Teman2 semua, Membaca artikel ttg otoda dan komentarnya, saya jadi tergelitik untuk nimbrung. Kebetulan dulu di Jakarta masuk Tim reformasi dan sekarang di daerah jadi praktisi otoda.
Pertama, ada banyak inovasi yg dibuat pemda. Namun ada pemda yang pintar menjual dan ada pula yang tidak sehingga apa yang dia lakukan tidak diketahui banyak orang. Dari segitu banyak inovasi, ada yang benar2 baik dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun ada juga yang cuma kulit2nya saja namun isinya justru tidak seperti yang terlihat dari luar. Sebagai contoh, banyak daerah yang mengaku sudah melakukan right-sizing dan menerapkan zero growth, namun ternyata jumlah outsourcingnya meningkat terus. Memang nggak selalu outsourcing jelek, namun banyak juga hanya mengontrak tim sukses yang kualifikasinya mungkin tidak dibutuhkan. Mau dijadikan PNS mungkin nggak memenuhi syarat. Contoh lain, banyak daerah yang bekerjasama dengan berbagai lembaga dalam rangka fit and proper test bagi pejabat struktural. Namun, karena tidak punya standar kompetensi jabatan, ya akhirnya tidak ada jaminan yang terpilih itu benar2 yang layak di jabatan tersebut. Bahkan test seringkali pula digunakan untuk "get rid" seseorang yang tidak disukai atau mempromosikan seseorang yang tidak layak. Kerjasama dengan PT untuk test CPNS pun tidak menjamin terjadinya rekrutmen based on merit. Kedua, keberhasilan otoda tdk bisa dinilai dgn cuma menganalisis alokasi dana di APBD untuk belanja pegawai, tunjangan kinerja, kegiatan UKM, belanja pendidikan, dsbnya. Itu semua input, yang belum tentu outputnya baik. Belanja pegawai gede, jika SDMnya profesional, kinerja akan baik. Belanja pendidikan gede, jika dibeliin drum band, kan nggak ada manfaatnya juga. Demikian juga dengan dana untuk orang miskin, jika digunakan untuk semenisasi jalan desa, ya orang miskin tetap miskin. Tunjangan kinerja juga hampir semua daerah menerapkannya, namun banyak yang keterkaitannya dengan kinerja tidak jelas sehingga tidak akan ada pengaruhnya pada motivasi kerja. Selain itu, banyak kegiatan yang isinya tidak sesuai judul. Misalnya, kegiatan peningkatan disiplin pegawai isinya beli baju seragam, kegiatan peningkatan kualitas pendidikan isinya beli komputer yang nggak bisa digunakan siswa karena siang di pulau2 tidak ada listrik. Jadi harus hati2 dalam menilai kinerja dari alokasi APBD. Ketiga, masalah overstaffed bukan dikarenakan oleh mergernya kanwil/kandep ke pemda. Pertambahan pegawai karena merger tidak sampai 200.000. Malah sebagian mantan pegawai kanwil pulang ke pusat karena di daerah tidak dapat jabatan. Sementara itu, sejak otonomi, jumlah honorer/PTT terus bertambah. Thn 2001 hanya beberapa puluh ribu, tahun 2004 menjadi 400.000 dan tahun 2005 menjadi 800.000 (tdk termasuk sekdes). Setelah yang 800.000 diangkat jadi CPNS, masih ada ratusan ribu lagi yang direkrut justru setelah ada pelarangan oleh Menpan. Soalnya, kpl daerah harus menampung keluarga tim sukses. Jika tidak memenuhi syarat jadi PNS, ya jadi PTT. Biaya untuk PTT ini yang menghabiskan APBD. Gaji PTT tidak masuk pos gaji (belanja tidak langsung), sehingga ada kesan belanja pegawai rendah, namun sebenarnya tinggi krn masuk di kegiatan. Keempat, tidak selalu kpl daerah dr swasta membawa kemajuan. Di kampung saya, dua bupati dr swasta yang berkasus. Justru sikap enterpreneurshipnya yang bikin mereka masuk penjara. Mereka lupa bahwa APBD bukan uang perusahaan. Apa tidak sebaiknya kinerja dinilai dr IPM (ada peningkatan nggak dr segi kesehatan, pendidikan, kemiskinan, income) serta pelayanan kepada masyarakat (coverage, tarif, waktu pelayanan, dll.). Pertumbuhan ekonomi juga bisa dipakai, walaupun tidak selalu itu hasil dr kpl daerah. Jika swasta sudah berkembang, walikotanya tidur, ekonomi tetap tumbuh. ________________________________ From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]> To: [email protected] Sent: Tue, December 29, 2009 7:12:29 AM Subject: Re: [referensi] Fwd: <<OpEd>> Kunci Keberhasilan Otonomi Daerah [KOMPAS] Dear all. Ada beberapa ketidaktepatan dari tulisan "Kunci Keberhasilan Otonomi Daerah" : 1. Terlalu