Pak Aby kutitipkan PWK padamu ..h h h. Jangan ngobrolin percaloan besi beton bekas gitu dong Pak. Ada ahlinya itu dari daerah saya. Hi hi hi
Salam Risfan Munir Powered by Telkomsel BlackBerry® -----Original Message----- From: hengky abiyoso <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Wed, 28 Jul 2010 18:16:13 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Re: Re: To Cak Andri [referensi] soal Monorail, untuk Koko Kalau DKI umpamanya sampai pd cerita akan mengambil alih proyek tiang beton monorail yg mangkrak itu .....lalu taksiran harganya agar tidak lagi2 keliru jadi kemahalan dan berurusan dgn KPK ..... brkali perlu second opinion dgn manggil ahlinya ...yaitu orang Madura .....dijamin harganya pasti tak akan keblondrok (tertipu dan kemahalan) ......... --- On Wed, 7/28/10, Bambang Tata Samiadji <[email protected]> wrote: From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]> Subject: Re: To Cak Andri [referensi] soal Monorail, untuk Koko To: [email protected] Date: Wednesday, July 28, 2010, 4:52 PM Bung Koko, ada yang perlu saya tambahkan dengan apa yang saya ketahui soal monorail. 1. Mengapa proyek monorail tidak ditenderkan? Soalnya inisiatif monorail ini dari swasta dan ide ini dimulai sebelum terbit Perpres 67/2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sehingga tidak ada kewajiban tender. 2. Memang benar DKI harus membeli pilar-pilar itu nggak ada dasar hukumnya. Kalau DKI jadi beli, berarti DKI harus melanjutkan proyek itu. Padahal di dunia ini nggak ada proyek monorail yang berhasil. 3. Masih banyak pertanyaan soal monorail ini seperti mengapa Pemerintah dan Pemda DKI harus ikut ambil risiko (bukan subsidi), mengapa ada swasta (PT JM) koq berani membangun monorail, padahal akan rugi? Siapa Dubai Islamis Bank itu? Sayang saya nggak bisa cerita soal ini. Takut di-sue. Jadi gitu sedikit pengetahuan saya soal monorail. Thanks. CU. BTS. --- Pada Sel, 27/7/10, Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> menulis: Dari: Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> Judul: Re: To Cak Andri [referensi] RE: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja Kepada: refere...@yahoogrou ps.com Tanggal: Selasa, 27 Juli, 2010, 6:20 PM Sebenarnya selain Pilar-2 Calon Monorail, juga ada pilar-2 yang justru sudah terbengkalai hampir 10 tahun.. yaitu pilar-2 calon Tol Becakayu.. tapi mungkin luput dari perhatian pengamat karena lokasinya tidak di pusat kota Jakarta... Sehingga pihak-2 penggagas Tol Becakayu relatif lebih 'aman' dari kritik-2... padahal kalau dinilai dari status dan wujud fisik-nya; memenuhi kriteria sebagai (mengutip pak ATA) "monumen kebodohan pengambilan keputusan". Mengenai pilar-2 Monorail, betul yang disampaikan Pak BTS.. namun lebih complex dari itu.. Bukan hanya besar-kecil nya biaya konstruksi pilar-2 yang dimintakan gantinya oleh PT JM, tapi apa pula dasar hukum 'pembelian' nya? Apakah ada perintah dari DKI untuk membangun pilar-2 tsb? Lantas koq untuk proyek sebesar itu gak pakai tender? Pemerintah mau subsidi juga dasar nya apa? Subsidi itu kan uang negara... mengeluarkan uang negara kan ada prosedurnya. . perlu dengan seksama diperhatikan skema subsidinya agar yakin bahwa uang subsidi tsb dinikmati masyarakat bukan PT JM.. dengan kata lain: seharusnya ya ada proses tender lah ya... Kalau saya tidak salah 'membaca' yang tersirat dari hembusan isu monorail akhir-2 ini.. PT JM sedang berusaha menunggangi beberapa anggota DPR atau minimal menjadikan mereka juru bicara kepentingan nya lah, agar DKI di-fait-acomplii kan untuk meneruskan proyek (entah bagaimana caranya..) dari pilar-2 tsb.. lalu.. konsekuensi logis nya, ya pilar-2 tsb harus dibeli .. PT JM tutup buku, trus kabur deh.. DKI bisa saja fight back.. tentunya harus legowo menampar pipi sendiri dan pipinya Sutiyoso (kalau belum bosan ditampari orang lain) .. lalu mengusut proses perizinan proyek pembangunan pilar-2 tsb.. Kalau saja misalnya pilar-2 tsb dibangun tanpa perintah dari DKI atau bahkan tanpa IMB, ya bongkar saja.. tentunya dengan mengultimatum PT JM untuk membongkar sendiri sebelumnya.. lalu kalau perlu; ya kenakan denda.. biar Direksi PT JM (personal) juga ikut bertanggung jawab atas kebodohan tsb.. Memang ini pelajaran yang sangat mahal.. semoga tidak terulang lagi.. minimal dengan memastikan agar Sutiyoso tidak kembali menduduki jabatan pengambil keputusan.. Salam, -K- 2010/7/27 abimanyu takdir alamsyah <takdi...