Lama-lama untuk urusan diplomatik dan intelijen, nggak pada mau
pakai versi cetak atau digital, semuanya kembali ke masa lalu :)

Btw, ini ada yang lebih parah:

Januari, Makan di Warteg Kena Pajak 10 Persen
Ismoko Widjaya
Kamis, 2 Desember 2010, 08:14 WIB

VIVAnews - Pelanggan warung tegal alias warteg harap bersiap menguras kocek lebih setiap kali makan. Per 1 Januari 2010 mendatang, Pemda DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo akan mengenakan pajak 10 persen bagi pengunjung rumah makan, termasuk warteg.

Menurut Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Arif Susilo, pemberlakuan pajak warteg sebesar 10 persen itu karena jenis usaha ini dinilai sudah masuk dalam prasyarat obyek pajak yang diatur dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun, yang masuk dalam kategori wajib pajak adalah usaha penyedia makanan dan minuman yang memiliki penghasilan Rp60 juta pertahun. Pajak akan berlaku bagi seluruh jenis rumah makan yang memiliki omset Rp60 juta pertahun atau sekitar Rp5 juta perbulan atau sekitar Rp167.000 perhari. Tidak hanya warteg, pajak ini juga akan dikenakan bagi pemilik rumah makan padang dan usaha sejenis.

Arif menegaskan Dinas Pelayanan Pajak DKI akan mendata warteg yang masuk kategori itu. Setelah data didapat, akan dilakukan sosialisasi kepada asosiasi pengusaha rumah makan warteg.

Usulan pengenaan pajak warteg ini telah disetujui DPRD DKI, dan diatur dalam peraturan daerah yang saat ini sudah masuk di Badan Legislatif Daerah DKI Jakarta.

Arif memprediksi, dengan menerapkan pajak warteg, potensi pendapatan pajak akan bertambah Rp50 miliar. Apalagi jumlah warteg di Jakarta saat ini sudah sekitar 2.000 unit. 

"Mulai Januari 2011, harga setiap makanan dan minuman yang ada di warung tegal akan menjadi lebih mahal, karena dikenakan pajak sebesar 10 persen dari harga biasanya,” kata Arif Susilo, seperti dilansir situs berita resmi Pemda DKI.

Arif mengimbau agar warteg yang memiliki penghasilan di atas Rp60 juta per tahun dengan sukarela mendaftar ke Dinas Pelayanan Pajak. Pemda akan memonitor secara ketat dengan memeriksa catatan keuangannya.

Bila pengusaha warteg memenuhi syarat, Pemda akan memberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP). "Sebagian besar pemilik usaha rumah makan warteg di Jakarta banyak yang sudah mapan sehingga kebijakan ini tidak terlalu menuai kontroversi. Kami berharap kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan baik karena dananya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk prasarana publik," katanya. (kd)



On 12/2/10 9:34 AM, jaerony wrote:
Babak baru di dunia teknologi informasi, mudah-mudahan berdampak positif ...
 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, December 02, 2010 9:10 AM
 

Dokumen Rahasia
WikiLeaks: Saudi Minta AS Serang Iran
Senin, 29 November 2010 | 13:40 WIB

KOMPAS.com — Situs web online peniup peluit (whistle-blower) WikiLeaks mulai menerbitkan lebih dari 250.000 dokumen diplomatik dari kedutaan-kedutaan besar AS di seluruh dunia, Minggu (28/11/2010), yang mengundang kecaman tajam Gedung Putih dan para pemimpin Kongres AS. Dari ribuan dokumen yang dibocorkan, antara lain, tentang raja Arab Saudi yang secara pribadi mendesak Amerika Serikat untuk menyerang Iran demi menghancurkan program senjata nuklir negera republik Islam itu.


-------------------------------------------------- Official Mailing List: Porsenipar ke IV Tahun 2007 -=== Perumahan BDB2 dan BDB3, Cibinong, Bogor ===- -= Menjiwai Semangat Kebangsaan dengan Prestasi =- | Official Website: http://www.porsenipar.web.id | ------- Porsenipar Media Center: 6849-6001 -------

Kirim email ke