KHILAFAH vis a vis NASIONALISME Posted By solihan On July 17, 2007 @ 11:21 pm In Kantor Jubir | 2 Comments
Ide Khilafah sering kali dibenturkan dengan gagasan nation state, untuk memperdalam masalah ini berikut wawancara Tsaqofah dengan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto (Redaksi) Bagian #3 (Terakhir) BURHANUDDIN: Saya mau bertanya soal respon Hizbut Tahrir terhadap kasus-kasus aktual yang melibatkan pada dua negara Islam. Misalnya, kasus Ambalat yang melibatkan Indonesia dengan Malaysia di mana keduanya secara mayoritas berpenduduk Islam dan punya kultur Islam. Bagaimana Hizbut Tahrir memandang kasus tersebut? ISMAIL YUSANTO: Pertama, kasus Ambalat ini merupakan bukti kesekian kali bahwa nasionalisme memang biang kerok dari perpecahan umat. Kasus ini seakan mengulang episode ganyang Malaysia tahun 1960-an. Kasus Ambalat terjadi karena masing-masing merasa memiliki hak atas wilayah itu. Jadi ini didorong kepentingan nasion, bukan kepentingan Islam sebagai sebuah keseluruhan. Perpecahan seperti inilah yang membuat umat Islam ini terus-menerus mengalami proses pelemahan dan pada akhirnya termarjinalisasi di semua sektor kehidupan dalam konteks global. Kedua, karena nasionalisme ini juga dunia Islam tidak pernah bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Misal, dalam konfliknya dengan Israel, Mesir merasa tidak punya urusan lagi dengan Israel setelah Gurun Sinai kembali ke pangkuan Mesir. Begitu juga Yordania, Libanon dan Syria setelah Tepi Barat Sungai Yordan, Libanon Selatan dan Dataran Tinggi Golan kembali kepada mereka masing-masing. Jadi, kasus Ambalat merupakan bukti kesekian kalinya bahwa nasionalisme itu adalah biang dari perpecahan dan pelemahan umat. Kalau sudah begitu, maka kita pantas malu terhadap Uni Eropa yang bisa menyelesaikan masalah imigrasi dengan mencabut seluruh ketentuan imigrasi sehingga orang, barang dan jasa bisa bergerak dengan leluasa. Sementara antar negeri muslim seperti Indonesia dengan Malaysia masih saja menggunakan ketentuan imigrasi lama sehingga warga negara Indonesia yang masuk Malaysia tanpa prosedur imigrasi disebut pendatang haram. Sebenarnya persoalan imigrasi itu 'kan hanya ketentuan administratif saja. Kalau ketentuan administratif tersebut dicabut demi kepentingan semua seperti yang terjadi di Uni Eropa, selesai sudah. Arus barang dan jasa akan beredar cepat yang pada akhirnya akan mendorong kemakmuran bersama. Toh ternyata ketika Malaysia ditinggalkan sekian ratus ribu buruh Indonesia pembangunan di sana mandek. Itu bukti yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita saling membutuhkan. Indonesia butuh, Malaysia juga butuh. Kenapa antar negeri muslim, bukan hanya antara Malaysia dan Indonesia, tidak dibuat saja aturan yang menguntungkan kedua belah pihak seperti yang terjadi di Uni Eropa? BURHANUDDIN: Apakah penjelasan Anda tidak terkesan menggampangkan masalah? ISMAIL YUSANTO: Tidak. Buktinya Uni Eropa bisa melakukannya, kenapa kita tidak? Jadi, menurut saya, dunia Islam itu sekarang cenderung selalu terlambat dalam berfikir. Meski kita ini punya basis teologis dan historis yang sangat kuat untuk bersatu, kita tidak juga mampu menarik pelajaran dari kasus-kasus serupa ini. Apalagi kemudian ternyata isu Ambalat antara Indonesia dan Malaysia tersebut lebih diwarnai oleh kepentingan perusahan minyak besar. Ambalat itu memang blok yang kaya migas. Di sana Unocal itu sudah masuk. Perusahaan minyak besar itu baru saja diakuisisi oleh Cevron Texaco dari Amerika Serikat, sedangkan Texaco itu induknya Caltex. Caltex mengelola 70% minyak di Indonesia, sedangkan Unocal mungkin mengelola sekitar 10%. Setelah akuisisi, praktis akan membuat 80% minyak di Indonesia bakal ditangani oleh Cevron Texaco. Di Malaysia, perusahaan minyak besar yang bermain adalah Shell. Patungan antara Inggris dan Belanda. Jelas Malaysia lebih dekat kepada Inggris. Konyolnya, mereka juga memberikan ladang konsesi di blok