[ekonomi-nasional] Sebaiknya Nasionalisasi Perusahaan Migas - Bls: Politik Energi Yang Berbau Kolonial

2010-06-01 Terurut Topik A Nizami
Lebih baik pemerintah fokus pada menasionalisasi perusahaan migas yang jelas 
tidak efisien dan menarik untung sebesar2nya. Jika presiden Venezuela Hugo 
Chavez dan Bolivia Evo Morales bisa menasionalisasi perusahaan asing, saya 
yakin bangsa Indonesia yang jauh lebih besar bisa.

Harga minyak oleh kartel minyak dinaikan dari US$ 24/barrel jadi US$ 80/barrel 
hanya dalam beberapa tahun. Ini maruk, serahak, loba, tamak, dsb.

Tidak pantas rakyat Indonesia menanggung kenaikan harga minyak yang dinaikkan 
oleh perusahaan2 migas swasta/asing yang serakah. Lebih baik nasionalisasi 
perusahaan2 tsb ketimbang rakyat harus menderita karena kenaikan harga.


===

Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits

http://media-islam.or.id

Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com

Belajar Islam via SMS:

http://media-islam.or.id/2008/01/14/dakwah-syiar-islam-lewat-sms-mobile-phone

--- Pada Sen, 31/5/10, ulfha_raz ulfha_...@yahoo.co.id menulis:

Dari: ulfha_raz ulfha_...@yahoo.co.id
Judul: [ekonomi-nasional] Politik Energi Yang Berbau Kolonial
Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
Tanggal: Senin, 31 Mei, 2010, 9:02 PM







 



  



  
  
  Politik Energi Yang Berbau Kolonial



Oleh: Rudi Hartono*)



Pemerintah memastikan akan mencabut subsidi BBM dalam waktu dekat,

demikian dikatakan Menkokesra Agung Laksono seperti dilansir Kompas, 29

mei 2010. Selanjutnya, menurut Menkokesra ini, pemerintah akan

menggantinya dengan mekanisme pemberian kompensasi-kompensasi kepada

sektor rakyat tertentu.



Sungguh, ini bukan sekedar sebuah penjelasan yang dangkal, melainkan

juga pernyataan yang sangat mengelabui. Lihatlah, setiap kali pemerintah

hendak mencabut subsidi, logika berfikir seperti ini terus dikemukakan.



Rakyat kembali menjadi korban, terutama mereka yang sudah

ngos-ngosan menghadapi tekanan ekonomi. Ini kebijakan yang

mengagetkan, dikatakan bahwa kita mengalami krisis energi, padahal

sumber energi di bumi pertiwi sangat melimpah.



Indonesia masih memiliki cadangan minyak sebesar 3,99 miliar barel dan

diperkirakan baru habis dieksploitasi selama 11 tahun. Disamping itu,

kita masih memiliki potensi cadangan sejumlah 4,41 miliar barel.

Cadangan gas mencapai 170 TSCF dan produksi per tahun mencapai 2,87

TSCF, dan diperkirakan akan bertahan hingga 59 tahun lagi. Cadangan

batubara masih diperkirakan 18,7 miliar ton, dan diperkirakan masih bisa

bertahan hingga 150 tahun (diolah dari berbagai sumber).



Kepentingan dibalik pencabutan Subsidi



Pemerintah berdalih, kenaikan harga minyak dunia akan memaksa lonjakan

subsidi BBM, sehingga akan menyulitkan anggaran. Ini sangat aneh,

setidaknya bagi saya, karena sekalipun subsidi BBM membengkak hingga

Rp30 trilyun , itu berarti hanya bertambah menjadi Rp87,4 triliun, masih

lebih rendah dibanding alokasi untuk membayar bunga utang luar negeri

sebesar Rp115,6 triliun dan belanja pegawai sebesar Rp161.7 triliun.



Lantas, kenapa pemerintah begitu berani mengutak-atik soal subsidi BBM

saja, padahal ini berkaitan dengan rakyat banyak, sementara persoalan

utang luar negeri tidak pernah tersentuh pembicaraan sama sekali. Utang

luar negeri tidak hanya membuat APBN menjadi kering-kerontang, tetapi

membawa dampak lebih luas seperti pendiktean kebijakan ekonomi dan

politik kita oleh pihak asing.



