[ekonomi-nasional] Singapura tidak korup??!! #...@*#!! Re: Siaran Pers Transparency International-Indonesia terhadap Publikasi, Political and Economy Risk Consultancy (10 Maret 2010)
Jadi, jelas lah sekarang apa udang di balik peringkat yg disusun lembaga semacam Tranparency Internasional. Jadikan Indonesia negeri yg korup agar ada alasan untuk privatisasi BUMN-BUMN... :( Jadikan Indonesia negeri terkorup agar masyarakatnya sendiri pun tidak percaya jika sumber daya alamnya dikelola oleh pengusaha nasional, sehingga merasa lebih baik pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada Singapur atau asing lainnya yg tidak korup... :( Uang hasil korupsi pejabat hitam dan konglomerat hitam Indonesia yg disimpan di bank-bank Singapur digunakan untuk membeli aset- aset atau perusahaan-perusahaan nasional kita (Temasek beli Danamon, Singtel punya saham di Telkomsel, dll). Ibu Pertiwi pun sudah tak bisa lagi menagis. Lalu, apa yg bisa dilakukan? Perlu kah segera kita usir perwakilan Transparency International di Indonesia? Perlu kah petugasnya dinasehati agar segera bertobat? Ini ada alamatnya: Soraya Aiman Anti Corruption Information Center Manager Transparency International Indonesia Jl. Senayan Bawah No.17 Jakarta 12180, Indonesia Phone : +62 21 720 8515 Fax : +62 21 726 7815 Mobile : +62 855 100 8757 Web : www.ti.or.id Mohon Bang Nizami memberi arahan. -Irwan L- 2010/3/20 erwin.firy...@kpi.co.id Jangan-jangan mereka menyuap juga pembuat rating tsb utk dijadikan negara yang bebas korupsi...ironis... Powered by Telkomsel BlackBerry® -Original Message- From: A Nizami nizam...@yahoo.com nizaminz%40yahoo.com Date: Sat, 20 Mar 2010 19:09:41 To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com ekonomi-nasional%40yahoogroups.com; ppiin...@yahoogroups.com ppiindia%40yahoogroups.com; lisi l...@yahoogroups.com lisi%40yahoogroups.com Subject: [ekonomi-nasional] Isyu Ganda Korupsi Re: Siaran Pers Transparency International-Indonesia terhadap Publikasi, Political and Economy Risk Consultancy (10 Maret 2010) Iya. Sebetulnya Singapura yang berprofesi sebagai tukang tadah hasil korupsi harusnya dimasukkan sebagai negara korup. Jadi aneh jika Singapura dinyatakan sebagai negara terbersih. Isyu korupsi ini dipakai oleh IMF dan Bank Dunia agar BUMN2 di Indonesia diprivatisasi/dijual ke pihak swasta/asing. Alasannya, karena pemerintah korup, serahkan saja ke swasta yang bersih. Pada akhirnya rakyat bergantung pada belas kasih swasta yang terus menaikkan tarif BBM, Tol, dsb. === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.comekonomi-nasional-subscribe%40yahoogroups.com --- Pada Kam, 18/3/10, s_askan...@yahoo.com s_askandar%40yahoo.com s_askan...@yahoo.com s_askandar%40yahoo.com menulis: Dari: s_askan...@yahoo.com s_askandar%40yahoo.com s_askan...@yahoo.com s_askandar%40yahoo.com Judul: Re: [ekonomi-nasional] Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Siaran Pers Transparency International-Indonesia terhadap Publikasi, Political and Economy Risk Consultancy (10 Maret 2010) Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.comekonomi-nasional%40yahoogroups.com, forum-pembaca-kom...@yahoogroups.comForum-Pembaca-Kompas%40yahoogroups.com Tanggal: Kamis, 18 Maret, 2010, 10:24 PM Dalam peringkat PERC, Singapore adalah negara terbersih dalam hal korupsi, namun kenyataannya Singapore adalah tempat pelarian pencoleng2 ekonomi dari Indonesia, apakah mrk tergolong konglomerat hitam spt Nursalim, perempuan penilep kredit bank bni yang saya sdh lupa namanya tapi yang jelas dia menyeret 2 jenderal polisi ke bui, pemilik bank hokindo dan masih banyak lainnya. Mmng betul Indonesia ngr terkorup, tp kenapa kejelekan Singapore menampung duit pencoleng dr Indonesia tdk pernah dipublikasikan. Saya pikir duit yg dipakai oleh Singtel beli Indosat berasal dr duit pencoleng2 ini. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: Irwan Lubis irwanlubi...@gmail.com irwanlubis78%40gmail.com Date: Fri, 19 Mar 2010 12:00:43 To: forum-pembaca-kom...@yahoogroups.comForum-Pembaca-Kompas%40yahoogroups.com Cc: ekonomi-nasional@yahoogroups.comekonomi-nasional%40yahoogroups.com Subject: [ekonomi-nasional] Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Siaran Pers Transparency International-Indonesia terhadap Publikasi, Political and Economy Risk Consultancy (10 Maret 2010) Salah satu kontributor thd peringkat korupsi Indonesia adalah KPK !!! Karena KPK rajin memproduksi berita penangkapan kasus korupsi, seolah-olah membuat ruang pamer korupsi di negeri sendiri. Tentu saja ini memperparah persepsi orang terhadap korupsi di Indonesia. Sayangnya, yg diurus KPK cuma kasus korupsi kecil. Belum ada satu pun kasus korupsi besar, apalagi yg menyangkut konglomerat besar. Masak tak ada satu pun konglomerat besar yg tidak menyuap?! Seharusnya KPK kembali ke konsep awalnya, yaitu melakukan supervisi kepada jaksa dan polisi dalam penanganan kasus korupsi. Kalau KPK turun tangan, bertindak sebagai jaksa dan polisi, ambil
