Re: [iagi-net-l] Re: Sense of urgency : Mahakam atau Natuna ?
Kesempatan emas buat anak bangsa berkarya itu sebenarnya bukan hanya di blok mahakam, bnyak wilayah di Indonesia yang bisa kita pelajari untuk mencari cadangan2 baru. kita punya Pertamina,,eksplorlah sumberdaya negara ini dengan wadah Pertamina,buktikan kalau Pertamina juga bisa bersaing dengan oil company2 yg tidak berdarah Merah Putih itu. Menurut saya Pak Wamen hanya ingin menjaga Stabilitas energi Indonesia saja dengan bersikap demikian. jadi mungkin kita tidak harus Jatuh bangun dulu untuk bisa berdiri kembali Bersatulah demi Kedaulatan Energi yang sangat kita impikan ini. Salam Pemuda, Hikmatulloh From: rakhmadi.avia...@gmail.com rakhmadi.avia...@gmail.com To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Wednesday, October 24, 2012 6:35 AM Subject: Re: [iagi-net-l] Re: Sense of urgency : Mahakam atau Natuna ? Lah itu kan pendapat pak Wamen cak Bandono yg bener yg kerja di PMA itu dijajah, mereka terpaksa krn tidak ada pilihan lain, pengalaman pribadi sering kita memaksa terseyum dan baek ama bule biar dapat kursus dan dpt posisi sbg pembantu penjajah, meskipun itu bertentangan dg NURANI contoh simple saat bikin budget knp kok pake bule ini termasuk presentasi ke BPMigas, Migas dan Dep Naker Blok Mahakam adalah kesempatan Emas buat anak bangsa berkarya dan menunjukkan kebolehan dlm berkarya Salam Avi Powered by Telkomsel BlackBerry® From: Bandono Salim bandon...@gmail.com Date: Tue, 23 Oct 2012 23:13:26 + To: Iagiiagi-net@iagi.or.id ReplyTo: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] Re: Sense of urgency : Mahakam atau Natuna ? Hehehe mereka tidak merasa menjajah, malah merasa mensejahterakan. Beri gaji lebih tinggi dari pns kan??? Trus yAng dimaksud penjajahan oleh bangsa sendiri itu yang mana mas Yatno? Bolehkan berfikir beda?? Salam. Powered by Telkomsel BlackBerry® From: Rovicky Dwi Putrohari rovi...@gmail.com Date: Wed, 24 Oct 2012 06:08:08 +0700 To: iagi-net@iagi.or.idiagi-net@iagi.or.id ReplyTo: iagi-net@iagi.or.id Subject: [iagi-net-l] Re: Sense of urgency : Mahakam atau Natuna ? Kalau tidak dijajah kita sudah setara dengan mereka. Atau bisa saja lebih maju dari mereka. Bagaimanapun penjajahan sebuah kegiatan yg tidak berperikemanusiaan dan peri keadilan. Sehingga harus dihapuskan dari muka bumi. Rdp On Tuesday, October 23, 2012, kartiko samodro wrote: Pak Avi sepertinya keenakan dijajah nih bisa sampai 24 tahun :-)) Terlepas dari itu semua, positifnya kan sekarang Indonesia punya geologist yang mumpuni seperti Pak Avi yang merupakan hasil penjajahan exxon mobil selama 24 tahun... 2012/10/23 rakhmadi avianto rakhmadi.avia...@gmail.com Nasionalisasi di PMA itu ngga mungkin deh kayaknya, kenapa karena namanya Penanaman Modal Asing (PMA) maka mesti ASING yg paling berkuasa. Pengalaman Pribadi dg Mobil dan ExxonMobil selama 24th, yg aku tahu dari dulu waktu aku masuk di tahun 1982 sampai saat inipun proses nasionalisasi di EM belum jalan, pegawai nasional di masing2 PMA itu tidak lebih dari pesuruh untuk ketemu Migas, BPMigas atau Pejabat pemerintah. Alasannya ya gampang lah ini kan proyek kunci maka yg nangani ya kudu orang asing yg menurut mereka lebih mumpuni. Dulu di EM bos aku ya hanya dipakai untuk ngurus mberesin Cepu dan Natuna, teknis dan adminis tratip ke dalam ya bule semua, mulai dari Planning, teknical approval untuk go not go, annual budget ... man power planning and deployment dsb, ntar kalau udah jadi dan mateng dan udah di approved Houston (untuk EM) maka baru si mumpet or cepot nya disuruh teken buat di majuin ke BPMigas. Jadi Nasionalisasi itu cuman akan terjadi kalau blok itu bener2 dikelola oleh Nasional. Nah untuk mengelola kan harus ada barangnya, tanpa barang ya ngga bisa ngapa2 in. Misalnya nih ntar dalam pengeloaan blok Mahakam kekurangan orang terus saya di tarik ya ngga NOLAK, tapi kalau di bawah TEPI ya ogah ngga mau balik lagi ke jaman batu, udah cukup 24th di jajah hiks hiks hiks Pegawai nasional di tempat PMA itu kaya supir F1 tapi disuruh bawa angkot ya ngga cocok. lam salam Avi 2012/10/23 Rovicky Dwi Putrohari rovi...@gmail.com On Tuesday, October 23, 2012, Yanto R. Sumantri wrote: Five years will be very short Vick , dan yang penting kalau memang maunya diberikan kpd PTM maka harus ada masa peralihan yang smooth. Saya memang terprovokasi oleh ucapan Pak Wamen yang mengatakan orang Indonesia TIDAK MAMPu Tapi pagi ini , kok ucapannya berubah ya. Kalau soal smooth transition ini memang mungkin menjadi preseden kurang bagus kalau masuknya PTM trus dianggap sebagai pemaksaan. Ditanya aja Opratornya - bagaimana proses Indonesianisasi dijalankan selama 2 periode PSC ini ? Jawab 1. Bagus, hampir semua Indonesia sudah menduduki posisi penting. Mereka sudah mendapatkan training yg bagus dari kami Action ... Ok kalau begitu proses transisi aman. Dan kemungkinan besar smooth.
