Ya yang tdk bisa jaga emosi sehingga rasionya dilindas, paling2 laptop dihadapannya jadi sasaran tonjok. Biar tahu rasa gimana menyiapkan peperangan konsep, pasti amusisi referensinya harus segudang dan logistik wikipedia di internet mungkin masih sangat terbatas. Koran Kompas mulai kemarin menurunkan tajuk dalam rangka 17 Agustusan mulai beratnya merajut kesatuan... selamat membaca..
--- On Thu, 12/8/10, hengky abiyoso <[email protected]> wrote: From: hengky abiyoso <[email protected]> Subject: Re: bls: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY To: [email protected] Date: Thursday, 12 August, 2010, 9:13 AM Kata pak Uton Rustan : “…Jadi sebelum terjadi "perang basah" saudara, mari semua elemen bangsa siap perang konsep untuk mengelola negara menjadi lebih efisien dan maju….”. Aha pak Uton …..betul ”perang basah” sih emang sebaiknya jangan sampai terjadi …tapi mau siap perang konsep …nanti kalau lalu ada yg ngatain suka napsu mendebat saja yg ditonjolkan …atao ada yg ngatain malah spt kodok eh katak dalam tempurung yg bernapsu nyerang orang terus ……lalu gimana dong pak :-))………. --- On Wed, 8/11/10, Uton Rustan <rustanu...@yahoo. com> wrote: From: Uton Rustan <rustanu...@yahoo. com> Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Wednesday, August 11, 2010, 3:29 PM Ya dasar negara NKRI adalah Pancasila sehingga dengan itu kebinekaan dapat menjadi tunggal ika. Mengapa Dasar Negara Pancasila NKRI tidak pernah terdengar lagi dinyanyikan para penentu kebijakan negara ? Apa dasar pandangan para penentu kebijakan negara dewasa ini selain "prbolems solving". Bila dasar negara tidak ada yg memelihara, maka struktur bangunan negara akan segera roboh, sehingga chaos mudah terjadi. Salut pada APRI tidak mau mengambil alih kepeminpinan dalam mengelola bangsa, tapi sayang tidak ditemukan peran tsb oleh komunitas lainnya. Jadi sebelum terjadi "perang basah" saudara, mari semua elemen bangsa siap perang konsep untuk mengelola negara menjadi lebih efisien dan maju. --- On Wed, 11/8/10, bspr...@indosat. net.id <bspr...@indosat. net.id> wrote: From: bspr...@indosat. net.id <bspr...@indosat. net.id> Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Wednesday, 11 August, 2010, 5:31 PM Saya ingin ikut ngrusuhi nimbrung. Bukan karena fobia thd federasi yg menjadi permasalahan disini, tetapi lbh melihat KENYATAAN yg terjadi di negara ini. Saya kira citasi bu Ida dg sejarah pemilihan unitarian perlu digaris bawahi sangat jelas. Problem yg dihadapi founding father adalah mencari titik pengaman agar bentuk geografis yang demikian mudah terfragmentasi ini jangan menjadi lebih mudah dg peletakan kewenangan pangkal di daerah. Kalau hanya melihat dr sudut pandang fiskal semata, memang tdk ada masalah antara federasi maupun unitarian. Dan karena itulah banyak doktor ekonom dan doktor sospol yg basisnya dr sisi ekonomi akan menyarankan federasi. Karena mereka yakin tdk ada masalah dg federasi tsb di Indonesia. Tapi marilah kita lihat bhw Indonesia adalah satu2nya negara di dunia yg merupakan rentangan negara kepulauan. Bahkan negara kepulauan yg lbh kecil spt Jepang tdk menggunakan federasi sbg konsep pembentukan negaranya. Federasi menjadi pilihan terbesar bagi negara daratan, atau continental yg lbh mudah dalam penciptaan penyatuannya. Krn itulah kewenangan pangkal harus tetap ada di pusat. Ini secara otomatis akan menjaga munculnya pemisahan yg bisa terjadi pd sebagian daerah bila mereka merasa mempunyai kewenangan pangkal tsb. Problem yg terjadi justru pada penyiapan pusat yg kuat namun dg penyerahan kewenangan maksimal ke daerah. Krn dg posisi unitarian spt inipun bentuk kekuasaan dalam kekuasaan sdh terjadi. Contohnya blokade pemindahan pejabat/PNS antar wilayah. Atau lbh jauhnya fenomena 'putra daerah'. Apa yg akan terjadi bila kewenangan pangkalnya ada di daerah. Saya tdk bisa membayangkan Jatim menggunakan konsep pemerintahan federasi dg pola spt California. Sementara, Bali dg pola Michigan. Wuih akan terjadi keributan besar disana. Salam hormat Bsp.... Yg baru belajar pemerintahan Ps. Bahkan saya sebenarnya sangat tdk setuju dg amandemen UUD45 yg terjadi selama ini, krn menurut saya itu hasil olah pikir ahli2 yg baru pulang dr dunia barat namun tdk memahami suasana batiniah dan kondisi riil bangsa ini. Hasil akhirnya adalah kekisruhan yg terjadi. Teoritis ok tapi kenyataan tidak. Terlalu banyak intangible factors yg tdk dikuasai oleh para ahli tsb..... Maaf terlalu sarkastik. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT From: "Harya Setyaka" <harya.setyaka@ gmail.com> Sender: refere...@yahoogrou ps.com Date: Wed, 11 Aug 2010 16:40:09 +0000 To: <refere...@yahoogrou ps.com> ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY Federasi tidak identik dengan perang saudara (civil war).. Dan perang saudara tidak identik dengan federasi.. Banyak contoh federasi tanpa perang saudara.. Dan, yang non-federasi pun juga tidak steril dari konflik bersenjata yg menelan korban jiwa.. Namanya saja yg beda.. Separatis lah, pemberontakan lah, dlsb.. Saya juga tidak setuju dengan pendapat bahwa kedaulatan lebih terjaga dengan non-federasi. . Lah kalao faktanya ada separatisme dlsb itu, apa itu arti berdaulat .. Salam, -K- Pedal Powered BikeBerry From: Uton Rustan <rustanu...@yahoo. com> Sender: refere...@yahoogrou ps.com Date: Wed, 11 Aug 2010 11:33:48 +0800 (SGT) To: <refere...@yahoogrou ps.com> ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY Ya disertasi yg diterima baik secara akademik, agak langka untuk dibaca apa lagi dipakai oleh para politisi penguasa negara kita dewasa ini dalam memutuskan kebijakan. Banyak yg memanfaatkan atas nama multi kepentingan yang menjadikan biaya negara harus menanggung kesalahan dan ketidak efektifan mengelolanya. Federasi di Amerika harus mengorbankan perang saudara, apa kita tidak mampu belajar dari sejarah, dan harus mengulangnya agar terasa "indahnya hasil perang saudara". Mungkin peperangan antara akademisi dan politisi bisa menjadi penggantinya ? Barangkali mungkin...saya akan berfihak ke laskarnya George Whasington saja... --- On Tue, 10/8/10, Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> wrote: From: Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Tuesday, 10 August, 2010, 4:48 PM Thanks for the insight. Please clarify; maksudnya UUD'45 hasil amandemen ke-3 tahun 2002 kan yang akan diterbitkan notulensinya ? (Yg mana terdapat pasal2 mengenai OtDa) Atau notulensi dari jaman BPUPKI bentukan Jepang dulu itu ? Salam, -K- Pedal Powered BikeBerry From: "ida gumelar" <i_gume...@yahoo. com> Sender: refere...@yahoogrou ps.com Date: Tue, 10 Aug 2010 15:28:31 +0000 To: <refere...@yahoogrou ps.com> ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY Kebetulan sewaktu bikin disertasi saya terpaksa mempelajari masalah unitary dan federasi krn itu dasar untuk mempelajari masalah fiskal relations. Secara teoritis dan juga pengalaman dr banyak negara, desentralisasi ada yg sifatnya asymetrical. Artinya kewenangan yg diberikan ke masing2 daerah tdk hrs sama. Ada daerah yg punya kewenangan yg lebih dr yang lainnya. Ini umumnya terjadi krn faktor sejarah. Contohnya NAD. Jadi boleh aja jika ada prov tertentu diberi kewenangan yg agak khusus. Kalau kita pelajari perdebatan seputar penyusunan UUD45 (notulennya diterbitkan Setneg), para pendiri Indonesia sangat sadar bahwa Indonesia heterogen dan bentuk negara yg cocok adalah federasi. Namun, mengingat sulitnya pemerintah pusat menegakkan kedaulatannya atas wilayah yg luas dg kondisi transportasi dan komunikasi yg terbatas maka komprominya adalah unitary dg otonomi daerah (psl 18). Ketika RIS dibentuk, keinginan untuk kembali ke NKRI bukan krn federasi dianggap tdk cocok namun krn tdk ingin Indonesia dianggap ngr bentukan Belanda. Fakta ini jarang diungkapkan shg banyak diantara kita yg menganggap federasi sangat menakutkan. Padahal banyak bukti yg menunjukkan bahwa pemerataan pembangun justru terjadi di negara yg berbentuk federasi.melalui fiscal federalism maka kesenjangan dpt dikurangi. Kalau kita pelajari sistem adm di federasi dan unitary, sekarang ini justru hampir nggak ada bedanya. Cara membagi kekuasaannya mirip. Yg berbeda hanya prosesnya. Di negara kesatuan, ada desentralisasi. Kewenangan diberi oleh pusat dan dpt ditarik lagi. Di federasi kewenangan sudah di bagi di dlm UUD shg sulit untuk ditarik ke pusat. Ini beberapa info untuk menambah diskusi selanjutnya. He he he Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! From: Uton Rustan <rustanu...@yahoo. com> Sender: refere...@yahoogrou ps.com Date: Tue, 10 Aug 2010 22:56:13 +0800 (SGT) To: <refere...