@gmail. com> Membongkar pilar = pekerjaan = biaya = menyia-nyiakan sumber daya alam dan manusia yll yang pernah "dimanfaatkan" = menambah limbah = ...mungkin + C ??? Kalau dibiarkan = monumen kebodohan pengambilan keputusan = mengingatkan untuk tidak mengulang kembali = pendidikan masyarakat tanpa biaya = ...mungkin tidak + C = dapat digunakan kembali atau untuk keperluan lain ??? ....sekadar hitung-hitungan kualitatif orang lingkungan pak. ATA 2010/7/26 Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com> Cak Andri, saya hanya ingin mengomentari sedikit soal monorail. Boleh jadi monorail itu tak pernah ada. DKI sebenarnya tak pernah merencanakan monorail. Kebetulan ada swasta PT Jakarta Monorail (PT JM) yang berkenan membangun Monorail. Akhirnya ide swasta itu diijinkan karena Pemda DKI sangat menghargai prakarsa swasta (masak ada swasta yang mau membangun sesuatu nggak boleh?). Syaratnya, PT JM harus meyakinkan DKI ada penyandang dana. PT JM diberi waktu 1 tahun. Waktu itu ada Dubai Islamic Bank (DIB) sebagai financiernya dengan menerbitkan sukuk (obligasi syariah), tapi gagal. Alasannya sukuk waktu itu belum ada UU-nya (sekarang sih sudah ada). Akhirnya diberi waktu 1 tahun lagi, tetap saja tidak mendapatkan financier pengganti DIB. Dalam masa persiapan itu, PT JM dengan dana dari PT Adhi Karya terus membangun pilar-pilar monorail. Karena beberapa kali gagal mengundang financier, Pemerintah menduga proyek monorail ini risikonya tinggi sehingga belum juga ada financier. Akhirnya Pemerintah memberi dukungan berupa "dukungan risiko", maksudnya, apabila operasi monorail tidak mencapai sasaran jumlah penumpang, maka Pemda DKI dan Pemerintah akan men-subsidi 50%. Tapi lagi-lagi PT JM tetap tidak bisa mengundang finacier itu. Waktu habis. Dengan demikian perjanjian antara DKI dan PT JM batal. Sekarang untuk apa pilar-pilar itu? PT JM minta supaya pilar-pilar itu dibeli Pemda DKI. Tentu Pemda DKI emoh. Tapi kasihan juga kalau nggak dibeli, PT Adhi Karya yang nota bene BUMN akan rugi besar. Untuk itu Pemda DKI minta diaudit, berapa layaknya harga pilar itu. Tentu dengan harga semurah-murahnya. Apabila harga nggak cocok antara kedua belah pihak, maka kemungkinan pilar-pilar itu akan dihancurkan. Jadi monorail bagaimana? ....... Too good to be true. Thanks. CU. BTS. --- Pada Sen, 26/7/10, Mohammad Andri Budiman <mand...@gmail. com> menulis: Dari: Mohammad Andri Budiman <mand...@gmail. com> Judul: Re: To Cak Andri [referensi] RE: Kemacetan Jkt : DPR - Gub DKI Sama Saja Kepada: refere...@yahoogrou ps.com Tanggal: Senin, 26 Juli, 2010, 3:13 AM Terima kasih atas penjelasan Al Ustadz Eyang Aby yang saya hormati. Mudah-mudahan bila countermagnets yang kecil-kecil ini sama-sama ikut "menarik", maka akan terjadi keadaan yang mendekati regional equalities. Walaupun, tentu agak lama karena countermagnets yang dibangun lebih cenderung di daerah yang masih di radius 100 km dari tugu Monas. Nampaknya Pulau Weh dan Merauke bakal menunggu dua-tiga generasi lagi. Pun demikian, saya rasa akan makin "paten" apabila para Boss yang ada di Jakarta juga memikirkan bahwa akar kemacetan daerah bukanlah di Jakarta sendiri, tetapi kekurangperhatian selama ini terhadap pembangunan daerah non-Jakarta. Daerah tentu tidak perlu untuk dibangun seperti Jakarta, namun perlu dipikir juga, apakah ada daerah yang pernah "berontak" apabila pembangunan nasional telah berjalan dengan adil? Darah, keringat, tenaga, sumber daya alam, dan air mata anak daerah sudah semakin mengering ... dan sebentar lagi akan ada monorail di Jakarta. Salam, CA