Re: [iagi-net-l] Kurtubi: Pengelolaan Bobrok, Bubarkan BP Migas
Kalau masalah pertanggungjawabannya langsung ke Presiden mungkin itu bisa dibenahi..karena tidak semua masalah bisa ditangani langsung oleh presiden,, mungkin ada benarnya juga pernyataan dari Pak Kurtubi yg menyatakan tentang serahkan pengelolaan kepada pertamina seperti beberapa tahun yg lalu. dengan begitu kita bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, lalu kita bisa mengerahkan semua rakyat Indonesia untuk membangun satu kesatuan perusahaan energi,,kita panggil org2 terbaik yg ada di pihak luar untuk bisa mengembangkan negaranya sendiri. kalau tidak salah bnyak perusahaan migas asing itu pegawainya orang indonesia juga. mudah2an kita bisa bersatu untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi,terus dan terus.. Salam Hikmat From: Eko Prasetyo strivea...@gmail.com To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Tuesday, September 4, 2012 7:55 AM Subject: Re: [iagi-net-l] Kurtubi: Pengelolaan Bobrok, Bubarkan BP Migas Terus terang, kalo Pak Kurtubi menghina BP MIGAS, berarti menghina semua KKS baik lokal maupun asing, karena...ya karena semua yang bekerja di lapangan ya KKS dan melaporkannya ke BP MIGAS. KKS saya yakin sudah bekerja keras mencari oil dan gas semampu mungkin, apalagi dengan harga dewa kayak sekarang ;) Saya sendiri sebagai kuli KKS sudah jungkir balik bekerja mempertahankan decline jadi ~ 0%, dan ini yang mungkin gak dilihat Pak Kurtubi. Dia melihat pukul rata semua produksi turun, karena itu hajar BP MIGAS sebagai sasaran gampang. BP MIGAS sendiri, kalo saya harus mencari kesalahan, terlalu konservatif dalam menilai sebuah proyek yang diajukan oleh KKS. Tapi itu bagian dari good governance, mungkin. Gak semua proyek harus diapprove karena lapar produksi. Apa BP MIGAS punya otoritas untuk jadi aktif dalam menggeber KKS dan punya wewenang untuk memaksa KKS melakukan eksplorasi dan eksploitasi untuk daerah tertentu? Dan subsidi BBM. Really, Pak Kurtubi? Setahu saya BBM itu urusan BPH MIGAS, bukan BP MIGAS. Pertamina itu tepat sasaran, karena mereka distributor utama, IMHO. Dan kemana itu hantu mega-calo Petral, Pak Kurtubi, kok gak disasar? Gak berani ya? 2012/9/4 Ok Taufik ok.tau...@gmail.com Akibat oknum bodoh BP Migas dan Pertamina, energi nasional tergantung terus oleh impor. BP Migas tidak ada yang mengontrol.Rabu, 21 Maret 2012 07:21 | 'Auto Pilot', Bubarkan BP Migas Jakarta, PelitaOnline PENGAMAT Perminyakan Kurtubi mengungkapkan, sistem pengelolaan migas Indonesia dari dulu hingga sekarang bersifat auto pilot sehingga ketahanan energi Indonesia semakin bobrok. Karena itu Kurtubi mendesak pemerintah untuk segera membubarkan BP Migas. Bubarkan saja BP Migas. Ayo saya tantang Menteri ESDM dan Wamennya, kata Kurtubi yang juga menjabat sebagai Direktur Center For Petroleum And Energy Economics Studies (CPEES) kepada PelitaOnline, di Jakarta, Selasa (20/3). Kurtubi menilai, tidak adanya jabatan komisaris di BP Migas membuat lembaga tersebut jadi besar kepala dan bahkan sering bertindak bodoh. Mereka tidak ada yang mengawasi. Dan mereka langsung menyampaikan pertanggungjawabannya ke Presiden. Nah, apakah Pak SBY sempat memeriksa detail permasalahan migas di Indonesia? tanya Kurtubi dengan nada geram. Tidak hanya itu, Kurtubi juga menyebutkan, akibat tingkah bodoh oknum BP Migas dan PT Pertamina ketahanan energi Indonesia menjadi tidak terjamin. Pada akhirnya rakyat kembali yang jadi korban. Akibat oknum bodoh itu. Pertama, produksi minyak sangat amat rendah, salah kelola industri migas padahal sumber dayanya sangat besar. Kita harus impor minyak mentah ini sifatnya abadi karena cara kelola minyak kita ini salah dari tahun ke tahun, paparnya. Kedua, oknum bodoh di Pertamina membuat subsidi BBM membengkak, akibat korupsi, tambahnnya. Melihat fakta tersebut, menurut Kurtubi tidak ada jalan lain yaitu bubarkan BP Migas. Hanya itu solusinya. Bubarkan BP Migas yang hanya mikirin perut sendiri. Pengelolaannya serahkan ke Pertamina.Tapi dengan syarat Pertamina juga harus dibenahi dulu strukturnya dari segala aspek dan Pertamina harus mau membangun kilang minyak di Indonesia agar kita ga impor BBM terus, tandasnya.http://politik.pelitaonline.com/news/2012/03/21/kurtubi-pengelolaan-bobrok-bubarkan-bp-migas--12#.UEVITCItHiQ -- Sent from my Computer® -- Visit http://www.strivearth.com and be entertained
[iagi-net-l] Kedaulatan Energi...HARGA MATI..
Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? -Bung Karno Jangan Dengarkan Asing..!! Itulah yang diucapkan Bung Karno di tahun 1957 saat ia mulai melakukan aksi atas politik kedaulatan modal. Aksi kedaulatan modal adalah sebuah bentuk politik baru yang ditawarkan Sukarno sebagai alternatif ekonomi dunia yang saling menghormati, sebuah dunia yang saling menyadari keberadaan masing-masing, sebuah dunia co-operasi, Elu ada, gue ada kata Bung Karno saat berpidato dengan dialek betawi di depan para mahasiswa sepulangnya dari Amerika Serikat. Pada tahun 1957, perlombaan pengaruh kekuasaan meningkat antara Sovjet Uni dan Amerika Serikat, Sovjet Uni sudah berani masuk ke Asia pasca meninggalnya Stalin, sementara Mao sudah ambil ancang-ancang untuk menguasai seluruh wilayah perbatasan Sovjet Uni dengan RRC di utara Peking. Bung Karno sudah menebak Amerika Serikat dan Sovjet Uni pasti akan rebutan Asia Tenggara. Dulu Jepang ngebom Pearl Harbour itu tujuannya untuk menguasai Tarakan, untuk menguasai sumber-sumber minyak, jadi sejak lama Indonesia akan jadi pertaruhan untuk penguasaan di wilayah Asia Pasifik, kemerdekaan Indonesia bukan saja soal kemerdekaan politiek, tapi soal bagaimana menjadiken manusia yang didalamnya hidup terhormat dan terjamin kesejahteraannya kata Bung Karno saat menerima beberapa pembantunya sesaat setelah pengunduran Hatta menjadi Wakil Presiden RI tahun 1956. Saat itu Indonesia merobek-robek perjanjian KMB didorong oleh kelompok Murba, Bung Karno berani menuntut pada dunia Internasional untuk mendesak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia Kalau Belanda mau perang, kita jawab dengan perang teriak Bung Karno saat memerintahkan Subandrio untuk melobi beberapa negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat. Gerak adalah sumber kehidupan, dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang Ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan energi sebagai puncak kedaulatan bangsa Indonesia, pada peresmian pembelian kapal tanker oleh Ibnu Sutowo sekitar tahun 1960, Bung Karno berkata Dunia akan bertekuk lutut kepada siapa yang punya minyak, heeejoullie (kalian =bahasa belanda) tau siapa yang punya minyak paling banyak, siapa yang punya penduduk paling banyak...inilah bangsa Indonesia, Indonesia punya minyak, punya pasar. Jadi minyak itu dikuasai penuh oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia, lalu dari minyak kita ciptaken pasar-pasar dimana orang Indonesia menciptaken kemakmurannya sendiri. Jelas langkah Sukarno tak disukai Amerika Serikat, tapi Moskow cenderung setuju pada Sukarno, ketimbang harus perang di Asia Tenggara dengan Amerika Serikat, Moskow memutuskan bersekutu dengan Sukarno, tapi perpecahan Moskow dengan Peking bikin bingung Sukarno. Akhirnya Sukarno memutuskan maju terus tanpa Moskow, tanpa Peking untuk berhadapan dengan kolonialis barat. Di tahun 1960, Sukarno bikin gempar perusahaan minyak asing, dia panggil Djuanda, dan suruh bikin susunan soal konsesi minyak Kamu tau, sejak 1932 aku berpidato di depan Landraad soal modal asing ini? soal bagaimana perkebunan-perkebunan itu dikuasai mereka, jadi Indonesia ini tidak hanya berhadapan dengan kolonialisme tapi berhadapan dengan modal asing yang memperbudak bangsa Indonesia, saya ingin modal asing ini dihentiken, dihancurleburken dengan kekuatan rakyat, kekuatan bangsa sendiri, bangsaku harus bisa maju, harus berdaulat di segala bidang, apalagi minyak kita punya, coba kau susun sebuah regulasi agar bangsa ini merdeka dalam pengelolaan minyak urai Sukarno di depan Djuanda. Lalu tak lama kemudian Djuanda menyusun surat yang kemudian ditandangani Sukarno. Surat itu kemudian dikenal UU No. 44/tahun 1960. isi dari UU itu amat luar biasa dan memukul MNC (Multi National Corporation). Seluruh Minyak dan Gas Alam dilakukan negara atau perusahaan negara. Inilah yang kemudian menjadi titik pangkal kebencian kaum pemodal asing pada Sukarno, Sukarno jadi sasaran pembunuhan dan orang yang paling diincar bunuh nomor satu di Asia. Tapi Sukarno tak gentar, di sebuah pertemuan para Jenderal-Jenderalnya Sukarno berkata Buat apa memerdekakan bangsaku, bila bangsaku hanya tetap jadi budak bagi asing, jangan dengarken asing, jangan mau dicekoki Keynes, Indonesia untuk bangsa Indonesia. Ketika laporan intelijen melapori bahwa Sukarno tidak disukai atas UU No. 44 tahun 1960 itu Sukarno malah memerintahkan ajudannya untuk membawa paksa seluruh direktur perusahaan asing ke Istana. Mereka takut pada ancaman Sukarno. Dan diam ketakutan. Pada hari Senin, 14 Januari 1963 pemimpin tiga perusahaan besar datang lagi ke Istana, mereka dari perusahaan Stanvac, Caltex dan Shell. Mereka meminta Sukarno membatalkan UU No.40 tahun 1960. UU lama sebelum tahun 1960 disebut sebagai Let Alone
Re: [iagi-net-l] Rudy R. Wamen ESDM
