Ibu Ida yg baik nan tangguh Saya setuju sekali semuanya. Membangun sistem yg memperkecil kemungkinan korupsi itu gak mudah, tp gak berarti mustahil. Butuh nyali dan kreativiti mungkin ya.
Kembali ke topik anggaran dana aspirasi/alokasi ini. Apakah begitu putus asanya kita ingin mempercepat persetujuan APBD, sehingga proses alokasinya kemudian jadi berasaskan 'entertaining anggota partai yang ingin memuaskan konstituennya' Jadi asas akuntabilitas publik langsung lenyap terkompromi. Kecuali memang proses alokasinya kemudian masuk ke dalam proses planning and budgeting yg sesungguhnya,... Kalaow alokasi ke dapil emang dibuat berdasarkan norma perencanaan dan penganggaran sih oke aja. Artinya, kebutuhan akan pembangunan di dapil itu memang teridentifikasi dengan jelas, kemudian program aktivitasnya terumuskan dengan jelas, dll. Jadi ketika melaporkan penggunaan APBN/APBD yg notabene uang rakyat, ya alasannya jelas, krn kebutuhan pembangunan. Bukan kebutuhan meng'entertain' supaya cepat persetujuan APBD. Memang harus mau capek. Jangan cuman sekedar tulis cek 1 milyar, that's it, silahkan habiskan.. Jadinya sistem perencanaan dan penganggaran jadi seperti disepelekan. Anggota parlemen emang haris capek2 kalau mau memperjuangkan dapilnya. Kepala dinas juga harus capek memastikan bahwa APBD itu memang diapke utk pembangunan. Itu recehan saya sih smoga ibu Ida sehat selalu dan dpt terus berkarya di daerah. Doa saya sama seperti Bang Fadjar, untuk ibu Ida. Salam Dwiagus gak pernah kerja di pemda. »»» digowes dari Rempoa dengan BikeBerry® ~ Genjot Teruuusss...!!! -----Original Message----- From: "ida gumelar" <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Thu, 10 Jun 2010 14:52:41 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia Persoalan korupsi di pemda itu cukup kompleks dan memerlukan ekstra nyali untuk melawannya krn sudah sangat sistemik. Namun bukan berArti tidak bisa. Pengalaman saya menunjukkan bahwa dorongan bagi pejabat untuk korupsi sangat tinggi dan sulit dikendalikan karena itu terkait dgn sistem politik dan sistem sosial masyarakat. Yang kita bisa kita lakukan adalah mempersempit peluang untuk korupsi melalui: Pertama, sistem lelang on-line (fully electronic, bukan yg semi) dapat mengurangi peluang untuk kolusi. Kedua, perjAlanan dinas sisten at cost, dapat mengurangi fiktif. Ketiga, transaparansi dalam pemberian bantuan sosial, beasiswa dan bantuan modal dengan mengumumkan secara luas syarat dan prosedur serta siapa saja yang menerima. Keempat, sistem pelayanAn satu atap dan online. Kelima, pelayanan samsat yg online. Keenam sistem pengaduan (sms center) . Membangun sistem2 seperti itu secara teknis mudah. Biayanya pun tdk terlalu mahal. Yang susah adalah mendapatkan dukungan dr gub dan DPRD untuk membangun dan menerapkannya. Salah2 langkah anda bukan hanya terjungkal dari jabatan, juga keluarga diteror. Bisa dibayangkan sedihnya, ketika semua yang sudah berjalan baik tapi dihentikan hanya demi mendukung si nyonya yg ikut pilkada. Sistem at cost dikembalikan ke sistem lumpsum, promosi jabatan melalui assessment center dihentikan, pelayanan samsat harus ketemu muka lagi, dll. Seharusnya lebih banyak yg menolak. Sayangnya, justru banyak yang ambil kesempatan untuk dapat keuntungan. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! -----Original Message----- From: "Benedictus Dwiagus S." <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Thu, 10 Jun 2010 14:11:41 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia Saya rasa gak ada yg meragukan story yg ibu Ida sampaikan adalah real. Kenyataannya seperti itu apa adanya. Gak ada yg seems unreal di sana. Tapi apakah itu yang semestinya terjadi? APBD/N saya rasa bukan untuk mengentertain parlemen. Itu menurut saya sih. Kalau lantas itu yang terjadi, apa kita lantas tidak bisa cari akal utk mencari jalan lain... Seolah itu satu2nya jalan... Kegagalan kita memberantas korupsi saya rasa karena kita begitu menerima begitu saja keadaan sebenarnya. Kasarnya:" yah memang keadaannya seperti itu, so be it lah...." Itu recehan saya sih, yang memang gak pernah kerja di Pemda Salam Dwiagus. »»» digowes dari Rempoa dengan BikeBerry® ~ Genjot Teruuusss...!!! -----Original Message----- From: "ida gumelar" <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Thu, 10 Jun 2010 13:50:24 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia Buat yg tidak pernah bekerja di pemda, our story seems unreal. Tapi kenyataannya begitulah. Kegagalan kita memberantas korupsi krn kita kurang memahami keadaan yang sebenarnya. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! -----Original Message----- From: "Benedictus Dwiagus S." <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Thu, 10 Jun 2010 09:33:24 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia Mestinya bukan dari APBN/APBD dong krena itu anggaran pembangunan,.. Kalau ini anggaran entertainment kayaknya, masuk dalam hospitality costnya partai. Hehehhee . »»» digowes dari Rempoa dengan BikeBerry® ~ Genjot Teruuusss...!!! -----Original Message----- From: "ida gumelar" <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Thu, 10 Jun 2010 02:35:56 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia Dear all, pengalaman di Kepri lebih kurang sama dgn di DIY. Proses APBD bisa cepat dan bisa lama, tergantung pada beberapa faktor, antara lain seberapa besar keinginan gubernur, seberapa besar pula keinginan pimpinan dewan sebagai reaksi terhadap keinginan gubernur. Jika kesepakatan bagi kue antara kedua fihak cepat dicapai, cepat pula proses pengesahan APBD. Kesepakatan biasanya dibahas dlm pertemuan informal. Di pertemuan formal tinggal pengesahannya saja (mungkin krn ada CCTV, he he he). ini diluar dana alokatif. Peranan dana alokatif lebih untuk menghibur anggota biasa. Mereka bisa menggunakan dana untuk proyek2 kecil di dapilnya. Konstituennya happy ikut kecipratan. 5 thn lagi dukung dia lagi. Pemilu yg lalu kelihatan, yg dananya dimakan sendiri, tdk sampai ke konstituen, kehilangan suara banyak. Dulu, sebelum ada dana alokatif, kpl dinas/badan yg pusing ngatur agar permintaan konstituen yg kecil2 dipenuhi. Pengalaman 4 tahun jadi anggota tim anggaran eksekutif memberi banyak pengalaman yg tdk mungkin saya dapatkan kalau bekerja di departemen. Salam Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! -----Original Message----- From: "[email protected]" <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Wed, 9 Jun 2010 12:12:58 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia Cak Andri, Cak Andri menanyakan ke bu Ida yang cantik : Menarik sekali pengalaman Ibu Ida. Apakah ibu mengetahui bagaimana caranya dana tersebut "mempercepat" proses persetujuan APBD (oleh DPRD?)? Saya berdasarkan pengalaman selama 7 tahun di propinsi, ternyata proses APBD bisa sangat sangat sangat dipercepat. Tetapi juga bisa sangat sangat sangat lambat ..... .....prinsipnya adalah bagaimana memenuhi hasrat anggota legislatif untuk mendapatkan tambahan revenue dengan segala macam cara dan usaha sehingga si anggota legislatif tersebut bisa memenuhi keinginan konstituennya yang selalu ngrumpi dan ngarariung (bahasa sunda yang berarti berkumpul) di kantor fraksi untuk meminta sumbangan. Sehingga kalau diformulasikan adalah : Cp = f (Jka, Jke, Tab, tKk) dimana : Cp = cepatnya proses APBD Jka = jumlah kebutuhan anggota legislatif yang bisa diderivasi kepada jumlah fraksi yang butuh (semakin banyak fraksi yang minta semakin cepat), jumlah anggota yang butuh .... ini berarti kalau faksi besar (jumlah anggotanya banyak) tapi tunggal ... lebih sulit diprosesnya dibandingkan dengan yang fraksinya lebih banyak . Jke = jumlah kebutuhan eksekutif ... semaki nkecil semakin cepat Tab = Total anggaran belanja yang dibicarakan ... semakin besar semakin lama tKk = tingkat kontroversi kegiatan ... semakin kontroversi kegiatan semakin lama prosesnya Nah untuk itu common denominatornya adalah jumlah anggaran yang dititipkan ke eksekutif ... artinya anggaran legislatif yang dititipkan ke eksekutif ... hal ini disebabkan karena adanya PP 11/2000. Mungkin Cak Andri bisa sedikit melihat fungsi tersebut karena pengalaman empirik saya di Jogja. Salam bambang sp