[ekonomi-nasional] Pernyataan Sikap PRP Mendukung Perjuangan Buruh PT Pertamina Balongan, Indramayu
PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA Nomor: 210/PS/KP-PRP/e/III/10 PT PERTAMINA harus memenuhi tuntutan para buruh !!! Tindak tegas pihak kepolisian dan TNI yang mengintimidasi buruh !!! Salam rakyat pekerja, Sudah 4 hari (mulai dari tanggal 17 Maret 2010) para buruh/pekerja yang bekerja dengan status kontrak melakukan mogok kerja di PT Pertamina Balongan, Indramayu. Hal ini dipicu karena PT Pertamina telah berulang kali bertindak secara arogan dengan membiarkan tuntutan buruh agar mereka diangkat sebagai buruh tetap. Selain itu mereka juga menuntut adanya penyesuaian Upah Minimum Sekotral di Migas (UMS Migas). Namun hingga hari ini, hal tersebut tidak pernah direalisasikan oleh PT Pertamina. Pada tanggal 11 Maret 2010, para pekerja PT Pertamina tersebut telah berhasil menemui pihak manajemen perusahaan. Namun pertemuan tersebut akhirnya hanya menghasilkan janji-janji yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada buruhnya untuk memenuhi tuntutan dari para buruh. Berdasarkan dari pengingkaran janji yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan, maka pada tanggal 17 Maret 2010 (hingga hari ini) buruh-buruh dari unit Pertamina, seperti LPG, TTU, EP, dan yang lainnya, melaksanakan mogok kerja di PT Pertamina Balongan, Indramayu. Namun pada tanggal 19-20 Maret 2010, aksi sweeping ke rumah-rumah buruh dilakukan oleh pihak Kepolisian dan TNI, yang didampingi oleh pihak manajemen untuk memaksa para buruh bekerja kembali. Hal ini tentu saja menunjukkan keberpihakan pihak Kepolisian dan TNI kepada para pemilik modal, sementara jelas dalam hal ini yang paling dirugikan adalah para buruh. Sweeping yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan TNI tersebut jelas-jelas membuat buruh sangat ketakutan karena dalam aksi sweeping tersebut, pihak kepolisian menggunakan senjata laras panjang untuk mengintimidasi para buruh. Dari hasil sweeping tersebut diketahui, bahwa 3 orang buruh telah dibawa paksa oleh aparat Brigade Mobil (Brimob) Polri dan pihak manajemen Pertamina Balongan ke tempat pekerjaan dari rumah mereka. Selama 2 hari berturut-turut aksi sweeping dilakukan oleh pihak Kepolisian dan manajemen PT PERTAMINA. Hal ini kemudian memaksa para buruh untuk bekerja kembali karena ada ancamana dari manajemen dari pihak PERTAMINA yang didampingi oleh aparat Brimob. Keberpihakan aparat Kepolisian dan TNI kepada para pemilik modal untuk melindungi aset-aset yang dimiliki oleh aparat Kepolisian dan TNI tentu saja bukan merupakan masalah yang baru. Hal ini telah diketahui sejak lama, tanpa ada desakan apapun dari pihak kopolisian. Perampasan terhadap atribut aksi yang dibawa oleh kawan-kawan buruh dari Serikat Buruh Indramayu – Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SBI-KASBI) juga dilakukan oleh aparat Kepolisian. Tentu saja hal ini harus segera diperbaiki oleh pihak Kepolisian, mengingat citranya semakin buruk, dengan adanya beberapa skandal Makelar Kasus di tubuh institusi hukum tersebut. Bisa jadi upaya perlindungan terhadap pemilik modal seperti halnya yang terjadi di beberapa kasus yang lain. Aparat Kepolisian yang sebenarnya merupakan salah satu elemen dari sektor perburuhan. Namun karena doktrin yang begitu kuat dari penguasa dan pemilik modal saat ini, membuat aparat Kepolisian menjadi “musuh” dari gerakan rakyat yang mulai melawan. Sementara, seharusnya pihak perlawanan, termasuk aparat Kepolisian dapat bersatu untuk memperjuangkan kesejehtaran rakyat, neoliberalisme memang mampu membuat individu-individu yang seharusnya masuk ke dalam kelas pekerja, menjadi tercerai berai dan bermusuhan satu sama lainnya. Untuk itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap: Mendukung sepenuhnya perlawanan yang dilakukan oleh buruh-buruh PT Pertamina Balongan, Indramayu dalam melakukan mogok kerja. Buruh-buruh yang bekerja di PT Pertamina harus bersatu dan melakukan perlawanan yang lebih besar dan politis untuk pergantian rezim dan sistem kekuasaan di Indonesia. Kapitalisme sudah gagal dalam mensejahterakan rakyat Indonesia, hanya SOSIALISME lah yang mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Jakarta, 21 Maret 2010 Komite Pusat – Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP) Ketua Nasional Sekretaris Jenderal
Re: [ekonomi-nasional] Depkeu sayang, depkeu malang....
