[GELORA45] Momentum Pertumbuhan Pesat Ekonomi Tiongkok Dipelihara ; Bisakah Kebohongan Keji Politikus Barat tentang Xinjiang Diteruskan?

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Momentum Pertumbuhan Pesat Ekonomi Tiongkok Dipelihara

http://indonesian.cri.cn/20201021/8624db41-fc2c-3790-5c8a-c7d344939c28.html
2020-10-21 16:32:22
Momentum Pertumbuhan Pesat Ekonomi Tiongkok 
Dipelihara_fororder_经济2020102101 
<http://indonesian.cri.cn/20201021/8624db41-fc2c-3790-5c8a-c7d344939c28-2.html> 



Menurut data yang diumumkan pihak resmi Tiongkok pada hari Senin 
(19/10)，PDB Tiongkok dalam 3 triwulan pertama tahun ini naik 0,7 persen 
dibandingkan masa sama tahun lalu. Pada triwulan ke-3, Tiongkok berhasil 
merealisasi pengubahan pertumbuhan PDB dari negatif menjadi positif 
sehingga mengundang perhatian media asing.


CNN AS melaporkan, menyusul pertumbuhan ekonomi 3,2 persen pada triwulan 
kedua, ekonomi Tiongkok pada triwulan ke-3 menunjukkan momentum 
pertumbuhan kuat pasca wabah. Lebih-lebih ketika negara-negara lain 
masih terjerumus dalam kesulitan ekonomi dan wabah, rebound cepat 
ekonomi Tiongkok sangat menonjol di dunia. Financial Times Inggeris 
dalam sebuah artikel mengatakan, pertumbuhan ekonomi setinggi 4,9 persen 
menandakan ekonomi Tiongkok yang mengalami anjlokan historis pada awal 
tahun ini kini sangat membaik. Data-data Tiongkok pada triwulan ke-3 
antara lain nilai produksi industri dan konsumsi telah menyediakan 
tenaga pendorong kuas kepada revitalisasi ekonomi Tiongkok pasca wabah.


Momentum Pertumbuhan Pesat Ekonomi Tiongkok 
Dipelihara_fororder_经济2020102103


Media asing berpendapat secara merata, dalam pemulihan ekonomi Tiongkok 
pada triwulan ke-3, langkah penanggulangan wabah dan perluasan skala 
pemulihan ekonomi memainkan peranan penting.


AP melaporkan, langkah pencegahan dan pengontrolan wabah yang ketat 
menyediakan syarat yang menguntungkan bagi pemulihan ekonomi Tiongkok.


Momentum Pertumbuhan Pesat Ekonomi Tiongkok 
Dipelihara_fororder_经济2020102102


Finansial Times Inggeris dalam sebuah artikelnya menunjukkan,   pada 
saat pertumbuhan ekonomi global masih menghadapi tekanan serius, 
Tiongkok sebagai ekonomi kedua terbesar di dunia dengan dukungan 
berbagai kalangan menunjukkan gejala pemulihan industri ke bidang 
konsumsi sekarang ini.


BBC mengatakan, pekan emas 1 Okotber tahun ini merupakan miniature 
pemulihan ekonomi Tikongkok. Terdampak pembatasan perjalanan 
internasional, warga Tiongkok kini beralih ke perjalanan dan konsumsi 
domestic.


New York Times melaporkan, kini AS dan Eropa tengah menghadapi serangan 
baru wabah, dalam beberapa bulan mendatang, keunggulan pemulihan ekonomi 
Tiongkok akan diperluas lebih lanjut.


Momentum Pertumbuhan Pesat Ekonomi Tiongkok 
Dipelihara_fororder_经济2020102106


Pemulihan kontinu ekonomi Tiongkok mendatangkan cahaya kepada ekonomi 
global yang suram.


AP menyatakan, pada saat ekonomi AS, Eropa dan Jepang merosot, Tiongkok 
merupakan ekonomi utama satu-satunya yang berharapan merealisasi 
pertumbuhan tahun ini dan ini merupakan harapan pemulihan ekonomi global.


CNN mengatakan, ekonomi dan sosial Tiongkok kini dengan cepat kembali ke 
jalur normal. Dinamika dan ketangguhan ekonomi Tiongkok juga akan 
membantu pemulihan ekonomi sedunia.


Momentum Pertumbuhan Pesat Ekonomi Tiongkok 
Dipelihara_fororder_经济2020102104


Reutors mengatakan, para pengambil kebijakan global kini menaruh 
harapannya pada pemulihan ekonomi Tiongkok dan berbagai ekonomi utama 
kini tengah dengan sulit menanggapi blockade yang ketat dan wabah 
gelombang kedua.


Namun, pertumbuhan ekonomi Tiongkok kini tetap menghadapi berbagai 
tantangan.


Momentum Pertumbuhan Pesat Ekonomi Tiongkok 
Dipelihara_fororder_经济2020102105



 Bisakah Kebohongan Keji Politikus Barat tentang Xinjiang Diteruskan?

http://indonesian.cri.cn/20201021/ed86b863-27c8-c146-9da9-a7798072fb90.html
2020-10-21 13:24:31

Apakah Kebohongan Keji Politikus Barat tentang Xinjiang Masih Bisa 
Dibuat Terus?_fororder_1826175124


Selama beberapa waktu akhir-akhir ini, sejumlah lembaga antara lain 
Institut Riset Kebijakn Strategis Australia yang didanai kekuatan 
anti-Tiongkok mengemukakan apa yang disebut laporan tentang Xinjiang dan 
memfitnah bahwa di Xinjiang Tiongkok terdapat gejala kerja paksaan dalam 
jumlah besar. Sejumlah politikus Barat dengan alasan itu menuduh kondisi 
HAM Xinjiang dan dengan sewenang-wenang menyerang kebijakan Tiongkok di 
Xinjiang. Apa gerangan kenyataannya? Pusat Penelitian Pembangunan 
Xinjiang hari Senin (19/10) merilis Laporan Penyelidikan Pekerjaan Etnis 
Minoritas Xinjiang, dengan penyelidikan lapangan dan hasil penelitian 
tesis membuktikan bahwa kebijakan pekerjaan di Xinjiang sepenuhnya 
menghormati keinginan sendiri para pekerja etnis minoritas dan menjamin 
HAM pokoknya antara lain hak kerja dan hak perkembangannya. Di hadapan 
bukti kuat dalam jumlah besar, apakah kebohongan keji wadah pemikir dan 
politikus Barat dapat dibuat terus?


Untuk secara objektif dan menyeluruh mengetahui keadaan pekerjaan di 
Xinjiang, para pakar yang ikut serta dalam penyusunan laporan 
penyelidikan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah k

[GELORA45] Jokowi Terjebak Vaccine Nationalism?

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Jokowi Terjebak Vaccine Nationalism?