Selamat untuk Pak Rudi rubiandini,, Senang sekali saya mendengar berita ini,,akan tetapi lebih senang lagi ketika Menteri ESDM di pegang oleh Geologist,,Semoga bisa menGeneralkan energi di negeri kita tercinta ini,,karena Indonesia bukan hanya MIGAS saja,, Sekali lagi selamat,, Hormat saya, Hikmatulloh From: Parvita Siregar parvita.sire...@salamander-energy.com To: iagi-net@iagi.or.id iagi-net@iagi.or.id Sent: Friday, June 15, 2012 7:30 AM Subject: RE: [iagi-net-l] Rudy R. Wamen ESDM Ini beritanya Abah, untuk hari ini. http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/5789-presiden-tunjuk-rudi-rubiandini-sebagai-wakil-menteri-esdm-.html Pak Rudi, selamat mengemban tugas negara. Parvita From:Yanto R. Sumantri [mailto:yrs_...@yahoo.com] Sent: Thursday, June 14, 2012 4:47 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] Rudy R. Wamen ESDM Heeh , mungkin dikiranya ahli geologi itu bisanya ci=uma presentasi (itu katanya Kuntoro kesaya , kalau ngledek) si Abah From:lia...@indo.net.id lia...@indo.net.id To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Thursday, June 14, 2012 1:49 PM Subject: Re: [iagi-net-l] Rudy R. Wamen ESDM Abah ini CV nya beliau , kayaknya Wamen diperlukan untuk masalah Migas wabil khususon untuk adu argumen masalah migas dg para pengamat spt KKG atau KTB kali.spt yg dulu sering dilakukan Wamen yg lalu , saya pikir kemarin gantinya Wamen dari geologi lha kok jebule dari Perminyakan - Perminyakan lagi ISM Presiden Tunjuk Rudi Rubiandini Sebagai Wakil Menteri ESDM KAMIS, 14 JUNI 2012 05:32 WIB JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Rudi Rubiandini Suharsyah sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) menggantikan Almarhum Widjajono Partowidagdo yang meninggal dunia 21 April lalu saat mendaki G. Tambora, Nusa Tenggara Barat. Pelantikan secara resmi akan dilaksanakan pagi ini, Kamis (14/6/2012) pukul 11.00 di Istana Negara. Jakarta. “Untuk Wamen ESDM, saya mempercayakan kepada Saudara Prof.Dr.Ir. Rudi Rubiandini ,” ujar Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, Rabu, 13 Juni 2012. Presiden menjelaskan alasan memilih pakar perminyakan dari Intsitut Teknologi Bandung (ITB) adalah karena yang bersangkutan memiliki pengalaman, pengetahuan dan komitmen guna memajukan sektor energi dan sumber daya mineral. ”Yang bersangkutan saya pandang seperti Almarhum Widjajono Partowidagdo untuk mengembangkan kebijakan program dan rencana aksi serta upaya untuk meningkatkan ESDM dengan baik dan gerakan penghematan energi secara nasional,” imbuh Presiden. Sebelum diangkat sebagai Wamen ESDM, Rudi merupakan Deputi Operasi BPMigas sejak 18 Agustus 2011. Pria kelahiran Tasikmalaya, 9 Februari 1962 ini lulus dari jurusan Teknik Perminyakan, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1985. Rudi kemudian melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar doktor di Tenhnische Universitaet Clausthal Jerman pada tahun 1991. Berikut profil Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini Nama : Rudi Rubiandini R.S. Lahir : Tasikmalaya, 9 Februari 1962 Pendidikan : Technische Universitaet Clausthal Jerman, lulus 1991 Institut Teknologi Bandung, Teknik Perminyakan, lulus 1985 Pengalaman Kerja Sebelumnya: • 2011 - 2012 : Deputy Pengendalian Operasi BPMIGAS • 2010 - 2011 : Corpporate Secretary BPMIGAS • 2010 - 2010 : Wakil Ketua TP3M, Kementerian ESDM • 2009 - 2010 : Penasehat Ahli Kepala BPMIGAS • 2007 - 2010 : Direktur Operasi Keuangan PT LAPI ITB • 2006 - 2007 : Direktur Utama PT LAPI-ITB • 2005 - 2006 : Direktur Penerbit ITB • 2001 - 2005 : General Manager Sasana Olahraga Ganesha ITB • 1995 - 1998 : Sekretaris Jurusan Teknik Perminyakan ITB Penghargaan • Presenter Terbaik pada Kongres IATMI, 2000, 2001, 2003 dan 2004.• IATMI Award, sebagai Inovator Nasional, 2002 • Dosen Teladan ITB ke III, 1994 1998 H Rekan rekan Saya kurang mengenal Dr.Rudy , yang pernah saya ingat adalah bahwa ybs pernah mengatakan dapat menghenatikan semburan lumpur Lapindo dengan melakukan pemboran relief well. Apakah ada yang mengetahui CV beliau. Tlong di share. Anyhow Selamat bertugas , semoga lebih sukses lagi si Abah From: Bandono Salim bandon...@gmail.com To: Iagi iagi-net@iagi.or.id Sent: Wednesday, June 13, 2012 1:34 PM Subject: Re: [iagi-net-l] Rudy R. Wamen ESDM Selamat DR Rudy Rubiandini, asal tidak jadi tumbal politik saja. Salam. Powered by Telkomsel BlackBerry® From: nyoto - ke-el ssoena...@gmail.com Date: Wed, 13 Jun 2012 12:40:10 +0800 To: iagi-net@iagi.or.id ReplyTo: iagi-net@iagi.or.id Cc: Rudi R.R.S.rrrssk_2...@yahoo.co.id Subject: Re: [iagi-net-l] Rudy R. Wamen ESDM Sudah ada pengumuman resmi dari RI-1 ya ? Selamat kepada mas Rudi Rubiandini, semoga menjadi wamen ESDM yg amanah berkah diberikan kemudahan2 utk mengemban tugas mulia ini. Wass, nyoto
Re: [iagi-net-l] Perpanjangan Blok, BPMIGAS Prioritaskan Perusahaan Nasional
BP Migas prioritaskan perusahaan nasional Keputusan lebih besar di tangan ESDM,, Semua blok itu akan diperpanjang lg...dan masih mereka yg memegang,, toh,mau perusahaan nasional maupun luar yg megang,,tetap saja ada kemungkinan mark up di cost recovery kecuali regulasinya yg harus ditinjau kembali,, Salam, Hikmattulloh From: nugraha...@yahoo.com nugraha...@yahoo.com To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Monday, May 28, 2012 10:46 PM Subject: Re: [iagi-net-l] Perpanjangan Blok, BPMIGAS Prioritaskan Perusahaan Nasional Perpanjangan Blok, seperti juga penawaran Blok adalah wewenangnya Pemerintah (Menteri ESDM). BPMIGAS memberikan evaluasi dan rekomendasi atas perpanjangan blok. Bisa jadi terjadi perbedaan antara usulan/rekomendasi BPMIGAS dan Keputusan Pemerintah. Salam, Nuning Powered by Telkomsel BlackBerry® From: Rovicky Dwi Putrohari rovi...