[ekonomi-nasional] BI, Awas Resesi...!
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/05/utama/2267686.htm ANALISIS EKONOMI BI, Awas Resesi...! Martin PH Panggabean Spekulasi bahwa Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga moneter, BI Rate, semakin menumpuk. Mayoritas pengamat memprediksi kenaikan BI Rate sebesar 100 basis poin sehingga mencapai 13,25 persen. Semua analis yang dikutip hampir seluruh media massa mengaitkan prediksi kenaikan BI Rate itu dengan angka inflasi yang terus membubung, melebihi angka 18 persen saat ini. Saya berbeda pendapat dengan pengamat dengan berbagai alasan. Pertama, saya tidak percaya kebijakan moneter melulu melihat kepada angka inflasi headline-yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Saya percaya angka yang relevan untuk kebijakan moneter adalah inflasi inti. Sejak pertengahan tahun 2004 Bank Mandiri telah secara reguler mengeluarkan estimasi angka inflasi inti kepada publik. Minggu lalu anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) akhirnya mengungkapkan peran penting inflasi inti dalam pengelolaan suku bunga. Di berbagai negara, terutama negara maju dengan laju inflasi yang relatif rendah, kedua jenis angka inflasi ini tidaklah jauh berbeda. Akan tetapi, untuk Indonesia (dan negara-negara dengan inflasi tinggi lainnya), perbedaannya bisa cukup besar. Contohnya, pada Oktober lalu angka inflasi BPS sebesar 17,3 persen, sementara menurut BI angka inflasi inti adalah 8,7 persen (mirip dengan angka inflasi inti Bank Mandiri yang 8,5 persen). Dengan kata lain terdapat selisih 8,6 persen. Pada November lalu angka inflasi inti Bank Mandiri sebesar 9,4 persen (angka inflasi inti BI konon belum selesai dihitung). Dari sudut inflasi inti memang terjadi kenaikan, tetapi tidak separah angka yang dikeluarkan BPS. Dengan melihat angka inflasi inti bulan November sebesar 9,4 persen, jelas bahwa suku bunga BI Rate sebesar 12,25 persen masih cukup memadai. Paling tidak sampai akhir Desember 2005. Kalaupun dirasa mendesak, saya hanya merekomendasikan kenaikan sebanyak 25-50 basis poin. Alasan kedua untuk tidak mendukung kenaikan BI Rate yang agresif karena BI harus waspada atas kejutan (shock) lanjutan pada tahun 2006. Untuk itu, BI harus menyediakan penyangga (buffer) yang memadai bagi BI Rate. Secara implisit, kita tahu angka 13 persen adalah level yang semakin mengkhawatirkan bagi perbankan karena volume intermediasi yang semakin berkurang diiringi kredit seret yang meningkat. Secara eksplisit, Bank Indonesia sudah menyiratkan akan timbulnya masalah perbankan jika BI Rate ditaruh di atas 13 persen. Dengan demikian, jika BI terlalu agresif menaikkan suku bunga pada saat ini (katakanlah sampai tingkat 13 persen sehingga buffer zone langsung dihilangkan), kemudian terjadi kejutan tambahan, ke manakah BI Rate akan dibawa? Ke tingkat 14-15 persen? Bukankah ini memperbesar risiko sistemik perbankan dan ekonomi makro kita? Oleh sebab itu, walaupun menaikkan 25 basis poin dianggap tidak memadai, saya lebih mendukung adanya error on the conservative side. Alasan ketiga, mengapa kita memerlukan kenaikan BI Rate yang kecil karena tingkat yang sekarang sudah cukup memadai untuk menarik masuknya dana asing. Kalau tidak percaya, cobalah lihat betapa rupiah kita selalu berusaha masuk ke tingkat Rp 9.000 per dollar AS selama sebulan terakhir. Lihat pula perburuan di pasar obligasi. Itu semua didukung oleh masuknya pemodal asing yang tergiur tingginya imbal-hasil (yield) dari obligasi pemerintah. Tentu kita (rada-rada) bersyukur mereka mau membawa modalnya ke sini. Namun, dengan menaikkan BI Rate secara berlebihan, kita menghadiahi mereka dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari