Itumah ut jaga-jaga. Kalau rumus nya ini Ben; Dari pada dari pada, lebih baik lebih baik. Di Indonesia, hidup itu sudah kehilangan kenyamanan. Semuanya sudah saling tdk percaya. Powered by Telkomsel BlackBerry®
-----Original Message----- From: [email protected] Date: Sun, 7 Jun 2009 23:32:33 To: <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Stop Keluarga Pejabat Ikut Proyek Berdana APBN/APBD! Milis yth,ikut rembug meski sangat normatif Saya berpandangan tdk ada salahnya keluarga utk ikut proyek berdana APBN/APBD sepanjang sesuai n comply dgn ketentuan kompetisi yg telah disepakati di awal.memang akan lebih nyaman,apalagi di kondisi skrg,utk mengurangi conflict of interest sbg akibat keluarga ikut bisnis krn ada resiko dgn nilai ekonomi akan tdk sebanding.di lain pihak,sy menduga pihak2 yg mempersoalkan keluarga pejabat ikut proyek apb n/d tdk cukup siap berkompetisi.semoga tdk begitu,tapi lebih pada semangat menjaga kualitas n manfaat pekerjaan. Salam Powered by Telkomsel BlackBerry® -----Original Message----- From: ida gumelar <[email protected]> Date: Sun, 7 Jun 2009 04:05:53 To: <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Stop Keluarga Pejabat Ikut Proyek Berdana APBN/APBD! Dear all, Menurut saya, sulit untuk melarang keluarga pejabat ikut lelang karena bisa saja mereka pinjam nama atau nama merekja dipinjam orang. Yang perlu dibenahi adalah pelaksanaan lelang. Jika prosesnya transparan maka arena untuk kolusi menjadi terbatas. Tahun 2006, ketika saya baru pindah ke pemda, ada ketidak-percayaan yang tinggi kepada pemerintah. MUngkin pengalaman sebelumnya membuat mereka begitu. Hampir semua paket ada sanggahan, walaupun setelah kami teliti sebenarnya Tim Pengadaan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. ada juga satu dua yang main. Yang menjadi masalah, ketika peraturan diterapkan ada fihak yang dirugikan. Mereka biasanya tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa harus berkompetisi. Dulu, pasti dapat. Tahun 2007, hampir tidak ada staf yang mau menjadi panitia lelang karena pengalaman pada tahun 2006, dimana mereka dipanggil kejaksaan dan polisi hanya karena ada sms dari yang kalah yang menyatakan mereka kolusi, membuat mereka merasa tidak nyaman. Akhirnya PNS yang punya setifikat dipaksa gubernur untuk menjadi panitia lelang, namun mereka di back-up oleh tim konsultasi yang juga melibatkan Bappenas (LKPP). Selain itu juga ada kesepakatan dgn kejaksanaan dan polri untuk tidak langsung tangkap atau periksa. Tahun 2008 kami mulai memperkenalkan e-procurement. Hasilnya lumayan, kepercayaan fihak ketiga mulai pulih dan staf mulai berani menjadi panitia lelang. Tahun 2009, sebagian kab/kota juga sudah memulai e-procurement. Seharusnya ada aturan yang mengatur agar keluarga kepala dinas perhubungan tidak punya bisnis di bidnag transportasi, kepala dinas pPU tidak punya kontraktor, dst.nya. Di berbagai negara ini termasuk dalam code of conduct PNS. Saya sendiri, juga tidak membolehkan keluarga saya untuk berbisnis di Kepri. Itu menghindar conflict of interest. Salam, On Sun, 6/7/09, [email protected] <[email protected]> wrote: From: [email protected] <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Stop Keluarga Pejabat Ikut Proyek Berdana APBN/APBD! To: [email protected] Date: Sunday, June 7, 2009, 3:23 AM Mas Andri ysh, Secara umum saya dengan mudah bisa mengatakan sepakat dengan konsep tersebut. Namun sebenarnya hal itu menjadi sangat sukar. Saya tidak menggunakan case orang lain ... biar tidak di Prita-kan. Ini adalah kasus saya sendiri selama di DIY. Sebagai seorang pengambil keputusan waktu itu, baik semasa di Kanwil PU maupun semasa di Sekertariat Daerah, saya tidak mengijinkan sama sekali istri saya yang notabene adalah seorang konsultan (karena hanya itu yang bisa dikerjakannya sebagai seorang lulusan Planologi) untuk masuk ke Jogja. Sebagai konsekuensinya, dia terpaksa harus hidup terpisah dengan saya selama 11 tahun ini. Ini adalah karena mencoba untuk mengikuti konsep seperti yang ditawarkan oleh mas Andri. Pernah suatu kejadian, saya marah kepada istri saya karena dia menang dalam suatu paket besar sehingga menyumbang hand-tractor ke propinsi lain (Sulawesi Selatan) dan itu di cover TV swasta, dan saya lihat. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa ada bantuan dari PT X kepada pemerintah prop. sulawei selatan 10 hand tractor. Complain saya adalah mengapa itu tidak disumbangkan ke DIY saja. Jawabnya adalah ... lho saya mencari makan dari tempat lain kok? Disitu saya terdiam ... ternyata ini akibat dari sebuah usaha untuk konsisten terhadap sebuah nilai ... katakan ... etika. Dan selama 11 tauhn itu, perusahannya tidak pernah menyentuh DIY. Padahal itu bukan miliknya. Dia hanya salah satu direktur dari perusahaan itu. Mari kita bayangkan ... bila saya menjadi salah satu pejabat di departemen ... yang notabene pasti akan sama dengan ruang keahlian istri saya ... lalu apakah berarti perusahaan itu tidak bisa bekerja disitu ?? Saya tidak mencoba untuk membela tentang issue bahwa keluarga pejabat tidak boleh memanfaatkan APBN/APBD. Saya hanya ingin untuk memperlihatkan dari sudut pandang lain. Pernah istri gubernur menanyakan kepada istri saya : "mengapa bu Bambang tidak pindah ke Jogja?" Jawab istri saya : "kalau suami saya diijinkan korupsi saya akan segera pindah ke Jogja. Saya mempunyai kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi." Disitulah gubernur dan istri memahami sikap saya dan istri. Tetapi demi Allah kehidupan keluarga saya selama 11 tahun menjadi tidak normal .... karena etika ini. Bahkan muncul rumors yang macam2 dan itu tidak lebih dari akibat etika ini. Baru sekarang, istri saya bisa masuk ke Jogja dan bidding untuk sebuah kegiatan. Alhamdulillah saya sudah menjadi staf lagi jadi tidak masuk dalam kategori yang dilarang. Mungkin ini bisa sedikit memberikan pandangan lain. Salam bambang sp