Demikian pula pendapat miring para ekonom neoliberal mengenai subsidi.

Mereka begitu getol mengecam subsidi sebagai pemborosan, tidak

produktif, dan dianggap kuno. Namun, ketika para pengusaha mengalami

krisis, mereka pun ramai-ramai berteriak perlunya subsidi bagi sektor

swasta dalam bentuk bailout. Pendek kata, mereka mengecam segala bentuk

subsidi untuk orang miskin dan rakyat banyak, tapi menghalalkan subsidi

bagi segelintir kaum kaya.



Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga, begitu

kata pepatah lama. Sehebat apapun pemerintah membungkus maksud

busuk dibalik rencana itu, tetapi masyarakat lambat laun akan

mengerti juga. Di sini, ada beberapa agenda terselubung dibalik rencana

penghapusan subsidi itu:



Pertama, Rencana pengurangan subsidi merupakan rangkaian dari

paket liberalisasi sektor migas di Indonesia. Ini hanya pelengkap

liberalisasi sektor hilir, setelah sebelumnya sektor hulu sudah dikuasai

asing. Sudah menjadi ketentuan tidak tertulis, bahwa prasyarat masuknya

swasta dalam sektor hilir, adalah adanya harga yang kompetitif. Artinya,

pemerintah harus bersedia melempar harga BBM sesuai mekanisme pasar.



Untuk diketahui, saat ini, ada 105 perusahaan yang sudah mendapat izin

untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisian

BBM untuk umum (SPBU), diantaranya British Petrolium (Inggris), Shell

(Belanda), Petro-China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco

(Amerika.



Kedua, saat Eropa dan AS sedang mengalami krisis dan membutuhkan

suntikan dana, maka negara-negara dunia ketiga dipaksa menjalankan

kebijakan mengencangkan ikat pinggang, 

[ekonomi-nasional] Re: [indonesiaraya] Sebaiknya Nasionalisasi Perusahaan Migas - Bls: Politik Energi Yang Berbau Kolonial

2010-06-01 Terurut Topik OK Taufik
pendapat dri milis sebelah
=

Memang buat technical people, kontrak K3S itu njelimet, sepertinya mengacu
ke hukum anglo-saxon yang sangat detail merinci a to z nya.  Karena
detailnya kontrak K3S itu, kemungkinan terjadi void, ovellapping atau
malah bertabrakan dengan aturan lain semisal UU. Itu sebabnya IPA rajin
complaint karena adanya wilayah abu-abu ini.
Jargon IPA yang paling sering disuarakan adalah, hormati kontrak sampai
liang kubur (respect the contract till's the grave). Jadi kalau kontrak K3S
lebih sakral dari UUD, mungkin ada benarnya, karena UUD sendiri sudah di
amend sekian kali, begitu juga UU MIGAS.
Anehnya di negara barat sendiri, kontrak bisnis itu gak sakral-sakral amat.
Beberapa bulan lalu, PM Australia Rudd mengusulkan RUU yang oleh kalangan
miners disebut Resources Super Tax dimana pemerintah Australia akan
menarik pajak 40%  dari keuntungan!. Ini akan diberlakukan untuk kontrak
yang berjalan.
Pada waktu harga minyak meroket, seorang pakar menginfokan bahwa beberapa
negara Europa menerapkan pajak atas winfall profit. Artinya jika GOI pede
semestinya perubahan kontrak itu di mungkinkan. Waktu Hugo Chavez mengubah
term PSC contract nya, toh cuma 1 company saja yang menolak menandatangani
kontrak baru. Buat Oil company, sepanjang masih menguntungkan mereka pasti
akan berinvestasi. Masalahnya mungkin untuk Indonesia, mereka tidak mau
keuntungan yang besar itu akan berkurang.
Salam

YI

2010/6/1 A Nizami nizam...@yahoo.com



   Lebih baik pemerintah fokus pada menasionalisasi perusahaan migas yang
 jelas tidak efisien dan menarik untung sebesar2nya. Jika presiden Venezuela
 Hugo Chavez dan Bolivia Evo Morales bisa menasionalisasi perusahaan asing,
 saya yakin bangsa Indonesia yang jauh lebih besar bisa.

 Harga minyak oleh kartel minyak dinaikan dari US$ 24/barrel jadi US$
 80/barrel hanya dalam beberapa tahun. Ini maruk, serahak, loba, tamak, dsb.