yang sepantasnya. Itu jelas tidak perlu. Alasan keempat mendukung kebijakan kenaikan BI Rate yang terukur karena adanya ancaman resesi perekonomian di depan mata kita. Sebelum menuai debat yang tak perlu, lebih baik saya jelaskan apa yang dimaksudkan. Untuk negara-negara dengan pertumbuhan tinggi, kontraksi ekonomi seperti tahun 1998 amat jarang terjadi. Bahkan, kalau ditarik beberapa dekade ke belakang, baru tahun 1998 kita merasakan pertumbuhan ekonomi negatif. Apa artinya kita tidak pernah resesi? Oleh sebab itu, konsep resesi yang relevan bagi kita adalah apa yang disebut sebagai resesi pertumbuhan. Sederhananya, mobil Anda sebenarnya mampu berjalan 100 kilometer per jam. Namun, karena sesuatu hal, ia hanya mampu melaju 80 kilometer per jam. Ini disebut resesi pertumbuhan. Inilah yang membayangi perekonomian kita. Proyeksi Bank Mandiri atas pertumbuhan ekonomi triwulan keempat ini sebesar 4-4,5 persen. Jauh di bawah angka 6,7 persen pada saat terbentuknya kabinet baru. Jelas ini merupakan resesi pertumbuhan. Angka ini didukung pula oleh coincident economic indicator Bank Mandiri yang menunjukkan kecenderungan serupa. Yang lebih parah lagi, leading economic indicator Bank Mandiri menunjukkan bahwa pelemahan ini masih akan terus berlangsung, paling tidak sampai triwulan pertama tahun
[ekonomi-nasional] Ekonomi tanpa Ideologi!
http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2005120401330116 Ekonomi tanpa Ideologi! H.Bambang Eka Wijaya HARI gini baca buku Adam Smith, The Wealth of Nation? entak Umar. Itu diskursus abad ke-18, kini sudah abad ke-21! Juga antitesisnya, Das Capital! timpal Amir. Sejak tiga abad itu dunia disadarkan, untuk membangun ekonomi sebuah negara perlu ideologi sebagai bangunan dasar dan orientasi warganya! Indonesia, yang telah 60 tahun merdeka, tak punya ideologi sebagai dasar pembangunan ekonominya! Kan ada Ekonomi Pancasila! tegas Umar, Tapi binatang apa Ekonomi Pancasila itu belum punya jabaran ilmiah komprehensif seperti deskripsi kapitalisme Adam Smith maupun sosialisme Karl Marx! sambut Amir. Bung Karno mengarah ke Marxis, Jenderal Soeharto mempraktekkan kapitalisme malu-malu! Sekarang, zaman liberalisasi, usaha mikro, kecil dan menengah--UMKM--diberdayakan untuk melawan raksasa multinasional dari sektor industri, perdagangan sampai retail! Lebih jauh lagi, ekonomi kita dijalankan berdasar pendiktean lembaga donatur seperti Bank Dunia, IMF! timpal Umar. Itu yang membuat ekonomi tanpa fondasi ideologis itu mudah terombang-ambing oleh tekanan luar-dalam, sehingga janji koalisi kerakyatan berpihak rakyat tak terwujud! tegas Amir. Buktinya, pemerintah menaikkan harga BBM dua kali setahun, dengan tingkat kenaikan yang tak mampu dipikul mayoritas rakyat! Alasan menghapus subsidi semua sepakat, tapi sebatas kemampuan rakyat! Dan terbukti, kebijakan tahun pertama pemerintahan SBY-MJK itu menyendat daya tumbuh perekonomian yang sudah mulai tampak pada pemerintahan sebelumnya! sambut Umar. Tapi apakah masih relevan, setelah sejauh ini perjalanan bangsa tanpa arah memikirkan ideologi bagi ekonominya? Jepang melakukan Restorasi Meiji di tengah kebangkitan industri Eropa! jawab Amir. Industrialisasi Jepang dengan semangat budaya bangsanya itu berlanjut sampai kini! Pokoknya ada dasar orientasi ideologis! timpal Umar. Adam Smith sendiri dikenal sebagai filsuf moral, mendasari kajian dengan standar hidup buruh sebagai prinsip produksi! Dalam bahasan itu dia angkat hukum supply-demand untuk menjelaskan tingkat upah, laba, rente, dan harga! Sementara kebijakan buruh kita tak jelas, terus ditekan dengan pendapatan minimal! Tiga abad lalu 'Sang Bapak Kapitalisme' Adam Smith sudah membahas pengaruh standar hidup buruh