Mungkin Bang Ian atau yg lain bisa menerangkan bagaimana praktek pajak di negara lain misalnya US..apakah dipotong final apa berdasarkan pendapatan/kerugian. Soalnya saya pernah baca buku ttg contrarian trading, dimana dia mengajarkan tehnik First In First Out(FIFO)..ceritanya dia bisa bermain di satu saham lebih dari sekali..misal 1. tgl 1 beli di harga 200 sejumlah 2 lot 2. tgl 6 naik sampai 250 belum jual 3. tgl 7 turun lagi sampai 190, dia beli lagi 3 lot(maklum contrarian) 4. tgl 12 naik sampai 260, dia jual 2 lot 5. tanggal 28 naik sampai 275, jual 3 lot
Pasangan transaksi beli dan jual di point 1&4 vs 1&5 adalah tehnik FIFO. Nah disitu dia membahas perhitungan pajak dikenakan dari keuntungan di kedua pasangan transaksi tsb. Jadi dia tidak menyarankan dollar averaging calculation,baik untuk perhitungan Termasuk untuk pajaknya. Dia menggaris bawahi bahwa tehnik ini tedious karena harus rajin mencatat, tapi lbh menguntungkan dan asal konsisten katanya Kantor Pajak di US menerima cari dia ini. Kalo cerita di atas benar, berarti pajak di US dikenakan berdasarkan keuntungan...jadi kalo rugi, ndak kena. Atau mungkin juga kena pajak final dulu, di akhir tahun dihitung lagi kalo banyak ruginya dapat tax return. Ada yang bisa konfirmasi? Kalo benar harusnya praktek pajak Indonesia menuju ke sana...tapi lagi2 pesimis dgn tax return. Mudah secara teori tapi pelaksanaannya susah karena saat mengajukan tax return langsung dicurigai dan diaudit dgn berkesan cari2 heheh. salam, Satriyo 2012/4/2 Agus Surya <[email protected]> > ** > > > **Saya masih ingat yg mengajukan pph final atas penjualan saham adl fuad > bawazier (masih sama2 fuad.. hehe) Alasan dikenakan pph final adl demi > kemudahan dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Krn sblmnya (konon) > atas transaksi jubel saham gak kena pajak. Akhirnya "diciptakanlah" pph > final ini agar ada "keadilan" bahwa setiap transaksi ekonomi yg memiliki > potensial income jg dikenakan pajak. > > Mgkn fuad yg terakhir ini lupa sama sejarahnya atau pusing bgmn caranya > melakukan intensifikasi pajak, makanya keluar ide2 kyk gitu. Biar dianggap > kerjalah, ntar dibilang magabut.. :) > > Kalo usulan bang ian, itu belaku bagi yg melakukan pembukuan. Pasti lebih > repot krn harus dicatat, dijurnal dan disimpan seluruh bukti2 transaksinya. > Gak semua org paham proses akunting, yang ada malah berantakan nantinya. > Oleh sebab itu diberlakukan sajalah pph final agar lebih sederhana. > Konsekwensinya yg jualan rugi tetap kena pph final. > > > Salam > ------------------------------ > *From: *Irwan Ariston Napitupulu <[email protected]> > *Sender: *[email protected] > *Date: *Mon, 2 Apr 2012 19:33:24 +0700 > *To: *<[email protected]> > *ReplyTo: *[email protected] > *Subject: *Re: [saham] Kepemilikan saham akan kena pajak++ lagi? > > > > Rencana pengenaan pajak atas capital gain, boleh2 saja sih menurut saya. > Cuma saja ada hal2 yg perlu diperhatikan dengan cermat yaitu: > 1. Pajak PPh final atas penjualan saham yang selama ini dibebankan sebesar > 0,1% atas nilai transaksi penjualan saham harus dihapuskan. > 2. Capital gain silakan dianggap sebagai obyek pajak, maka untuk fairnya, > capital loss juga harus dianggap sebagai pengurang pajak. Orang membeli > saham tidak melulu pasti untung, karena terkadang juga merugi. > 3. Juga harus diperhitungan orang seperti saya yang pekerjaannya sebagai > trader. Sebagai trader saham yang hidupnya tergantung dari aktivitas > trading saham, dimana trading saham dinilai sebagai suatu bisnis, maka > segala bentuk biaya yang saya keluarkan dalam aktivitas trading seperti > listrik, biaya sewa/tempat yg dijadikan usaha, biaya telekomunikasi, biaya > penyusutan peralatan, biaya internet, biaya tv berlanggana, biaya langganan > media cetak atau digital, biaya software, biaya langganan data, dan segala > biaya yang menyangkut kegiatan pekerjaan saya sebagai trader, harus bisa > dianggap sebagai pengurang pajak mengingat trading saham telah menjadi > aktivitas bisnis saya yang memerlukan biaya operasi rutin bulanan maupun > tahunan. > > Nanti, bila ada laba bersih pada tahun berjalan dari seluruh pendapatan > trading dikurangi dengan seluruh biaya, barulah sebagai dasar pengenaan > pajak. > Bila ternyata pada tahun berjalan hasilnya malah merugi, maka rugi itu > bisa dibawa