 Tidak pantas rakyat Indonesia menanggung kenaikan harga minyak yang
 dinaikkan oleh perusahaan2 migas swasta/asing yang serakah. Lebih baik
 nasionalisasi perusahaan2 tsb ketimbang rakyat harus menderita karena
 kenaikan harga.


 ===
 Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits
 http://media-islam.or.id
 Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com
 Belajar Islam via SMS:

 http://media-islam.or.id/2008/01/14/dakwah-syiar-islam-lewat-sms-mobile-phone

 --- Pada *Sen, 31/5/10, ulfha_raz ulfha_...@yahoo.co.id* menulis:


 Dari: ulfha_raz ulfha_...@yahoo.co.id
 Judul: [ekonomi-nasional] Politik Energi Yang Berbau Kolonial
 Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
 Tanggal: Senin, 31 Mei, 2010, 9:02 PM



 Politik Energi Yang Berbau Kolonial

 Oleh: Rudi Hartono*)

 Pemerintah memastikan akan mencabut subsidi BBM dalam waktu dekat,
 demikian dikatakan Menkokesra Agung Laksono seperti dilansir Kompas, 29
 mei 2010. Selanjutnya, menurut Menkokesra ini, pemerintah akan
 menggantinya dengan mekanisme pemberian kompensasi-kompensasi kepada
 sektor rakyat tertentu.

 Sungguh, ini bukan sekedar sebuah penjelasan yang dangkal, melainkan
 juga pernyataan yang sangat mengelabui. Lihatlah, setiap kali pemerintah
 hendak mencabut subsidi, logika berfikir seperti ini terus dikemukakan.

 Rakyat kembali menjadi korban, terutama mereka yang sudah
 ngos-ngosan menghadapi tekanan ekonomi. Ini kebijakan yang
 mengagetkan, dikatakan bahwa kita mengalami krisis energi, padahal
 sumber energi di bumi pertiwi sangat melimpah.

 Indonesia masih memiliki cadangan minyak sebesar 3,99 miliar barel dan
 diperkirakan baru habis dieksploitasi selama 11 tahun. Disamping itu,
 kita masih memiliki potensi cadangan sejumlah 4,41 miliar barel.
 Cadangan gas mencapai 170 TSCF dan produksi per tahun mencapai 2,87
 TSCF, dan diperkirakan akan bertahan hingga 59 tahun lagi. Cadangan
 batubara masih diperkirakan 18,7 miliar ton, dan diperkirakan masih bisa
 bertahan hingga 150 tahun (diolah dari berbagai sumber).

 Kepentingan dibalik pencabutan Subsidi

 Pemerintah berdalih, kenaikan harga minyak dunia akan memaksa lonjakan
 subsidi BBM, sehingga akan menyulitkan anggaran. Ini sangat aneh,
 setidaknya bagi saya, karena sekalipun subsidi BBM membengkak hingga
 Rp30 trilyun , itu berarti hanya bertambah menjadi Rp87,4 triliun, masih
 lebih rendah dibanding alokasi untuk membayar bunga utang luar negeri
 sebesar Rp115,6 triliun dan belanja pegawai sebesar Rp161.7 triliun.

 Lantas, kenapa pemerintah begitu berani mengutak-atik soal subsidi BBM
 saja, padahal ini berkaitan dengan rakyat banyak, sementara persoalan
 utang luar negeri tidak pernah tersentuh pembicaraan sama sekali. Utang
 luar negeri tidak hanya membuat APBN menjadi kering-kerontang, tetapi
 membawa dampak lebih luas seperti pendiktean kebijakan ekonomi dan
 politik kita oleh pihak asing.

 Demikian pula pendapat miring para ekonom neoliberal mengenai subsidi.
 Mereka begitu getol mengecam subsidi sebagai pemborosan, tidak
 produktif, dan dianggap kuno. Namun, ketika para pengusaha 

[ekonomi-nasional] Bocah 2 Tahun Asal Sumatera Hebohkan Media Asing

2010-06-01 Terurut Topik johnoei






Bocah 2 Tahun Asal Sumatera Hebohkan Media Asing

Sumatera, KabariNews.com- Baru-baru ini, beberapa media asing di Australia dan 
Inggrisdihebohkan dengan pemberitaan yang memuat berita tentang anak 
laki-lakiberusia 2 tahun asal Sumatera Selatan yang kecanduan rokok.

