In a message dated 6/16/99 10:14:42 AM Eastern Daylight Time, [EMAIL PROTECTED]
writes:
> Lho gini tho.... Kalau partenya menang telak, maka partai yang
> menang tsb dapat dipastikan berhasil menggolkan caprez-nya.
> Kalo tidak, di negara manapun nggak bisa juga...atau tepatnya
> belum tentu juga. Lagian sistem nyang kayak kita punya sudah
> ndak populer. Sistem kita ini kalo ndak salah niru Belanda punya.
> Wong yang ditiru saja sudah ngganti sistem kok.
Irwan:
Lha, dinegara2 lain itu ya capres dari pemenang pemilu lah yg
naik jadi presiden.
Jaya:
> Nah, kalo Bung Irwan mau konsisten untuk menjunjung tinggi rakyat,
> ya biarkan parte-parte yg jadi corong itu memutuskan mau koalisi
> dengan siapa. Apakah dengan PDIP sang juara pertama, atau
> Golkar sang juara kedua, atau PKB, atau bikin kelompok sendiri.
> Rak gitu tho? Justru ini yang sederhana.
Irwan:
Lho, emangnya yg 700 itu sudah pasti bisa mewakili 200 juta orang?
Yg bener aja dong. Apa memang sudah ada jaminan 700 orang itu
bebas dari money politics? Bentuk yg ideal dalam memilih presiden itu
yg pemilihan langsung. Rakyat yg menentukan presiden yg mereka maui.
Itu bentuk idealnya menurut saya.
Pemilu kali ini punya fenomena tersendiri dimana partai2 besarnya
telah mengajukan capres sebagai daya tarik mendapatkan suara.
Tidak seperti pemilu2 sebelumnya.
Pemilu kemarin bisa kita lihat,
Golkar mengajukan Habibie sebagai capres.
PPP mengajukan Hamzah Haz sebagai capres.
PKB mengajukan Gus Dur sebagai capres.
PAN mengajukan Amien Rais sebagai capres.
PKP mengajukan Try Sutrisno sebagai capres.
PDIP mengajukan Megawati sebagai capres.
Dari capres2 yg ada tersebut ternyata rakyat lebih memilih capres dari PDIP
untuk menjadi presiden mendatang. Dan kemenangan itu dengan selisih yg
sangat mencolok. Jadi jelas sekali disini mayoritas pemilih, lebih memilih
Megawati sebagai presiden Indonesia mendatang.
Ini yg harus disadari terlebih dahulu.
Kalau mau diperhatikan kembali, banyak sekali serangan ke kubu PDIP
nya Megawati, mulai dari Megawati yg ngga mau debat, latar pendidikan
Megawati, Megawati agamanya ngga jelas, caleg PDIP banyak yg non-muslim,
dan masih banyak lagi serangan2 ke partai ini yg tidak dialami oleh partai2
lain (kecuali Golkar yg memang banyak dikecam atas kesalahan2nya
selama orba) tapi justru partai inilah yg dipilih rakyat. Bukankah ini
bisa dijadikan indikasi yg jelas bahwa rakyat ingin perubahan, rakyat
ingin presiden baru, dan presiden yg mereka ingini adalah Megawati.
Koq tokoh2 yg diatas itu muter2 sih, nyari2 capres yg lain.
Padahal di depan mata sudah ada capres yg diingin rakyat, capres
yg sudah mendapatkan dukungan rakyat, dapat legitimasi dari rakyat.
Presiden Soeharto pada periode terakhir jelas2 adalah presiden terpilih
dari MPR 1998-2003 tapi sayangnya dia tidak mendapatkan dukungan
mayoritas rakyat. Akibatnya? Negara berantakan, rakyat protes mulu,
demo dimana2. Pembangunan jadi susah dilakukan karena stabilitas
keamanan sangat rendah.
Habibie kemudian naik menjadi presiden. Dia juga tidak mendapat
dukungan mayoritas rakyat. Akibatnya seperti yg sudah kita lihat
sendiri, rakyat minta diadakan pemilu.
Nah, bukankah aneh kalau pemerintahan berikutnya jatuh kembali ke
Habibie padahal jelas2 suara yg didapat Golkar sangat jauh dibawah PDIP?