 /Seri Pemikiran Khishore Mahbubani #19/

S13-Wednesday, October 21, 
2020 21:00

https://www.pinterpolitik.com/jokowi-terjebak-vaccine-nationalism
Jokowi dan para pemimpin dunia (Foto: istimewa)

/7 min read/


   *Singapura bersama 14 negara lain menggalang gerakan/vaccine
   multilateralism/untuk menjamin ketersediaan vaksin bagi
   negara-negara kecil. Langkah ini bertolak belakang dengan yang
   dilakukan oleh Indonesia, yang cenderung ada di
   pendekatan/vaccine nationalism/– yang oleh beberapa pihak
   dianggap justru berbahaya.*



*PinterPolitik.com *

Singapura kini jadi salah satu negara yang paling menyita perhatian 
negara-negara dunia. Bukan tanpa alasan, negara yang dipimpin oleh 
Perdana Menteri Lee Hsien Long ini tengah menggalang gerakan global 
dengan menyatukan banyak negara dalam satu panji untuk secara bersama 
menghadapi kesulitan yang kemungkinan besar dihadapi oleh sebagian besar 
negara, terutama dalam hal pengadaan vaksin Covid-19.


Setidaknya demikian yang *ditulis* 
 oleh 
media asal negara tersebut, The Straits Times, dalam salah satu ulasan 
terbarunya terkait bagaimana negara tersebut mengupayakan platform 
multinasional dengan menggandeng negara-negara lain.


Disebutkan ada setidaknya ada 14 negara dan organisasi regional yang 
didekati oleh negara tersebut, di antaranya ada Australia, Kanada, Uni 
Eropa, Islandia, Israel, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Norwegia, 
Qatar, Saudi Arabia, Swiss, Uni Emirat Arab, United Kingdom alias Inggris.


Negara-negara ini sudah mengirimkan komitmen legal yang mengikat mereka 
dalam Covid-19 Vaccine Global Access (Covax) Facility yang merupakan 
semacam kesepakatan terkait jaminan akses terhadap vaksin bagi semua. 
Hal ini menjadi gerakan politik yang menarik untuk dilihat, mengingat 
konteks ketersediaan vaksin Covid-19 menjadi kepentingan nasional banyak 
negara saat ini.


Sementara di saat yang sama, tidak semua negara bisa memproduksi vaksin 
tersebut. Bahkan, negara seperti Tiongkok “menggunakan” vaksin secara 
politik untuk memperkuat pengaruhnya di berbagai kawasan.


Apa yang dilakukan oleh Singapura ini bisa dikategorikan sebagai 
pendekatan/vaccine multilateralism/atau multilateralisme vaksin, yang 
bisa disebut sebagai cara menggalang dukungan lewat kerja sama lebih 
dari dua negara untuk menyelesaikan persoalan trerkeait ketersediaan 
vaksin Covid-19.


/Vaccine multilateralism/merupakan kutub seberang dari pendekatan lain 
yang juga kini tengah diupayakan oleh banyak negara, yakni/vaccine 
nationalism/atau nasionalisme vaksin. Istilah terakhir merujuk pada 
negara yang menggunakan kerja sama bilateral dengan negara atau produsen 
vaksin tertentu semata-mata untuk kepentingan masyarakatnya sendiri.


Menariknya,/vaccine nationalism/adalah strategi yang kini dipakai oleh 
pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat kerja sama dengan Tiongkok 
terkait penyediaan produk vaksin.


Lalu, seperti fenomena ini dilihat dalam kaca mata pemikiran akademisi 
dan mantan diplomat asal Singapura sendiri, Kishore Mahbubani? 
Benarkah/vaccine nationalism/justru berbahaya di tengah pandemi Covid-19 
seperti sekarang ini?



   *Manuver Singapura Bendung Tiongkok?*

Manuver galang dukungan ala Singapura ini memang salah satunya 
diupayakan oleh Umej Bhatia, Duta Besar Permanen Singapura untuk 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Programnya memang tidak lepas dari 
pernyataan Perdana Menteri Singapura sendiri, Lee Hsien Long 
yang*menyebutkan 
*bahwa 
negaranya akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjamin 
ketersediaan vaksin bagi semua orang dan semua negara.


Artinya, gerakan ini memang akan sangat efektif jika menggunakan pintu 
PBB dengan 193 negara anggotanya. Umej Bhatia sendiri menyebut dirinya 
terinspirasi dari kiprah para diplomat veteran Singapura macam Tommy 
Koh yang memainkan peranan penting dalam negosiasi hukum laut di PBB, 
juga termasuk mantan diplomat permanen seperti Kishore Mahbubani dan 
Bilahari Kausikan. Tokoh-tokoh ini memang dikenal karena keberhasilan 
mereka meningkatkan daya tawar Singapura di dunia internasional.


Dengan demikian, memang ada kesamaan perspektif yang bisa dilihat dari 
Singapura saat ini dengan di era Kishore Mahbubani, termasuk dalam 
konteks persepsinya tentang hubungan internasional. Mahbubani memang 
kerap*menunjuk 
*multilateralisme sebagai 
salah satu kunci utama negara bisa bertahan dan meraih kesuksesan dalam 
sistem internasional saat ini.


Dalam konteks perkembangan dan 

[GELORA45] Senyum Omnibus Law

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Senyum Omnibus Law

Kamis , 22 Oktober 2020 | 07:13 
https://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/25445/senyum_omnibus_lawsenyum_omnibus_law

Senyum Omnibus Law
Sumber Foto dok/Pikiran Rakyat
Ilustrasi Omnibus Law.
POPULER
Senyum Omnibus Law 


Listen to this

SUDAH puluhan tahun  masyarakat, terutama para investor dan pengusaha, 
galau bahkan gemas dan jengkel terhadap penyakit kronis berbagai 
pungutan, baik resmi maupun liar, yang sangat mengganggu proses 
pendirian industri dan operasional produksi. Hal tersebut tentu 
berdampak pada waktu, biaya produksi, kualitas dan harga produk, serta 
daya saing ekonomi bangsa.


Mengenai daya saing, kini semakin terasa ketertinggalan kualitas anak 
negeri dibanding bangsa lain. Dalam kompetisi bisnis global, banyak 
produk kita tersisihkan oleh saingan dari Vietnam, yang di antaranya 
terkalahkan oleh faktor produktivitas tenaga kerja. Padahal Vietnam 
masih tidak setinggi produktivitas bangsa Korea dan Jepang.


Mengingat kondisi budaya dan sosial anak bangsa yang beraneka ragam, 
mudah difahami bila tingkat produktivitas masyarakat dari kawasan yang 
berlainan juga berbeda.  Sebagai misal, pernah terjadi menjelang 
kegiatan internasional di suatu tempat, penyelenggara galau karena 
perbaikan prasarana jalan tak kunjung selesai. Akhirnya didatangkan 
ratusan tenaga kerja dari pulau lain sebagai solusi.


Fakta lain, dalam beberapa industri ada yang memilih pekerja dari 
kawasan tertentu,  dan sebaliknya, ada yang menolak kelompok masyarakat 
tertentu. Hal-hal semacam ini tentu harus diupayakan solusinya, baik 
secara mikro dengan peningkatan kompetensi, maupun secara makro dan 
strategis melakukan perombakan sistem.


Mungkin terdorong oleh permasalahan tersebut di atas ditambah guna 
meningkatkan ekonomi dan daya saing bangsa, Pemerintah menginisiasi 
Undang-undang yang dikenal sebagai Omnibus Law kepada DPR pada 17 
Desember 2019. Setelah pembahasan awal Rencana Undang-undang Cipta Kerja 
ini dilakukan pada 2 April 2020 DPR menugaskan Badan Legislatif untuk 
mengolahnya. Dalam persidangan lebih dari 60 kali, dilakukan pembahasan 
yang akhirnya ditetapkan pada Rapat Pleno tanggal 3 Oktober 2020.