Ambalat. Tentu ke Shell. Jadi kasus Ambalat ini sebenarnya lebih merupakan cerminan pertarungan antara Inggris dan Belanda melalui Shell dengan Amerika Serikat melalui Cevron Texaco. BURHANUDDIN: Kelompok Islam revivalis tidak monolitik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya, menerima sistem demokrasi, bahkan terlibat dalam mekanisme formal demokrasi. Bagaimana Hizbut Tahrir memandang suatu kelompok yang masuk kedalam struktur demokrasi? ISMAIL YUSANTO: Kami membedakan antara sikap terhadap pendapat (ara), hukum (ahkam) dan pikiran (afkar) fiqhiyah dengan sikap dakwah. Menyangkut pandangan politik, sikap Hizbut Tahrir mengenai masalah tersebut cukup jelas. Dan bahwa ada kelompok lain yang memilih jalan yang berbeda dari Hizbut Tahrir, ya memang inilah kehidupan. Siapapun berhak untuk memilih jalannya hidupnya sendiri-sendiri. Itulah sikap kami. Tetapi Hizbut Tahrir tidak berhenti pada pandangan fiqhiyah saja, tapi dilanjutkan dengan pandangan atau perspektif dakwah. Dengan perspektif dakwah, maka yang menjadi fokus dari Hizbut Tahrir adalah perubahan ke arah Islam, ke arah tegaknya syariat Islam. Perubahan itu hanya mungkin dilakukan bila ada kekuatan yang pro-perubahan. Dalam konteks menggalang kekuatan bagi perubahan ke arah Islam itu, maka Hizbut Tahrir itu akan mengajak semua komponen yang ada. Baik yang sama pemikirannya dengan Hizbut Tahrir maupun yang berbeda, baik yang berada di dalam parlemen maupun yang di luar parlemen. Jadi kalau kami datang ke PKS, Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, PPP atau bahkan mungkin ke PDI Perjuangan dan Golkar, itu semua dalam kerangka pandangan dakwah, bukan lagi pandangan fiqhiyah tadi. BURHANUDDIN: Anda bersikap nafsi-nafsi? ISMAIL YUSANTO: Bukan nafsi-nafsi. Semangatnya adalah kesadaran akan kebebasan memilih, dan bahwa wala taziruu wa ziratun wijra ukhra. Saya kira, hal ini yang mesti dipahami dan mesti dikembangkan juga di dalam negeri kita. Jadi kita ingin mengembangkan kesamaan visi dan misi dari berbagai ragam kelompok umat. BURHANUDDIN: Terakhir, apakah Anda optimis gagasan khilafah Islamiyah akan tercapai karena banyak pihak yang mengatakan bahwa ide yang Anda usung terlalu absurd dan ahistoris? ISMAIL YUSANTO: Kalau saya diminta menjawab, saya pasti akan menjawab optimis. Bagaimana kita tidak optimis kalau Pertama, khilafah itu sebuah kewajiban, bahkan dijanjikan oleh Allah Swt. Memang sulit. Tapi antara sulit dan mustahil itu beda. Sulit itu bukan mustahil. Sulit itu sesuatu yang mungkin, tapi memang membutuhkan daya yang luar biasa. Sementara mustahil itu sama sekali tidak mungkin terwujudkan. Seperti menegakkan benang basah, sampai kapan pun tidak akan bisa. Menyatukan timur dengan barat, atau utara dengan selatan itu juga tidak mungkin terwujud. Memegang air tapi kita tidak mau basah, dan sebagainya. Dan berdirinya (kembali) khilafah itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebagaimana jatuhnya Romawi Timur kepada Islam. Meski itu sangat sulit, tapi karena keyakinan dari para sahabat, para pejuang Islam pada waktu itu bahwa jatuhnya Romawi Timur ini adalah sebuah kemestian, sebuah kewajiban dan sekaligus dijanjikan, maka misi sesulit itu tetap saja dilakukan. Ekspedisi untuk menaklukkan Konstantinopel sudah di mulai semenjak Khalifah Usman bin Affan. Dan Anda tahu, sejarah membuktikan Konstantinopel jatuh baru pada tahun 1453. Jadi hampir 700 tahun kemudian. Ketika panglima Muhammad al-Fatih masuk ke benteng Konstantinopel, dia teringat kepada hadist yang berbunyi Fala ni'ma al-amir, amiruha. Fala ni'ma al-jaiz fadzalika al-jaiz (sebaik-baik panglima perang adalah panglima perang yang menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang menaklukkan Konstantinopel). Hadis itu dibaca oleh Muhammad al-Fatih, seolah-olah Nabi memuji dirinya. Padahal hadis itu diucapkan pada 700 tahunan sebelum peristiwa besar itu terjadi. Bila untuk menaklukkan Konstantinopel yang