Mas BTS ysh,
   
  Menanggapi kata anda :
  “.........Kalau mereka di tempat strategis, maka akan "head on" dengan 
foodcourt yang ada. Ini jelas tidak adil dan para pengusaha foodcourt akan 
"resign" karena akan bangkrut (tidak bisa bersaing dengan makan siang yang 
sangat murah). Ini tentunya akan merugikan pemilik gedung. Maka alternatifnya 
harus di lokasi yang jauh (tidak strategis), misalnya di gedung parkir lantai 
teratas. Alternatif ini jelas tidak dimaui oleh pengusaha kecil karena nggak 
akan laku. 

Akhirnya gimana? Ya biarkan saja, tidak usah dikasih lokasi. Ternyata ada 
baiknya juga. Kesempatan ini diambil oleh warga setempat (sekitar) untuk 
berusaha, atau membuka usaha warung. Ternyata mereka juga laris. Bukannya 
pembiaran ini lebih baik? Warga sekitar memperoleh manfaat dari gedung 
perkantoran. Win-win........”
   
  
  Saya setuju bahwa  ditengah atmosphere manajemen  ‘estetika lingkungan gedung 
modern  yang tinggi dan harus dibayar sangat mahal oleh tenant’........ maka 
lokasi untuk the poor atau fasilitas untuk pekerja upah rendah harus ditempat 
yang ‘ngumpet’ dan ‘tidak nyolok mata’...... seperti di basement... diatap 
gedung... atau dihalaman belakang... 
  Dan bahwa itu menjadi semacam ‘subsidi/ alokasi  legal urban space for the 
poor’......maka sayapun setuju kalau luasnya cukuplah “kecil” saja .... 
katakanlah 2% atau 5% terbanyak ... pokoknya agar tidak membebani amat bisnis  
modern office space itu........ . 
  Tetapi bahwa kata anda “alternatif ini tidak dimaui  oleh pengusaha kecil 
alias tidak laku”....... saya kurang sependapat.......
   
  Tujuan dari “space for the low income” untuk konteks modern office building 
complex adalah tidak semata-mata ditujukan untuk keperluan mengembangkan UKM 
dan menguber ‘skala ekonomi’ bagi UKM..... tetapi katakanlah malah biarlah 
sedikit “lebih sederhana” lagi .. ialah  untuk sekedar “memenuhi kebutuhan  
pekerja  upah rendah” dikompleks gedung perkantoran untuk urusan makan siang 
.... rokok eceran... teh botol.... makanan kecil murah.... dan 
semacamnya........
  Karenanya ia cukuplah diisi oleh usaha sektor informal  marjinal sekedar 
seperti jasa kelas warteg......kios mini  rokok dan teh botol.... toko koperasi 
karyawan.....
  Bahwa lokasinya “tidak harus strategis”.......  karena ia hanya utamanya 
diperuntukkan bagi karyawan kompleks gedung itu saja .....dan  ia amat 
dibutuhkan.... maka perkara  “jarak tempuh” bukanlah masalah ...... karena ia 
toh dari penjuru manapun digedung itu (termasuk dengan lift) bisa dicapai dalam 
bilangan katakan 5 menit...... dan karyawan paling-paling hanya sekali dua kali 
dalam sehari datang kesitu.........
   
  Dari “biarkan saja,  tidak usah dikasih lokasi”.... ya kalau kebetulan sebuah 
 gedung perkantoran terletak bersebelahan/ berdekatan dengan  kampung    
dibelakangnya.... itu sih boleh saja... asalkan dalam  jangka panjang perumahan 
 kampung itu sudah sesuai city planning dan  tidak calon digusur (kalau masih 
berupa kakilima kemungkinan besar masih termasuk Illegal space’).. ....... 
  Tetapi dalam hal superblok yang luas sehingga katakanlah  sebuah gedung 
modern terletak ditengah dan  jauh dari rumah kampung (contohnya Gedung BEJ 
atau seperti Hotel Marriott dijl. Lingkar Mega Kuningan, Casablanca)  ...... 
maka cara penyediaan fasilitas untuk “pekerja upah rendah”  didalam kompleks 
gedung mungkin diperlukan .... walau tempatnya dibasement.. atau dihalaman 
belakang gedung.. dan walau ruangnya sangat kecil sekalipun.... karena walau 
bagaimanapun .... jelek-jelek ia  sudah termasuk ‘legal urban space for the 
poor/ the low income’.... dan ia sudah  in accordance dengan city planning...
   
  Salam,
  aby
   


Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> wrote:          

Ysh. referensier. 

Tergelitik juga soal ruang untuk usaha kecil. Sebetulnya para developer tidak 
keberatan untuk menyediakan ruang untuk usaha kecil berupa kantin murah. 
Soalnya begini. Dalam gedung perkantoran memang didesain atau disediakan ruang 
untuk kantin dan disewakan sebagai pelengkap dari perkantoran. Tentunya kantin 
yang cukup mahal (karena sewa ruang juga cukup mahal) untuk makan siang klas 
manajer (biasanya berupa food court). Kira-kira setiap makan siang habisnya 
antara Rp 10 ribu sampai Rp 25 ribu. Lha bagaimana dengan kantin sangat murah 
yang tarifnya antara Rp 5 ribu sampai 10 ribu (untuk pegawai rendahan dan 
karyawan muda)? Di sini para arsiteknya bingung menerapkan "high best value". 
Kalau mereka di tempat strategis, maka akan "head on" dengan foodcourt yang 
ada. Ini jelas tidak adil dan para pengusaha foodcourt akan "resign" karena 
akan bangkrut (tidak bisa bersaing dengan makan siang yang sangat murah). Ini 
tentunya akan merugikan pemilik gedung. Maka alternatifnya harus di lokasi yang 
jauh (tidak strategis), misalnya di gedung parkir lantai teratas. Alternatif 
ini jelas tidak dimaui oleh pengusaha kecil karena nggak
 akan laku. 

Akhirnya gimana? Ya biarkan saja, tidak usah dikasih lokasi. Ternyata ada 
baiknya juga. Kesempatan ini diambil oleh warga setempat (sekitar) untuk 
berusaha, atau membuka usaha warung. Ternyata mereka juga laris. Bukannya 
pembiaran ini lebih baik? Warga sekitar memperoleh manfaat dari gedung 
perkantoran. Win-win. Memang kelihatan kumuh... tapi kumuh itu ada menariknya 
koq...begitu kata teman-teman saya orang asing yang juga suka makan di situ 
(katanya suasananya "warm", alias sumuk).

Thanks. CU. BTS. 




----- Original Message ----- 
From: hengky abiyoso 
To: [email protected] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] 
Sent: Monday, June 16, 2008 4:08 PM 
Subject: [referensi] Re: Re: Geser Dikit Kekota Re: Ikan Indonesia Masuk ke 
Rumpon Malaysia 




                           

       

Kirim email ke