Mas Andri ysh, Secara umum saya dengan mudah bisa mengatakan sepakat dengan konsep tersebut. Namun sebenarnya hal itu menjadi sangat sukar. Saya tidak menggunakan case orang lain ... biar tidak di Prita-kan. Ini adalah kasus saya sendiri selama di DIY.
Sebagai seorang pengambil keputusan waktu itu, baik semasa di Kanwil PU maupun semasa di Sekertariat Daerah, saya tidak mengijinkan sama sekali istri saya yang notabene adalah seorang konsultan (karena hanya itu yang bisa dikerjakannya sebagai seorang lulusan Planologi) untuk masuk ke Jogja. Sebagai konsekuensinya, dia terpaksa harus hidup terpisah dengan saya selama 11 tahun ini. Ini adalah karena mencoba untuk mengikuti konsep seperti yang ditawarkan oleh mas Andri. Pernah suatu kejadian, saya marah kepada istri saya karena dia menang dalam suatu paket besar sehingga menyumbang hand-tractor ke propinsi lain (Sulawesi Selatan) dan itu di cover TV swasta, dan saya lihat. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa ada bantuan dari PT X kepada pemerintah prop. sulawei selatan 10 hand tractor. Complain saya adalah mengapa itu tidak disumbangkan ke DIY saja. Jawabnya adalah ... lho saya mencari makan dari tempat lain kok? Disitu saya terdiam ... ternyata ini akibat dari sebuah usaha untuk konsisten terhadap sebuah nilai ... katakan ... etika. Dan selama 11 tauhn itu, perusahannya tidak pernah menyentuh DIY. Padahal itu bukan miliknya. Dia hanya salah satu direktur dari perusahaan itu. Mari kita bayangkan ... bila saya menjadi salah satu pejabat di departemen ... yang notabene pasti akan sama dengan ruang keahlian istri saya ... lalu apakah berarti perusahaan itu tidak bisa bekerja disitu ?? Saya tidak mencoba untuk membela tentang issue bahwa keluarga pejabat tidak boleh memanfaatkan APBN/APBD. Saya hanya ingin untuk memperlihatkan dari sudut pandang lain. Pernah istri gubernur menanyakan kepada istri saya : "mengapa bu Bambang tidak pindah ke Jogja?" Jawab istri saya : "kalau suami saya diijinkan korupsi saya akan segera pindah ke Jogja. Saya mempunyai kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi." Disitulah gubernur dan istri memahami sikap saya dan istri. Tetapi demi Allah kehidupan keluarga saya selama 11 tahun menjadi tidak normal .... karena etika ini. Bahkan muncul rumors yang macam2 dan itu tidak lebih dari akibat etika ini. Baru sekarang, istri saya bisa masuk ke Jogja dan bidding untuk sebuah kegiatan. Alhamdulillah saya sudah menjadi staf lagi jadi tidak masuk dalam kategori yang dilarang. Mungkin ini bisa sedikit memberikan pandangan lain. Salam bambang sp