Kejar terus petugas pajak korup!! Jaman Khalifah Abu Bakar, beliau mengirim pasukan tempur kepada mereka yg tidak mau bayar zakat (sekarang pajak). Jaman sekarang, petugas pajak yg dikirim untuk 'bertempur' terlalu murah harganya. Baru ditawari puluhan-ratusan juta oleh objek pajak sudah tergadai integritas profesinya. Gayus Tambunan mungkin ter- masuk pengecualian, 'tarif'-nya lebih mahal, terbukti tabungannya bisa mencapai 25M! :( -Irwan L- 2010/3/19 igan...@yahoo.com Depkeu, atau sekarang Kementerian Keuangan, pusatnya suksesnya ekonomi bangsa, telah merasa bangga dan sukses melakukan prinsip good governance melalui proses reformasi birokrasi besar2an dan bahkan memperbaiki renumerasi di lingkungannya. Dalam membandingkan penghasilan pegawai negeri di depkeu, rata2 pegawai negeri depkeu berpenghasilan 3 kali lipat, misalnya pegawai eselon IV depsos yang menangani korban bencana bergaji 2jt, maka pegawai depkeu setara bergaji 6jt. Bahkan, konon, utk kantor khusus Bea Cukai Tj Priok, gaji pejabatnya bisa mencapai puluhan juta? Saat ini kita dikejutkan dengan terbongkarnya Gayus Tambunan, pejabat pajak Depkeu terlibat skandal mafia pajak sebesar 25 Milyar (thank to p Susno). Hal ini menambah kasus di depkeu setelah penangkapan eks kepala kantor pajak di bandung, edi setiasdi, terkait korupsi Bank Jabar, beberapa waktu yl. Tentu kita mahfum bahwa tidak ada pencuri atau penjahat yang kerja sendirian, artinya penyakit korupsi ini masih persoalan besar di depkeu. Kedua soal pejabat ini hanya lah bayang2 puncak gunung es saja. Pertanyaannya, apakah ukuran gaji besar pada sistem perbaikan renumerasi di depkeu terkair birokrasi reform benar2 berhasil? Apakah diskriminasi thd pegawai negeri lainnya tdk perlu diakhiri? Apalagi tanggung jawab projek2 negara dari APBN adlh tgg jwb satker2 dept terkait, yg artinya depkeu cq perbendaharaan negara sdh tidak ada tgg jwb, hanya sekedar kerja gampang, stempel saja??? Wass, Syahganda N Phd Student of Social Welfare Study, UI Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! [Non-text portions of this message have been removed]
[ekonomi-nasional] Korupsi dan Privatisasi= Tambah Korup - Singapura tidak korup??!! #...@*#!! Re: Siaran Pers Transparency International-Indonesia terhadap Publikasi, Political and Economy Risk C
Yang jelas dengan dalih korupsi, IMF dan World Bank akan memaksa Indonesia untuk memprivatisasi/menjual BUMN2 dan kekayaan alamnya ke asing. Akibatnya sebagian besar kekayaan dan juga keuntungan perusahaan lari ke asing. Sebagai contoh, royalti emas dan perak di Papua untuk Indonesia cuma 1% dan Freeport dapat 99%. Akibat kue yang sangat kecil itu, maka para pejabat mengkorup kue kecil itu karena jika dibagi ke seluruh rakyat Indonesia, bagiannya tidak cukup untuk hidup layak. Jadi justru isyu korupsi yang diikuti dengan privatisasi malah membuat korupsi di Indonesia merajalela. Sebaliknya jika Indonesia mandiri mengelola kekayaan alamnya dan BUMN2nya, maka 100% keuntungan/hasil kekayaan alam Indonesia jatuh ke tangan Indonesia. Bukan asing. Kue jadi sangat/cukup besar untuk dibagi2 ke seluruh rakyat Indonesia. Korupsi pun akhirnya bisa diminimalisir. Sebagai ilustrasi, gaji pengantar Pizza di AS Rp 14 juta/bulan lebih. Sementara gaji pokok pejabat tertinggi di Indonesia cuma Rp 3,4 juta. Nah jika Indonesia bisa mandiri seperti AS (yang mandiri mengelola kekayaan alamnya dan juga negara2 lain), niscaya gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia minimal sama dengan pengantar Pizza di AS. Rakyat lain juga ikut bertambah makmur. Semakin makmur para pejabat dan rakyat Indonesia, insya Allah korupsi bisa berkurang karena mereka sudah tidak kekurangan lagi (kecuali segelintir orang yang tetap serakah. === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com --- Pada Ming, 21/3/10, Irwan Lubis irwanlubi...@gmail.com menulis: Dari: Irwan Lubis irwanlubi...@gmail.com Judul: [ekonomi-nasional] Singapura tidak korup??!! #...@*#!! Re: Siaran Pers Transparency International-Indonesia terhadap Publikasi, Political and Economy Risk Consultancy (10 Maret 2010) Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Tanggal: Minggu, 21 Maret, 2010, 8:42 PM Jadi, jelas lah sekarang apa udang di balik peringkat yg disusun lembaga semacam Tranparency Internasional. Jadikan Indonesia negeri yg korup agar ada alasan untuk privatisasi BUMN-BUMN... :( Jadikan Indonesia negeri terkorup agar masyarakatnya sendiri pun tidak percaya jika sumber daya alamnya dikelola oleh pengusaha nasional, sehingga merasa lebih baik pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada Singapur atau asing lainnya yg tidak korup... :( Uang hasil korupsi pejabat hitam dan konglomerat hitam Indonesia yg disimpan di bank-bank Singapur digunakan untuk membeli aset- aset atau perusahaan-perusahaan nasional kita (Temasek beli Danamon, Singtel punya saham di Telkomsel, dll). Ibu Pertiwi pun sudah tak bisa lagi menagis. Lalu, apa yg bisa dilakukan? Perlu kah segera kita usir perwakilan Transparency International di Indonesia? Perlu kah petugasnya dinasehati agar segera bertobat? Ini ada alamatnya: Soraya Aiman Anti Corruption Information Center Manager Transparency International Indonesia Jl. Senayan Bawah No.17 Jakarta 12180, Indonesia Phone : +62 21 720 8515 Fax : +62 21 726 7815 Mobile : +62 855 100 8757 Web : www.ti.or.id Mohon Bang Nizami memberi arahan. -Irwan L- 2010/3/20 erwin.firy...