Setuju banget pak, tapi saya pribadi tidak tahu di kemendagri siapa yang paling 'enak' diajak action/ omong2 perihal kota. Dulu jaman IUIDP kita punya kelompok TKPP atau IMG dimana mendagri aktif terlibat, bersama2 pak sidabutar/pu,pak saad basaib/bappenas,pak arlen pakpahan/keuangan,waktu itu depdagri pak sudarsono. Sekarang generasi muda Dagri yg 'care' ttg perkotaan siapa ya? On Feb 2, 2010, at 8:46 PM, Risfan Munir wrote:
> Bu Yati dan Rekans ysh, > > Dalam kaitan dengan MANAJEMEN perkotaan, mungkin dengan otonomi > daerah, satu faktor penentu skenario NUDS (kecepatan desentralisasi) > menjadi jelas. Dalam kaitan kelembagaan mungkin Kemdagri, > khususnya DJ Otda dan Bangda juga perlu diajak lagi (bukan hanya PU > disamping Bappenas). Karena pada era otonomi daerah ini, terutama > Otda termasuk yang masih kuat pengaruhnya. Jangan sampai timbul > kesan 'urusan perkotaan' adalah bagian dari urusan ke-PU-an semata > (parsial lagi). > Sementara dari PU sendiri sekarang ada DJPenataan Ruang dan DJ Cipta > Karya. Disamping Kementerian Perumahan Rakyat, dimana para > pengembang (the real urban developer) bernaung. Nampaknya MANAJEMEN > koordinasi di tingkat nasional ini perlu perhatian tersendiri. > > Perhatian ke aspek MANAJEMEN ini penting, mengingat instrumen bagi > NUDS seperti IUIDP yang mengandalkan loan kemungkinannya tidak > sekuat dulu. Sekarang mau tak mau geser ke mengandalkan otonomi > kota, yang dana 'pembangunan' nya sudah bergeser 'anggaran > pelayanan', selain besarnya juga terbatas. > > Salam, > Risfan Munir > > > > -----Original Message----- > From: Budhy TS Soegijoko <[email protected]> > Sent: Tuesday, February 02, 2010 7:26 PM > To: [email protected] > Subject: Re: [referensi] Wajah Kota Indonesia > > > Maaf ada yg kehapus. Intinya kita sudah punya banyak strategi > kebijakan pembangunan kota, mulai dari NUDS 1 thn 1985, NUDS 2 (son > of NUDS), NUDS 3 (grandson of NUDS) sedang dalam proses > penyempurnaan dan sosialisasi. Kebijakan dan strategi sudah banyak. > Tetapi belum pernah secara konsisten diikuti atau apalagi > dilaksanakan. Belum pernah jadi dokumen berkekuatan hukum. Mengapa? > Krn orang atau lembaga tertinggi dinegara ini belum 'ngeh' belum > care ttg kota2 kita sebagai suatu entitas, bukan parsial. Bagaimana > kita bisa menatik perhatian mereka thd hal ini? Statistik sudah > bicara ttg pertumbuhan kota yg begitu pesat. Tunggu apalagi? Salam, > ini dari bu Yati, fosil yg pernah ada di planologi. Barangkali ada > diantara kalian yg kenal atau masih ingat. > > On Feb 2, 2010, at 5:34 AM, Risfan M wrote: > Rekans ysh, > > Dalam situasi dan kondisi permukiman yang runyam seperti sekarang > ini maka paling gampang kita mengatakan 'setiap ide adalah salah > besar, bahkan biang kerok. > > Yang hoby kelautan bilang ini gara2 bias daratan. Yang gemar > fenomenologi mengatakan ini gara2 kuantitatif minded. Yang bangga > suka desa bilang urban bias lah biangnya. > > Menurut saya semua bisa berkontribusi terhadap perbaikan, kalau bisa > dilaksanakan secara konsisten. > > Satu hal lagi, mungkin perlu ada upaya lebih kuat untuk menarik > perhatian Pemerintah, Dunia Usaha, Kelompok Penentu terhadap masalah > Perkotaan dan Permukiman. > > Ini penting karena di kalangan pemerintah sendiri sangat birokratis > dan menghambat. Contohnya, misalnya saat DKI harus mengimpor bus, > hambatan datang dari prosedur pelabuhan yang tak mau tahu > kepentingan publik dari bus tersebut. Ini contoh yang mungkin salah, > banyak masalah