@gmail.com Date: Mon, 28 May 2012 21:18:16 +0700 To: IAGIiagi-net@iagi.or.id; geologi...@googlegroups.comgeologi...@googlegroups.com ReplyTo: iagi-net@iagi.or.id Subject: [iagi-net-l] Perpanjangan Blok, BPMIGAS Prioritaskan Perusahaan Nasional Apakah perpanjangan itu wewenang BPMIGAS ? Kalau penawaran blok kan ke ESDM dirjen MIGAS Rdp -–Perpanjangan Blok, BP Migas Prioritaskan Perusahaan Nasional Jakarta - Sebanyak 72 wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang telah berproduksi atau kurang lebih 29 blok akan habis masa kontrak sampai dengan tahun 2021. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) saat ini tengah memproses dan melakukan evaluasi perpanjangan kontrak. Perusahaan migas nasional dan daerah mendapat prioritas ikut mengelola blok yang habis itu, kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Gde Pradnyana dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (27/5/2012). Wilayah kerja eksploitasi yang akan habis kontrak tersebut antara lain blok Siak (Riau) dengan operator Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2013, blok Offshore Mahakam (Kalimantan Timur) dengan operator Total EP Indonesia pada 2017, serta Blok Sanga-sanga (Kaltim) dengan kontraktor VICO dan Blok Southeast Sumatera yang dikelola CNOOC pada 2018. Selain itu, Blok Bula (Maluku) dengan operator Kalrez akan habis pada 2019, Blok South Jambi B yang dikelola ConocoPhillips pada 2020, dan Blok Muriah (Jawa Tengah) yang dikelola Petronas pada tahun 2021. Gde mengungkapkan, beberapa sudah mengajukan perpanjangan. BP Migas sendiri tengah melakukan proses evaluasi atas pengajuan itu. Segera setelah proses evaluasi selesai, kami akan sampaikan ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan Menteri, katanya. Dia mengatakan, BP Migas membagi evaluasi perpanjangan wilayah kerja dalam tiga kategori, yakni blok yang memiliki kinerja operator tinggi dan masih memiliki potensi cadangan tinggi, blok yang memiliki kinerja operator rendah dan masih memiliki potensi cadangan tinggi, serta blok yang memiliki kinerja operator dan potensi cadangan rendah. Pemilihan operator, katanya, berdasarkan pada kompetensi dengan mengutamakan kepada perusahaan nasional termasuk Pertamina dan partisipasi daerah. Perusahaan yang memiliki modal dan teknologi memadai akan mendapatkan blok dengan kompleksitas yang cukup. Sementara perusahaan dengan kemampuan minim dapat mengelola lapangan migas yang kurang memiliki risiko. Pasalnya, selain peningkatan kapasitas nasional, keputusan perpanjangan blok harus tetap memperhatikan peningkatan produksi. Kesempatan tetap bisa diberikan kepada kontraktor eksisting sebagai pemegang interest, syaratnya melibatkan perusahaan nasional dan badan usaha milik daerah. Selain melalui penawaran langsung, pemilihan operator juga dipertimbangkan agar dilakukan tender terbuka. Gde mengungkapkan, program peningkatan peran perusahaan migas milik negara dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di blok baru ataupun yang habis kontrak ini menjadi salah satu poin yang diajukan BP Migas ke DPR terkait revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tujuannya, supaya memiliki landasan hukum yang kuat, -- Sejarah itu tidak pernah usang untuk terus dipelajari
Re: [iagi-net-l] 87 Ribu Mobil Terjual di April 2012
mari kita pusatkan konversi bbm ke gas..mungkin ini salah satu solusinya. hehe.. From: Rovicky Dwi Putrohari rovi...@gmail.com To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Friday, May 11, 2012 3:28 PM Subject: Re: [iagi-net-l] 87 Ribu Mobil Terjual di April 2012 Subsidi ini domain Ekonomi atau domain Energi ? Karena di Indonesia yg disubsidi itu energinya, maka menjadi urusan menteri energi. Kalau yang disubsidi itu kemampuan ekonomi rakyatnya, maka subsidi bisa jadi urusan mentri ekonomi (menkeu) RDP 2012/5/11 lia...@indo.net.id Bisa . Jika : harga crude di Nol kan (ICP = 0 ) shg tidak ada pemasukan ke negara ( APBN) , harga BBM tidak ada subsidi shg tidak ada anggaran negara (APBN) yang dipakai , Pemakaian BBM disesuiakan dg Produksi sendiri (bagian Negara ) shg Dibatasi pemakaian/pembeliannya ( kalau Konsumsi Vs Produksi spt saat ini maka pembatasnnya 50% , alternatifnya bisa gantian Satu bulan Naik Mobil satu bulan jalan kaki atau ngotel ( bulan Ganjil pada naik mobil , bulan genap jalan kaki atau ngontel..shg cukup dg 50% konsumsi BBM. ) ISM Betul, itu sebenarnya yang diharapkan hidup menyesuaikan dari keuangan dan keterbatasan migas, kalau melihat angka kenaikan konsumsi BBM kedepan dan kekuatan keuangan negara kondisinya akan sama dengan, tetap saja tak akan mampu menutupi pembelian konsumsi BBM dengan acuan decline produksi migas kita. soal jatah daerah bisa saja diatur dari penerimaan sektor lain, selama ini di jaman orba pembagian untuk daerah dari migas juga tak ada..semua keuangan daerah di drop dari pusat plus PAD dari pajak dll. 2012/5/11 noor syarifuddin noorsyarifud...