik LIPI, Syamsudin Haris, menduga pernyataan mantan
presiden
Soeharto itu sebagai langkah untuk mengambil untung. ''Dia ingin
mengambil untung
dengan upaya menggagalkan atau setidaknya menunda pemilu,'' katanya.
Senada dengan Syamsudin, Guru Besar Krimonologi FISIP UI Prof Dr Ronny
Nitibaskara mengatakan, Pemilu 1999 akan terlaksana sesuai dengan
rencana.
''Meskipun dengan angka kriminalitas kampanye yang tinggi,'' katanya.
Menurut mantan anggota DPR/MPR Ir Tadjuddin Noersaid pernyataan Soeharto
merupakan cerminan bahwa mantan presiden itu perlu berkomunikasi dengan
rakyat.
Karena itu DPR harus tanggap dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk
berbicara di lembaga legislatif itu.
Menurut Ketua Komisi I DPR RI Aisyah Amini dan Ketua DPP Partai Golkar
yang juga
anggota Komisi VIII DPR RI Dr Marwah Daud, pernyataan Soeharto itu
menunjukkan
pola pikir dengan paradigma lama dan tidak sesuai dengan semangat
reformasi.
Tanggapan di Jateng
Pernyataan mantan presiden Soeharto juga mendapat tanggapan dari sejumlah
pimpinan parpol di Jateng. Ketua DPW PPP Jateng HA Thoyfoer MC dan Ketua
DPW PAN Ir Hadi Pranoto AR MM mengajak semua komponen pendukung reformasi
untuk bersatu dan menyamakan langkah demi suksesnya Pemilu 1999.
Sedangkan Ketua DPD Partai Golkar Jateng Moch Hasbi merasa tidak yakin
pemilu
berlangsung tidak jurdil. Sebab menurutnya, jumlah pengawas pemilu saat
ini tidak
terbatas dari dalam negeri, tetapi juga dari asing.
Thoyfoer mengimbau tiap-tiap pihak bersedia mengorbankan kepentingan
golongan
yang sempit demi kepentingan yang lebih besar.
Sementara itu Hadi Pranoto berpendapat, siapa saja boleh komentar
termasuk
tukang becak sekalipun. Karena itu bila ada komentar seperti diungkapkan
Soeharto,
hendaknya justru dijadikan pemicu untuk meningkatkan kinerja dalam
menyukseskan
Pemilu 1999.
Secara terpisah, Direktur LBH Semarang Andik Hardiyanto SH menjelaskan,
yang
dapat menggagalkan pemilu yakni bila KPU bubar dan terjadi kerusuhan yang
berpengaruh terhadap peta politik secara nasional.
Ketua DPP Partai Golkar H Agung Laksono mengatakan pemilu kali ini,
justru akan
berlangsung jurdil. Kendati demikian, dia tidak mempersoalkan pernyataan
Soeharto
karena yang penting bagi dia pemilu dapat berlangsung lancar. Mengenai
tendensi di
balik pernyataan Soeharto, dia menyatakan tidak tahu. (D19,sgt,am,A2,
D10,B15,ant-50c,k)