merupakan jantung dari adikuasa Romawi Timur saja akhirnya bisa dilakukan, meski harus melalui upaya yang luarbiasa dan memakkan ratusan tahun, apalagi untuk sebuah khilafah yang itu sudah pernah ada, dan tinggal membangkitkan memori umat, tentu insha Allah akan lebih mudah. Dalam pengalaman gerak Hizbut Tahrir, pengalaman gerak saya di negeri ini sekian tahun lamanya, saya mendapatkan respon yang luar biasa dari umat. Bisa dikatakan tidak ada satupun dari umat, bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Kemarin saya berdakwah ke Kalimantan Selatan, di kabupaten Tabalong. Di sana seorang pemuda yang begitu diberi kesempatan bicara, langsung tunjuk jari dan bicara keras-keras seraya mengatakan bahwa sebelum masuk ruangan ini dia termasuk orang yang paling keras menolak syariat dan khilafah. Tapi setelah masuk ruangan ini dan mendengar semua penjelasan, dia berubah menjadi orang yang sangat mendukung syariat dan khilafah. Jadi masalahnya adalah penjelasan kepada umat. Ketika umat ini makin lama makin mendukung, apalagi ditambah dengan kondisi eksternal seperti bagaimana Amerika Serikat dengan kejam menggempur Irak, juga Afganistan tanpa bisa kita cegah sama sekali, dan konflik Israel dan Palestina yang sudah lebih 50 tahun tidak juga kunjung selesai, para pemimpin umat pun berfikir lalu solusinya apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk membela diri? PBB sudah terbukti lebih berpihak kepada negara-negara besar. Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga tidak punya gigi karena masing-masing anggota lebih mementingkan negaranya sendiri-sendiri. Negara-negara Arab sama saja, ASEAN apalagi. Pada puncaknya mereka, para pemimpin umat itu, akan melihat bahwa gagasan khilafah ini yang paling pas. Meski cita-cita itu sangat sulit. Dan kesulitan itu juga yang kami rasakan. Tapi semua masih sangat mungkin berubah, baik karena faktor internal maupun tekanan eksternal. Ada banyak tokoh-tokoh Islam yang pada 20 tahun yang lalu ketika kami pertama kali muncul untuk menyampaikan ide khilafah ini tidak mau mendengar atau bahkan mencibir dan sebagainya, sekarang berubah total, mereka mendukung betul. BURHANUDDIN: Semudah itukah? ISMAIL YUSANTO: Tidak juga. Tapi itulah faktanya. Dan saya melihat, perubahan itu lebih banyak disebabkan oleh pengaruh dari luar. Proses berpikir yang lebih didasarkan pada kenyataan-kenyataan dari luar. Tidak mengapa. Dalam soal khilafah, basis teologis dan basis teoretis dari ide itu kan sudah sangat jelas. Dari dulu sampai sekarang ya itu-itu saja, tidak berubah-ubah. Yang berubah itu kondisi-kondisi eksternal umat. Ketika kondisi eksternal demikian mencekik dan menyayat nurani umat seperti yang sekarang tengah terjadi, maka otomatis umat ini makin lama makin mendukung ide khilafah, karena itu akan menjadi solusi mendasar. Ketika dukungan itu makin membesar, bagaimana mungkin kita tidak optimis? Apalagi pada kenyataannya pengamat dunia internasional pun juga memperkirakan khilafah Islam akan berdiri tidak lama lagi. National Intelligence Council (NIC) yang bersidang di Amerika Serikat baru baru ini, menskenariokan bahwa pada tahun 2020 Islamic Caliphate (khilafah Islam) akan berdiri. Itu prediksi mereka. Bukan saya, bukan Hizbut Tahrir, juga bukan umat Islam, tapi mereka. Mereka menskenariokan empat kemungkinan pada tahun 2020. Pertama, dunia tetap dipimpin oleh Amerika Serikat. Kedua, dunia dipimpin oleh India atau China. Ketiga, dunia dipimpin oleh seorang tiran, entah dari mana. Lalu yang keempat berdirinya Islamic Caliphate. Bila mereka saja bisa memprediksi bahwa khilafah Islam akan berdiri, mengapa kita bilang itu tidak mungkin? *** -------------------------------------------------------------------------------- Article printed from : http://www.hizbut-tahrir.or.id URL to article: http://www.hizbut-tahrir.or.id/index.php/2007/07/17/khilafah-vis-a-vis-nasionalisme/ [Non-text portions of this message have been removed]