Kalau melihat latar belakang penyusunan RUU Ciptaker, tampaknya memiliki 
tujuan strategis untuk kemajuan bangsa, baik sosial, budaya, maupun 
ekonomi. Dilakukan pemangkasan berbagai peraturan yang tumpang tindih, 
penyederhanaan prosedur atau aturan pendirian dan perizinan berusaha, 
sehingga membuat efisien, efektif, memangkas berbagai pungutan dan 
sumber korupsi lainnya. Melalui reformasi legalitas dan birokrasi 
ekonomi ini, diharapkan ekonomi dan daya saing bangsa akan meningkat. 
Apabila negara menjadi maju, industri dan ekonomi berkembang pesat, maka 
meningkat pula penyerapan tenaga kerja yang kompeten, dan rakyatpun 
menjadi sejahtera.


*Aspek Komunikasi*

Namun kita juga memaklumi, bahwa sesuatu yang baik dan mulia, tidak 
jarang memiliki beberapa aspek yang negatif bagi yang lain. Restorasi 
Meiji di Jepang, ataupun Revolusi Industri di Eropa, terdapat 
pihak-pihak yang merasa dirugikan. Di negeri kita, pada masa lalu 
reformasi atau demokratisasi politik dan ekonomi, juga ada golongan yang 
merasa terugikan. Ekses ini bisa merupakan realitas obyektif, ataupun 
dapat juga lantaran kesalahfahaman. Solusi terhadap hal ini adalah 
dilakukan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait.


RUU Ciptaker dimaksudkan secara strategis sangat positif bagi investor, 
pengusaha,  pekerja, bahkan untuk bangsa dan negara. Namun secara mikro 
bisa saja ada pasal yang dianggap merugikan pengusaha tertentu atau para 
pekerja. Di sinilah diperlukan komunikasi yang intensif dan efektif. 
Dalam suasana pandemi yang komunikasi tidak bisa berjalan normal, 
kiranya rawan untuk terjadi miskomunikasi. Bisa dipahami bila Pemerintah 
dan DPR kurang bisa maksimal untuk menjelaskan substansi RUU Ciptaker 
ini kepada publik.


Hingga kini masih hangat gugatan atau perlawanan terhdap RUU Ciptaker, 
meliputi materi perubahan Jaminan Sosial, proses PHK, ancaman Tenaga 
Kerja Asing, dan Libur Hari Raya. Era viral dan hoax di media sosial, 
memperpanas suasana batin masyarakat. Pemerintah sudah memberikan 
penjelasan, ada beberapa hal yang disangka negatif atau dihilangkan 
lantaran tidak dimuat dalam RUU Ciptaker, sebetulnya substansinya masih 
berlaku, tapi di perundang-undangan lain misalnya pada Undang Undang 
Nomor 13 Tahun 2003.


Hal lain, Upah Minimum Regional tidak dihapus, hak upah selama cuti 
masih berlaku, ketentuan pekerja tetap, dan tenaga kontrak masih ada. 
Proses PHK apabila mendesak tidak terhindarkan, masih mungkin dilakukan 
bipartite, kalau tidak ditemukan kesepakatan, bisa melalui forum 
Penyelesaian Hubungan Industrial.  Perusahaan yang akan menggunakan 
Tenaga Kerja Asing masih harus mengajukan ijin kepada Pemerintah, 
dibatasi pada bidang tertentu dan 

[GELORA45] 5 Temuan Tak Terduga TGPF Duga Aparat Terlibat Penembakan Pendeta ; Analisis Pakar soal Lawatan PM Jepang ke RI dan Pengaruh China di Kawasan

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 5 Temuan Tak Terduga TGPF Duga Aparat Terlibat Penembakan Pendeta

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 05:19 WIB
https://news.detik.com/berita/d-5223429/5-temuan-tak-terduga-tgpf-duga-aparat-terlibat-penembakan-pendeta?single=1
0 komentar 

SHAREURL telah disalin 

Menko Polhukam Mahfud Md membacakan hasil investigasi TGPF terkait 
rentetan penembakan di Intan Jaya (YouTube Kemenko Polhukam)Foto: Menko 
Polhukam Mahfud Md membacakan hasil investigasi TGPF terkait rentetan 
penembakan di Intan Jaya (YouTube Kemenko Polhukam)


*Jakarta*-

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam 
)Mahfud Md 
membentuk Tim Gabungan Pencari 
Fakta (TGPF )Intan Jaya 
menyusul ditembaknyaPendeta Yerima 
Zanambani . TGPF 
kasus penembakan Intan Jaya rampung melakukan investigasi di Papua.


Setidaknya, ada lima temuan TGPF yang disampaikan Mahfud Md. Temuan itu 
meliputi dugaan keterlibatan aparat hingga keluarga mengizinkan jenazah 
Pendeta Yeremia diautopsi.


Pertama Mahfud mengungkap keterlibatan kelompok kriminal bersenjata (KKB 
) dalam penembakan yang menyebabkan 
anggota TNI dan sipil menjadi korban. Dia mengatakan rentetan peristiwa 
tersebut ada keterlibatan KKB Papua.


*Baca juga:*TGPF Ungkap Alasan Pendeta Yeremia Dikubur Minggu Meski Tabu 



"Informasi dan fakta-fakta yang dihimpun tim di lapangan menunjukkan 
dugaan keterlibatan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam peristiwa 
pembunuhan terhadap dua aparat, yakni Serka Sahlan pada tanggal 17 
September 2020 dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada tanggal 19 September 2020. 
Demikian pula terbunuhnya seorang warga sipil atas nama Badawi pada 
tanggal 17 September 2020," ungkap Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan 
Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020).


Lalu Mahfud mengungkapkan soal hasil temuanTGPF 
terkait penembakan terhadap 
Pendeta Yeremia. TGPF tidak pada kesimpulan final. TewasnyaPendeta 
Yeremia diduga ada 
keterlibatan aparat dan pihak ketiga.


"Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani pada tanggal 19 
September 2020, informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di 
lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat, meskipun ada juga 
kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga," kata Mahfud.


Mahfud Pimpin Rapat TGPF Penambakan di PapuaFoto: Mahfud Pimpin Rapat 
TGPF Penembakan di Papua (dok. Kemko Polhukam)


*Baca juga:*TGPF Yakinkan Keluarga, Jenazah Pendeta Yeremia Diautopsi di 
RS Independen 



Diketahui, pembentukanTGPF Intan Jaya 
ini diumumkan olehMahfud 
pada Jumat (2/10). TGPF Intan Jaya 
diisi dari kementerian, Polri, TNI, Kejagung, tokoh masyarakat Papua, 
hingga akademisi.


"Kami hari ini membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF kasus 
Intan Jaya dengan nomor keputusan 83 tahun 2020. Di dalam lampiran 1 
kami itu angkat tim investigasi lapangan. Ketuanya Pak Benny Mamoto, 
Wakil Ketua Sugeng Purnomo," kata Mahfud saat itu.


TGPF pun turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) di Hitadipa. 
Namun, TGPF ditembaki kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan dua orang 
dilaporkan terluka terkena tembakan.