MANAJEMEN yang tidak sinkron semacam ini. > > Sulitnya kerjasama Jabodetabek, masalah TPA sampah Tangerang > Selatan, menunjukkan MANAJEMEN Pemda tidak beres, masih belum bisa > berfikir tentang kerjasama. > > Jadi menurut saya semua ide bisa berkontribusi, termasuk tinjauan > aspek perbaikan MANAJEMEN (pemerintahan, pembangunan) dan bagimana > mengajak stakeholders, termasuk yang pengaruhnya besar. > Kata ahli "kegagalan demokrasi" sudah didepan mata, maka ada baiknya > kita tumbuhkan saling percaya (trust) dan kerjasama. > > Salam, > Risfan Munir > > Pada Sen, 01 Feb 2010 10:34 CST nita menulis: > >> Referensier, >> Pendeknya, kita sudah mengalami proses urbanisasi.... Berubah >> menjadi kota.. Baik dari desa menjadi kota, maupun kota yg >> "membengkak"... >> >> Mengutip sedikit kalimat pak BTS, ... Kembali ke desa... Bukan lagi >> salah besar, tapi jadi aneh... Sepertinya peng-kota-an itu salah... >> Yg salah, kenapa tidak dipersiapkan agar kota tidak menjadi buruk >> akibat proses itu.. >> >> Tapi juga jgn lagi mengurusi "kenapa tidak siap"... Melainkan, >> harus segera bertindak "bagaimana selanjutnya"... Bagaimana >> menyiapkan calon2 kota, bagaimana menyiapkan kota yg tadinya kecil >> akan tumbuh dewasa.... >> >> Bagaimana.... Maaf saya baru bisa bertanya... >> >> Salam, >> Nita >> >> Sent from my BlackBerry® >> powered by Sinyal Kuat INDOSAT >> >> -----Original Message----- >> From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]> >> Date: Mon, 1 Feb 2010 07:42:57 >> To: <[email protected]> >> Subject: Re: [referensi] Wajah Kota Indonesia >> >> dear all >> >> Sudah jelas bahwa persentase penduduk perkotaan semakin meningkat >> dibanding dengan persentase penduduk diperdesaan. >> >> Berdasarkan data statistik : >> >> Tahun 1970, jumlah penduduk 119 juta, kota : desa = 17% : 83% = >> 20,23 jt : 98,77 jt >> Tahun 1980, jumlah penduduk 147 juta, kota : desa = 23% : 77% = >> 33,81 jt : 113,19 jt >> Tahun 1990, jumlah penduduk 179 juta, kota : desa = 30% : 70% = >> 53,70 jt : 125,30 jt >> Tahun 2000, jumlah penduduk 205 juta, kota : desa = 43% : 57% = >> 116,85 jt : 88,15 jt >> Tahun 2010, jml pddk (proy) 233 juta, kota : desa = 55% : 45% = >> 104,85 jt : 128,15 jt >> >> Walaupun persentase penduduk perdesaan terus menurun dari tahun ke >> tahun, tetapi jumlah nominalnya tidak mengalami banyak >> pengurangan, yaitu sekitar 100 juta sejak tahun 1970 hingga >> proyeksi tahun 2010. Lihat fakta di atas. >> >> Perlu diketahui bahwa pertambahan jumlah penduduk perkotaan bukan >> hanya karena migrasi ke kota dan pertumbuhan natural di kota, >> tetapi juga perubahan wilayah desa menjadi kota sehingga wilayah >> perdesaan semakin berkurang. Mengingat jumlah nominal penduduk >> perdesaan sekitar 100 juta dalam wilayah perdesaan yang semakin >> berkurang, berarti kepadatan penduduk di perdesaan semakin padat. >> >> Jadi salah besar bila ada kebijakan untuk kembali ke desa. >> >> Thanks. CU. BTS. >> >> >> --- On Mon, 2/1/10, [email protected] <[email protected]> >> wrote: >> >> >> From: [email protected] <[email protected]> >> Subject: [referensi] Wajah Kota Indonesia >> To: [email protected] >> Date: Monday, February 1, 2010, 12:51 AM >> >> >> Sekarang penduduk Indonesia, separo di kota separo di desa >> Nanti, 20 tahun lagi, 3/4nya atawa 200 juta tinggal di kota. >> Dulu ngga macet, sekarang macet, apalagi nanti, baru keluar rumah >> udah macet. >> Dulu naik motor bisa sambil indehoy, sekarang baru pegangan udah >> diklakson
