--- Adrisman Yunus <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Assalamu'alaikum wr.wb.
Wa'alaikum salam sanak Ad. Saya akhir-akhir ini agak sibuk sedikit, tapi saya coba juga sedikitnya memberikan penjelasan. Sanak Ad sudah dapat memilah-milah, kita berbicara dalam konteks apa ?. Di sinilah letak bedanya. Demokrasi tidak pernah mengenal batasan dimana harus dilakukan demokrasi, bahkan sampai kepada benturan hak azasi mereka tetap bertahan dengan demokrasinya. > Eh kita bicara dalam konteks apakah ini...? > Saya setuju kalau kita berbicara tentang keimanan > dan ketauhidan bahwa tak ada kata demokrasi untuk itu... Cobalah bertanya pada orang-orang yang pro demokrasi dan yang paham demokrasi. Apakah ada batasan dalam demokrasi ?. Pasti mereka menjawab tidak. Apakah soal keimanan tidak boleh dilakukan demokrasi. Pasti mereka menjawab boleh dan malah harus karena menyangkut hak azasi. Di sinilah bedanya. > We have to agree, no matter what. Bahwa Allah itu > Esa dan Nabi Muhammad rasulnya Allah... Bagi orang-orang pro demokrasi tidak ada kata seperti itu. Karena keyakinan adalah kebebasan semua orang. > Seingat saya setelah nabi wafat, sewaktu mencari > pengganti yan...... sejak umar, > usman, ali. Selalu melalui proses pemilu..., artinya > calonnya lebih dari satu. Silahkan dinamakan itu demokrasi bila memang sesuai tapi, dengan catatan tidak melanggar undang-undang Allah swt, nanti saya beri contoh. Begini sanak Ad. Bila dalam dewan legislatif (DPR misalnya) terdapat misalnya 500 orang anggota yang terdiri dari 249 para ulama, kiyai, ustad dan semua orang yang beratribut agama Islam, kemudian selebihnya adalah anggota yang entah bagaimana caranya dapat terpilih terdiri dari preman-preman, tukang becak, jeger-jeger, prokem-prokem dan lain sebagainya, diadakan persetujuan mengenai undang-undang perselingkuhan suami/isteri, apa yang akan terjadi ?. Lobi punya lobi, debat punya debat tidak didapatkan kesepatakan karena keduanya berbeda pendapat. Para preman menganggap hal itu sudah lumrah terjadi di masyarakat dan haruslah dikeluarkan undang-undang yang membolehkannya sebagaimana di barat yang makin maju dengan kemodernannya. Sementara para ulama atau kiyai atau yang beratribut agama Islam tidak setuju karena tidak sesuai dengan pemahaman mereka selama ini. Akhirnya mau tak mau dilakukan voting untuk mengambil keputusan. Al-hasil sudah dapat dibayangkan bahwa sang preman dan tukang-tukang becak dan sebagainya itu pasti menang karena suara mereka lebih banyak 2. Dalam demokrasi, keputusan bersama harus didukung dan akibatnya mau tak mau orang-orang yang beratribut agama Islam itu terpaksa mendukung keputusan itu. Coba pikirkan apakah dalam hal ini mereka tidak berdosa ?. Di sini letak bedanya sanak Ad. Itu sebabnya dikatakan bahwa demokrasi tidak identik dengan musyawarah mufakat dalam Islam. Dalam Islam segala keputusan yang diambil tidak boleh keluar dari undang-undang Allah swt., tidak boleh keluar dari ketentuan Qur'an dan hadits. Tidak boleh keluar dari rambu-rambu agama. Dalam soal kepemimpinan, salah satu rambu-rambu yang pernah disampaikan oleh Nabi saw. adalah bahwa orang-orang yang berambisi untuk jadi pemimpin tidak boleh diangkat jadi pemimpin. We can not agree to disagree dalam hal ini. > sekian sanak sekedar pendapat. lebih dan kurangnya > harap dimaafkan. Maaf sanak Ad, masih banyak yang harus dituliskan untuk menjelaskannya sehingga dapat disimpulkan musyawarah mufakat dalam Islam tidak identik dengan demokrasi, tapi waktu saya cukup sempit. Nanti Insya Allah dapat kita sambung. Aqulu qauli hadza. Astaghfirullahu lii wa lakum > wassalamu'alaikum wr.wb. > Adrisman Wa'alaikum salam. w.w. St. Sinaro __________________________________ Do you Yahoo!? Yahoo! Finance: Get your refund fast by filing online. http://taxes.yahoo.com/filing.html ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net ____________________________________________________