http://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/31/opini/1527362.htm Senin, 31 Januari 2005
Skenario Dwisula Kepemimpinan Oleh Darwis Darwis SETELAH Soekarno-Hatta, bangsa ini lama tidak terbiasa dengan duet kepemimpinan yang sama-sama karismatik, sejajar, dan saling mengisi. Semasa Orde Baru, posisi wakil presiden tak lebih dari pelengkap dan urusan seremonial. Ketika rezim Orde Baru tumbang, sedikit banyak ada perubahan menjanjikan. Duet Abdurrahman Wahid- Megawati dan Megawati-Hamzah Haz ramai memproklamasikan diri bahwa posisi wakil presiden (wapres) amat strategis sebagai mitra kerja. Tentu masyarakat merindukan masa- masa pemerintahan Soekarno- Hatta dulu meski tak jelas apakah pembagian kerja dwitunggal kepemimpinan RI saat itu cukup ideal dan efektif. Yang pasti, pasangan itu akhirnya berpisah tahun 1956 mengingat Bung Hatta merasa tidak cocok lagi dengan Bung Karno. Belum tiba kita pada fase hadirnya dwitunggal baru yang dirindukan itu, hari-hari ini masyarakat justru dipertontonkan kemungkinan terjadinya kerenggangan hubungan, atau pada satu titik ekstremnya, persaingan antara presiden dan wapres dalam menjalankan roda pemerintahan. Banyak yang mempertanyakan, ada apa sebenarnya hubungan SBY-JK menyusul berbagai kejadian, mulai dari yang sederhana seperti kehadiran mereka yang hampir bersamaan saat KTT tsunami di Jakarta, Januari 2005, hingga kejadian lebih serius seperti surat keputusan wakil presiden (Bakornas) 30 Desember 2004 dan surat sekretaris wapres 27 Desember 2004 yang muncul belakangan. Situasi ini mulai menyeret rasa penasaran meski sebenarnya jauh-jauh hari sudah banyak kekhawatiran potensi konflik hubungan antarkeduanya setelah JK mengajukan diri (dan menang) dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar lalu. PASANGAN SBY-JK memang unik. Pada awal pemilihan Presiden-Wapres RI 2004, ketokohan dan posisi SBY dalam percaturan politik nasional tak bisa dikatakan jauh lebih kuat daripada JK. Mereka sama-sama mantan menteri koordinator pada pemerintahan Megawati. Dalam urusan perpartaian, JK adalah politisi kawakan dan salah satu kandidat konvensi calon presiden partai politik (parpol) pemenang pemilu legislatif, sedangkan SBY diusung partai pendatang yang di luar dugaan berhasil mencapai syarat minimal untuk mencalonkan presiden. Pertama kali pasangan ini secara resmi menyatakan sebagai salah satu kandidat Presiden dan Wapres RI, muncul banyak harapan keduanya akan menjadi dwitunggal baru. SBY boleh saja tetap memiliki tingkat popularitas jauh lebih tinggi di mata rakyat daripada JK, tetapi dalam elite perpolitikan saat ini JK jauh lebih superior. JK adalah ketua umum parpol terbesar di DPR dan partainya merupakan mesin politik terkuat, sedangkan SBY hanya didukung parpol satu digit (one-digit) persen, dengan kebanyakan pendukungnya adalah konstituen partai lain yang kecewa. Tidak ada yang berani memastikan angka ini akan meningkat pada Pemilu 2009 kelak meski SBY berkuasa saat ini, jangan-jangan malah turun mengingat pemerintahan sekarang jelas bukan pemerintahan Partai Demokrat, tetapi pemerintahan SBY. IHWAL Pemilu 2009, inilah pangkal soal kemungkinan persaingan SBY-JK. Masalahnya, jangankan terbiasa mengutamakan kepentingan rakyat di atas kelompok, setelah menduduki posisi pemerintahan, untuk mengembangkan etika politik yang baik saja politisi kita kini belum memadai. Kita tidak berharap mereka sudah sekelas Bung Hatta yang legowo mengundurkan diri, tetapi kita juga tidak menginginkan permasalahan ini berlarut-larut dan berimbas pada rakyat yang terlanjur menaruh harapan pada duet SBY-JK. Tetapi, sepertinya, skenario yang akan tercipta