Untuk artikel selengkapnya klikhttp://www.KabariNews.com/?34991





[Non-text portions of this message have been removed]



Bls: Re: [ekonomi-nasional] Pengendara Sepeda motor akan dilarang pakai BBM bersubsidi?

2010-06-01 Terurut Topik Nabila Dewi
kalau kita tidak puas dengan penguasa yg hanya memihak pada rakyat kaya raya 
penyokong dana. Kemudian menggantinya dengan sistem yang sama yaitu melalui 
demokrasi. Bukankah nantinya bisa jadi akan terjadi hal yang sama? yaitu 
penguasa yang berpihak pada segelintir orang2 yang telah membantu menyokong 
dana hingga mereka bisa terpilih sebagai penguasa. Sedangkan penyokong dana 
tentu saja bukan dari rakyat kecil. Mana punya duit mereka. Wah..brarti 
kejadian ini hanya akan berulang-ulang? Atau...apakah mungkin ada solusi baru 
diluar demokrasi?

Pada Sen, 31 Mei 2010 10:31 WIB kebijakanpub...@yahoo.com menulis:

Mestinya mereka bersyukur karena pilihan mereka, SBY+Boed dan PD telah 
memberikan hadiah :
1. Kenaikan TDL sampai akhirnya di P Jawa dan Bali berlaku mekanisme pasar 
harga listrik.
2. Pencabutan subsidi BBM bertahap karena UU nya memberlakukan mekanisme pasar 
pada sektor enerji.
3. Ketidak mampuan menstabilkan harga jangka pendek, karena semua komoditas 
dan nilai tukar ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan.
Mari kita berikan ucapan selamat dan sukses untuk keberhasilan Pemerintah RI 
menerima dan menjalankan dikte kerajaan pasar (investor dan kaum kapitalis 
serakah).
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

-Original Message-
From: A Nizami nizam...@yahoo.com
Sender: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
Date: Mon, 31 May 2010 10:45:54 
To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
Reply-To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
Subject: Re: [ekonomi-nasional] Pengendara Sepeda motor akan dilarang pakai 
BBM bersubsidi?

Mungkin banyak rakyat yang mengeluh kenaikan harga2 barang, dsb.

Tapi saat Pemilu, biasanya mereka memilih SBY (kalau bisa) atau Partai 
Demokrat lagi.

Jadi sepertinya tidak ada yang perlu dikeluhkan...:)

===

Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits

http://media-islam.or.id

Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com

Belajar Islam via SMS:

http://media-islam.or.id/2008/01/14/dakwah-syiar-islam-lewat-sms-mobile-phone

--- Pada Ming, 30/5/10, setiawan wahyu wahyu_s...@yahoo.com menulis:

Dari: setiawan wahyu wahyu_s...@yahoo.com
Judul: Re: [ekonomi-nasional] Pengendara Sepeda motor akan dilarang pakai BBM 
bersubsidi?
Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
Tanggal: Minggu, 30 Mei, 2010, 10:00 AM







 



  



  
  
   Sebenarnya pemerintah kerja buat rakyat yang mana sih?  



Pertanyaan yang bagus, jawabannya seperti dibawah ini:



Secara umum, dimanapun, negara demokrasi yang dikuasai penguasa, penguasanya 
adalah dipilih rakyat, untuk menjadi penguasa memerlukan dana besar, dan dana 
besar ini secara umum didapat dari pengusaha, tak mungkin rakyat kecil 
menyumbang uang, oleh karena itu, hampir dipastikan, penguasa itu harus 
mengakomodir kepentingan pengusaha atau gabungan pengusaha yang mendanainya.



Tapi, pengusaha itu juga bagian dari rakyat, jadi jika penguasa mengakomodir 
kepentingan pengusaha artinya  mengakomodir rakyat, yaitu rakyat yang 
memilihnya.



Jika suatu saat, penguasa tidak memuaskan rakyat,  kalo mau dan mampu silahkan 
rakyat mengganti penguasanya, tapi sebenarnya nggak usah bingung, toh 
dimanapun didunia ini penguasa kan hanya untuk empat atau lima tahun, knapa 
susah-susah, ganti saja penguasanya disaatnya tiba.