@kpi.co.id Jangan-jangan mereka menyuap juga pembuat rating tsb utk dijadikan negara yang bebas korupsi...ironis... Powered by Telkomsel BlackBerry® -Original Message- From: A Nizami nizam...@yahoo.com nizaminz%40yahoo.com Date: Sat, 20 Mar 2010 19:09:41 To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com ekonomi-nasional%40yahoogroups.com; ppiin...@yahoogroups.com ppiindia%40yahoogroups.com; lisi l...@yahoogroups.com lisi%40yahoogroups.com Subject: [ekonomi-nasional] Isyu Ganda Korupsi Re: Siaran Pers Transparency International-Indonesia terhadap Publikasi, Political and Economy Risk Consultancy (10 Maret 2010) Iya. Sebetulnya Singapura yang berprofesi sebagai tukang tadah hasil korupsi harusnya dimasukkan sebagai negara korup. Jadi aneh jika Singapura dinyatakan sebagai negara terbersih. Isyu korupsi ini dipakai oleh IMF dan Bank Dunia agar BUMN2 di Indonesia diprivatisasi/dijual ke pihak swasta/asing. Alasannya, karena pemerintah korup, serahkan saja ke swasta yang bersih. Pada akhirnya rakyat bergantung pada belas kasih swasta yang terus menaikkan tarif BBM, Tol, dsb. === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.comekonomi-nasional-subscribe%40yahoogroups.com --- Pada Kam, 18/3/10, s_askan...@yahoo.com s_askandar%40yahoo.com s_askan...@yahoo.com s_askandar%40yahoo.com menulis: Dari: s_askan...@yahoo.com s_askandar%40yahoo.com s_askan...@yahoo.com s_askandar%40yahoo.com Judul: Re: [ekonomi-nasional] Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Siaran Pers Transparency International-Indonesia terhadap Publikasi, Political and Economy
Re: [ekonomi-nasional] Depkeu sayang, depkeu malang....
Kalau mau memberantas korupsi, harusnya KPK meneliti kekayaan para pejabat di berbagai departemen terutama para menteri, kapolri dan kapolda, serta pejabat eselon 1. Lakukan PEMBUKTIAN TERBALIK, jika tidak bisa menjelaskan bahwa harta tsb dari jalan yang halal, pensiunkan dini jika perlu dibawa ke pengadilan serta disita hartanya. Ada pejabat pintar yang mensplit hartanya sehingga beli rumah ini atas nama istrinya, rumah lain atas nama anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, dsb. Tapi ada juga pegawai pajak yang jujur. Contohnya om saya. Karena anaknya sakit, oleh ustadnya ditanya, hartanya halal apa tidak? Dari situ dia hidup lurus meski berurusan dgn banyak orang besar. Ketika istrinya meninggal, anak buahnya menjenguk dgn sedan mewah. Sementara dia sendiri sehari2 cuma naik motor dan hidup bagai orang miskin dgn rumah di pinggiran kota (Cimanggis). === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com --- Pada Ming, 21/3/10, Irwan Lubis irwanlubi...@gmail.com menulis: Dari: Irwan Lubis irwanlubi...@gmail.com Judul: Re: [ekonomi-nasional] Depkeu sayang, depkeu malang Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Tanggal: Minggu, 21 Maret, 2010, 8:55 PM Kejar terus petugas pajak korup!! Jaman Khalifah Abu Bakar, beliau mengirim pasukan tempur kepada mereka yg tidak mau bayar zakat (sekarang pajak). Jaman sekarang, petugas pajak yg dikirim untuk 'bertempur' terlalu murah harganya. Baru ditawari puluhan-ratusan juta oleh objek pajak sudah tergadai integritas profesinya. Gayus Tambunan mungkin ter- masuk pengecualian, 'tarif'-nya lebih mahal, terbukti tabungannya bisa mencapai 25M! :( -Irwan L- 2010/3/19 igan...@yahoo. com Depkeu, atau sekarang Kementerian Keuangan, pusatnya suksesnya ekonomi bangsa, telah merasa bangga dan sukses melakukan prinsip good governance melalui proses reformasi birokrasi besar2an dan bahkan memperbaiki renumerasi di lingkungannya. Dalam membandingkan penghasilan pegawai negeri di depkeu, rata2 pegawai negeri depkeu berpenghasilan 3 kali lipat, misalnya pegawai eselon IV depsos yang menangani korban bencana bergaji 2jt, maka pegawai depkeu setara bergaji 6jt. Bahkan, konon, utk kantor khusus Bea Cukai Tj Priok, gaji pejabatnya bisa mencapai puluhan juta? Saat ini kita dikejutkan dengan terbongkarnya Gayus Tambunan, pejabat pajak Depkeu terlibat skandal mafia pajak sebesar 25 Milyar (thank to p Susno). Hal ini menambah kasus di depkeu setelah penangkapan eks kepala kantor pajak di bandung, edi setiasdi, terkait korupsi Bank Jabar, beberapa waktu yl. Tentu kita mahfum bahwa tidak ada pencuri atau penjahat yang kerja sendirian, artinya penyakit korupsi ini masih persoalan besar di depkeu. Kedua soal pejabat ini hanya lah bayang2 puncak gunung es saja. Pertanyaannya, apakah ukuran gaji besar pada sistem perbaikan renumerasi di depkeu terkair birokrasi reform benar2 berhasil? Apakah diskriminasi thd pegawai negeri lainnya tdk perlu diakhiri? Apalagi tanggung jawab projek2 negara dari APBN adlh tgg jwb satker2 dept terkait, yg artinya depkeu cq perbendaharaan negara sdh tidak ada tgg jwb, hanya sekedar kerja gampang, stempel saja??? Wass, Syahganda N Phd Student of Social Welfare Study, UI Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! - - -- [Non-text portions of this message have been removed] Lebih bergaul dan terhubung dengan lebih baik. Tambah lebih banyak teman ke Yahoo! Messenger sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/invite/ [Non-text portions of this message have been removed]
Pembuktian Terbalik Re: [ekonomi-nasional] Depkeu sayang, depkeu malang....