dalam dwitunggal kepemimpinan ini ke depan akan amat terbatas. Skenario pertama tetap seperti saat ini, status quo, dengan kecenderungan kian memburuk setiap saat hingga Pemilu 2009. DPR boleh saja menggunakan hak bertanya. Media massa bisa jadi ramai menulis dan membuat analisis, tetapi SBY-JK tak sulit untuk membantah bahwa tidak ada masalah di antara mereka. Dan jika mereka sudah menyatakan tidak ada masalah serius, tidak banyak lagi yang bisa dilakukan pihak-pihak itu sepanjang renggangnya hubungan ini tak berakibat fatal, seperti melanggar konstitusi. SBY berkepentingan memperlihatkan bahwa periode pemerintahannya berjalan baik sesuai harapan. Dengan tercapainya janji-janji politik semasa kampanye dulu, memenangi Pemilu 2009 akan jauh lebih mudah. JK juga berkepentingan menunjukkan bahwa ia sudah melakukan banyak hal sebagai wapres, dan pesannya pada rakyat menjadi sederhana: ia bisa melakukan banyak hal lagi jika ia yang menjadi Presiden RI 2009-2014. Mereka masing-masing memiliki afiliasi menteri dalam kabinet, juga dalam lembaga tinggi lain. Terlalu jauh mengatakan akan terbentuk fraksi-fraksi dalam pemerintahan, tetapi pengelompokan pendapat akan segera terlihat. SBY bisa memaksakan semua komando tetap ada di tangannya sebagai presiden, tetapi dengan kian kuatnya posisi JK, ia bisa jadi memutuskan jauh lebih nyaman membiarkan situasi ini berjalan apa adanya sepanjang tidak secara serius mengganggu kepemimpinannya, dan itulah yang mungkin terjadi saat JK minta restu mengikuti pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Dalam skenario ini, isu terbesar bagi keduanya adalah bagaimana mengelola persaingan secara baik agar tidak terlalu tampak. Bukankah persaingan itu baik jika dilakukan secara sehat? SKENARIO kedua, ada itikad baik antarkeduanya untuk memperbincangkan ulang posisi dan tanggung jawab masing-masing. Apalagi dengan adanya bencana tsunami, beban kerja pemerintahan kini menjadi kian berat. Memang tak perlu ada undang-undang yang secara rigid dan detail mengatur job desc presiden dan wapres, tetapi pembagian wilayah kerja yang jelas harus ada. Bentuknya seperti apa, bisa meneladani negara-negara yang telah maju dalam urusan ini. Dulu rakyat berpikir, dwitunggal kepemimpinan ini akan saling melengkapi sesuai kelebihan masing-masing, SBY menangani isu politik dan keamanan, JK fokus soal ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tetapi, saat itu tak ada yang berpikir soal saling menutupi kelemahan masing-masing. Yang pasti, dalam skenario ini, semua pihak diuntungkan. Skenario ketiga dan terburuk, pasangan ini pecah di tengah jalan. Kemungkinan pecahnya pasangan ini bisa karena JK mengundurkan diri (meski sulit membayangkan JK legowo mengundurkan diri) atau karena keduanya diminta berhenti dan kita melakukan pemilihan presiden lebih cepat. Harus diakui, naif sekali berbicara soal kemungkinan ini di saat usia baru genap 100 hari masa pemerintahan SBY-JK, tetapi potensi terjadinya tak bisa dikesampingkan, dan jika itu sampai terjadi, kita akan belajar lagi soal berdemokrasi dengan harga yang amat mahal. Betul, pemerintahan kini cukup kuat, tetapi jangan lupa petuah lama, tak ada yang abadi dalam politik. Sayang, skenario ini tidak bisa memastikan siapa yang akan paling diuntungkan, SBY, JK, atau pihak lain. Yang pasti, pihak yang paling dirugikan adalah rakyat. Darwis Darwis Alumnus Ekonomi UI ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Has someone you know been affected by illness or disease? Network for Good is THE place to support health awareness efforts! http://us.click.yahoo.com/rkgkPB/UOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