@yahoogrou ps.com> ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY UU 45 jelas menetapkan NKRI dan sejarah bangsa kita sejak Proklamasi adalah RI, RIS dan NKRI perlu difahami lagi. UU otonomi daerah pasti menabukan adanya ide federalism yg akan merusak cita2 penandatangan proklamasi. Apakah ada ketabuan dalam era reformasi ?? Apakah dampak yg kita rasakan dg adanya Reformasi ?? Beratkah Pusat menanggung beban NKRI ?? Mampukah Negara Serikat memenuhi "kebutuhan" daerah dalam meningkatkan diri ? Bagaimana kalau ibukota negara dipindah dari Jakarta dg adanya paradigma NKRI vs federalisasi ? --- On Tue, 10/8/10, Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com> wrote: From: Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com> Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Tuesday, 10 August, 2010, 1:42 PM Dear all. Berdasarkan pola fiskal, otonomi khusus yang ada sekarang, seperti otonomi khusus di Papua dan NAD, bukanlah lebih otonom daripada daerah otonom (yang bukan khusus) lainnya. Otonomi Khusus di kedua daerah tersebut justru malah kurang otonom terlebih mereka memperoleh Dana Otonomi Khusus sebesar 2% dari total DAU (Dana Alokasi Umum) dan selalu mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus). Jadi otonomi khusus tidak bisa dikaitkan dengan federalisasi karena kenyataannya daerah otonomi khusus justru belum otonom benar-benar dan masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat. Berbeda dengan Bali. Bali menginginkan Otonomi Khusus juga. Tapi motivasinya bukan memperoleh Dana Otonomi Khusus, tetapi ingin lebih merdeka di bidang budaya, lebih bisa mengembangkan pariwisatanya, dan tidak terikat dengan UU Pornografi. Demikian sekedar share saja. Thanks. CU. BTS. --- Pada Sel, 10/8/10, rumpiusa2004@ yahoo.com <rumpiusa2004@ yahoo.com> menulis: Dari: rumpiusa2004@ yahoo.com <rumpiusa2004@ yahoo.com> Judul: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY Kepada: refere...@yahoogrou ps.com Tanggal: Selasa, 10 Agustus, 2010, 11:56 AM Angka lima itu buat bangsa kita mengandung makna persatuan, kerelaan, dan sekaligus kekuatan. Nah, itu baru mulai ngarang.. He..he.. Silahkan tambah sendiri, pake teori juga bolehlah.. Salam Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! From: abimanyu takdir alamsyah <takdi...@gmail. com> Sender: refere...@yahoogrou ps.com Date: Tue, 10 Aug 2010 18:10:46 +0700 To: <refere...@yahoogrou ps.com> ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY Lima ...????? Sungguh pernyataan yang membingungkan. .. Indonesia memiliki 33 provinsi dan 17.500 an daratan pulau dan 2/3 nya lautan, dengan 623 suku bangsa yang dua pertiganya tinggal di bagian Timur negara kepulauan ini....... mengapa bisa menjadi lima...? Apakah dominasi yang kuat terhadap yang lemah akan dilegalisasi ? atau... Maaf ...mungkin negara lain yang sedang dibicarakan. ..? Bila demikian saya mohon maaf atas keikutan untuk "nimbrung" ini.... Salam, ATA 2010/8/10 Rempu Rayat <rumpiusa2004@ yahoo.com> Walaupun kesannya rada primitif, kalo sang presiden punya wakil lima orang yang "cantik" nya beda-beda kan bisa memberi "semangat" mimpin negara yang "rumit" ini... he..he..(soalnya artis-arti sedang gandrung mau jadi pemimpin)... Rempu S. Rayat Co-TL MTAS to USDRP Jakarta Indonesia From: ida gumelar <i_gume...@yahoo. com> To: refere...@yahoogrou ps.com Sent: Tue, August 10, 2010 9:53:51 AM Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY Ha ha ha, walaupun jadi federasi pres dan wapres tetap satu. Yg membedakan adalah cara membagi urusan dan diskresi dlm melaksanakan urusan yg menjadi urusan negara bagian. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! From: Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> Sender: refere...@yahoogrou ps.com Date: Mon, 9 Aug 2010 19:30:55 -0700 To: <refere...@yahoogrou ps.com> ReplyTo: refere...@yahoogrou ps.com Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY apa hubungannya federalisasi dengan Wapres jamak ? -K- 2010/8/9 Rempu Rayat <rumpiusa2004@ yahoo.com> Rekan milis yth, Mana tau diantara kita ada yang nanti ikut bahas perundang-undangan federalisasi, nitip aspirasi kalo bisa, wapres ada 5, masing-masing dari untuk dan oleh warga wilayah setempat, yaitu sumatera, jawa, kalimantan, sulawesi, maluku dan papua. terimakasih sebelumnya. Salam. Rempu S. Rayat From: Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> To: refere...@yahoogrou ps.com Sent: Tue, August 10, 2010 1:40:49 AM Subject: Re: [referensi] Fwd: Menyimak instruksi SBY iya.. tanggung ya.. mendingan Federalisasi saja sekalian.. wong sekarang sudah banyak otonomi plus plus.. lama-lama kalau semuanya juga minta 'ke-khusus-an' , ya federal aja.. mungkin kalau sistem federasi, administrasi pembangunan bisa lebih efisien.. -K- 2010/8/5 Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com>