terhadap moral dan intelektual penduduk! tegas Amir. Masalah kita, apa secara ideologis sudah benar menyerahkan eksploitasi sumber alam dan bisnis besar kepada asing, sedang buat rakyat sendiri cuma 'bagi-bagi permen' lewat UMKM? Tanpa orientasi ideologis, hal itu akan selalu benar! timpal Umar. Seperti juga sukses pemerintahan sebelumnya mencatat pertumbuhan ekonomi lewat menjual murah aset-aset negara yang menguntungkan, dari Indosat, BCA sampai Bank Niaga! Begitulah pembangunan ekonomi tanpa standar ideologi! tegas Amir. Pilihan selalu apa yang terbaik bagi penguasa, bukan buat rakyat atau bahkan negara--yang suatu saat kehabisan aset dan kekayaan alamnya! *** H.Bambang Eka Wijaya HARI gini baca buku Adam Smith, The Wealth of Nation? entak Umar. Itu diskursus abad ke-18, kini sudah abad ke-21! Juga antitesisnya, Das Capital! timpal Amir. Sejak tiga abad itu dunia disadarkan, untuk membangun ekonomi sebuah negara perlu ideologi sebagai bangunan dasar dan orientasi warganya! Indonesia, yang telah 60 tahun merdeka, tak punya ideologi sebagai dasar pembangunan ekonominya! Kan ada Ekonomi Pancasila! tegas Umar, Tapi binatang apa Ekonomi Pancasila itu belum punya jabaran ilmiah komprehensif seperti deskripsi kapitalisme Adam Smith maupun sosialisme Karl Marx! sambut Amir. Bung Karno mengarah ke Marxis, Jenderal Soeharto mempraktekkan kapitalisme malu-malu! Sekarang, zaman liberalisasi, usaha mikro, kecil dan menengah--UMKM--diberdayakan untuk melawan raksasa multinasional dari sektor industri, perdagangan sampai retail! Lebih jauh lagi, ekonomi kita dijalankan berdasar pendiktean lembaga donatur seperti Bank Dunia, IMF! timpal Umar. Itu yang membuat ekonomi tanpa fondasi ideologis itu mudah terombang-ambing oleh tekanan luar-dalam, sehingga janji koalisi kerakyatan berpihak rakyat tak terwujud! tegas Amir. Buktinya, pemerintah menaikkan harga BBM dua kali setahun, dengan tingkat kenaikan yang tak mampu dipikul mayoritas rakyat! Alasan menghapus subsidi semua sepakat, tapi sebatas kemampuan rakyat! Dan terbukti, kebijakan tahun pertama pemerintahan SBY-MJK itu menyendat daya tumbuh perekonomian yang sudah mulai tampak pada pemerintahan sebelumnya! sambut Umar. Tapi apakah masih relevan, setelah sejauh ini perjalanan bangsa tanpa arah memikirkan ideologi bagi ekonominya? Jepang melakukan Restorasi Meiji di tengah kebangkitan industri Eropa! jawab Amir. Industrialisasi Jepang dengan semangat budaya
[ekonomi-nasional] Oligarki Ekonomi
http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/05/nas04.htm Analisis ekonomi Oligarki Ekonomi Didik J Rachbini PERNYATAAN Presiden SBY dalam lebih sepekan yang lalu mengenai dwifungsi pejabat menjadi wacana yang meluas. Namun yang lebih penting untuk diperhatikan adalah substansi dari masalah tersebut sangat bersifat mendasar. Hubungan kekuasaan dan bisnis tidak bisa dibiarkan seperti dalam rimba politik, tetapi harus lebih beradab dalam aturan main dan koridor hukum yang baik. Keinginan presiden untuk menerbitkan Inpres yang mengatur bisnis para pejabat baik eksekutif maupun legisltif ditengarai oleh kekhawatirannya akan munculnya oligarki ekonomi. Jika kekuatan ekonomi bercampuraduk dengan kekuatan politik, maka konsentrasi ekonomi dan KKN dalam skala yang dalam akan muncul sebagai anak perkawinan yang ilegal dari dua institusi besar tersebut (bisnis dan kekuasaan).Konsentrasi kekuasaan pada segelintir orang dan segelintir pelaku bisnis akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Pandangan rasional yang dikemukakan presiden bersambut tetapi baru dilakukan oleh kalangan yang sejak awal memiliki respon perlunya pengaturan bisnis yang dilakukan oleh para pejabat dan keluarganya. Selain itu kalangan penguasa dan pejabat juga memberikan respon atas rencana penerbitan Inpres. Jika rencana itu jadi, tentu akan disambut positif karena langkah ini merupakan bagian dari penataan institusi. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengisi kekosongan aturan main untuk masalah itu. Mestinya aturan main seperti ini diletakkan pada hirarkhi undang-undang. Tetapi karena pasar politik di parlemen masih ruwet, maka relatif sulit untuk memulainya, kecuali ada tekanan yang besar dari publik. *** Campur aduk praktik bisnis dan politik merupakan suatu praktik yang tidak sehat. Pejabat atau politisi yang mendapat kontrak bisnis karena pengaruh kekuasaannya merupakan bentuk korupsi tahap awal, yang segera dapat masuk ke tahap berikutnya, yang lebih mendalam. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya kontrak yang ke luar untuk perusahaan-perusahaan tertentu, yang digiring lewat kekuasaan, bukan aturan main persaingan yang sehat. Itu sudah terbaca pada berbagai bidang bisnis, yang terkait dengan negara. Inilah yang menjadi suatu kekhawatiran presiden, sehingga muncul kecemasan akan hadirnya oligarki ekonomi. Di parlemen sendiri tentu ada masalah dalam membuat garis batas antara kekuasaan politik dan bisnis. Hal ini sulit diwujudkan dalam aturan main yang baku karena kepentingan politik yang besar, kecuali ada tekanan yang besar dari publik. Namun demikian, pentingnya kesadaran dari masyarakat akan isu seperti ini sangat diperlukan karena penataan institusi politik yang terpisah jelas dengan bisnis merupakan keniscayaan sistem modern. Memulai dari institusi yang membuat undang-undang sangat mendasar. Tetapi faktor kesulitannya sangat besar. Hal ini sekaligus menjadi kritik dan masukan bagi anggota-anggota DPR karena selama ini banyak wilayah abu-abu dan gelap. Masalah ini ada di dalam institusi legislatif maupun eksekutif. Praktik gelap bisa terjadi bukan hanya karena kekuasaan dan kewenangannya besar, tetapi juga karena faktor perilaku. Perilaku yang menggabungkan jabatannya dengan praktik-praktik bisnis merupakan penyimbangan yang berbahaya. Ini merupakan konflik kepentingan yang cukup rawan bila itu terus berlangsung. Saya kira di DPR hal ini sangat terasa, tetapi di sini yang dibutuhkan adalah aturan main berupa desakan yang fair, adil, dan transparan sehingga semua akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sementara ini aturan main untuk masalah ini belum ada. Karena itu, saat ini perlu adanya desakan dari masyarakat kepada DPR, yang memungkinkan munculnya kesadaran untuk membuat aturan-aturan yang diperlukan. Sebelum adanya aturan yang levelnya sampai tingkat undang-undang yang dibuat DPR, terlebih dahulu dapat menggunakan instrumen Inpres. Instrumen itu mengatur perilaku pejabat negara, baik itu eksekutif dan legislatif yang berkaitan dengan APBN. Inpres terlebih dahulu yang diajukan, untuk mengatur masalah-masalah yang mendesak apalagi APBN di bawah presiden. Namun demikian, ke depan harus diatur secara tegas melalui undang-undang tentang domain publik yang terpisah dengan domain privat. Keduanya tidak dapat dicampur aduk sehingga berakibat konflik kepentingan dan konsentrasi kekuasaan dengan mengambil manfaat ekonomi dari negara. Dari sini asal muasal lahirnya oligarki ekonomi karena aturan main ekonomi negara hanya oleh kekuasaan. Bagaimana pun penyimpangan seperti ini harus dihindari. Kekosongan aturan main harus diisi.(14) - Penulis adalah pengamat ekonomi dan anggta DPR RI [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~-- Put more honey in your pocket. (money matters made easy). http://us.click.yahoo.com/F9LvrA/dlQLAA/cosFAA/GEEolB/TM
Re: [ekonomi-nasional] Lebih Baik Kita Tampil Miskin,...tapi kaya.....