*Baca juga:*Investigasi TGPF: Oknum Aparat Diduga Terlibat Pembunuhan 
Pendeta Yeremia 



TGPF diserang KKB di Intan Jaya, Papua, Jumat (9/10/2020)Foto: TGPF 
diserang KKB di Intan Jaya, Papua, Jumat (9/10/2020) (Istimewa)


"Info sementara, benar terjadi penghadangan oleh KKB setelah laksanakan 
olah TKP di Hitadipa menuju Sugapa. Korban 1 militer dan 1 tim 
investigasi," kata Kolonel Suriastawa kepada wartawan, Jumat (9/10).


Kerja lapangan TGPF terhalang sejumlah peristiwa, namun ada hasil 
investigasi yang dapat dibawa ke Jakarta untuk dilaporkan ke Mahfud. 
Hasil investigasi itu awalnya akan serahkan ke Mahfud pada Senin (19/10) 
kemarin, namun diundur menjadi Rabu (21/10).


"Tim TGPF ini selesai tepat pada waktunya, yang semula dalam 14 hari, 
kemudian diperpanjang 3 hari, dan pada tanggal 17 Oktober ini sesuai 
tenggang waktu yang sudah selesai. Adapun hasilnya ini nanti kami akan 
menyerahkan kepada 

[GELORA45] Ternyata yang Buat Bukan Menteri, Tapi Konsultan?

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=KBqiUddN9wQ
*

[GELORA45] KasusCorona di Indonesia Bertambah Jadi 373.109

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.sinarharapan.co/kesra/read/25415/kasus_corona_di_indonesia_bertambah_jadi_373_109
*


*Kasus Corona di Indonesia Bertambah Jadi 373.109*


Rabu , 21 Oktober 2020 | 15:36


*JAKARTA - Kasus positif virus Corona di Indonesia hari ini bertambah
sebanyak 4.267. Dengan demikian total kasus positif Corona menjadi 373.109.
Demikian data tim Humas BNPB, Rabu (21/10/2020) siang hingga pukul 12.00
WIB.*

Disebutkan,ada tambahan pasien sembuh dari Corona sebanyak 3.856. Total
pasien sembuh menjadi 297.509. Pasien yang meninggal akibat virus Corona
bertambah 123. Jumlah kumulatif pasien meninggal akibat Corona sebanyak
12.857.


Jumlah pasien suspek Corona yang dipantau pada hari ini sebanyak 162.216.
Sedangkan spesimen yang diperiksa sebanyak 43.586. Pada Selasa (20/10/2020)
kemarin total kasus kumulatif virus Corona sebanyak 368.842 di antaranya
293.653 pasien sembuh dan 12.734 pasien meninggal.(*)

[GELORA45] MELECEHKAN AKTIVIS, MERUSAK ALAM, MERUNTUHKAN KEADILAN SOSIA

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=nGMCtag6cnk
*

[GELORA45] GERAKAN RAKYAT MELAWAN KETIDAKADILAN

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=gacHIimBsYA
*

[GELORA45] Omnibus Law Dalam Perspektif Desa

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 



https://mediaindonesia.com/read/detail/354727-omnibus-law-dalam-perspektif-desa



Rabu 21 Oktober 2020, 22:05 WIB 

Omnibus Law Dalam Perspektif Desa 

Marjono, Kasubag Materi Naskah Pimpinan Pemprov Jateng | Opini 

  Omnibus Law Dalam Perspektif Desa Dok.pribadi Marjono DPR RI telah 
mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). 
Banyak reaksi timbul dari berbagai kalangan, utamanya kawan-kawan pekerja, 
sehingga terjadi demo di berbagai daerah yang intinya menolak UU ini. Satu 
pelajaran berharga dari peristiwa demo ini adalah kurangnya pemahaman para 
pendemo terhadap substansi UU tersebut. Bahkan ada yang tidak tahu sama sekali 
mereka berdemo tentang apa. Maka, edukasi secara komprehensif mengenai UU ini 
kepada masyarakat menjadi sangat penting. Penting dipahami bahwa omnibus law 
adalah suatu UU yang merangkum sejumlah UU untuk dipadukan dalam satu kerangka 
yang integratif. Semangat dari omnibus law ini adalah menyederhanakan regulasi 
yang tumpang tindih, panjang dan berbelit-belit. Karena selama ini, Indonesia 
dikenal dengan banyaknya UU yang bertabrakan, dan salah satu kendala investasi 
di Indonesia adalah tidak adanya kepastian hukum tersebut. Dalam omnibus law 
ini ada 79 UU yang diselaraskan dan diintegrasikan menjadi satu 'keranjang' 
omnibus law yang mencakup 11 klaster. Ada klaster penyederhanaan perizinan; 
persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan 
perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi 
pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek 
pemerintah; serta kawasan ekonomi. Salah satu klaster yang mendapat resistensi 
cukup banyak adalah klaster ketenagakerjaan. UU tersebut mengubah, menghapus 
atau menetapkan pengaturan baru, seperti UU 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU 24 
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU 18 tahun 2017 
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; serta mengubah 28 pasal yang ada 
di UU 13 Tahun 2003, menghapus 32 pasal yang ada di UU 13 Tahun 2003, serta 
menetapkan pengaturan baru dengan menyisipkan 7 pasal yang ada di UU 13 Tahun 
2003. Sesungguhnya UU Ciptaker hanya mengatur garis besar dan selebihnya diatur 
dalam peraturan pemerintah atau diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Banyak pihak yang khawatir hal-hal 
tersebut akan menyebabkan perlindungan pekerja menjadi rentan jika peraturan 
pemerintah tidak segera diterbitkan atau perusahaan tidak membuat perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, sehingga menimbulkan 
gelombang protes terkait kekhawatiran tersebut. Selain itu, pekerja merasakan 
UU 13 Tahun 2003 lebih rigid dan detail dalam mengatur ketenagakerjaan. Harus 
kita akui bahwa pengesahan UU Ciptaker ini tidak memuaskan semua pihak, ada 
sebagian yang merasa dirugikan. Maka, kita perlu duduk bersama. Pertama yang 
kita lakukan adalah disiminasi, sosialisasi secara mendalam untuk menyampaikan 
isi UU Ciptaker. Selanjutnya, segera diterbitkan PP sebagai peraturan 
pelaksana. Selain itu, mewajibkan seluruh perusahaan menyusun perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama serta memberikan sanksi 
tegas apabila tidak menyusun peraturan tersebut. Yang tidak kalah penting, kita 
harus memberikan ruang untuk menerima masukan hal-hal yang belum diatur dalam 
UU Ciptaker agar bisa masuk dalam peraturan pemerintah. Kita duduk, ketemu 
dengan pengusaha, buruh, kita ngobrol, mana yang kira-kira menjadi persoalan 
dan bagaimana kita melaksanakan itu, sehingga semua akan bisa mengerti. Jika 
kita cermati arahan Presiden Jokowi atas omnibus law UU Ciptaker (9/10), 
sekurangnya banyak membawa berkah bagi aras pedesaan. Pasal 109 UU Ciptaker 
membuka kesempatan bagi desa untuk membentuk perseroan terbatas perorangan yang 
bisa dilakukan oleh Bumdes dan UMK. Di sini tidak perlu lagi proses perizinan, 
pelaku UMKM cukup mendaftarkan saja, dan pemerintah akan memberikan insentif 
berupa keringanan biaya. Di luar itu, dalam pengurusan sertifikasi halal juga 
tak berbayar alias gratis. Ini semua menjadi berkah kasat mata maupun yang 
tersembunyi di balik UU Ciptaker, yakni peluang usaha di desa semakin luas. 
Produktif Selanjutnya, Pasal 117 UU Ciptaker secara eksplisit menyatakan bahwa 
badan usaha milik desa (Bumdes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa 
dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, 
mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau 
jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 
Ditegaskan juga, desa dapat mendirikan Bumdes, yang harus dikelola dengan 
semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bumdes dapat menjalankan usaha di 
bidang ekonomi dan atau pelayanan umum, serta dapat membentuk unit usaha 
berbadan hukum. Karena, UU Nomor 6 