ke tahun berikutnya sebagai pengurang pajak. > > Kalau memang mau dijalankan seperti itu, siap2 saja pemerintah bisa tidak > mendapatkan pendapatan pajak dari aktivitas saham di BEI, pada situasi > bearish terjadi, karena harga2 saham pada rontok, dan orang buru2 > merealisasikan kerugiannya di tahun berjalan sebagai bahan pengurang pajak. > Kemudian tinggal beli lagi di harga saham atau lebih rendah atau lebih > mahal sedikit untuk di hold lagi demi investasi jangka panjang sehingga > kerugian yg direalisasikan tersebut bisa menjadi pengurang pajak bahkan > menghapuskan pajak dari transaksi saham lainnya yang memberikan keuntungan > sebelumnya. > > Bila sudah siap untuk berspekulasi terhadap kemungkinan penerimaan pajak > dari saham tambah meningkat atau malah anjlog sama sekali, silakan2 saja. > Intinya saya siap apapun yang akan diterapkan oleh pemerintah. > Dari transaksi saham di bursa, saya sudah dipotong pajak puluhan juta > setahunnya dari potongan PPh final. > Dengan pengetahuan saya mensiasati teknik trading, bila mau dikenakan > pajak atas capital, maka saya bisa membuat transaksi sehingga saya tidak > harus membayar sampai puluhan juta, tapi hanya jutaan saja dengan membuat > transaksi loss di beberapa saham sehingga bisa mengurangi beban pajak saja > atas capital gain dikurangi capital loss. :) > > Pemerintah tinggal pilih saja, mau cara simple dapat pajak tapi jelas, > atau mau cara rumit dapat pajak dan bisa beresiko malah bisa mendapat jauh > di bawah harapan. :) > > jabat erat, > Irwan Ariston Napitupulu > > 2012/4/2 Nico Adhitya <[email protected]> > >> >> >> *TEMPO.CO <http://tempo.co/>*, *Jakarta* - Direktorat Jenderal Pajak >> tengah mempersiapkan aturan pengenaan pajak atas kepemilikan saham dan aset >> finansial guna mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Direktur Jenderal >> Pajak Fuad Rahmany mengatakan, melihat prospek pasar modal, maka potensi >> penerimaan pajak dari kepemilikan saham dan aset finansial besar. >> >> "Selama ini penerimaan baru terbatas dari pajak atas *capital gain* dan >> itu kontribusinya tak seberapa," ucap Fuad ketika berkunjung ke kantor >> Tempo, Senin 26 Maret 2012 lalu. >> >> Ia mengatakan para pemilik perusahaan tidak menerima gaji. Mereka hanya >> melaporkan pajak penghasilannya (PPh pasal 21), sehingga angka pajaknya >> rendah. Sementara itu, nilai saham makin besar, sehingga profit yang ia >> terima makin besar. >> >> "Kalau pinjam uang di bank internasional, bisa menjadi agunan. Lalu >> dananya dipakai untuk membangun perusahaan, dan kekayaannya menjadi >> berlipat ganda. Namun pajak yang dibayar tidak bertambah. Undang-Undang >> Perpajakan kita tidak mengenal pajak terhadap kekayaan finansial, kecuali >> saat dijual, yakni pajak atas capital gain," katanya. >> >> Menurut Fuad, sejumlah negara sudah menerapkan pengenaan pajak terhadap >> kepemilikan saham. "Kita harus melihat juga benchmark di negara-negara >> lain. Ini salah satu usul perbaikan UU Perpajakan ke depan." >> >> Namun kalangan analis menilai rencana Fuad terlalu dini. Apalagi melihat >> masih minimnya minat masyarakat berinvestasi di pasar modal Indonesia. >> Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo mengatakan saham >> merupakan sarana investasi bagi sebagian orang. Jika ditarik pajak, ini >> akan menjadi hambatan untuk para pemodal. "Jika diberi hambatan seperti >> itu, minat orang untuk ke saham jadi semakin menurun," kata Satrio kepada >> Tempo kemarin. >> >> Ia mengatakan saat ini jumlah investor yang terdaftar di Bursa Efek >> Indonesia tidak lebih dari 400 ribu orang. Itu berarti masih kurang dari 1 >> persen jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa. "Kalau jumlah >> investor sudah di atas 1 juta orang atau 1 persen dari jumlah penduduk, >> lalu dikenakan pajak, itu tidak jadi masalah. Tapi, kalau sekarang, terlalu >> dini untuk diberi pajak," dia menjelaskan. >> >> Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang menyatakan pengenaan pajak >> bagi para pemegang saham bisa menjadi preseden buruk untuk pasar modal >> Indonesia. "Itu bad news. Pembelian saham itu sifatnya final," katanya. >> >> >> http://www.tempo.co/read/news/2012/04/02/088394033/Kepemilikan-Saham-Akan-Kena-Pajak >> >> >> Investor belum ada 1 % jumlah penduduk sudah mau dipajakin lagi. >> >> >> > >