sedikit jika mencontohkan hanya 4 daerah yaitu Prov. Gorontalo, Kota Yogyakarta, Kab. Sragen, dan kab. Bantul. Sudah banyak yang berhasil, misalnya Kab. Sidoarjo, Kota Malang, Kota Balikpapan, Kab. Jembrana, dan masih banyak lagi. 2. Penulis masih menggunakan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Padahal istilah ini sudah tidak dipakai dalam akutansi keuangan daerah. Begitu juga penulis menganggap bahwa PBB adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal PBB adalah bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak. Tapi baru sekarang pada UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, PBB dimasukkan lagi bagian dari PAD yang baru berlaku tahun 2010. 3. Diangkatnya Fadel Muhammad sebagai menteri tentu bukan hanya karena keberhasilan memimpin Prov. Gorontalo, tetapi sejak awal tokoh Golkar ini adalah bagian dari pendukung SBY dan tidak mendukung JK menjadi presiden. 4. Dikatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan otonomi adalah kemampuan memberikan pendapatan daripada sekedar membelanjakan. Kenyataannya PAD ke-4 daerah masih rendah (kecuali Yogyakarta). Sragen PAD-nya hanya 9%, Yogyakarta 20%, Gorontalo 13%, dan Bantul 8%. Justru keberhasilan daerah dalam otonomi daerah adalah kreatifitas dalam membelanjakan, bukan dari sisi pendapatan. 5. Sepertinya dari tulisannya, kunci keberhasilan otonomi daerah adalah kepala daerah yang sebelumnya berasal dari swasta. Padahal hampir semua kepala daerah yang sekarang ini berasal dari swasta. Toh banyak yang nggak berhasil, malah sebagian terjerat korupsi. 6. Dikatakan bahwa dana APBD sebagian besar terserap untuk gaji pegawai karena banyaknya jumlah pegawai yang dulunya berasal dari kanwil-kanwil di daerah. Menurut saya ini tidak tepat. Jumlah pegawai sudah dihitung dalam DAU. Masalah yang dihadapi daerah bahwa kenaikan gaji pertahun tidak diikuti dengan kenaikan DAU. Di samping itu seringnya beban pegawai-pegawai honorer, termasuk sekretaris desa, serta guru-guru bantu, maunya menjadi PNS. Akhirnya APBD habis untuk gaji mereka. Ini terutama terjadi pada APBD-kota daripada APBD-kabupaten. 7. "Yang lebih penting, mereka menerapkan manajemen perusahaan (swasta) dalam mengelola pemerintahan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai good governance, tata pemerintahan yang baik". Seolah-olah manajemen swasta itu "good governance". Padahal perusahaan swasta sendiri juga sedang menerapkan "good governance". Setahu saya "good governance" itu lebih pada transparansi, partisipasi, ....dsb (nggak hafal). 8. Yang aneh , "Sragen membagi fee jasa konsultan proyek pengembangan teknologi informasi kepada pegawai dan sebagian lagi masuk ke pos pendapatan asli daerah". Rasanya nggak ada aturan seperti itu. Ini bisa menjadi temuan BPK. 9. Dikatakan Sragen memberikan pembiayaan mikro. Yang benar Sragen banyak menyertakan modal untuk Bank Syariah dan BPR. Jadi yang memberikan pembiayaan mikro adalah bank-nya, bukan Sragen. Mungkin itu saja. Thanks. CU. BTS. --- On Mon, 12/28/09, Deden Rukmana <dedenrukmana@ yahoo.com> wrote: From: Deden Rukmana <dedenrukmana@ yahoo.com> Subject: Re: [referensi] Fwd: <<OpEd>> Kunci Keberhasilan Otonomi Daerah [KOMPAS] To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Monday, December 28, 2009, 5:02 PM Saya baca tulisannya dan senang tahu bhw Walikota Yogyakarta yg disebutnya "wagiman" dan memiliki terobosan dalam tata kota. Ada rekan referensiers yg memiliki cerita lebih lanjut ttg sepak terjang beliau dalam menata kota Yogyakarta? Ingin saya menulis profile beliau dalam blog saya. Salam hangat dari Savannah, Deden Rukmana From: Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> To: refere...