@yahoo.com Pak Ok... - kalau penerimaan sektor MIGAS dihilangkan, maka dana alokasi daerah juga akan hilangmaka daerah penghasil yang umumnya konsumsi BBMnya lebih sedikit, akan semakin menderita: nggak dapat bagian dana alokasi dan harus mensubsidi daerah non penghasil yang konsumsinya jauh lebih boros (i.e Jakarta) maukah Kaltim, Riau dll menerima kenyataan ini..? - kalaupun mereka dipaksakan untuk menerima, dengan bagian pemerintah yang sekitar 600-700 ribu bph (50% dari konsumsi harian kita), maka mungkinkah kita dipaksa untuk mengurangi konsumsi kita hanya menjadi separohnya...? sudah pasti diperlukan aturan yang sangat drastis untuk hal ini: jumlah kendaraan harus dikurangi menjadi separohnya (paling tidak pemakaiannya), mungkin listrik akan padam di sebagain area atau pada periode tertentu dll. salam, --- On *Fri, 5/11/12, Ok Taufik ok.tau...@gmail.com* wrote: From: Ok Taufik ok.tau...@gmail.com Subject: Re: [iagi-net-l] 87 Ribu Mobil Terjual di April 2012 To: iagi-net@iagi.or.id Date: Friday, May 11, 2012, 3:23 AM Kalau mikir-mikir keuangan dari orang non keuangan, kenapa kenaikan BBM harus dikaitkan dengan APBN, sumbangan migas untuk APBN hanya 15% (berupa penjualan crude oil dan gas), kalau yg 15% ini ditarik dari APBN apa jadinya?..paling anggaran belanja dan pembangunan mengecil dan terhenti untuk sampai bisa hidup dari APBN yang ada. kemudia kenapa harus beli BBM keluar dengan uang APBN, kalau tak beli minyak dari luar yg terjadi adalah, pasokan BBM berkurang dan akan stabil sampai masyarakat (industri/konsumen pribadi dll) dapat hidup dari BBM produk DN yg tersedia, ada penghematan uang membeli BBM import yang bisa dialokasikan untuk hal lain. APBN bisa bertambah dari macam2 ekspor dan sektor pajak, dari ekspor jengkol sampai emas. Kenyataannya India dan Cina yang tak mencukupi produksi migasnya untuk DN malah lebih besar subsidinya dari RI, kekuatan mereka adalah barang produksi ekspor mereka sangat besar menyumbang keuangan negara. 2012/5/11 Franciscus B Sinartio fbsinar...@yahoo.comhttp://us.mc1604.mail.yahoo.com/mc/compose?to=fbsinar...@yahoo.com -- *From:* Rovicky Dwi Putrohari rovi...@gmail.comhttp://us.mc1604.mail.yahoo.com/mc/compose?to=rovi...@gmail.com Sebenernya kalau dicermati seksama, beratnya tugas menteri ESDM dalam persoalan subsidi ini bukan soal tehnis. Soal keputusan bukan soal hitungan. Ini lebih pada hal politis ketimbang tehnis. Jadi keperluan ahli tehnis (Wamen) dalam hal ini mungkin bukan hal yang krusial. Mungkin malah perlu seorang yang memiliki daya lobby kuat ketimbang kemampuan tehnis yang kuat. Seorang yang dapat diterima oleh semua partai dan elit politis. Just my 2 cent Have a nice week end. Be safe ! RDP Loh itukan tugas nya menteri, ntar menterinya ngak kerja.. fbs -- -- Sent from my Computer® -- Sent from my Computer® ___ indomail - Your everyday mail - http://indomail.indo.net.id PP-IAGI 2011-2014: Ketua Umum: Rovicky Dwi Putrohari, rovicky[at]gmail.com Sekjen: Senoaji, ajiseno[at]ymail.com
Re: [iagi-net-l] PSC Indonesia: CR; PSC Malaysia: revenue over cost
Terima kasih banyak pak infonya,,karena saya masih awam tntng pengetahuan sistem migas yg ada,,jadi saya pengen tau pak..apa kl K3S ngebor trus ga dapet minyak atau gas tettap masuk ke dalam CR,,kan seharusnya ga masuk ya,krn kalau masuk pertimbangan utuk ngebor akan banyak sekali krn merasa santai aja,kl ga dapet minyak bakal tetep diganti ini lewat CR.. Kalau boleh saya tau tentang ketentuan hal2 apa saja yg masuk ke dalam CR menurut permen ESDM,,mohon dkasih infonya lagi pak,,hehe.. Salam Hormat Hikmat From: Bambang Kartika bamkart...@yahoo.com To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Monday, May 7, 2012 8:48 AM Subject: Re: [iagi-net-l] PSC Indonesia: CR; PSC Malaysia: revenue over cost Kalau sdh ada Field nya mk status WK nya adalah Produksi (bukan WK Eksplorasi), jadi semua kegiatan yg dilakukan di dalam WK dimaksud bisa dimasukkan didalam biaya operasi selama WPB / AFE nya mendapat persetujuan BPMIGAS dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan / aturan yang berlaku. Biaya apa saja yg bisa masuk CR, ada ketentuannya (Permen ESDM), contoh mudah misal biaya Golf walaupun yg diundang orang BPMIGAS, tdk bisa di CR. BK. --- On Sun, 5/6/12, Ok Taufik ok.tau...@gmail.com wrote: From: Ok Taufik ok.tau...@gmail.com Subject: Re: [iagi-net-l] PSC Indonesia: CR; PSC Malaysia: revenue over cost To: iagi-net@iagi.or.id Date: Sunday, May 6, 2012, 6:08 AM Paling tanda tanya sebenarnya adalah suatu field yang lagi mengalami production decline, maka dilakukan lah langkah B untuk menaikkan produksi field tersebut, baik berupa horizontal well, development well, secondary recovery method. Masalahnya dari mana biaya drilling well dan secrec cost ini diambil?, apakah akan masuk ke cost recovery?..kalau seandainya produksi tetap tidak naik? terbayang berapa besar porsi negara yang akan digerogoti dari cost AFE well. Sementara akan banyak pembagian rejeki buat drilling contractor dan service company yang sebagian besar PMA. 2012/5/6 Bandono Salim bandon...@gmail.com Kata pemborong drilling sih iya, begitu. Kan jadinya pemerintah dpt data lebih lengkap mengenai suatu wilayah. Powered by Telkomsel BlackBerry® From: Hikmatulloh Geologist hikmat_geolog...