[GELORA45] Pilkada dalam Pusaran "Vuca"

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 


https://news.detik.com/kolom/d-5222684/pilkada-dalam-pusaran-vuca?tag_from=wp_cb_kolom_list





Kolom

Pilkada dalam Pusaran "Vuca"

Ali Faisal - detikNews

Rabu, 21 Okt 2020 16:07 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Jakarta -

Belum lama ini, saya menjadi pembicara seminar nasional bertajuk "Menjawab 
Tantangan Vuca: Menjadi Pemimpin yang Agile dan Digital" yang diselenggarakan 
oleh HIMA Politeknik STIA - LAN Bandung, Jakarta, dan Makassar. Di forum ini, 
saya menyampaikan beberapa hal tentang Vuca yang kian nyata menjadi fakta 
sosial dalam berbagai aspek kehidupan.

Saya memantik pembicaraan dengan anekdot "kodok rebus yang abai dengan 
perubahan." Bukan untuk menyinggung siapapun, tapi agar kita mulai menyadari 
perubahan yang supercepat. Bahwa kita tak bisa lagi terlalu nyaman dalam posisi 
status quo, hanya bangga pada pencapaian masa lalu dengan kebesaran dan 
kelebihannya.

Padahal di luar terjadi percepatan yang dahsyat. Jika kita tidak beradaptasi 
dan segera menyadari perubahan, maka kita menjadi korban kesupercepatan 
perubahan itu. Sebagaimana "kodok yang terebus" karena tak sadar dan "terlena"; 
ia tidak aware gejala perubahan, dan terlambat ketika menyadari bahaya 
menimpanya.

Perubahan dan kemajuan teknologi adalah keniscayaan. Dan harus kita maknai 
sebagai urgensi transformasi bagi pos-pos pelayanan umum, sekaligus menjawab 
ekspektasi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tak terkecuali adaptasi 
baru dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Kondisi ini yang saya sebut sebagai Vuca. Istilah yang dikenalkan Warren Bennis 
dan Burt Nanus (seorang pakar bisnis dan kepemimpinan dari Amerika Serikat) 
pada dekade 90-an. Istilah yang mulanya dikenalkan dalam lingkungan militer. 
Istilah yang menggambarkan situasi medan tempur yang penuh keterbatasan, 
sehingga para tentara seperti berjalan dalam kebutaan. Bahkan, bisa 
mengakibatkan chaos dalam perang berkabut (fog war).

Vuca adalah akronim Volatility untuk merujuk kondisi lingkungan yang labil, 
berubah sangat cepat dalam skala besar, dan uncertainity untuk keadaan yang 
akan terjadi dan sulit diprediksi dengan akurat. Kemudian, complexity, untuk 
merujuk tantangan yang lebih rumit karena faktor yang saling terkait, dan 
ambiguity untuk merujuk ketidakjelasan suatu kejadian dan mata rantai akibatnya.

Seperti perubahan akibat pandemi Covid-19 sekaligus percepatan teknologi dalam 
pelaksanaan pilkada yang puncaknya pada 20 Desember. Pandemi yang terjadi sejak 
Maret sangat sulit diprediksi, rumit, penuh ketidakjelasan, dan sulit 
diprediksi situasi dan kondisinya. Banyak fase perubahan yang supercepat dan 
tak terduga.

Suka tidak suka, kita dipaksa berpikir keras melakukan inovasi. Bahwa adaptasi 
atau kenormalan baru tidak mungkin disikapi dengan gaya lama. Apalagi dengan 
prosedur biasa, karena nyatanya kita berpilkada dalam suasana yang extra 
ordinary.

Terlebih, perubahan akibat mewabahnya Covid-19 yang luas, masif, dan mematikan 
menjadi tantangan baru. Bahkan, tak terpikirkan sebelumnya oleh siapapun, baik 
pembuat kebijakan, penyelenggara pilkada, para kandidat, aktor politik, dan 
seluruh rakyat. Kondisi unpredictable di tengah pelaksanaan pilkada sungguh 
suatu tantangan berat.

Situasi memang belum sepenuhnya membaik. Tapi kita semua sudah terjebak pada 
istilah dan gegap gempita new normal, ditandai dengan dibukanya mall dan pusat 
keramaian. Tak ketinggalan, pilkada yang juga memasuki fase new normal 
(adaptasi kebiasaan baru).

Pilihan Sulit

Sempat terjadi dialektika merespons kelanjutan pilkada. Sebagian pihak 
menginginkan ditunda, sebagian berharap dilanjutkan dengan disiplin protokol 
kesehatan. Masing-masing pihak mempunyai argumen yang rasional. Tapi, pada 
akhirnya secara hukum dan politik diambil pemerintah dan DPR dengan keputusan 
tetap melanjutkan pilkada.

Meski ada syarat dan pedoman tertentu, keputusan hukum dan politik yang telah 
ditetapkan tidak menyudahi suara dan dialektika pro dan kontra. Dalihnya, 
karena kondisi penularan pandemi yang terus bertambah. Termasuk menjangkit 
sebagian penyelenggara dan peserta pilkada.

Kita sebagai bangsa dihadapkan pada pilihan sulit. Namun, kita tak bisa memilih 
jalan mundur. Seperti juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
berjalan maju secara bertahap. Gejalanya terasa dan terukur, sehingga kita 
memiliki waktu dan cara beradaptasi dan bermigrasi pada jalan perubahan 
tersebut.

Apalagi, pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bentuk pilkada harus diakui terus 
mengalami kemajuan, kendati tak sedikit kelemahan dan kekurangannya. Tapi 
indikasi kemajuannya tak bisa juga kita nafikan. Bahkan, pilkada lebih terbuka 
dan demokratis. Kita sudah melaksanakan pilkada langsung, dari yang sebelum 
2005 menggunakan pemilihan melalui DPRD. Sistem yang dulu kita nilai mekanisme 
dan kandidatnya terbatas untuk diakses publik. Bahkan, terkesan sentralistis, 
elitis, dan kompromistis.