Yang jelas, setelah pemilihan usai, hak pemilih tidak ada lagi, sisa waktu 
itu, sudah milik penguasa atau wakil rakyat disenat.



Tapi nggak usah hawatir, jika kebanyakan rakyat sudah merasa kesulitan yang 
sama dan melihat ketidak adilan, ahirnya situasi akan memanas juga, kalo nggak 
memanas artinya rakyat kebanyakan puas, mungkin yang ribut yang tidak 
terpuaskan hanya sedikit.



Kira-kira begitu nggak sih jawabannya?





From: Nabila Dewi nabila...@yahoo.co.id

To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com

Sent: Sun, May 30, 2010 7:40:57 AM

Subject: [ekonomi-nasional] Pengendara Sepeda motor akan dilarang pakai BBM 
bersubsidi?



  

Dengar kabar katanya pengendara sepeda motor akan dilarang makai BBM 
bersubsidi, benarkah? Wah kalau sampai benar, tega nian yang bikin kebijakan 
seperti itu. Padahal jumlah pengendara motor sangat banyak dan sebagian besar 
adalah rakyat ekonomi menengah ke bawah. Sebenarnya pemerintah kerja buat 
rakyat yang mana sih? Rakyat kecil kok gak boleh menikmati subsidi? 



[Non-text portions of this message have been removed]






 





 



  







[Non-text portions of this message have been removed]




[Non-text portions of this message have been removed]







[ekonomi-nasional] Anda Berminat Menjadi Pimpinan KPK? Silahkan Daftar Sekarang

2010-06-01 Terurut Topik johnoei

Jembatan Info IndonesiaAmerika

Banyak artikel menarik diKabariNews.com minggu ini:
Ini Dia Menteri Keuangan BaruKerusuhan Thailand, 300 WNI DievakuasiWaria 
Dilarang Potong Rambut Wanita Manfaat Kiwi Untuk PriaFilem: Obama Anak 
MentengSambal Goreng Krecek TelurThe Changcuters Nyanyikan Lagu Resmi Piala 
DuniaAnda Berminat Menjadi Pimpinan KPK? Silahkan Daftar SekarangXiao Bao 
Titisan Michael Jackson?
SilakanKlik Disini




[Non-text portions of this message have been removed]



[ekonomi-nasional] Re: Sebaiknya Nasionalisasi Perusahaan Migas - Bls: Politik Energi Yang Berbau Kolonial

2010-06-01 Terurut Topik A Nizami
Namanya dinasionalisasi, perusahaan2 asing itu pasti pada keberatan/menolak 
sebab keuntungan besar yang mereka dapat bisa berhenti. Mereka akan berusaha 
mempropagandakan keberatannya lewat orang2 yang bisa mereka pakai.

Toh raja Faisal di Saudi berhasil menasionalisasi Aramco di tahun 1974, begitu 
pula Hugo Chavez dan Evo Morales meski AS sangat benci.

Indonesia yang merupakan negara yang jauh lebih besar harusnya bisa dan lebih 
berani:)


===
Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits
http://media-islam.or.id
Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com
Belajar Islam via SMS:
http://media-islam.or.id/2008/01/14/dakwah-syiar-islam-lewat-sms-mobile-phone


--- Pada Sel, 1/6/10, OK Taufik ok.tau...@gmail.com menulis:

 Dari: OK Taufik ok.tau...@gmail.com
 Judul: [ekonomi-nasional] Re: [indonesiaraya] Sebaiknya Nasionalisasi 
 Perusahaan Migas - Bls:  Politik Energi Yang Berbau Kolonial
 Kepada: indonesiar...@yahoogroups.com
 Cc: ekonomi-nasional@yahoogroups.com, ppiin...@yahoogroups.com, lisi 
 l...@yahoogroups.com, sab...@yahoogroups.com, istiq...@yahoogroups.com
 Tanggal: Selasa, 1 Juni, 2010, 1:05 AM
 pendapat dri milis sebelah
 =
 