@yahoogrou ps.com Sent: Sun, December 27, 2009 11:43:47 PM Subject: [referensi] Fwd: <<OpEd>> Kunci Keberhasilan Otonomi Daerah [KOMPAS] FYI, -K- http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2009/12/28/ 0431195/kunci. keberhasilan. otonomi.daerah Kunci Keberhasilan Otonomi Daerah Senin, 28 Desember 2009 | 04:31 WIB Oleh BAMBANG SIGAP SUMANTRI Gorontalo dan Sragen, dua nama daerah ini sepuluh tahun lalu jarang muncul ke permukaan dengan berita yang positif. Setelah era otonomi daerah, dua daerah itu seakan-akan menjadi sebuah merek dagang yang terkenal. Gorontalo kini sudah identik dengan jagung yang berkualitas ekspor. Sejak dipimpin Fadel Muhammad (2001-2006, masa kepemimpinan pertama), provinsi itu fokus menggarap pertanian jagung. Komoditas unggulan tersebut dapat berkembang karena Fadel juga mampu menciptakan market networking untuk petani jagung. Produksinya mencapai 4,76 ton per hektar atau naik dua kali lipat dari sebelum provinsi itu dipimpin Fadel. Tahun 2007, total ekspor jagung Gorontalo menembus angka 584.840 ton, antara lain ke Korea, Jepang, Malaysia, dan Filipina. Dengan prestasi itu, wajar jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada kabinet saat ini. Kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen yang inovatif lebih mengagumkan lagi. Kabupaten yang terletak jauh dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini melejit namanya karena pemakaian teknologi informasi untuk mengoptimalkan pelayanan birokrasi kepada penduduk Sragen yang kebanyakan tinggal di pedesaan. Bupati Sragen Untung Wiyono, yang suka meneriakkan ”merdeka” dalam pidatonya, paling tidak meluncurkan 21 kebijakan. Delapan di antaranya diadopsi oleh pemerintah pusat. Kedelapan kebijakan yang diadopsi pusat itu adalah pelayanan perizinan satu pintu, pemerintahan elektronik, perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) dengan sistem kompetensi, budidaya pertanian organik, sistem informasi manajemen kependudukan, resi gudang, desa siaga sehat, dan pembiayaan mikro. Sragen bahkan sudah memproduksi komputer rakitan dengan merek Sratek (Sragen Teknologi). Selain itu, Sragen juga membuka jasa konsultan daerah yang membutuhkan bantuan pembaruan pelayanan publik berdasarkan teknologi informasi. Masih banyak kepala daerah yang kreatif membangun daerahnya dengan gagasan yang berpihak kepada rakyatnya. Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto, misalnya, yang terkenal sebagai wagiman alias wali kota gila taman yang menghijaukan kota. Ia juga membuat terobosan dalam pelayanan perizinan, perbaikan sanitasi, tata kota, dan transparansi kebijakan. Di Bantul, Bupati Idham Samawi memunculkan kebijakan pertanian yang melindungi petani dari gejolak harga pasar. Ia memproteksi tujuh komoditas pertanian agar petani tidak dirugikan. Dari contoh empat pemimpin daerah di atas, keberhasilan implementasi kebijakan mereka yang inovatif dan prorakyat bersifat konkret serta langsung menyentuh kebutuhan penduduk. Tak heran jika mereka—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—memerintah untuk dua periode. Pada periode pertama, mereka dipilih oleh anggota DPRD (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah) dan kembali menjabat ketika diadakan pemilihan secara langsung oleh rakyat (UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah). Keempat pemimpin itu juga mempunyai sejarah karier yang bersentuhan dengan dunia swasta sebelum terjun ke dunia politik. Fadel Muhammad, Herry Zudianto, dan Idham Samawi adalah pengusaha, sedangkan Untung Wiyono berkecimpung sebagai karyawan swasta selama 13 tahun di sejumlah perusahaan asing. Problem birokrasi Ketika otonomi daerah mulai diluncurkan, problem besar yang menghadang keempat pemimpin daerah itu dan tentunya juga semua pemimpin daerah yang memimpin setelah UU No 22/1999 berlaku adalah organisasi birokrasi. Beban ini masih ditambah lemahnya sumber daya manusia karena pola rekrutmen yang sarat nepotisme dan tidak profesional. Dengan adanya UU otonomi daerah itu, jumlah PNS di kabupaten dan kota membengkak luar biasa besar. Tidak heran jika semua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu habis porsinya dimakan untuk biaya pegawai. Persentase belanja pegawai umumnya di atas 60 persen sehingga kepentingan publik menjadi terabaikan. Misalnya terjadi pada Kabupaten Bima dan Pandeglang. Sekitar 83 persen sampai 90 persen APBD kedua daerah itu dialokasikan untuk belanja rutin (gaji pegawai). Sisanya untuk belanja pembangunan. Proliferasi birokrasi tersebut dikarenakan banyaknya