Maka dengan diputuskannya pilkada berlanjut, ikhtiar lebih untuk 

[GELORA45] Meningkatnya Pemimpin Perempuan di BUMN Wujud Inovasi

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/read/detail/354777-meningkatnya-pemimpin-perempuan-di-bumn-wujud-inovasi



 Kamis 22 Oktober 2020, 01:30 WIB 

Meningkatnya Pemimpin Perempuan di BUMN Wujud Inovasi

 mediaindonesia.com | Ekonomi 

  Meningkatnya Pemimpin Perempuan di BUMN Wujud Inovasi ANTARA Kementerian 
BUMN DALAM meneruskan langkah transformasi dan inovasi di perusahaan perusahaan 
negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menerapkan 
pengelolaan sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan. Dengan menerapkan 
standarisasi pengembangan bakat, melakukan sistem rotasi, dan program penugasan 
untuk mid-level management antarBUMN diharapkan akan muncul talenta-talenta 
terbaik untuk memajukan kinerja dan performa perusahaan. Hal itu dinyatakan 
Menteri BUMN, Erick Thohir terkait perombakan direksi di PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk, Rabu (21/10). Alexandra W Askandar yang sebelumnya menjabat 
sebagai Direktur Corporate Bank Mandiri diangkat menjadi Wakil Direktur Utama 
di bank tersebut. Sementara Sigit Prastowo didapuk menjadi Direktur Keuangan 
Bank Mandiri. Sebelumnya, Sigit menjabat Direktur Keuangan di PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk. "Kami di Kementerian BUMN terus memberikan kesempatan 
untuk memperbesar komposisi pimpinan perempuan di perusahaan-perusahaan BUMN. 
Penunjukan Alexandra sebagai Wakil Direktur Utama di Bank Mandiri merupakan 
bagian dari usaha kami untuk terus meningkatkan persentase perempuan, hingga 15 
% pada jajaran pimpinan senior di BUMN. Sebelumnya, kami juga menunjuk Adi 
Sulityowati sebagai Wakil Direktur Utama BNI," ujar Menteri BUMN, Erick Thohir. 
Alexandra W Askandar yang menggantikan posisi Hery Gunadi, Wakil Direktur Utama 
Bank Mandiri sebelumnya, merupakan wanita kelahiran tahun 1972 lulusan 
Universitas Indonesia dan Boston University, Amerika Serikat. Riwayat karir 
perbankan Alexandra adalah menjadi Group Head Corporate Banking di tahun 2015 
dan Senior Executive Vice President pada tahun 2016 di Bank Mandiri. Sedangkan 
Sigit Prastowo, kelahiran Cilacap, 1 Desember 1971, selama ini sudah dikenal 
sebagai bankir yang selalu menduduki jabatan di bagian keuangan BNI. Bahkan 
sejak tahun 2005, lulusan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada selalu 
berkutat di bidang keuangan perbankan nasional. "Sedangkan Sigit Prastowo, kami 
juga memberi kesempatan kepadanya yang selama ini meniti karir di BNI untuk 
berkiprah jadi direksi di Bank Mandiri sebagai bagian dari tour of duty. Saya 
berharap seluruh BUMN melakukan pengembangan sumber daya manusianya sehingga 
semakin banyak lagi perusahaan BUMN menjadi center of excellence," pungkasnya. 
(RO/R-1)

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/read/detail/354777-meningkatnya-pemimpin-perempuan-di-bumn-wujud-inovasi

[GELORA45] Demokrasi Deliberatif

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

-- 
j.gedearka 


https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1967-demokrasi-deliberatif



 Rabu 21 Oktober 2020, 05:00 WIB 

Demokrasi Deliberatif 

Abdul Kohar, Dewan Redaksi Media Group | Editorial 

  Demokrasi Deliberatif Dok.MI/Ebet Abdul Kohar, Dewan Redaksi Media Group . 
ADA nasihat bijak dari Sayidina Ali bin Abi Thalib untuk para pemimpin politik. 
Kata Sayidina Ali, "Tanamkanlah kasih sayang di hatimu terhadap rakyatmu. 
Janganlah sekali-kali engkau menjadikan dirimu seperti binatang buas, lalu 
engkau menjadikan rakyatmu sendiri sebagai mangsamu." Hari-hari ini, sebagian 
rakyat yang marah menyamakan para pemimpin politik di negeri ini bak binatang 
buas. Mereka yang menolak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menuding 
pemerintah dan anggota DPR sedang 'mengasah taring' untuk 'memangsa' buruh 
lewat UU sapu jagat tersebut. Sebaliknya, berkali-kali pemerintah, juga DPR, 
meyakinkan publik bahwa UU Cipta Kerja justru merupakan bentuk welas asih atau 
rasa kasih sayang para pemimpin terhadap rakyatnya. UU tersebut, dalam versi 
pemerintah dan DPR, diniatkan secara tulus demi melindungi yang lemah, memberi 
kepastian bagi dunia usaha, serta menyediakan lapangan kerja secara lebih luas 
untuk puluhan juta pencari kerja. Lalu, mana yang benar dari dua pandangan yang 
bertolak belakang secara diametral tersebut? Jawabannya akan diketahui kalau 
semuanya mau menanggalkan egoisme dan mengendurkan urat leher masing-masing. 
Mari kita berdialog dalam pikiran jernih, sikap terbuka, saling respek, serta 
beradu argumentasi berlandaskan akal sehat. Pemerintah telah menawarkan jalan 
dialog tersebut. Akhir pekan lalu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah 
menggaransi bahwa aspirasi publik terkait UU Cipta Kerja masih terbuka untuk 
diakomodasi melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Setidaknya, 
kata mantan Panglima TNI itu, akan ada 35 peraturan pemerintah dan 5 peraturan 
presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. Kementerian 
Ketenagakerjaan juga masih memberikan kesempatan dan akses kepada para pekerja 
dan buruh untuk ikut memikirkan bagaimana mereka menanggapi isi UU Cipta Kerja. 
"UU Cipta Kerja ini merupakan sarana untuk mengangkat martabat bangsa dalam 
kompetisi global. Tenaga kerja kita, buruh, petani, dan nelayan tidak boleh 
kalah dalam persaingan. Berlakunya undang-undang ini akan menandai berakhirnya 
masa kemarau bahagia," kata Moeldoko sebagaimana ditulis oleh harian ini, Media 
Indonesia, Minggu (18/10). Moeldoko lalu memaparkan apa yang ia maksud sebagai 
'mengakhiri kemarau bahagia' itu. Ia mencontohkan satu hal, dari sisi logistik. 
Katanya, Indonesia masih menjadi negara dengan biaya logistik paling mahal, 
yakni 24% dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu membuat Indonesia kalah 
bersaing jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Sebut saja Vietnam 
dengan biaya logistik 20%, Thailand 15%, Malaysia 13%, bahkan Jepang dan 
Singapura biaya logistiknya hanya 8%. Moeldoko menyatakan bahwa UU Cipta Kerja 
akan memangkas ekonomi biaya tinggi seperti itu. Rantai perizinan yang panjang 
akan dipotong sehingga menutup peluang korupsi. ''Akibatnya, UU Cipta Kerja 
membuat banyak pihak kursinya panas karena kehilangan kesempatan.'' Ajakan dan 
penjelasan Moeldoko mestinya dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh untuk 
mengatasi pokok masalah dalam menafsir UU Cipta Kerja. Pokok masalah itu ialah 
kesenjangan bahasa. Para pemimpin politik selama ini dipersepsi cuma menguasai 
bahasa politik dan bahasa ekonomi. Bahasa politik selalu bertanya, siapa yang 
menang (who is winning). Bahasa ekonomi selalu bertanya, di mana untungnya 
(where is the bottom line). Jika para pemimpin ingin beradab dalam politik, 
mereka harus menguasai satu bahasa lagi, yakni bahasa hikmah-kebijaksanaan yang 
isinya mempertanyakan apa yang benar (what is right). Sebaliknya, di sebagian 
kalangan penolak UU Cipta Kerja muncul bahasa 'yang penting harus ditolak'. 
Makin runyam keadaannya saat dibumbui hasutan disinformasi bernuansa ajakan 
melanggengkan pembelahan sikap. Di lapangan, itu mewujud dalam bahasa geram dan 
anarki. Padahal, sejatinya kita punya modal sosial kebajikan moral, yakni 
musyawarah untuk meraih permufakatan. Dalam pandangan filsuf dan sosiolog asal 
Jerman, Jurgen Habermas, musyawarah untuk konsensus itu disebut dengan 
demokrasi deliberatif. Dalam model demokrasi deliberatif, suatu keputusan 
politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, 
harus didasarkan pada fakta, bukan hanya berbasiskan subjektivitas ideologis 
dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi 
kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, 
bukan demi kepentingan jangka pendek yang bersifat kompromistis. Keempat, 
bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangan pendapat semua pihak 
(termasuk minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif. Dalam model ini, 
legitimasi demokrasi 

