Server mailing list RantauNet berjalan atas sumbangan para anggota, simpatisan dan 
semua pihak yang bersedia membantu. Ingin menyumbang silahkan klik: 
http://www.rantaunet.com/sumbangan.php
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----- Original Message -----
From: Gempur Putera
To: Info Palestine
Sent: Wednesday, November 12, 2003 4:12 PM
Subject: [COMES - infopalestina.com] Hati-hati jangan asal pilih Partai


KIPP: Hanya PK Sejahtera Yang Tak Pungut Tarif untuk Caleg
Publikasi: 12/11/2003 12:03 WIB

eramuslim- Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat 
Kartawidjaja mengungkapkan, hampir semua partai politik (parpol) mengenakan pungutan 
kepada calon anggota legislatif nomor jadi pada Pemilu 2004. Tarifnya sekitar Rp 400 
juta setiap orang.

      Pipit Rochijat mengungkapkan di Jakarta, pungutan seperti itu berbahaya. Mereka 
dikhawatirkan memikirkan pertimbangan-pertimbangan praktis bagaimana mengembalikan 
jumlah saham yang telah ditanam, ketimbang memikirkan rakyat yang diwakili.

      "Itu menakutkan sama sekali. Mereka jelas ingin mengambil kembali uang yang 
telah diberikan kepada partai. Posisi tawar mereka terhadap parpol akan menjadi kuat. 
Akibatnya, parpol akan melemah," tukasnya. Pungutan kepada para calon anggota 
legislatif (caleg) akan mengurangi komitmen mereka kepada konstituen.

      Pipit mengaku telah melakukan pemantauan di wilayah Sumatra Utara (Sumut). Di 
sana terungkap, parpol semisal PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar meminta iuran 
Rp200 juta-Rp300 juta untuk 'kursi jadi', nomor urut satu dan dua.

      Ia menemukan fakta, untuk calon anggota DPR provinsi, dipatok setoran uang Rp400 
juta. "Ini saya dengar dari caleg sendiri di beberapa daerah di Sumut. Daerah lain 
pasti lebih banyak," katanya.

      Selain itu, ungkap Pipit, para caleg mesti menyerahkan sumbangan rata-rata Rp16 
juta untuk pengganti biaya administrasi. Sumbangan sebanyak ini ditemui di hampir 
semua parpol, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, 
termasuk PDIP dan Partai Golkar.

      "Untuk Partai Amanat Nasional, jumlahnya bervariasi di bawah itu, sekitar Rp1,5 
juta. Namanya disebut infak. Ini mengejutkan karena mereka mengaku sebagai partai 
reformis," ujarnya. Hanya di Partai Keadilan Sejahtera yang tak ditemui praktik 
seperti itu. Dalam pengamatan dia, partai yang dulu bernama Partai Keadilan ini tidak 
memungut biaya apa pun. "Mereka tidak kejangkitan penyakit semua urusan mesti uang 
tunai," kata Pipit. (na/pantaupemilu)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ingin memasarkan produk anda di web RantauNet http://www.rantaunet.com 
Hubungi [EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/daftar.php
----------------------------------------------------
Berhenti menerima RantauNet Mailing List, silahkan ke: 
http://www.rantaunet.com/unsubscribe.php
========================================

Kirim email ke