Komentar statement-nya pak Habibie. Persis yang dikatakan mantan Presiden Amerika - Bill Clinton delapan tahun yang lalu di CNN: Indonesia itu pemerintahnya yang miskin tetapi rakyatnya kaya Yahoo! Groups Sponsor ~-- Put more honey in your pocket. (money matters made easy). http://us.click.yahoo.com/F9LvrA/dlQLAA/cosFAA/GEEolB/TM ~- Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Re: [ekonomi-nasional] Lebih Baik Kita Tampil Miskin,...tapi kaya.....
Jangankan hidup miskin, hidup sederhan pun belum tentu penguasa Indonesia mau? - Original Message - From: [EMAIL PROTECTED] To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Sent: Monday, December 05, 2005 2:19 AM Subject: Re: [ekonomi-nasional] Lebih Baik Kita Tampil Miskin,...tapi kaya. Komentar statement-nya pak Habibie. Persis yang dikatakan mantan Presiden Amerika - Bill Clinton delapan tahun yang lalu di CNN: Indonesia itu pemerintahnya yang miskin tetapi rakyatnya kaya Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links Yahoo! Groups Sponsor ~-- Put more honey in your pocket. (money matters made easy). http://us.click.yahoo.com/F9LvrA/dlQLAA/cosFAA/GEEolB/TM ~- Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
RE: [ekonomi-nasional] Les Lie Lepas,...Hakim diperiksa.
Ini karena kerancuan Dalam hukum psikotropika Mas... Seharusnya kita bedakan antara pemakai sebagai korban atau pemakai sekaligus pengedar..atau pemakai murni; Kenapa harus jelas dan spesifik, seperti dikatakan Pak busro mukodas? Karena bagi pengguna, unsure pidananya dipertanyakan? Kenapa? Karena dia tidak mengganggu ketertiban umum, tidak merugikan pihak lain dan tidak mengarah pada tindak kejahatan lainnya; Pengguna psikotropika ini harus dipastikan apakah pelaku? Atau kah korban..? Bedakan dengan pencuri, penjambret, pemerkosa, di mana pihak lainada yang dirugikan.. Jadi benar kata Pak busro, ini masalahnya kasuistik, spesifik atau pik-pik lainnya.. -Original Message- From: ekonomi-nasional@yahoogroups.com [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of A_Dharmawan Sent: Sunday, December 04, 2005 11:31 AM To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Subject: [ekonomi-nasional] Les Lie Lepas,...Hakim diperiksa. Hakim Leslie Akan Diperiksa Minggu Depan Sabtu, 03 Desember 2005 | 13:59 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Komisi Yudisial Busro Muqodas mengatakan, minggu depan pihaknya akan mulai melakukan pemeriksaan terhadap semua hakim yang menangani kasus Michelle Leslie, 24 tahun, model Australia yang diadili dalam kasus kepemilikan narkotik. Pemeriksaan dilakukan atas dasar pemberitaan beberapa media masa nasional, dan sebuah media Australia, tentang penanganan kasus yang menimpa terdakwa kepemilikan ekstasi itu. Komisi Yudisial juga memandang bahwa kasus Narkotik termasuk perkara yang spesifik. Jadi kita ingin keterangan dari semua hakim yang menangani kasus tersebut, kata Busro ketika dihubungi melalui telepon genggamnya, Sabtu (3/12). Sebelumnya anggota Komisi Yudisial Sukotjo mengatakan, pihaknya perlu memeriksa hakim yang menangani kasus Leslie, karena vonis yang dijatuhkan dinilai mengundang kontroversi, dan tidak sesuai dengan Undang-undang Psikotropika dengan vonis 4 sampai 5 tahun pidana. Pemberitaan dari media masa baik nasional maupun asing, menurut Busro bisa digunakan sebagai dasar untuk memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Khususnya