[GELORA45] Setelahjalan, nama Jokowi juga akan diabadikan untuk Masjid di Abu Dhab

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Habib Rizieq kalah dibandingkan dengan Jokowi. Sekalipun bukan keturunan
Nabi, tetapi diberikan nama Jokowi. Tahukah Anda Jasa Jokowi  yang
menyebabkan nama mesjid dan jalan dipakai namanya?*


*https://nasional.kontan.co.id/news/setelah-jalan-nama-jokowi-juga-akan-diabadikan-untuk-masjid-di-abu-dhabi
*


*Setelah jalan, nama Jokowi juga akan diabadikan untuk Masjid di Abu Dhabi*


Rabu, 21 Oktober 2020 / 18:14 WIB


*Sumber: **Kompas.com** | Editor: **Yudho Winarto*


*KONTAN.CO.ID  - JAKARTA.* Nama Presiden Joko Widodo (
Jokowi) akan diabadikan menjadi nama masjid yang akan dibangun di kawasan
Embassy Area, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ( UEA). Hal ini diketahui dari
cuitan akun Twitter resmi kantor media Pemerintah UEA @admediaoffice.

Dalam cuitan itu disebutkan, Pangeran Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed
bin Sultan Al Nahyan telah memberikan arah untuk membangun dan menamai
masjid di kawasan diplomatik, Embassy Area.

*Baca Juga: **Namanya diabadikan jadi nama jalan di UEA, Jokowi: Ini untuk
Indonesia
*

Pemberian nama " Masjid Presiden Joko Widodo" merupakan bentuk pengakuan
hubungan erat Indonesia-UEA dan bentuk penghormatan Pemerintah UEA kepada
Jokowi dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
https://twitter.com/admediaoffice/status/1318446958655275009



Meski demikian, belum diketahui secara pasti kapan masjid tersebut akan
dibangun. Adapun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi meminta
doa restu dan dukungan segenap bangsa Indonesia dalam pembangunan masjid
tersebut.

[GELORA45] Interiew dengan Prabowo Subianto

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=yIpmlr9VQ08
*


*https://www.youtube.com/watch?v=j_-R-5wcQqg
*


*https://www.youtube.com/watch?v=AHhBxqLHt80=1752s
*


*https://www.youtube.com/watch?v=AHhBxqLHt80=1752s
*

[GELORA45] Arifsyah M Nasution shared an update on Tolak Omnibus Law Cipta Kerja dan Mosi Tidak Percaya kepada Presiden Jokowi dan DPR Check it out and leave a comment: PETITION UPDATE Omnibus Law: Ki

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2=2f9ee50120=lg=msg-f%3A1681161961515171977=1
*

*Från:* Arifsyah M Nasution via Change.org 
*Skickat:* den 21 oktober 2020 13:24
*Till:* Gabriel Jonsson
*Ämne:* Omnibus Law: Kitab Hukum Oligarki

[image: Change.org]


Arifsyah M Nasution shared an update on *Tolak Omnibus Law Cipta Kerja dan
Mosi Tidak Percaya kepada Presiden Jokowi dan DPR* Check it out and leave a
comment:
PETITION UPDATE

Omnibus Law: Kitab Hukum Oligarki


Ibu/Bapak dan teman-teman Pejuang Demokrasi Indonesia,

Sangat penting untuk mengetahui politik kepentingan dan
kepentingan  politik Oligarki di balik perumusan dan pengesahan
Omnibus Law Cipta Kerja (OLCK).

Di update sebelumnya

telah
diinformasikan mengenai 12 Cilaka

yang
ditandai memiliki konflik kepentingan terkait OL Cilaka.

Nah, *utama*! Pada 19 Oktober 2020 lalu, atau tepat 1 hari...

Read full update

*Discover petitions promoted by Change.org users*
Sanction the Nigeria government headed by Muhammadu Buhari.*View petition*

[GELORA45] Kenapa demo terhadap Jokowi?

['B.H. Jo' b...@yahoo.com [GELORA45]]

*#OBROLAN PARA PENDEMO*
Waktu saya sedang ngopi☕di sebuah warteg di pojokan  Jakarta, tiba-tiba ada 
dua orang berbaju seragam masuk ke dalam warung.Melihat pakaian, gelagat dan 
penampilannya terlihat kalau mereka berdua habis melakukan demo. Tapi demo apa 
saya tdk tahu.Yang mengagetkan, mrk berdua sangat ramah, mengucapkan salam kpd 
saya dan tersenyum."Habis demo bang??" tanya saya."Iya pak...", jawabnya sambil 
senyum."Demo apa bang??""Hehe...gak tahu! Pak, kita hanya diajak kok""Ooo gitu 
ya... ada amplopnya gak?? Sekali2 saya pengin Ikut demo."
Keduanya tertawa"Ya begitulah Pak, cukuplah buat dapur ngebul. Soal 
politik, mah saya kagak ngarti.Pokoknya selama Pak Jokowi jadi Presiden order 
demo datang terus Pak. *Makanya kami pengin selamanya Pak Jokowi tetap menjadi 
Presiden."*
.. Haaa...!? ☕

[GELORA45] Mengerikan!Pembom H-6N Angkatan Udara China bawa rudal hipersonik

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

 
*https://internasional.kontan.co.id/news/menggerikan-pembom-h-6n-angkatan-udara-china-bawa-rudal-hipersonik#utm_source=kontan.co.id_medium=kgnotif_campaign=mengerikan-pembom-h6n-angkatan-udara-china-bawa-rudal-hipersonik_id=99c9ae21-a5c8-431c-a521-658744acf08b_count=1
*


*Mengerikan! Pembom H-6N Angkatan Udara China bawa rudal hipersonik*


Rabu, 21 Oktober 2020 / 13:03 WIB


Sumber: *Global Times* | Editor: *S.S. Kurniawan*


*KONTAN.CO.ID  - *Pembom terbaru Angkatan Udara
Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), H-6N, baru-baru ini terlihat membawa
rudal hipersonik, sejumlah media melaporkan.

Sebuah video yang beredar di platform media sosial China dan luar negeri
selama akhir pekan lalu menunjukkan pendaratan pembom H-6N di pangkalan
udara tak dikenal.


*Baca Juga: **DF-17, rudal hipersonik China yang bisa mengelak dan bunuh
kapal induk
*

Menurut *Thedrive.com*, profil unik berbentuk baji di bagian depan
menunjukkan kemungkinan bahwa rudal yang dibawa pembom H-6N tersebut adalah
sistem senjata hipersonik.