OK. Jadi, agendanya adalah kampanye PEMBUKTIAN TERBALIK. Mirip dg agenda yg diusulkan Pak Syahganda bbrp waktu lalu. Kenapa tidak dibuatkan gerakannya (minta Undang-Undang Pembuktian Terbalik), minimal di facebook dulu? -Irwan L- 2010/3/22 A Nizami nizam...@yahoo.com Kalau mau memberantas korupsi, harusnya KPK meneliti kekayaan para pejabat di berbagai departemen terutama para menteri, kapolri dan kapolda, serta pejabat eselon 1. Lakukan PEMBUKTIAN TERBALIK, jika tidak bisa menjelaskan bahwa harta tsb dari jalan yang halal, pensiunkan dini jika perlu dibawa ke pengadilan serta disita hartanya. Ada pejabat pintar yang mensplit hartanya sehingga beli rumah ini atas nama istrinya, rumah lain atas nama anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, dsb. Tapi ada juga pegawai pajak yang jujur. Contohnya om saya. Karena anaknya sakit, oleh ustadnya ditanya, hartanya halal apa tidak? Dari situ dia hidup lurus meski berurusan dgn banyak orang besar. Ketika istrinya meninggal, anak buahnya menjenguk dgn sedan mewah. Sementara dia sendiri sehari2 cuma naik motor dan hidup bagai orang miskin dgn rumah di pinggiran kota (Cimanggis). === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.comekonomi-nasional-subscribe%40yahoogroups.com --- Pada Ming, 21/3/10, Irwan Lubis irwanlubi...@gmail.comirwanlubis78%40gmail.com menulis: Dari: Irwan Lubis irwanlubi...@gmail.com irwanlubis78%40gmail.com Judul: Re: [ekonomi-nasional] Depkeu sayang, depkeu malang Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.comekonomi-nasional%40yahoogroups.com Tanggal: Minggu, 21 Maret, 2010, 8:55 PM Kejar terus petugas pajak korup!! Jaman Khalifah Abu Bakar, beliau mengirim pasukan tempur kepada mereka yg tidak mau bayar zakat (sekarang pajak). Jaman sekarang, petugas pajak yg dikirim untuk 'bertempur' terlalu murah harganya. Baru ditawari puluhan-ratusan juta oleh objek pajak sudah tergadai integritas profesinya. Gayus Tambunan mungkin ter- masuk pengecualian, 'tarif'-nya lebih mahal, terbukti tabungannya bisa mencapai 25M! :( -Irwan L- 2010/3/19 igan...@yahoo. com Depkeu, atau sekarang Kementerian Keuangan, pusatnya suksesnya ekonomi bangsa, telah merasa bangga dan sukses melakukan prinsip good governance melalui proses reformasi birokrasi besar2an dan bahkan memperbaiki renumerasi di lingkungannya. Dalam membandingkan penghasilan pegawai negeri di depkeu, rata2 pegawai negeri depkeu berpenghasilan 3 kali lipat, misalnya pegawai eselon IV depsos yang menangani korban bencana bergaji 2jt, maka pegawai depkeu setara bergaji 6jt. Bahkan, konon, utk kantor khusus Bea Cukai Tj Priok, gaji pejabatnya bisa mencapai puluhan juta? Saat ini kita dikejutkan dengan terbongkarnya Gayus Tambunan, pejabat pajak Depkeu terlibat skandal mafia pajak sebesar 25 Milyar (thank to p Susno). Hal ini menambah kasus di depkeu setelah penangkapan eks kepala kantor pajak di bandung, edi setiasdi, terkait korupsi Bank Jabar, beberapa waktu yl. Tentu kita mahfum bahwa tidak ada pencuri atau penjahat yang kerja sendirian, artinya penyakit korupsi ini masih persoalan besar di depkeu. Kedua soal pejabat ini hanya lah bayang2 puncak gunung es saja. Pertanyaannya, apakah ukuran gaji besar pada sistem perbaikan renumerasi di depkeu terkair birokrasi reform benar2 berhasil? Apakah diskriminasi thd pegawai negeri lainnya tdk perlu diakhiri? Apalagi tanggung jawab projek2 negara dari APBN adlh tgg jwb satker2 dept terkait, yg artinya depkeu cq perbendaharaan negara sdh tidak ada tgg jwb, hanya sekedar kerja gampang, stempel saja??? Wass, Syahganda N Phd Student of Social Welfare Study, UI Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! - - -- [Non-text portions of this message have been removed] Lebih bergaul dan terhubung dengan lebih baik. Tambah lebih banyak teman ke Yahoo! Messenger sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/invite/ [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com http://capresindonesia.wordpress.com http://infoindonesia.wordpress.comYahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * Your email settings: Individual Email | Traditional * To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/join (Yahoo! ID required) * To change settings via email: ekonomi-nasional-dig...@yahoogroups.com ekonomi-nasional-fullfeatu...@yahoogroups.com * To unsubscribe from this group, send an email to: ekonomi-nasional-unsubscr...@yahoogroups.com * Your use of Yahoo!
Re: Pembuktian Terbalik Re: [ekonomi-nasional] Depkeu sayang, depkeu malang....