Tapi Golkar masih punya kekuatan, punya uang untuk menggolkan
calonnya tersebut. Apakah akan kita biarkan nasib rakyat 5 tahun mendatang
di tangan orang yg tidak diingini oleh mayoritas rakyat Indonesia?
Kita setuju untuk diadakan pemilu agar kita bisa mengetahui keinginan
rakyat sebenarnya. Itu sudah dilakukan dan hasilnya (walau belum selesai)
sudah kita lihat dan bisa diduga2. Rakyat lebih memilih PDIP memegang
tongkap kepemimpinan berikutnya. Jadi, kenapa harus kita tentang keputusan
rakyat dengan menggunakan dalih macam?
Dari hasil pemilu itu bisa kita lihat dengan jelas kalau Megawati lebih
diingini jadi presiden ketimbang capres2 lainnya.
Jaya:
> Masalah yg rumit itu adalah jegal-jegalan, welhadalah.... wong
> namanya politik ya kayak gitu. Kesederhanaan kita dalam memandang
> dunia politik yaitu :
>
> --> politik = mbelit,
> --> politik = kotor.
>
> Dan ini sudah jadi aksioma lah. Temtu saja definisi mbelit dan kotor
> bisa berubah-ubah kadarnya, tapi substansinya buat orang kebanyakan
> kayak ane kan tetep gitu. Makanya saya heran kalo logika sederhana
> versi anda diwujudkan dengan politik = jalan lurus & sederhana.
Irwan:
Pikiran rakyat sederhana, permintaan mereka sederhana.
Silahkan kalau anda mau menodai kesederhanaan mereka dengan
dalih "itulah politik".
Saya tetap pada pendirian saya, jangan korbankan rakyat hanya
karena nafsu politik seseorang atau kelompok tertentu.
Ada satu kutipan dari pujangga besar India, Swami Vivekananda,
yg sempat dikutip oleh Megawati tahun 1993 dulu:
http://www.detik.com/berita/199906/19990619-1245.html
"Sudah cukup lama kita menangis, jangan menangis lagi.
Tegakkan mukamu menjadi manusia sejati untuk
menegakkan kebenarannya."
Yah, kita harus menegakkan kebenaran. Jadilah manusia sejati.
Sudah terlalu banyak tangis yg tumpah di negeri tercinta.
Kini saatnya kita bangkit dan berhenti menangis.
Megawati memang figur yg sederhana. Justru dikesederhanaannya
itulah kekuatan dia hingga rakyat menaruh kepercayaan penuh padanya.
Krisis yg terjadi sekarang ini adalah krisis kepercayaan dan saya
melihat hanya pada Megawatilah kepercayaan rakyat itu bisa dipulihkan
sehingga kita bisa membangun kembali negeri ini secara benar.
Jaya:
> PKB dan PAN berhasil memperoleh suara, dan suara mereka
> jelas untuk mereka sendiri, bukan untuk PDIP. Rak sederhana tho?
> Nah, BUng Irwan ini kan menganggap bahwa suara terbanyak
> dari pencoblos = kedaulatan rakyat. Nah, Bung Irwan lupa bahwa:
>
> --> suara terbanyak <> suara mayoritas
>
> --> suara mayoritas = suara terbanyak .AND. more than 50%
Irwan:
Bila semua wakil partai yg duduk di MPR tersebut konsisten
dengan memilih ketua partainya menjadi capres seperti pada
kampanye2 pemilu, maka sudah jelas toh yg menang adalah PDIP
karena capresnya lebih dipilih oleh rakyat. Ini kalau kita mau konsisten
dengan suara rakyat.
Mayoritas tidak selalu ditunjukan dengan jumlah lebih dari 50%.
Mayoritas bisa lebih dari 50% bisa kurang dari 50% tergantung
situasinya.
Jaya:
> Angka 50% cuman perjanjian umum. Kalo milih presiden endak tahu
> berapa sih? 60%? Yang jelas ndak bisa kurang dari 50% tho?