@yahoo.com Date: Sat, 5 May 2012 21:41:15 -0700 (PDT) To: iagi-net@iagi.or.idiagi-net@iagi.or.id ReplyTo: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] PSC Indonesia: CR; PSC Malaysia: revenue over cost apa semua operational bisa dimasukkan kedalam cost recovery pak? kalau K3S ngebor tp ga dapet minyak atau gasnya apa tetep diganti sm negara? mugkin saja ada hal2 yg sbnernya tdk bisa masuk kedalam cost recovery tp dimasukan saja dan alhasil bisa diganti juga sm negara.. mungkin dalam hal ini kepengawasan yg sangat berperan disini yaitu BP MIGAS.. Salam Hormat,, Hikmat From: Ong Han Ling hl...@geoservices.co.id To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Saturday, May 5, 2012 8:32 AM Subject: RE: [iagi-net-l] PSC Indonesia: CR; PSC Malaysia: revenue over cost Rekan-rekan IAGI, Beberapa minggu yang lalu saya pernah menulis lewat IAGI perihal PSC Indonesia ditujukan kepada Pak Sugeng. Rupanya tetap simpang siur terutama perihal “cost recovery” dan PSC Indonesia. Untuk memperjelas saya ingin menambah tulisan saya. Istilah cost recovery bukanlah monopoli dari PSC. Semua perusahaan punya cost yang harus direcover. Secara umum namanya adalah deduction atau cost atau reimbursement atau cost recovery. Tidak ada arti kusus untuk cost recovery, hanya terminology (Jargon of the industry). Kita saja yang bikin-bikin seakan-akan angker. Seperi momok, padahal disemua accounting memang cost harus di recover hingga perlu diteliti. Uang yang dikeluarkan untuk biaya projek harus ditagihkan dari revenue yang diterima. Ini berlaku untuk semua perusahaan dan tidak terbatas pada PSC. Memang banyak terjadi simpang siur antara PSC dan konsesi atau R/T system dilingkungan masyarakat migas. Istilah konsesi sekarang jarang dipakai karena berbau kolonial dan diganti dengan Royalty dan Tax system atau R/T system. Beberapa PSC identik dengan concession, hanya beda terminologi saja. Banyak negara punya keduanya, PSC dan Konsesi. Beberapa sistim konsesi bahkan lebih “restrictive” dibandingkan PSC. Marilah kita menelusuri sejarah dari PSC, yang dimulai di Indonesia dan diprakarsai oleh Bp. Ibnu Sutowo. Waktu zaman Ibnu Sutowo, jumlah geologist dan petroleum engineer Indonesia sangat terbatas dan bisa dihitung dengan satu tangan. Dalam menghadapi perusahaan raksasa, apa yang bisa kita perbuat? Ibnu Sutowo beranggapan bahwa biaya operasi atau cost untuk mengeluarkan minyak paling-paling 40% dari revenue. Sisanya dia anggap sebagai keuntungan yang bisa di dibagi/share antara Pemerintah dan contractor. Jadi dia batasi, pengeluaran K3S maximum 40% dari minyak yang diproduksi tahun itu. Kalau pengeluaran lebih dari 40%, kelebihan bisa
Re: [iagi-net-l] PSC Indonesia: CR; PSC Malaysia: revenue over cost
apa semua operational bisa dimasukkan kedalam cost recovery pak? kalau K3S ngebor tp ga dapet minyak atau gasnya apa tetep diganti sm negara? mugkin saja ada hal2 yg sbnernya tdk bisa masuk kedalam cost recovery tp dimasukan saja dan alhasil bisa diganti juga sm negara.. mungkin dalam hal ini kepengawasan yg sangat berperan disini yaitu BP MIGAS.. Salam Hormat,, Hikmat From: Ong Han Ling hl...@geoservices.co.id To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Saturday, May 5, 2012 8:32 AM Subject: RE: [iagi-net-l] PSC Indonesia: CR; PSC Malaysia: revenue over cost Rekan-rekan IAGI, Beberapa minggu yang lalu saya pernah menulis lewat IAGI perihal PSC Indonesia ditujukan kepada Pak Sugeng. Rupanya tetap simpang siur terutama perihal “cost recovery” dan PSC Indonesia. Untuk memperjelas saya ingin menambah tulisan saya. Istilah cost recovery bukanlah monopoli dari PSC. Semua perusahaan punya cost yang harus direcover. Secara umum namanya adalah deduction atau cost atau reimbursement atau cost recovery. Tidak ada arti kusus untuk cost recovery, hanya terminology (Jargon of the industry). Kita saja yang bikin-bikin seakan-akan angker. Seperi momok, padahal disemua accounting memang cost harus di recover hingga perlu diteliti. Uang yang dikeluarkan untuk biaya projek harus ditagihkan dari revenue yang diterima. Ini berlaku untuk semua perusahaan dan tidak terbatas pada PSC. Memang banyak terjadi simpang siur antara PSC dan konsesi atau R/T system dilingkungan masyarakat migas. Istilah konsesi sekarang jarang dipakai karena berbau kolonial dan diganti dengan Royalty dan Tax system atau R/T system. Beberapa PSC identik dengan concession, hanya beda terminologi saja. Banyak negara punya keduanya, PSC dan Konsesi. Beberapa sistim konsesi bahkan lebih “restrictive” dibandingkan PSC. Marilah kita menelusuri sejarah dari PSC, yang dimulai di Indonesia dan diprakarsai oleh Bp. Ibnu Sutowo. Waktu zaman Ibnu Sutowo, jumlah geologist dan petroleum engineer Indonesia sangat terbatas dan bisa dihitung dengan satu tangan. Dalam menghadapi perusahaan raksasa, apa yang bisa kita perbuat? Ibnu Sutowo beranggapan bahwa biaya operasi atau cost untuk mengeluarkan minyak paling-paling 40% dari revenue. Sisanya dia anggap sebagai keuntungan yang bisa di dibagi/share antara Pemerintah dan contractor. Jadi dia batasi, pengeluaran K3S maximum 40% dari minyak yang diproduksi tahun itu. Kalau pengeluaran lebih dari 40%, kelebihan bisa dikeluarkan tahun anggaran berikutnya atau dicangking kedepan, seperti depresiasi atau loss carry forward (lih., slides). Cost yang dikeluarkan tidak ada yang hilang, semua cost yang telah dikeluarkan oleh K3S akan dikembalikan. Biaya K3S hanya tidak kembali jika K3S membuat kesalahan seperti: cadangan jauh lebih kecil dari pada