Saya sangat mendukung pak Lubis, agar kita menggerakan tuntutan melalui milis ini atau fb agar pemerintah mengeluarkan perpu. Kalau undang2 bakal lama dan sulit krn prosesnya panjang sekali. Kalau perpu, seandainya pemerintah ini bnr2 berniat mau menghilangkan korupsi harusnya mau mengeluarkan. Sekalian mendongkrak popularitas SBY yang akhir2 ini merosot. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: Irwan Lubis irwanlubi...@gmail.com Date: Mon, 22 Mar 2010 11:35:43 To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Subject: Pembuktian Terbalik Re: [ekonomi-nasional] Depkeu sayang, depkeu malang OK. Jadi, agendanya adalah kampanye PEMBUKTIAN TERBALIK. Mirip dg agenda yg diusulkan Pak Syahganda bbrp waktu lalu. Kenapa tidak dibuatkan gerakannya (minta Undang-Undang Pembuktian Terbalik), minimal di facebook dulu? -Irwan L- 2010/3/22 A Nizami nizam...@yahoo.com Kalau mau memberantas korupsi, harusnya KPK meneliti kekayaan para pejabat di berbagai departemen terutama para menteri, kapolri dan kapolda, serta pejabat eselon 1. Lakukan PEMBUKTIAN TERBALIK, jika tidak bisa menjelaskan bahwa harta tsb dari jalan yang halal, pensiunkan dini jika perlu dibawa ke pengadilan serta disita hartanya. Ada pejabat pintar yang mensplit hartanya sehingga beli rumah ini atas nama istrinya, rumah lain atas nama anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, dsb. Tapi ada juga pegawai pajak yang jujur. Contohnya om saya. Karena anaknya sakit, oleh ustadnya ditanya, hartanya halal apa tidak? Dari situ dia hidup lurus meski berurusan dgn banyak orang besar. Ketika istrinya meninggal, anak buahnya menjenguk dgn sedan mewah. Sementara dia sendiri sehari2 cuma naik motor dan hidup bagai orang miskin dgn rumah di pinggiran kota (Cimanggis). === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.comekonomi-nasional-subscribe%40yahoogroups.com --- Pada Ming, 21/3/10, Irwan Lubis irwanlubi...@gmail.comirwanlubis78%40gmail.com menulis: Dari: Irwan Lubis irwanlubi...@gmail.com irwanlubis78%40gmail.com Judul: Re: [ekonomi-nasional] Depkeu sayang, depkeu malang Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.comekonomi-nasional%40yahoogroups.com Tanggal: Minggu, 21 Maret, 2010, 8:55 PM Kejar terus petugas pajak korup!! Jaman Khalifah Abu Bakar, beliau mengirim pasukan tempur kepada mereka yg tidak mau bayar zakat (sekarang pajak). Jaman sekarang, petugas pajak yg dikirim untuk 'bertempur' terlalu murah harganya. Baru ditawari puluhan-ratusan juta oleh objek pajak sudah tergadai integritas profesinya. Gayus Tambunan mungkin ter- masuk pengecualian, 'tarif'-nya lebih mahal, terbukti tabungannya bisa mencapai 25M! :( -Irwan L- 2010/3/19 igan...@yahoo. com Depkeu, atau sekarang Kementerian Keuangan, pusatnya suksesnya ekonomi bangsa, telah merasa bangga dan sukses melakukan prinsip good governance melalui proses reformasi birokrasi besar2an dan bahkan memperbaiki renumerasi di lingkungannya. Dalam membandingkan penghasilan pegawai negeri di depkeu, rata2 pegawai negeri depkeu berpenghasilan 3 kali lipat, misalnya pegawai eselon IV depsos yang menangani korban bencana bergaji 2jt, maka pegawai depkeu setara bergaji 6jt. Bahkan, konon, utk kantor khusus Bea Cukai Tj Priok, gaji pejabatnya bisa mencapai puluhan juta? Saat ini kita dikejutkan dengan terbongkarnya Gayus Tambunan, pejabat pajak Depkeu terlibat skandal mafia pajak sebesar 25 Milyar (thank to p Susno). Hal ini menambah kasus di depkeu setelah penangkapan eks kepala kantor pajak di bandung, edi setiasdi, terkait korupsi Bank Jabar, beberapa waktu yl. Tentu kita mahfum bahwa tidak ada pencuri atau penjahat yang kerja sendirian, artinya penyakit korupsi ini masih persoalan besar di depkeu. Kedua soal pejabat ini hanya lah bayang2 puncak gunung es saja. Pertanyaannya, apakah ukuran gaji besar pada sistem perbaikan renumerasi di depkeu terkair birokrasi reform benar2 berhasil? Apakah diskriminasi thd pegawai negeri lainnya tdk perlu diakhiri? Apalagi tanggung jawab projek2 negara dari APBN adlh tgg jwb satker2 dept terkait, yg artinya depkeu cq perbendaharaan negara sdh tidak ada tgg jwb, hanya sekedar kerja gampang, stempel saja??? Wass, Syahganda N Phd Student of Social Welfare Study, UI Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! - - -- [Non-text portions of this message have been removed] Lebih bergaul dan terhubung dengan lebih baik. Tambah lebih banyak teman ke Yahoo! Messenger sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/invite/ [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke
Bls: Pembuktian Terbalik Re: [ekonomi-nasional] Depkeu sayang, depkeu malang....
Sebetulnya sudah ada yang membuat gerakan itu. Tinggal join saja:
http://www.facebook.com/group.php?gid=194083176908
Menurut saya, dengan asumsi gaji tertinggi pejabat rp 20 juta/bulan dan masa
kerja 50 tahun (600 bulan), maka pejabat dengan kekayaan Rp 12 milyar ke atas
sudah masuk kategori yang harus diperiksa dengan intensif oleh KPK.
