Dear Sahabats, Kearifan lokal sebagai mainstream yang digagas oleh Pak Sudaryono sebenarnya ada latar belakangnya, yaitu kasus "Mega Proyek Parangtritis" sekitar tahun 1995. Pada waktu itu di sisi barat pantai Parangkusumo akan diubah menjadi kawasan rekreasi mirip Ancol. Tampaknya pemda Jogja tidak berdaya menghadapi tekanan investor (entah backupnya siapa atau darimana, lupa), padahal Sultan pernah mengatakan pantai kita jangan menjadi seperti di Bali yang dikapling-kapling hotel dan para nelayan kehilangan habitatnya.
Melihat rencana itu, rakyat Parangtritis bergerak menolaknya dan didukung oleh para intelektual kampus, akhirnya mega proyek bisa digagalkan. Konteksnya menjadi unik karena pada waktu itu orde baru masih berjaya, sehingga perlawanan rakyat yang didukung para ilmuwan menjadi peristiwa yang monumental: rakyat Jogja mampu melawan kekuatan ekspansif orde baru. Pada titik ini terdapat inspirasi bahwa ada kearifan lokal yang mampu melindungi penataan ruang kehidupan oleh masyarakat sendiri dan dengan substansi yang mereka miliki. Parangtritis selama ini memang ditata oleh masyarakat sendiri, sebab selesainya jembatan Kretek memicu perkembangan Paris (Parangtritis) dengan akselerasi yang tinggi. Tema penelitian di Paris adalah menggali kearifan lokal yang muncul dari sinerji spatial capital dengan social capital. Dari penelitian itu muncul teori bahwa di Parangtritis terdapat kekuasaan masyarakat atas ruang dan mereka menatanya sesuai dengan karakter spatial capital dan social kapital yang mereka miliki. Kekuasaan di Parangtritis bukan sebuah institusi, melainkan kekuasaan dalam pengertian Focault, yang menyebar dan tersebar dimana-mana. Kasus Parangtritis menjadi monumental karena penataan kawasan pantai yang lain tidak berdaya terhadap kekuasaan (ekonomi-politik) dari luar yang mengintervensinya atas nama pembangunan. Begitu ceritanya. Salam, Djarot Purbadi http://realmwk.wordpress.com [Blog Resmi MWK] http://forumriset.wordpress.com [Blog Resmi APRF] http://fenomenologiarsitektur.wordpress.com --- On Sat, 1/30/10, ffekadj <[email protected]> wrote: From: ffekadj <[email protected]> Subject: [referensi] Re: Mazhab Yogya- FE vs FISIP/FIB vsPWK To: [email protected] Date: Saturday, January 30, 2010, 1:54 PM Pak Risfan dan Referensiers ysh. Saya berusaha menangkap pandangan Pak Risfan berikut, dan intinya telah meramaikan diskusi kita sepagi ini tentang pe-mazhab-an pemikiran. Sebelumnya saya menanggapi mengenai 'Barat menuduh Barat', hanya berupa fasilitasi pemikiran terhadap rekan-rekan yang sedang atau telah belajar di tempat munculnya berbagai pandangan itu; dengan berharap ada umpan-balik yang signifikan tentang apa yang mereka pelajari dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia yang diwakili oleh 500+ peserta milis ini. Tidak semuanya gayung bersambut kata berjawab, sehingga dapat memunculkan banyak pertanyaan lain, seperti misalnya harapan itu bapak tuliskan dalam komentar di bawah. Berikutnya masalah sumber pemikiran, filsuf dan moralist Adam Smith malah didewakan sebagai 'dewa ekonomi', padahal dia bercerita tentang fenomena sosial dan moral. Biolog Patrick Geddes kita dewakan sebagai 'dewa kota', dst. Dengan kata lain 'penafsiran' telah memegang peranan penting dalam mengembangkan dan menguraikan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini sebagaimana yang bapak maksudkan: bersekutu, melakukan perlawanan, atau berjalan sendiri? Tapi memang begitulah caranya dinamika itu berjalan. Pak ATA sudah beberapa kali mengingatkan: buat teori sendiri untuk Indonesia! Masalah mazhab, sebagaimana saya sebutkan lebih maju dari paradigma, namun sebenarnya juga lebih santun dibandingkan dengan pola pro-kontra yang selama ini berkembang dalam masyarakat (akademis). Saya kurang kompeten mengatakan, bila paradigma kurang berkembang selama ini apalagi pada pembentukan mazhab, rujukan saya Pak Hendro. Mengenai 'kearifan lokal', memang banyak sekarang program dan proyek yang menggunakan istilah itu; namun apa makna yang digunakan, setelah saya intip, belum punya landasan akademis. Memang mengenai 'istilah' bisa digunakan bermacam-macam, seperti contoh hikmah dari vernacularitas yang saya temukan seminggu ini: sesuatu ketika berada di tangkai disebut 