 Memang buat technical people, kontrak K3S itu njelimet,
 sepertinya mengacu
 ke hukum anglo-saxon yang sangat detail merinci a to z
 nya.  Karena
 detailnya kontrak K3S itu, kemungkinan terjadi void,
 ovellapping atau
 malah bertabrakan dengan aturan lain semisal UU. Itu
 sebabnya IPA rajin
 complaint karena adanya wilayah abu-abu ini.
 Jargon IPA yang paling sering disuarakan adalah, hormati
 kontrak sampai
 liang kubur (respect the contract till's the grave). Jadi
 kalau kontrak K3S
 lebih sakral dari UUD, mungkin ada benarnya, karena UUD
 sendiri sudah di
 amend sekian kali, begitu juga UU MIGAS.
 Anehnya di negara barat sendiri, kontrak bisnis itu gak
 sakral-sakral amat.
 Beberapa bulan lalu, PM Australia Rudd mengusulkan RUU yang
 oleh kalangan
 miners disebut Resources Super Tax dimana pemerintah
 Australia akan
 menarik pajak 40%  dari keuntungan!. Ini akan
 diberlakukan untuk kontrak
 yang berjalan.
 Pada waktu harga minyak meroket, seorang pakar menginfokan
 bahwa beberapa
 negara Europa menerapkan pajak atas winfall profit.
 Artinya jika GOI pede
 semestinya perubahan kontrak itu di mungkinkan. Waktu Hugo
 Chavez mengubah
 term PSC contract nya, toh cuma 1 company saja yang menolak
 menandatangani
 kontrak baru. Buat Oil company, sepanjang masih
 menguntungkan mereka pasti
 akan berinvestasi. Masalahnya mungkin untuk Indonesia,
 mereka tidak mau
 keuntungan yang besar itu akan berkurang.
 Salam
 
 YI
 
 2010/6/1 A Nizami nizam...@yahoo.com
 
 
 
    Lebih baik pemerintah fokus pada
 menasionalisasi perusahaan migas yang
  jelas tidak efisien dan menarik untung sebesar2nya.
 Jika presiden Venezuela
  Hugo Chavez dan Bolivia Evo Morales bisa
 menasionalisasi perusahaan asing,
  saya yakin bangsa Indonesia yang jauh lebih besar
 bisa.
 
  Harga minyak oleh kartel minyak dinaikan dari US$
 24/barrel jadi US$
  80/barrel hanya dalam beberapa tahun. Ini maruk,
 serahak, loba, tamak, dsb.
 
  Tidak pantas rakyat Indonesia menanggung kenaikan
 harga minyak yang
  dinaikkan oleh perusahaan2 migas swasta/asing yang
 serakah. Lebih baik
  nasionalisasi perusahaan2 tsb ketimbang rakyat harus
 menderita karena
  kenaikan harga.
 
 
  ===
  Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits
  http://media-islam.or.id
  Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com
  Belajar Islam via SMS:
 
  http://media-islam.or.id/2008/01/14/dakwah-syiar-islam-lewat-sms-mobile-phone
 
  --- Pada *Sen, 31/5/10, ulfha_raz ulfha_...@yahoo.co.id*
 menulis:
 
 
  Dari: ulfha_raz ulfha_...@yahoo.co.id
  Judul: [ekonomi-nasional] Politik Energi Yang Berbau
 Kolonial
  Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
  Tanggal: Senin, 31 Mei, 2010, 9:02 PM
 
 
 
  Politik Energi Yang Berbau Kolonial
 
  Oleh: Rudi Hartono*)
 
  Pemerintah memastikan akan mencabut subsidi BBM dalam
 waktu dekat,
  demikian dikatakan Menkokesra Agung Laksono seperti
 dilansir Kompas, 29
  mei 2010. Selanjutnya, menurut Menkokesra ini,
 pemerintah akan
  menggantinya dengan mekanisme pemberian
 kompensasi-kompensasi kepada
  sektor rakyat tertentu.
 
  Sungguh, ini bukan sekedar sebuah penjelasan yang
 dangkal, melainkan
  juga pernyataan yang sangat mengelabui. Lihatlah,
 setiap kali pemerintah
  hendak mencabut subsidi, logika berfikir seperti ini
 terus dikemukakan.
 
  Rakyat kembali menjadi korban, terutama mereka yang
 sudah
  ngos-ngosan menghadapi tekanan ekonomi. Ini
 kebijakan yang
  mengagetkan, dikatakan bahwa kita mengalami krisis
 energi, padahal
  sumber energi di bumi pertiwi sangat melimpah.
 
