Pak Risfan, Pak Aunur, Pak Aby, Pak BTS, uda Eka, dan rekan-rkan Milister Ysh,
Menyambung diskusi yang disampaikan pak Risfan tentang kelembagaan, ideologi atau paham-paham yang melandasi perencanaan, tentang UKM, tentang infrastruktur Papua yang menjadi concern uda Eka pada diskusi lalu, izinkakah saya menyampaikan sedikit info terbaru tentang Papua, karena kebetulan saya dan teman-teman dari Papua berkesempatan makan siang, sambil mendengarkan pandangan Pak Bas, Sabtu 14 Feb 2009 kemarin. Perencanaan regional Papua sekarang dan ke depan diarahkan pada desa. Pak Bas menyebut langkahnya sebagai "people driven development strategy". Secara implisit saya kira pak Bas inging mengatakan bahwa meningkatkan kualitas SDM Papua antara lain dapat dimulai dari penataan institusi desa. Diakuinya, ini perlu waktu melalui proses yang disebutnya sebagai mulai dengan "biasa" untuk kemudian menjadi "bisa", dan kelak diharapkan menjadi "budaya." Tantangan terbesar Papua memang, suka atau tidak suka, adalah persoalan "governance." Untuk menjawab tantangan itu, praktek "good governance" dimulai dengan "test case" desa. Ada sekitar 300 desa, tiap desa dapat antara Rp 200-300 juta per tahun, lengkap dengan petunjuk pelaksananya termasuk monitoring dan evaluasinya serta tata cara pertanggunganjawab nya. Sebagai peneliti, kecemasan saya soal "governance" di Papua selama ini cukup beralasan, dan itu sangat dimaklumi pak Bas. Penjelasan pak Bas paling tidak dapat mengurangi kekuatiran saya dan teman-teman lain, apalagi beliau mengatakan bahwa paradigma pembangunan regional di Papua sudah berubah sama sekali. Mengenai pengembangan UKM di Papua ke depan, pak Bas punya cerita menarik bahwa beliau sampai pergi ke Cina untuk melihat diapakan kayu-kayu Papua yang "dibawa" ke Cina. Alamak, ternyata kayu-kayu itu diolah menjadi furniture oleh UKM. Jadi ke depan, kenapa tidak diolah saja oleh UKM di Papua? Pada tahun 2010, pada tahap awal Papua diharapkan sudah punya PLTA melalui bendungan sungai di Nabire dengan kapasitas 300 MW. Listrik ini akan dijual untuk Freeport, dan sisanya untuk masyakat Papua. Kapasitas PLTU dari sungai di Nabire seluruhnya dapat mencapai 2000 MW. Beberapa pelajar terbaik Papua sudah disiapkan belajar si luar negeri untuk menguasai kelistrikan ini. Dorongan untuk membuat PLTU ini antara lain adalah bahwa tak perlu PTFI mengeluarkan biaya lebih besar untuk pembangkit PLTU karena PLTA milik Pemerintah Papua jauh lebih murah. Direncanakan juga akan dibuat pabrik semen dengan bahan baku tailing yang mengalir hingga Timika. Diperkirakan harga semen ini akan menjadi yang paling murah di Indonesia, diproritaskan untuk pembangunan infrastruktur di Papua. Well, kita tunggu bagaimana kiprah selanjutnya gubernur kita yang lumayan innovatif ini. Kesempatan baik bagi para planner, regional economist dll untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada beliau. Tentu tak elok kalau saya ceritakan apa saja gebrakan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini sebelum beliau umumkan sendiri, karena masih harus menunggu persetujuan pusat. Pokoknya lumayan innovatif, karena belum pernah dilakukan oleh daerah-daerah lain sebelumnya. Wassalam, Nuzul Achjar