Irwan:
Saya belum bisa menjawab karena link yg memuat UUD 45 tidak
bisa dibuka walau sudah saya coba beberapa kali:
http://www.mil.id/uud45.html
Jaya:
> Jelas tho? Bila suaranya suara mayoritas, maka boleh deh disebut
> suara tsb mencerminkan kedaulatan rakyat (rada aneh nih dg
> arti kedaulatan rakyat di sini, tapi boleh deh...). Bila parte-parte
> kelas menengah ini ngumpul jadi satu, lalu berhasil mencapai
> suara terbanyak, dan akhirnya terbukti lebih dari 50%, barulah
> boleh kita klaim bahwa suara tsb mencerminkan 'kedaulatan rakyat'
> or whatever....
Irwan:
Tahukah anda kalau di AS beberapa kali terjadi presiden yg terpilih
mendapat suara kurang dari 50%.
Apakah presiden tersebut bisa dibilang bukan pilihan rakyat, tidak
mencerminkan suara rakyat?
Jaya:
> Selain itu Bung Irwan kelihatannya memandang pemilu sebagai
> pertarungan antara:
>
> --> Partai reformis) vs Partai pro status quo
Irwan:
Anda yg menyimpulkan demikian. Saya tidak mengatakan demikian.
Kalau pun mau disebut, saya lebih kepada partai Golkar cs vs
non Golkar cs. Anda bisa lihat kembali posting2 saya sebelumnya.
Justru saya terakhir2 menuntuk kalangan reformis untuk konsisten
bertindak dan bersikap reformis. Kita minta suara rakyat, dan rakyat
sudah memberikan, tapi koq malah menutup telinga dengan suara
rakyat tersebut.
Jaya:
> Bung Irwan lupa bahwa pemilu ini diikuti oleh 48 partai dan terdapat
> tak kurang dari 16 calon presiden. Dan 16 orang ini semua pengen jadi
> presiden. Rak terlalu lugu kalo kita nganggepnya ya sudah... berhubung
> perwakilan dari parte so called reformis yaitu MS mencapai suara
> TERBANYAK, maka marilah kita dukung agar menjadi SUARA MAYORITAS.
Irwan:
Asalkan partai2 lain konsisten menyuarakan suara pemilihnya dimana
memilih capres masing2 untuk menjadi presiden maka bisa dipastikan
capres dari PDIP yg menang karena memang suara mereka mayoritas,
suara rakyat yg dikumpulkan paling banyak diantara capres2/partai2 lainnya.
Jaya:
> Padahal, parte-parte ini masih punya chance untuk bikin kompromi dg
> parte lain. Misal, mereka bisa koalisi dg Golkar dg konsesi-konsesi,
> contone Presidennya AR saja, tapi menteri boleh deh dibagi-bagi berdasarkan
> proporsi suara. Eh, kenapa tidak? Apakah hal ini berarti mengkianati
rakyat?
> Ya tidak sesimpel itu. Dengan konsesi-konsesi, agenda semula masih bisa
> tetap jalan.
Irwan:
Apakah hal itu disampaikan pada waktu kampanye pemilu kemarin?
Toh janji2 yg disampaikan adalah kalau PKB menang maka capres kita
Gud Dur yg akan maju. Kalau PAN menang maka capres kita Amien Rais
yg maju. Kalau PPP menang, maka capres kita Hamzah Haz yg akan maju.
Kalau PDIP menang, maka capres kita Megawati yg akan maju.
Gitu toh waktu kampanye kemarin. Apa ada teriakan kampanye,
kalau PPP menang maka PPP akan memilih Habibie menjadi presiden.
Tidak toh?
Nah, kalau kita mau kembali ke kedaulatan rakyat, maka jelas capres PDIP lah
yg paling berhak menjadi presiden karena dia sebagai pemegang suara terbanyak
dari amanat rakyat.
Jaya:
> Jangan lupa pula, kalaupun PDIP memegang tampuk pemerintahan, orang-
> orang Golkarpun bisa tetap ikut duduk di pemerintahan tanpa berkoalisi.
> Ya namanya politik mas..... Kalo kejadiannya kayak gini jangan kecewa lalu
> bunuh diri lho ya....
Irwan:
Tidak kecewa, selama partai pemenang yg memimpin jalannya pemerintahan.
Saya akan sangat kecewa sekali kalau partai yg kalau malah jadi pemimpin
pemerintahan.
jabat erat,
Irwan Ariston Napitupulu