'bulir', namun ketika dipanen disebut 'padi', kemudian setelah ditumbuk dan ditampi disebut 'beras', dan setelah dimasak dinamakan 'nasi', kalau digoreng namanya 'nasi goreng', dan setelah dimakan dan dikeluarkan namanya 'ampas'. Bendanya itu juga. Tentang Mazhab Yogya, pertama ini adalah pengakuan identitas dan ada pengumuman tentang hal itu. Saya hanya mengakui keberadaan 'identitas'. Kedua, adalah hal ini cukup beralasan dan melalui diskusi yang panjang pada tahun lalu. Ada konsep yang kuat dan kalau boleh dibilang sudah mentoq, seperti kutipan ini. Dalam postingan lain, saya cari ndak nemu, ada pernyataan bila Yogya berani menolak eksternalitas untuk mempertahankan kearifan lokalnya. Ketiga, fenomenologi yang menjadi dasar metodologi mazhab sebenarnya juga tidak asli pendekatan Barat, lebih pada konsep kebatinan tradisional (wening) yang mencari jejak pada akar keilmuan modern; karena dalam ilmu fenomenologi aslinya masih mau menerima eksternalitas. Jadi metodologi ini tipikal in situ. Keempat, memang ada beberapa orang ahli yang (katanya) bersepakat tentang hal itu. Saya kira ini sedikit penjelasan tentang pengenalan saya terhadap mazhab ini. Mohon koreksi dan tuntunan dari para sesepuh. Sementara demikian dulu. Salam. -ekadj --- In refere...@yahoogrou ps.com, "risfano" <risf...@...> wrote: > > Uda Ekadj dan Rekans ysh, > > Menurut saya Uda Eka yang selalu menulis nama Faucault, Bateson, etc apakah > juga bukan "Barat menuduh Barat". > > Persoalannya menurut saya bukan Barat vs Lokal. Itu persoalan beda > paradigma.Sesungguh nya dua kubu berlawanan itu (ada juga sih proyek > bersamanya), adalah kubu Fakultas Ekonomi vs FISIP, Fakultas Ilmu Budaya. > > Murid-murid Adam Smith dkk ada di FE, murid-murid Marx, Faucault, dkk (maaf > sebetulnya saya tidak tahu) ada di FISIP, FIB. Di antara mereka tidak ribut, > karena sudah berjalan puluhan tahun sehingga 'sepakat' memahami "ilmuku is > ilmuku, ilmumu is ilmumu." Kita sebagai Planner (yang belajar ekonomi, budaya > setelah S2/S3) sebaiknya "memanfaatkan" hasil-hasil pemikiran mereka, jangan > justru terjebak dalam "kutukan" ilmu mereka. > > Dunia mengenal pasang surut, "what goes up, must come down", begitu kata > syair lagu soul Spinning Wheel. Era sebelum kemerdekaan (30an, 40an) Dunia > Ketiga disemarakkan ideologi nasionalisme, sosialisme, anti kapitalis. > Setelah Era kemerdekaan (50an, 60an) era konsolidasi negara baru, lalu > pembangunan (ekonomi). > > Di negara kita, sewaktu berjuang semuanya sepertinya satu tujuan, tapi awal > 60an, politik jadi panglima, geger terus, pawai terus, "perut diganjal gombal > (pidato)". Paro kedua mulai pembangunan ekonomi. Memberi makan 180 juta > penduduk, menciptakan lapangan kerja, tentunya perlu "visi, misi yang pasti, > persatuan, kestabilan", apalagi waktu itu ancaman sparatis masih laten bisa > terjadi. Era pembangunan menjalankan misinya. Dan selanjutnya "kekuasaan" > yang terlalu kuat menimbulkan ekses "KKN". Maka kondisi menjadi matang untuk > bangkitnya era baru, Era Reformasi. > > Perlawanan atas "kekuasaan model Orde Baru" menguatkan ide reformasi, > demokratisasi, desentralisasi. Di bidang kebijakan publik, perencanaan, > FISIP/FIB membawa angin baru pula. Dan, ternyata tidak tipikal Indonesia. > Gejala "anti rasionalisme ekonomi, anti globalisasi" ini rupanya juga gejala > global. Buktinya terjadi dimana-mana. > > Masalahnya tetap: bagaimana memberi makan, lapangan kerja, tempat tinggal > layak, bagi 250 juta manusia Indonesia ini. > > Sekali lagi, kita Planner/Arsitek, pinter-pinter lah "memanfaatkan" , jangan > kena "kutukan" ilmu ekonomi (kapitalis) atau ilmu sosial (ist), atau > sinkretisme, pemujaan masa lalu. Orang FE dan FISIP/FIB saja yang ilmunya > jelas bertentangan rukun-rukun saja. > > "Rational Planning Method" (RPM), katanya terlalu mekanistik, kuantitatif, > deterministik gantinya diharap ganti dengan yang "partisipatif, berbudaya, > mengandung kearifan lokal". Saya kira gak gitu lah. Masing-masing punya ruang > geraknya masing-masing. Kita Planner sebaiknya bisa menggunakan keduanya > sesuai kebutuhan. RPM, lebih tepat untuk skala luas, pendekatan partisipatif > berbasis komunitas kebanyakan dibangun dari pengalaman di level community. > > Salam, > Risfan Munir