  Indonesia masih memiliki cadangan minyak sebesar 3,99
 miliar barel dan
  diperkirakan baru habis dieksploitasi selama 11 tahun.
 Disamping itu,
  kita masih memiliki potensi cadangan sejumlah 4,41
 miliar barel.
  Cadangan gas mencapai 170 TSCF dan produksi 

[ekonomi-nasional] Hebatnya Ical di tahun macan, Politisi dan pebisnis terkaya Indonesia

2010-06-01 Terurut Topik Sapri Pamulu
KOMPASIANA: Hebatnya Ical di tahun macan, Politisi dan pebisnis
terkaya Indonesia

Barangkali ada benarnya perhitungan shio bahwa di tahun macan (2010)
ini, hanya shio Anjing dan Kuda yang bakal banyak beruntung. Politisi
dan sekaligus pengusaha yang banyak disorot belakangan ini -Aburizal
Bakrie (Ical)- yang memang ber-shio Anjing itu lalu membuktikannya.
Awal bulan Mei ini, Ical dipercayai oleh Presiden SBY untuk memimpin
sekretariat gabungan partai-partai koalisi pengusungnya. Kemudian di
akhir tahun ini, Majalah Globe Asia menempatkannya di peringkat 4 dari
150 orang terkaya di Indonesia. Konon jika jumlah kekayaan dari
sekelompok orang ini dibagikan merata, maka setiap kepala penduduk
Indonesia bakal memperoleh sekitar $256 atau sekitar 2,2 Juta Rupiah.
Sungguh luar biasa! Sebenarnya ini bukan hal yang baru bagi Ical yang
beberapa tahun sebelumnya juga diproklamirkan sebagai orang terkaya
Indonesia. Tapi dengan kekuatan politik dan ekonomi yang dimiliki oleh
Ical tentu saja kembali menguatkan posisinya sebagai bukan sosok yang
sangat berpengaruh dalam percaturan politik dan bisnis di Indonesia.
Jusuf Kalla (JK) memprediksi bahwa Ical akan melangkah maju sebagai
calon presiden Indonesia pada tahun 2014 mendatang.





Sumber
http://politik.kompasiana.com/2010/06/02/hebatnya-ical-di-tahun-macan-politisi-dan-pebisnis-terkaya-indonesia/


RE: [ekonomi-nasional] Pengendara Sepeda motor akan dilarang pakai BBM bersubsidi?

2010-06-01 Terurut Topik Syukur M. (msyukur)
ADA! Solusinya: penegakan Khilafah dengan Syariah Islamnya.

 

Wass,

MSy

 

From: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
[mailto:ekonomi-nasio...@yahoogroups.com] On Behalf Of Nabila Dewi
Sent: Monday, May 31, 2010 1:42 PM
To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
Subject: Bls: Re: [ekonomi-nasional] Pengendara Sepeda motor akan
dilarang pakai BBM bersubsidi?

 

  

kalau kita tidak puas dengan penguasa yg hanya memihak pada rakyat kaya
raya penyokong dana. Kemudian menggantinya dengan sistem yang sama yaitu
melalui demokrasi. Bukankah nantinya bisa jadi akan terjadi hal yang
sama? yaitu penguasa yang berpihak pada segelintir orang2 yang telah
membantu menyokong dana hingga mereka bisa terpilih sebagai penguasa.
Sedangkan penyokong dana tentu saja bukan dari rakyat kecil. Mana punya
duit mereka. Wah..brarti kejadian ini hanya akan berulang-ulang?
Atau...apakah mungkin ada solusi baru diluar demokrasi?

Pada Sen, 31 Mei 2010 10:31 WIB kebijakanpub...@yahoo.com
mailto:kebijakanpublik%40yahoo.com  menulis:

Mestinya mereka bersyukur karena pilihan mereka, SBY+Boed dan PD telah
memberikan hadiah :
1. Kenaikan TDL sampai akhirnya di P Jawa dan Bali berlaku mekanisme
pasar harga listrik.
2. Pencabutan subsidi BBM bertahap karena UU nya memberlakukan
mekanisme pasar pada sektor enerji.
3. Ketidak mampuan menstabilkan harga jangka pendek, karena semua
komoditas dan nilai tukar ditentukan oleh hukum penawaran dan
permintaan.
Mari kita berikan ucapan selamat dan sukses untuk keberhasilan
Pemerintah RI menerima dan menjalankan dikte kerajaan pasar (investor
dan kaum kapitalis serakah).
Sent from my BlackBerry(r)
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

