Bung Dwiagus, Jangan begitu ....... Buat Monevers itu bisa jadi peluang. Kali ini ada orang ahli manajemen yang punya pengalaman ditaruh disitu...peluang buat Monevers untuk mengusulkan KPI-KPI (key performance indicators) yang selama ini kita diskusikan. Jangan ikut-ikut koran yang sinis, kerjaan jurnalis biar dikerjakan mereka. Kita bagian memanfaatkan peluang saja Mas. Jarang orang manajemen ditempatkan setinggi itu, biasanya kan ekonom, politikus yang bla-bla bla ....tapi gak tahu Indikator kinerja, gak tahu network plan, gak tahu logistik, project planning....he he he. Lihat saja KPU itu dari dulu kebobolannya di logistik, procurement, delivery management....... Kalau KPI-KPI itu, balance score card dst.... makin hari makin difahami dan bener, kan lumayan. Saya lihat Koran Tempo juga rutin menurunkan artikel yang mengulas KPI tiap departemen, apa rekan-rekan Monev ada yang klipping? Salam, Risfan Munir
--- On Sun, 10/25/09, Benedictus Dwiagus Stepantoro <[email protected]> wrote: From: Benedictus Dwiagus Stepantoro <[email protected]> Subject: [referensi] Katanya: Target Menteri Lebih Ambisius To: [email protected] Cc: [email protected] Date: Sunday, October 25, 2009, 11:43 PM "Ada Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, yang 24 jam ibaratnya, 7 hari seminggu, untuk memastikan semua berjalan.”, kata pak SBY. Kalau mengutip pernyataan presiden,… ternyata kita punya yang namanya Unit Kerja untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Keren juga. Mungkin unit ini yang kemudian mengawasi pencapaian target para menteri,….. biasanya kalau ada target,ada indikator,… kalau gak ad aindikator yang tajam dan tepat, bagaimana unit ini akan mengaawasi dan mengendalikan ya Kalau indikator pertumbuhan ekonomi, indikator kemiskinan dan lapangan kerja, bisa jelas ada,.. Bagaimana dengan indikator untuk mengawasi tingkat tata kelolaan pemerintahan yang baik,… atau mengukur penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,.. .atau bagaimana dengan indikator yang mengukur tingkat inklusifitas dan tingkat perikeadilan antar sektor dan daerah …. Indikator pencapaian itu jelas penting,…. Biar mengukur tingkat “hasil kerja pencitraan” apakah juga merupakan “hasil kerja pembangunan” , biar bisa jelas,…. Mari kita tunggu target-target ambisius para menteri,.. Beserta indikatornya,…… jangan Cuma indikator berbasis kegiatan,… mestinya khan berbasis hasil akhir,… Kalau reformasi pendidikan sudah dilakukan, apa itu pencapaian ? ….. kalau reformasi kesehatan sudah dilakukan apa itu pencapaian? Yg penting khan angka buta aksara di kawasan timur Indonesia sana,… atau angka kematian ibu dan anak di kepulauan nusa tenggara sana….. Kalau belum tercapai, ada yang salah dengan reformasi –reformasian tersebut,…. Bukan begitu? Mungkin bukan, mungkin begitu…. Salam,dwiagus Target Menteri Lebih Ambisius http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2009/10/24/ 03344718/ target.menteri. .lebih... ambisius Jakarta, Kompas - Dalam sidang kabinet paripurna pertama periode kedua pemerintahannya, Jumat (23/10), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan agar para menteri kabinet baru memasang target yang lebih ambisius untuk mendongkrak peningkatan capaian. Sidang yang berlangsung sehari setelah pelantikan menteri itu digelar di ruang sidang utama Gedung Sekretariat Negara di kompleks Istana Kepresidenan. Salah satu indikator pembangunan yang disebut Presiden adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi 7 persen atau lebih pada tahun 2014. Program pengurangan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran harus berjalan efektif. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas. Ditekankan pula masalah pembangunan inklusif dan berkeadilan antarsektor dan antardaerah. Terkait target yang lebih ambisius, Presiden menekankan pentingnya pencapaian diraih dengan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk reformasi birokrasi. Dalam sektor pendidikan perlu dilakukan reformasi pendidikan kedua dan adanya reformasi kesehatan pertama. Dalam kesempatan itu juga, Presiden memperkenalkan tiga semboyan yang diharapkan akan menyemangati anggota kabinet selama mengemban tugas. Presiden meminta para menteri menjaga keberlanjutan program kerja, membuat perubahan yang diperlukan, mengatasi sumbatan pertumbuhan, dan menjaga soliditas kabinet sebagai satu tim kerja. Tiga tagline atau semboyan Kabinet Indonesia Bersatu II yang diperkenalkan Presiden dituliskan dalam bahasa Inggris. "Tagline itu sesuatu yang mengingatkan kita akan menuju ke mana, dengan semangat apa kita melangkah, yang harus kita ingat selama mengemban tugas," ujarnya. Semboyan pertama adalah "Change and Continuity" (perubahan dan keberlanjutan) . Presiden mengingatkan, sebagian program Kabinet Indonesia Bersatu I periode 2004-2009 yang dipimpinnya perlu dilanjutkan sejauh masih relevan. Meski demikian, dibutuhkan perubahan dan perbaikan jika program sebelumnya tidak mencapai sasaran. "Jangan malu-malu melanjutkan policy pejabat sebelumnya. Wah, sekarang, kan, menterinya saya, yang lain masukkan ke laci, keliru itu. Saya tak ingin Saudara gegabah tergesa mengubah kebijakan, padahal kebijakan itu kebijakan saya yang masih harus berlanjut lima tahun mendatang," ujar Presiden. Semboyan kedua adalah "De-bottlenecking, Acceleration, and Enhancement" (penguraian hambatan, percepatan, dan peningkatan) . Presiden mengatakan, ia masih melihat banyak "kemacetan" dalam berbagai bidang, antara lain tata ruang dan perizinan. Jalan keluar mesti dicari sebagai bagian dari upaya menguraikan hambatan itu. Selanjutnya dilakukan percepatan, yakni meringkas proses yang bertele-tele. Para anggota kabinet juga diminta memasang target yang lebih ambisius untuk mendongkrak peningkatan capaian. Semboyan ketiga adalah "Unity, Together We Can" (bersatu, bersama kita bisa). Presiden mengingatkan, seberapa hebat keahlian setiap menteri tidak akan banyak bermanfaat jika tidak disinergikan dengan anggota-anggota kabinet lainnya. "'Unity, Together We Can'. Harus kita satukan potensi ini. Bersama kita bisa. Ke situ akhirnya. Tidak mungkin menteri perindustrian jalan sendiri tanpa sinergi dengan Menteri Perdagangan, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan sebagainya. Demikian juga menteri-menteri yang lain," tuturnya. Presiden mengingatkan, terdapat tiga menteri koordinator yang bertugas mengoordinasikan para menteri di jajaran masing-masing. Namun, para menteri koordinator juga tidak bisa berjalan dengan sudut pandangnya sendiri-sendiri tanpa menimbang jajaran lain. "Ada Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, yang 24 jam ibaratnya, 7 hari seminggu, untuk memastikan semua berjalan. De-bottlenecking, karena unit kerja presiden adalah mata saya, telinga saya, tangan saya, untuk melakukan sesuatu jika perlu," kata Presiden Yudhoyono. Wapres ban serep Selain diisi paparan Presiden Yudhoyono selama sekitar 1,5 jam, Wakil Presiden Boediono juga memberikan sambutan. Boediono mengatakan, ia meyakini Presiden akan selalu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan semua pihak, termasuk wakil presiden dan para menteri. "Jadi, kalau sudah diputuskan, itu tentu menjadi satu keputusan presiden, dan wapres akan selalu mengikuti itu, menteri-menteri juga demikian. Jadi tidak relevan dikatakan wapres itu ban serep atau tidak karena sudah merupakan bagian dari mobil itu secara utuh," ujarnya. Wapres juga mengingatkan pentingnya meningkatkan soliditas anggota kabinet sebagai satu tim kerja. Karena itu, Boediono juga akan turut memanfaatkan unit kerja presiden dalam mendorong implementasi kebijakan. Ke Thailand Kemarin juga diumumkan, Presiden Yudhoyono direncanakan berada di Hua Hin, Thailand, untuk menghadiri pertemuan kepala negara ASEAN dan Asia Timur, 24-25 Oktober. Setiba kembali dari Thailand, Presiden akan mengadakan sidang terbatas untuk finalisasi program 100 hari kabinet. Sidang kabinet berikutnya, kata Presiden, juga untuk memastikan para menteri memahami prosedur dan tata kerja kabinet, hubungan presiden dan wapres, hubungan presiden dengan para menteri serta dengan perangkat kerja kabinet lainnya. Berikutnya akan dilakukan rapat kerja kabinet dengan para gubernur, para pemimpin lembaga pemerintah nondepartemen, badan-badan usaha milik negara, serta diikuti pula oleh pejabat eselon satu dari departemen/kementer ian. (DAY)