yang masuk dalam pelanggaran kode etik kehakiman. Tidak harus ada laporan tertulis, kami (Komisi Yudisial) bisa bersifat aktif dengan merespon pemberitaan dari media masa, kata Busro. Leslei yang terjerat kasus kepemilikan narkotik di Bali hanya dituntut hukuman 3 bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Ketua Majelis Hakim I Made Sudia, pada 15 November lalu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Risman Torihoran menyatakan, Leslie hanya terbukti sebagai pengguna narkotik dan bukan sebagai pemilik barang yang ditemukan bersamanya. Sebab, saksi-saksi di persidangan melihat, Leslie menerimanya dari seorang bernama Mia. Mia yang disebut-sebut sebagai teman Leslie adalah tokoh yang misterius dan dalam dakwaan hanya disebut sedang dalam pengejaran polisi. Adapun tiga saksi yang melihat Mia memberikan ekstasi ke Leslie seluruhnya tidak hadir dalam persidangan. Ini juga yang dianggap sebagai keanehan dalam persidangan. Menurut Sukotjo, pihaknya telah menerima surat dari majelis hakim yang menangani kasus Leslie, yang menyatakan siap menjalani pemeriksaan oleh Komisi Yudisial. Erwin Dariyanto - Tempo --- Outgoing mail is certified Virus Free. Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com). Version: 6.0.859 / Virus Database: 585 - Release Date: 2/14/2005 Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links Yahoo! Groups Sponsor ~-- Help Sudanese refugees rebuild their lives through GlobalGiving. http://us.click.yahoo.com/V42rFC/EbOLAA/cosFAA/GEEolB/TM ~- Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ekonomi-nasional] Menteri Perekonomian Baru yang Peduli Rakyat
Saya berharap (sebagaimana sebagian rekan2 lainnya) agar menteri perekonomian yang baru benar2 peduli pada rakyat. Bukan menteri yang tega menaikan harga produk sampai 100% lebih dalam sekali naik. Bukan pula menteri yang hanya bisa mengutak-atik IHSG. Yang kita butuhkan adalah menteri yang sanggup membuat strategi/kebijakan perekonomian sehingga Indonesia lebih bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menghentikan impor pangan yang tidak perlu yang hanya menghamburkan devisa dan menghancurkan para petani kita. Menteri ini juga diharap mampu membuka lapangan pekerjaan yang sifatnya permanen dan layak. Bukan lapangan kerja insidental saja seperti pengadaan jalan, dsb. Menteri ini juga diharap mampu mengurangi jumlah hutang luar negeri Indonesia. Bukan justru membuat bengkak hutang LN untuk hal-hal yang kurang perlu/mendesak. Menteri ini juga harus bekerja demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya. Jika dengan profitisasi BUMN didapat uang yang lebih banyak dan continue/terus-menerus, mengapa harus memaksakan privatisasi dengan hasil yang tidak seberapa dan hanya sekali saja? Semoga ini jadi paradigma menteri perekonomian yang baru. Diharapkan menteri baru ini bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Bukan hanya mampu mensejahterakan kelompoknya saja. Itulah sedikit dari harapan saya. Salam Tertarik masalah Ekonomi? Mari bergabung ke milis Ekonomi Nasional Kirim email ke: [EMAIL PROTECTED] __ Yahoo! DSL Something to write home about. Just $16.99/mo. or less. dsl.yahoo.com Yahoo! Groups Sponsor ~-- Put more honey in your pocket. (money matters made easy). http://us.click.yahoo.com/F9LvrA/dlQLAA/cosFAA/GEEolB/TM ~- Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