Jadi kalau ada pegawai pajak punya tabungan Rp 25 milyar, sudah harus masuk
jaring itu.
Salam
===
Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits
http://media-islam.or.id
Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com
--- Pada Ming, 21/3/10, Irwan Lubis irwanlubi...@gmail.com menulis:
Dari: Irwan Lubis irwanlubi...@gmail.com
Judul: Pembuktian Terbalik Re: [ekonomi-nasional] Depkeu sayang, depkeu
malang
Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
Tanggal: Minggu, 21 Maret, 2010, 9:35 PM
OK. Jadi, agendanya adalah kampanye
PEMBUKTIAN TERBALIK.
Mirip dg agenda yg diusulkan Pak Syahganda bbrp waktu
lalu.
Kenapa tidak dibuatkan gerakannya (minta Undang-Undang
Pembuktian
Terbalik), minimal di facebook dulu?
-Irwan L-
2010/3/22 A Nizami nizam...@yahoo.com
Kalau mau memberantas korupsi, harusnya KPK meneliti
kekayaan para pejabat
di berbagai departemen terutama para menteri, kapolri
dan kapolda, serta
pejabat eselon 1.
Lakukan PEMBUKTIAN TERBALIK, jika tidak bisa
menjelaskan bahwa harta tsb
dari jalan yang halal, pensiunkan dini jika perlu
dibawa ke pengadilan serta
disita hartanya.
Ada pejabat pintar yang mensplit hartanya sehingga
beli rumah ini atas
nama istrinya, rumah lain atas nama anak nomor 1,
nomor 2, nomor 3, dsb.
Tapi ada juga pegawai pajak yang jujur. Contohnya om
saya. Karena anaknya
sakit, oleh ustadnya ditanya, hartanya halal apa
tidak? Dari situ dia hidup
lurus meski berurusan dgn banyak orang besar. Ketika
istrinya meninggal,
anak buahnya menjenguk dgn sedan mewah. Sementara dia
sendiri sehari2 cuma
naik motor dan hidup bagai orang miskin dgn rumah di
pinggiran kota
(Cimanggis).
===
Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits
http://media-islam.or.id
Milis Ekonomi Nasional:
ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.comekonomi-nasional-subscribe%40yahoogroups.com
--- Pada Ming, 21/3/10, Irwan Lubis
irwanlubi...@gmail.comirwanlubis78%40gmail.com
menulis:
Dari: Irwan Lubis irwanlubi...@gmail.com
irwanlubis78%40gmail.com
Judul: Re: [ekonomi-nasional] Depkeu sayang, depkeu
malang
Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.comekonomi-nasional%40yahoogroups.com
Tanggal: Minggu, 21 Maret, 2010, 8:55 PM
Kejar terus petugas pajak korup!!
Jaman Khalifah Abu Bakar, beliau mengirim pasukan
tempur kepada
mereka yg tidak mau bayar zakat (sekarang pajak).
Jaman sekarang, petugas pajak yg dikirim untuk
'bertempur' terlalu
murah harganya. Baru ditawari puluhan-ratusan juta
oleh objek pajak
sudah tergadai integritas profesinya. Gayus Tambunan
mungkin ter-
masuk pengecualian, 'tarif'-nya lebih mahal, terbukti
tabungannya
bisa mencapai 25M! :(
-Irwan L-
2010/3/19 igan...@yahoo. com
Depkeu, atau sekarang Kementerian Keuangan,
pusatnya suksesnya ekonomi
bangsa, telah merasa bangga dan sukses melakukan
prinsip good governance
melalui proses reformasi birokrasi besar2an dan
bahkan memperbaiki
renumerasi di lingkungannya. Dalam membandingkan
penghasilan pegawai
negeri
di depkeu, rata2 pegawai negeri depkeu
berpenghasilan 3 kali lipat,
misalnya
pegawai eselon IV depsos yang menangani korban
bencana bergaji 2jt, maka
pegawai depkeu setara bergaji 6jt. Bahkan, konon,
utk kantor khusus Bea
Cukai Tj Priok, gaji pejabatnya bisa mencapai
puluhan juta?
Saat ini kita dikejutkan dengan terbongkarnya
Gayus Tambunan, pejabat
pajak
Depkeu terlibat skandal mafia pajak sebesar 25
Milyar (thank to p Susno).
Hal ini menambah kasus di depkeu setelah
penangkapan eks kepala kantor
pajak di bandung, edi setiasdi, terkait korupsi
Bank Jabar, beberapa
waktu
yl. Tentu kita mahfum bahwa tidak ada pencuri
atau penjahat yang kerja
sendirian, artinya penyakit korupsi ini masih
persoalan besar di depkeu.
Kedua soal pejabat ini hanya lah bayang2 puncak
gunung es saja.
Pertanyaannya, apakah ukuran gaji besar pada
sistem perbaikan renumerasi
di depkeu terkair birokrasi reform benar2
berhasil? Apakah diskriminasi
thd
pegawai negeri lainnya tdk perlu diakhiri?
Apalagi tanggung jawab projek2
negara dari APBN adlh tgg jwb satker2 dept
terkait, yg artinya depkeu cq
perbendaharaan negara sdh tidak ada tgg jwb,
hanya sekedar kerja gampang,
stempel saja???
Wass, Syahganda N
Phd Student of Social Welfare Study, UI
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal
Bagus XL, Nyambung
Teruuusss... !
- - --
[Non-text portions of this
Bls: Bls: Pembuktian Terbalik Re: [ekonomi-nasional] Depkeu sayang, depkeu malang....