pegawai negeri pusat yang dulunya di bawah kantor wilayah, setelah dilikuidasi semua pegawai dijejalkan masuk ke daerah (provinsi, kota, dan kabupaten). Dengan jumlah yang terlalu banyak, organisasi birokrasi menjadi tidak efisien. Selain tidak efisien, sejumlah pakar mengatakan, birokrasi di Indonesia juga tidak efektif, tidak obyektif, menjadi pemarah ketika berhadapan dengan kontrol dan kritik, serta tidak mengabdi pada kepentingan umum. Birokrasi tidak lagi menjadi alat rakyat, tetapi menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif dan represif. Dari fenomena tersebut, menurut Hans Dieter Evers, proses birokrasi di Indonesia berkembang menjadi model birokrasi ala Parkinson dan ala Orwel. Birokrasi ala Parkinson adalah proses pertumbuhan jumlah personel dan pemekaran struktur secara tidak terkendali. Adapun birokrasi ala Orwel adalah pola birokratisasi sebagai perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan ekonomi, politik, dan sosial dengan peraturan, regulasi, dan bila perlu melalui paksaan. Dalam kondisi birokrasi yang dijangkiti penyakit parkinsonian dan orwelian, sejumlah daerah ternyata mampu lepas dari kungkungan tradisi birokrasi lama. Provinsi Gorontalo, Kabupaten Sragen, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul, sebagai contoh best practices, mampu menelurkan kebijakan yang inovatif karena pemerintahannya yang berorientasi pada publik. Yang lebih penting, mereka menerapkan manajemen perusahaan (swasta) dalam mengelola pemerintahan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai good governance, tata pemerintahan yang baik. Kini sudah saatnya pemerintah daerah mengikuti gagasan David Osborn dan Ted Gaebler tentang reinventing government yang pada prinsipnya menyuntikkan semangat wirausaha ke dalam sektor publik. Beberapa poin perspektif baru pemerintahan yang dikemukakan dua pakar itu, pemerintah berorientasi kepada pelanggan, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Selain memerhatikan aspirasi lembaga perwakilan, pemerintah juga harus memerhatikan pelanggan yang sebenarnya, yaitu masyarakat dan pelaku bisnis. Pemerintah wirausaha adalah pemerintah yang mampu memberikan pendapatan dan tidak sekadar membelanjakan. Pemerintah dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan dengan menjual jasa, barang, informasi, penyertaan modal, dan lainnya. Fadel mengungkapkan, membangun daerah dalam perspektif manajemen kewirausahaan bukan sekadar menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih mengedepan adalah melakukan inovasi yang berkesinambungan sehingga dicapai best practice dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aspek penting yang sering kurang mendapat perhatian adalah melakukan penataan manajemen pemerintahan daerah. ”Kelembagaan pemerintah daerah merupakan bagian yang menjadi perhatian utama dalam inovasi. Organisasi pemerintah Provinsi Gorontalo ditata ulang berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan penajaman fungsi perangkat daerah agar unit-unit pemerintah daerah mampu berkinerja baik serta menghasilkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya. Perubahan paradigmatik kepegawaian oleh sejumlah kepala daerah yang inovatif tersebut tentu juga menemui banyak hambatan. Akan tetapi, tantangan itu bisa diatasi karena kebijakan tersebut juga memberi reward yang transparan kepada pegawai atas keberhasilan mereka. Gorontalo memberikan tunjangan kinerja pegawai (performance pays), Sragen membagi fee jasa konsultan proyek pengembangan teknologi informasi kepada pegawai dan sebagian lagi masuk ke pos pendapatan asli daerah. Kreatif dan jeli menangkap peluang bukan hanya milik pengusaha swasta. Kepala daerah beserta jajarannya harus mampu melakukan hal itu. Jika tidak, tingkah laku dan kebijakan mereka pasti akan menyengsarakan rakyat. Menaikkan retribusi dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan seenaknya untuk menaikkan pendapatan asli daerah merupakan contoh kebijakan yang sama sekali tidak kreatif dan antirakyat. Sebaiknya, hal-hal seperti itu diakhiri sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
