Hehe kayaknya memang tujuan agar kita orang ga punya duit terus... Agar mudah 
di atur.. Maklum pendidikan kan butuh biaya :) ga ada duit anak ga bisa sekolah 
tinggi.. Lebih mudah di control... 

Ga asal ngomong karena semua orang pinter tau cara dapat duit dari investasi di 
bursa :) 

Makin dikit perusahaan di bursa makin dikit juga pemain nya... Yah barangnya 
aja ga ada :p apa yang mau dibeli...  

Daripada repot2 jual ke bursa mendingan jual ke private equity aja... 

Dan yang bisa kebagian hanya orang2 berduit aja :) hehe maklum orang kecil mana 
bisa ikutan... 

Dimana mana itu yang bener makin banyak saham di public itu diskon pajak. Sudah 
diberlakukan kan kalau saham public diatas 40% dapat potongan pajak. 

Ini mau masuk bursa malah di pajak. Kayaknya salah target. Ngomong2 ini usulnya 
dari mana lagi? 

Kok sangat bertentangan dengan regulasi sebelum nya.. Justru sebelum nya mau 
agar makin banyak saham di tawarin ke public. Sekarang baru mau tawarin ke 
public saja sudah di takutin dulu... 


Sent from my BlackBerry®

-----Original Message-----
From: "JsxSniper" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Wed, 4 Apr 2012 09:38:59 
To: [email protected]<[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [saham] Kata Fuad Rahmany,saham = asetnya orang kaya yg harus 
dipajaki

Udah ga jadi tuh... Bisa dikomplain ratusan ribu orang soalnya.. Heeheee...

"....Fuad memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengutak-atik tarif PPh final 
untuk transaksi saham di bursa efek. Artinya, tarif PPh final transaksi 
penjualan saham di bursa efek masih 0,1%..."

http://nasional.kontan.co.id/news/tarif-pph-untuk-ipo-akan-naik-menjadi-5

Tarif PPh untuk IPO akan naik menjadi 5%
Rabu, 04 April 2012 | 09:52 WIB oleh: Narita Indrastiti, Herlina KD, Noverius 
Laoli
 
JAKARTA. Anda yang berniat melepas saham perdana alias initial public offering 
(IPO) di lantai bursa bersiaplah merogoh kocek lebih dalam. Pemerintah 
berencana menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) final atas penjualan saham di 
bursa efek oleh pemilik perusahaan menjadi 5%. Aturan ini tertuang dalam 
rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang PPh Transaksi 
Penjualan Saham di Bursa Efek. Aturan yang tengah digodok di Kementerian 
Keuangan (Kemkeu) ini akan menaikkan PPh bagi pemegang saham yang akan menjual 
sahamnya lewat IPO, dari yang berlaku 0,5% menjadi 5% dari nilai penjualan 
saham. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal (Ditjen) 
Pajak Amri Zaman mengatakan, meski aturan ini tengah dikaji ia belum bisa 
memastikan kapan aturan ini keluar. Tapi, "Kami upayakan terbit tahun ini," 
ujarnya, kemarinJika ditelisik lebih dalam, menurutnya, aturan pengenaan tarif 
PPh sebesar 5% atas nilai jual saham sejatinya sudah sempat berlaku seiring 
terbitnya PP 41 Tahun 1994. Hanya saja, pemerintah kemudian merevisi aturan 
ini.Tak salah, bila Amri kemudian buru-buru mengatakan bahwa aturan ini 
bukanlah barang baru. "Objeknya sama, pelepasan saham pendiri," ujar 
Amri.Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menegaskan, tarif PPh final sebesar 
0,5% itu sangat kecil bila dibandingkan keuntungan yang bisa diraih pemegang 
saham saat melepas saham perdananya di bursa. Itu sebabnya, "Aturan itu kami 
elaborasi lagi," tandas Fuad. Apalagi, aturan ini hanya berlaku atas transaksi 
penjualan saham yang dilakukan oleh pemilik perusahaan.Fuad memastikan bahwa 
pemerintah tidak akan mengutak-atik tarif PPh final untuk transaksi saham di 
bursa efek. Artinya, tarif PPh final transaksi penjualan saham di bursa efek 
masih 0,1%.Gunadi, pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia mengatakan, 
kenaikan tarif pajak berpotensi bakal mengerek penerimaan pajak. Namun, di sisi 
lain, kenaikan tarif ini akan mempengaruhi minat investor masuk bursa. "Ini 
akan membuat tambahan investment cost,” tuturnya.Ini juga bertentangan dengan 
keinginan pemerintah dan otoritas bursa untuk mendorong perusahaan melantai di 
bursa. "Ini juga akan menyurutkan antusiasme perusahaan masuk bursa," tandas 
ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih. Kenaikan ini juga akan 
mengakibatkan beban pemegang saham naik. "Bukan untung, mereka bisa buntung," 
ujar Lana.
JsxSniper
fb : jsxsniper
tw : @jsxsniper

-----Original Message-----
From: Nico Adhitya <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Tue, 3 Apr 2012 20:12:56 
To: [email protected]<[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: [saham] Kata Fuad Rahmany,saham = asetnya orang kaya yg harus dipajaki

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany
menyebut, orang-orang kaya di Indonesia masih belum maksimal membayar pajak.
Total hanya Rp 1,2 triliun saja sumbangan pajak dari 1200 orang kaya yang
membayar pajak di Indonesia. »Kami  enggak punya database mereka. Kami
juga enggak punya akses,” kata Fuad saat mengungkap kendala pemungutan pajak
orang kaya di lapangan di kantor Tempo, Senin 26 Maret 2012 lalu.
Seharusnya, kata Fuad, Dirjen Pajak punya akses ke bank. Sehingga
bisa menghitung rekening orang-orang kaya tersebut. Atau menelisik
transaksi-tranksaksi binis jumbo mereka.
Kendala kedua, kata Fuad, adalah sistim perundang-undangan yang
memang tidak memungkinkan memaksimalkan potensi tersebut.  Ia
mencontohkan, bahwa pemilik suatu perusahaan hanya dikenakan pajak dividen
saja. Yakni sebesar 10 persen saja. »Padahal Dirutnya kena 20 persen,”
ujarnya.  Ini karena, pajak hanya
dikenakan pada penghasilan. Bukan saham.
Lain lagi cerita Fuad, ia mengungkap, belum ada yang mencover harta atas 
kepemilikan saham. Karena
undang-undang masih menggunakan patokan tanah dan bangunan atau Pajak Bumi dan
Bangunan seperti tahun 1980-an.  »Untuk
pajakin orang kaya, enggak cukup dengan PBB. Yang triliunan itu kan bukan
rumah, berupa saham,” katanya.
 Dari data Direktorat Jenderal Pajak, terungkap bahwa,
terdapat 1200 orang kaya yang terdaftar sebagai wajib pajak. Hingga Maret 2012,
pajak yang mereka sumbangkan pada negara mencapai Rp 1,2 triliun. Atau
rata-rata 1 orang kaya di Indonesia menyumbang hanya Rp 1 miliar.
FEBRIANA FIRDAUS
  
Sumber http://id.berita.yahoo.com/orang-kaya-indonesia-ternyata-bayar-pajak-lebih-rendah-004437204.html

Bagaimana pendapat rekan rekan?

Kirim email ke