dari milis tetangga
Salam
Aunur Rofiq
Indonesia menggeser posisi Kamboja sebagai negara paling korup.
Indonesia, salah satu negara berkembang yang menjadi bintang pada
masa krisis keuangan global, dinobatkan sebagai negara paling korup dari
16 negara di Asia-Pasifik yang menjadi tujuan investasi. Penobatan
Indonesia sebagai negara paling korup berdasarkan survei ekonomi
Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang dirilis
kemarin.
Lembaga konsultan yang berbasis di Hong Kong ini menempatkan Indonesia di
urutan pertama dengan nilai 9,07 dari 10 negara yang diteliti sepanjang
2010. Peringkat berikutnya ditempati Kamboja, Vietnam, Filipina,
Thailand, India, Cina, Taiwan, Korea, Macau, Malaysia, Jepang, Amerika
Serikat, Hong Kong, dan Australia.
Hanya Singapura yang tidak masuk kelompok paling korup di
Asia-Pasifik.
Survei ekonomi PERC melibatkan 2.174 responden dari pelbagai kalangan
eksekutif kelas menengah dan atas di Asia,Australia, dan Amerika Serikat.
Dari hasil penelitian ini, skor yang diraih Indonesia tahun ini lebih
tinggi dibanding tahun lalu, yakni 7,69. Hasil survei itu juga
menunjukkan bahwa Indonesia menggeser posisi Kamboja, yang dinobatkan
sebagai negara paling korup di AsiaPasifik tahun lalu.
Berdasarkan temuan PERC, korupsi yang merajalela di semua lini dan
tingkat menjadi penghambat bagi pemerintah Presiden Yudhoyono memerangi
korupsi.
Hambatan ini datang terutama dari politisasi isu dari pihak-pihak yang
merasa terancam oleh upaya pemerintah memberangus korupsi. "Korupsi
telah menjadi beban dan digunakan oleh orang-orang yang korup untuk
melindungi diri mereka sendiri dan menahan reformasi," kata PERC
dalam keterangan tertulisnya. Karena itu, setiap perjuangan melawan
korupsi di Indonesia bisa terancam rusak.
Penelitian PERC ini mengkaji bagaimana korupsi mempengaruhi berbagai
tingkat kepemimpinan politik dan pelayanan sipil. Survei itu juga melihat
bagaimana korupsi dianggap memiliki pengaruh pada lingkungan bisnis
secara menyeluruh dan seberapa jauh perusahaan mengatasi masalah internal
serta eksternal jika menghadapi masalah tersebut.
Menanggapi hasil penelitian PERC ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati mengatakan usaha memperbaiki reputasi dan kinerja birokrasi
memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu, dia berharap reformasi
birokrasi yang dijalankan tak hanya didukung oleh pemerintah. Reformasi
birokrasi harus didukung oleh lembaga negara lainnya, baik badan
legislatif maupun yudikatif."Itu akan terlihat dari bagaimana
masing-masing pejabat memperbaiki reputasi dan kinerjanya," kata Sri
Mulyani kepada wartawan di Jakarta kemarin.
Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan tetap
berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi dengan memperbaiki pelayanan
dan integritas.
Secara khusus, dia meminta Kementerian Keuangan yang dipimpinnya bisa
tetap mengisinya dengan berbagai berita positif melalui upaya menjaga
anggaran belanja negara agar tetap sehat."Kami juga akan mencoba
tetap menjaga persepsi risiko terhadap Indonesia terutama dari sisi
anggaran negara agar tetap terkontrol," katanya. BASUKI RAHMAT |
AGOENG WIJAYA