Kalau pingin kaya jangan jadi PNS. karena sdh ada yg menghitung maksimal kekayaan 12 milyar.. tapi kenapa kok pada berlomba pingin jadi PNS Merdeka... Dari: A Nizami nizam...@yahoo.com Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Terkirim: Sen, 22 Maret, 2010 12:20:17 Judul: Bls: Pembuktian Terbalik Re: [ekonomi-nasional] Depkeu sayang, depkeu malang Sebetulnya sudah ada yang membuat gerakan itu. Tinggal join saja: http://www.facebook .com/group. php?gid=19408317 6908 Menurut saya, dengan asumsi gaji tertinggi pejabat rp 20 juta/bulan dan masa kerja 50 tahun (600 bulan), maka pejabat dengan kekayaan Rp 12 milyar ke atas sudah masuk kategori yang harus diperiksa dengan intensif oleh KPK. Jadi kalau ada pegawai pajak punya tabungan Rp 25 milyar, sudah harus masuk jaring itu. Salam === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media- islam.or. id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional- subscribe@ yahoogroups. com --- Pada Ming, 21/3/10, Irwan Lubis irwanlubis78@ gmail.com menulis: Dari: Irwan Lubis irwanlubis78@ gmail.com Judul: Pembuktian Terbalik Re: [ekonomi-nasional] Depkeu sayang, depkeu malang Kepada: ekonomi-nasional@ yahoogroups. com Tanggal: Minggu, 21 Maret, 2010, 9:35 PM OK. Jadi, agendanya adalah kampanye PEMBUKTIAN TERBALIK. Mirip dg agenda yg diusulkan Pak Syahganda bbrp waktu lalu. Kenapa tidak dibuatkan gerakannya (minta Undang-Undang Pembuktian Terbalik), minimal di facebook dulu? -Irwan L- 2010/3/22 A Nizami nizam...@yahoo. com Kalau mau memberantas korupsi, harusnya KPK meneliti kekayaan para pejabat di berbagai departemen terutama para menteri, kapolri dan kapolda, serta pejabat eselon 1. Lakukan PEMBUKTIAN TERBALIK, jika tidak bisa menjelaskan bahwa harta tsb dari jalan yang halal, pensiunkan dini jika perlu dibawa ke pengadilan serta disita hartanya. Ada pejabat pintar yang mensplit hartanya sehingga beli rumah ini atas nama istrinya, rumah lain atas nama anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, dsb. Tapi ada juga pegawai pajak yang jujur. Contohnya om saya. Karena anaknya sakit, oleh ustadnya ditanya, hartanya halal apa tidak? Dari situ dia hidup lurus meski berurusan dgn banyak orang besar. Ketika istrinya meninggal, anak buahnya menjenguk dgn sedan mewah. Sementara dia sendiri sehari2 cuma naik motor dan hidup bagai orang miskin dgn rumah di pinggiran kota (Cimanggis). === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media- islam.or. id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional- subscribe@ yahoogroups. comekonomi-nasional- subscribe% 40yahoogroups. com --- Pada Ming, 21/3/10, Irwan Lubis irwanlubis78@ gmail.comirwanlubis78% 40gmail.com menulis: Dari: Irwan Lubis irwanlubis78@ gmail.com irwanlubis78% 40gmail.com Judul: Re: [ekonomi-nasional] Depkeu sayang, depkeu malang Kepada: ekonomi-nasional@ yahoogroups. comekonomi-nasional% 40yahoogroups. com Tanggal: Minggu, 21 Maret, 2010, 8:55 PM Kejar terus petugas pajak korup!! Jaman Khalifah Abu Bakar, beliau mengirim pasukan tempur kepada mereka yg tidak mau bayar zakat (sekarang pajak). Jaman sekarang, petugas pajak yg dikirim untuk 'bertempur' terlalu murah harganya. Baru ditawari puluhan-ratusan juta oleh objek pajak sudah tergadai integritas profesinya. Gayus Tambunan mungkin ter- masuk pengecualian, 'tarif'-nya lebih mahal, terbukti tabungannya bisa mencapai 25M! :( -Irwan L- 2010/3/19 igan...@yahoo. com Depkeu, atau sekarang Kementerian Keuangan, pusatnya suksesnya ekonomi bangsa, telah merasa bangga dan sukses melakukan prinsip good governance melalui proses reformasi birokrasi besar2an dan bahkan memperbaiki renumerasi di lingkungannya. Dalam membandingkan penghasilan pegawai negeri di depkeu, rata2 pegawai negeri depkeu berpenghasilan 3 kali lipat, misalnya pegawai eselon IV depsos yang menangani korban bencana bergaji 2jt, maka pegawai depkeu setara bergaji 6jt. Bahkan, konon, utk kantor khusus Bea Cukai Tj Priok, gaji pejabatnya bisa mencapai puluhan juta? Saat ini kita dikejutkan dengan terbongkarnya Gayus Tambunan, pejabat pajak Depkeu terlibat skandal mafia pajak sebesar 25 Milyar (thank to p Susno). Hal ini menambah kasus di depkeu setelah penangkapan eks kepala kantor pajak di bandung, edi setiasdi, terkait korupsi Bank Jabar, beberapa waktu yl. Tentu kita mahfum bahwa tidak ada pencuri atau penjahat yang kerja sendirian, artinya penyakit korupsi ini masih persoalan besar di depkeu. Kedua soal pejabat ini hanya lah bayang2 puncak gunung es saja. Pertanyaannya, apakah ukuran gaji besar pada sistem perbaikan renumerasi di depkeu terkair birokrasi reform benar2 berhasil? Apakah diskriminasi thd pegawai negeri lainnya tdk perlu diakhiri? Apalagi tanggung