-Original Message-
From: A Nizami nizam...@yahoo.com mailto:nizaminz%40yahoo.com 
Sender: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
mailto:ekonomi-nasional%40yahoogroups.com 
Date: Mon, 31 May 2010 10:45:54 
To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
mailto:ekonomi-nasional%40yahoogroups.com 
Reply-To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
mailto:ekonomi-nasional%40yahoogroups.com 
Subject: Re: [ekonomi-nasional] Pengendara Sepeda motor akan dilarang
pakai BBM bersubsidi?

Mungkin banyak rakyat yang mengeluh kenaikan harga2 barang, dsb.

Tapi saat Pemilu, biasanya mereka memilih SBY (kalau bisa) atau Partai
Demokrat lagi.

Jadi sepertinya tidak ada yang perlu dikeluhkan...:)

===

Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits

http://media-islam.or.id

Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com
mailto:ekonomi-nasional-subscribe%40yahoogroups.com 

Belajar Islam via SMS:

http://media-islam.or.id/2008/01/14/dakwah-syiar-islam-lewat-sms-mobile
-phone

--- Pada Ming, 30/5/10, setiawan wahyu wahyu_s...@yahoo.com
mailto:wahyu_seti%40yahoo.com  menulis:

Dari: setiawan wahyu wahyu_s...@yahoo.com
mailto:wahyu_seti%40yahoo.com 
Judul: Re: [ekonomi-nasional] Pengendara Sepeda motor akan dilarang
pakai BBM bersubsidi?
Kepada: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
mailto:ekonomi-nasional%40yahoogroups.com 
Tanggal: Minggu, 30 Mei, 2010, 10:00 AM







 



 


 
 
 
  Sebenarnya pemerintah kerja buat rakyat yang mana sih?  



Pertanyaan yang bagus, jawabannya seperti dibawah ini:



Secara umum, dimanapun, negara demokrasi yang dikuasai penguasa,
penguasanya adalah dipilih rakyat, untuk menjadi penguasa memerlukan
dana besar, dan dana besar ini secara umum didapat dari pengusaha, tak
mungkin rakyat kecil menyumbang uang, oleh karena itu, hampir
dipastikan, penguasa itu harus mengakomodir kepentingan pengusaha atau
gabungan pengusaha yang mendanainya.



Tapi, pengusaha itu juga bagian dari rakyat, jadi jika penguasa
mengakomodir kepentingan pengusaha artinya  mengakomodir rakyat, yaitu
rakyat yang memilihnya.



Jika suatu saat, penguasa tidak memuaskan rakyat,  kalo mau dan mampu
silahkan rakyat mengganti penguasanya, tapi sebenarnya nggak usah
bingung, toh dimanapun didunia ini penguasa kan hanya untuk empat atau
lima tahun, knapa susah-susah, ganti saja penguasanya disaatnya tiba.



Yang jelas, setelah pemilihan usai, hak pemilih tidak ada lagi, sisa
waktu itu, sudah milik penguasa atau wakil rakyat disenat.



Tapi nggak usah hawatir, jika kebanyakan rakyat sudah merasa kesulitan
yang sama dan melihat ketidak adilan, ahirnya situasi akan memanas juga,
kalo nggak memanas artinya rakyat kebanyakan puas, mungkin yang ribut
yang tidak terpuaskan hanya sedikit.



Kira-kira begitu nggak sih jawabannya?





From: Nabila Dewi nabila...@yahoo.co.id
mailto:nabila_kd%40yahoo.co.id 

To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
mailto:ekonomi-nasional%40yahoogroups.com 

Sent: Sun, May 30, 2010 7:40:57 AM

Subject: [ekonomi-nasional] Pengendara Sepeda motor akan dilarang pakai
BBM bersubsidi?



  

Dengar kabar katanya pengendara sepeda motor akan dilarang makai BBM
bersubsidi, benarkah? Wah kalau sampai benar, tega nian yang bikin
kebijakan seperti itu. Padahal jumlah pengendara motor sangat banyak dan
sebagian besar adalah rakyat ekonomi menengah ke bawah. Sebenarnya