Dengan membawa rudal hipersonik, akan memungkinkan H-6N menjadi pembom
strategis nyata yang mampu mencakup seluruh wilayah Indo-Pasifik dengan
serangan udara yang tidak memiliki pertahanan, menurut analis militer China..
*Bawa rudal pembunuh kapal induk*

Pembom H-6N juga mampu membawa muatan yang sangat besar, termasuk
*drone *berkecepatan
tinggi hingga rudal balistik anti-kapal. Termasuk, rudal anti-kapal DF-21D
yang berjulukan pembunuh kapal induk.

Secara teknis, jika sebuah pesawat dapat meluncurkan rudal balistik, maka
juga bisa meluncurkan rudal hipersonik. Sebab, salah satu jenis rudal
hipersonik biasanya terdiri dari pendorong roket yang digunakan pada rudal
balistik tradisional dan kendaraan peluncur hipersonik.

*Baca Juga: **Bersiap perang dengan Taiwan, China kerahkan rudal hipersonik
tercanggih DF-17
*


*Menurut para ahli militer, perbedaan utama antara rudal balistik
tradisional dan rudal hipersonik hanyalah pada hulu ledaknya. Hulu ledak
rudal hipersonik menggunakan sistem** boost-glide.*

Dibandingkan dengan pendahulunya H-6K, pembom H-6N dapat membawa lebih
banyak bahan bakar dan bisa melakukan pengisian bahan bakar di udara, yang
bisa memperluas radius serta jangkauan operasionalnya.


"Mengubahnya dari pembom jarak menengah hingga jarak jauh menjadi pembom
strategis jarak jauh," kata Fu Qianshao, ahli penerbangan militer China,
kepada *Global Times.*

Fu mengatakan, ketika dilengkapi dengan rudal balistik jarak jauh yang
diluncurkan dari udara, H-6N bisa memperoleh jangkauan serangan yang lebih
besar dan kemampuan penetrasi dibandingkan dengan rudal jelajah tradisional
yang terbang dengan kecepatan subsonik.

"Serangan semacam ini tidak dapat dicegat," ujar Fu.

Kombinasi pembom H-6N dan rudal balistik dapat mencakup seluruh wilayah
Indo-Pasifik, Fu menambahkan. Pangkalan militer AS di Guam dan Pulau Wake
akan berada dalam jangkauan, menurut *thedrive.com *.
*Selanjutnya: **Tsirkon, rudal hipersonik Rusia yang sukses terbang 8 kali
kecepatan suara*

[GELORA45] Gedung Sumpah Pemuda dihibahkan oleh cucu Sie Kong Lian pada pemerintah

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

*Sumpah Pemuda*

Pak Udaya Halim menjadi pembicara berikutnya. Dari koran lama beliau
menginformasikan bahwa Kongres Pemuda ke-2 pada hari pertama, Sabtu, 27
Oktober 1928, diadakan di Gedung KSB (*Katholieke Sociale Bond*) di kawasan
Gereja Kathedral. Pada hari kedua, Minggu, 28 Oktober 1928, kegiatan
dilakukan di Gedung *Oost-Java Bioscop* di Jalan Medan Merdeka Utara
sekarang, dilanjutkan di Jalan Keramat 106, tempat *Indonesische Clubhuis*
 atau *Clubgebouw* (Gedung Pertemuan), tempat dicetuskannya Sumpah Pemuda.
Sekarang menjadi Museum  Sumpah
Pemuda.

Gedung itu  milik *Sie Kong Lian*, dalam buku-buku sejarah ditulis Sie Kok
Liong. Itu nama yang keliru. Sie Kong Lian membeli rumah tersebut pada 1908
dan digunakan untuk rumah kos pelajar STOVIA. Beliau sendiri menjadi
pedagang ranjang dan kasur di Jalan Senen no. 95.

Setelah selama bertahun-tahun status Gedung Museum Sumpah Pemuda belum
jelas, webinar Senin malam kemarin menjadi saksi sejarah serah terima hibah
Gedung Sumpah Pemuda dari ahli waris kepada negara. Pihak ahli waris
diwakili Ibu Yanti Silman, cucu Sie Kong Lian. Sementara pihak negara atau
pemerintah diwakili Pak Junus Satrio.

https://www.kompasiana.com/djuliantosusantio/5f8e3dd5042824689033d422/ahli-waris-sie-kong-lian-menyerahkan-gedung-sumpah-pemuda-kepada-negara

[GELORA45] BERITA TERKINI~ MANTAAP! SUSI PUDJIASTUTI SIAP PIMPIN ORASI BURUH DAN MAHASISWA |VIRAL HARI INI NEWS

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*https://www.youtube.com/watch?v=PD4bmmW-uNA
*

[GELORA45] PresidenTerima Surat Kepercayaan 7 Dubes Negara Sahabat

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Apakah ada duta besar dari negara bukan sahabat? Negara mana saja yang
tidak bersahabat?*


*https://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/25382/presiden_terima_surat_kepercayaan_7_dubes_negara_sahabat
*
*Presiden Terima Surat Kepercayaan 7 Dubes Negara Sahabat*

Rabu , 21 Oktober 2020 | 10:52


*JAKARTA - **Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari tujuh duta
besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) "Designate Resident" untuk
Republik Indonesia.*

Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di ruang kredensial, Istana
Merdeka, Jakarta pada Rabu (21/10/2020).


*Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi
dari para duta besar tersebut di Indonesia.*

Para duta besar negara sahabat yang diterima Presiden Jokowi tersebut
adalah:

   1.

   Benedetto Latteri, Duta Besar LBBP Resident Republik Italia untuk
   Republik Indonesia;
   2. Iv Heang, Duta Besar LBBP Resident Kerajaan Kamboja untuk Republik
   Indonesia;
   3. Taesung Park, Duta Besar LBBP Resident Republik Korea untuk Republik
   Indonesia;
   4. Johannes Peterlik, Duta Besar LBBP Resident Republik Austria untuk
   Republik Indonesia;
   5. Manuel Antonio Saturno Escala, Duta Besar LBBP Resident Republik
   Panama untuk Republik Indonesia;
   6. Lars Bo Larsen, Duta Besar LBBP Resident Kerajaan Denmark untuk
   Republik Indonesia;
   7. Sung Yong Kim, Duta Besar LBBP Resident Amerika Serikat untuk
   Republik Indonesia.


Penyerahan surat kepercayaan duta besar negara sahabat tersebut dimulai
dengan seremonial upacara penyambutan di halaman depan Istana Merdeka. Satu
per satu lagu kebangsaan negara sahabat diperdengarkan secara bergantian.

Selanjutnya, para duta besar menuju ruang tunggu Istana Merdeka untuk
mengisi buku tamu sebelum masuk ruang kredensial dan menyerahkan surat
kepercayaan kepada Presiden Jokowi.

Saat penyerahan surat kepercayaan, Presiden Jokowi dan ketujuh duta besar
dan pasangan masing-masing mengenakan masker.


Acara dilanjutkan dengan foto bersama para duta besar dengan pasangan
bersama Presiden Jokowi dengan tetap menjaga jarak satu sama lain.

Dalam acara penyerahan surat-surat kepercayaan duta besar negara sahabat
tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno
Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru
Budi Hartono dan pejabat terkait lainnya.

Terakhir, para duta besar dan pasangan masing-masing berfoto bersama di
depan Istana Merdeka.(*)



Sumber Berita: Antara