yang yang dilaporkan, engineering cost membengkak, “Sunk Cost” lebih besar dari minyak yang diperoleh, dan kekeliruan dalam operasi. Bagi Pertamina dengan tenaga ahli yang sangat minim pada waktu itu (1966 penandatanganan dengan IIAPCO), ini adalah konsep yang paling mudah dilaksanakan. Tinggal menjaga produksi di Wellhead. Keluar 100, yang bisa dibelanjakan 40 saja. Ini menjadi ciri khas suatu PSC dan diadoptasi diseluruh dunia (Catatan:istilah Cost Recovery limit yang dipakai oleh DPR berlainan sekali dengan istilah CRL yang dipakai di industri perminyakan). Sistim PSC dengan cost recovery limit 40% diterapkan oleh Ibnu Sutowo, pada zamannya antara 1966-976. Angka CRL 40% dari Ibnu Sutowo sampai sekarang masih dianggap “typical” dan dipakai oleh banyak Negara (Lih.slides). Ini adalah PSC tulen. Namun setelah 1977, Pemerintah anggap sudah cukup banyak tenaga ahli Indonesia tersedia dan ingin memberikan insentif lebih banyak kepada K3S karena penemuan cadangan baru mulai berkurang. CRL dilepas dan tidak ada pembatasan terhadap cost. Semua cost yang legitimate akan dibayar dan tidak tergantung apakah ada kelebihan bagi Negara. Kita lepaskan CRL dan kita benar-benar menjadi sistim konsesi atau Royalty/Tax system (R/T). Bahkan sebetulnya lebih dari R/T system karena Royalty pun tidak ada. Namun setelahnya terjadi masalah, karena adanya penemuan lapangan marginal dengan sunk cost yang besar. Maka itu tahun 1987, kita memperkenalkan FTP, yang bisa disebut sebagai royalty dimana 10-15% dari revenue dipotong duluan dan dibagi berdasarkan split yang berlaku. Bahkan tahun 2006 ada beberapa PSC mempunyai FTP 10% yang “unshareable”, berarti pure royalty. Dengan perkataan lain, ciri khas PSC, yaitu cost recovery limit, telah kita tinggalkan sejak 1977. Hingga lebih tepat kalau sistim PSC Indonesia disebut sistim konsesi atau R/T sistim. Bila kita ingin konsekwen dan menyebut diri kita sebagai PSC, seharusnya kita menerapkan kembali cost recovery limit yang menjadi ciri khas dari PSC diseluruh dunia. Ini adalah yang disebut oleh almarhum Wamen sebagai Revenue over cost atau R/C. Pemerintah lebih
Re: [iagi-net-l] Wamen
Perlu Pak, krna peranan wamen cukup penting pak, mengurusi bagian internal suatu kementrian dan pak mentri mengurusi hal eksternal dalam kementrian,,dimana bagian internal yg dipegang oleh wamen salahsatunya adalah mengatur dan mengawasi kinerja dirjen-dirjen tsb. Salam, Hikmat From: Puluh Agus Nampan Rianto puluh.ria...@medcoenergi.com To: iagi-net@iagi.or.id iagi-net@iagi.or.id Sent: Tuesday, April 24, 2012 11:41 AM Subject: Re: [iagi-net-l] Wamen Apa masih perlu wamen? Nggak cukup-kah mentri ama dirjen? Kok jadinya seperti latah ya? Apakah dg wamen pasti jadi lebih baik? Hiks hiks Powered by Telkomsel BlackBerry® From: Hikmatulloh Geologist hikmat_geolog...@yahoo.com Date: Mon, 23 Apr 2012 21:12:23 -0700 To: iagi-net@iagi.or.idiagi-net@iagi.or.id ReplyTo: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] selepas kedukaan mungkin Pak Rudi Rubiandini juga bisa masuk daftar calon wamen esdm pak,, salam Hikmat From: Yudie Iskandar yudieiskan...@gmail.com To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Monday, April 23, 2012 3:39 PM Subject: Re: [iagi-net-l] selepas kedukaan Tambahin IAGI 0800 dong. Syarat kan lentur sifatnya. Dulu bisa di Anggito g bisa jadi Wamen krn syarat golongan, kemudian Deni bisa karena aturannya diubah. Nah untuk mengakomodasi 0800, kalo SBY mau, bisa aja aturannya diubah kan. Salam Yudie “_^ -Original Message- From: Muharram Jaya Panguriseng muhar...@pertamina.com Date: Mon, 23 Apr 2012 07:26:20 To: iagi-net@iagi.or.idiagi-net@iagi.or.id Reply-To: iagi-net@iagi.or.id Subject: RE: [iagi-net-l] selepas kedukaan Setuju usulannya Prof. Sejauh pengamatan kami, anggota IAGI yang benar-benar menguasai economic analysis dunia ESDM adalah DR. Ong Han Ling. Sama dengan alm Prof. Widjajono, Pak Ong juga aktif sebagai instruktur kursus-kursus yang ber thema manajement ESDM dan beliau memang menguasai bidang ini. Beliau pun meniti karier sebagai dosen (pensiunan PNS ?), semoga memenuhi persyaratan yang disampaikan Pak Hadiyanto dan Pak Ismail :) Salam, MJP - 3048 -Original Message- From: koeso...@melsa.net.id [mailto:koeso...@melsa.net.id] Sent: Monday, April 23, 2012 2:13 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] selepas kedukaan Kalau mau dari IAGI utk Wamen ESDM yg cocok adalah Dr. Ong Han Ling. RPK Powered by Telkomsel BlackBerry® -Original Message- From: lia...@indo.net.id Date: Mon, 23 Apr 2012 11:27:42 To: iagi-net@iagi.or.id Reply-To: iagi-net@iagi.or.id Cc: geologi...@googlegroups.com Subject: Re: [iagi-net-l] selepas kedukaan Wamen ESDM adalah bukan jabatan Politik spt menteri tapi jabatan karir ( Peg Neg ), jadi yg non Peg Neg belum bisa masuk, Pak Wid dulu sebelumnya adalah anggota DEN dari Perg Tinggi ( Anggota DEN dari Unsur pemangku kepentingan ) disamping beliau pak Dosen. di DEN masih ada yg kedudukannya spt Pak Wid ( dari PT/dosen ) yaitu Prof DR Rinaldy (UI) dan Prof DR Tumiran (UGM), kalau beliau berdua nggantikan Pak Wid lebih mungkin , cuma beliau berdua berdisiplin Tek Elektro.Menteri/Wamen itu bertugas untuk merumuskan kebijakan di sektor ESDM khususnya yg menyangkut kontribusinya thd APBN ( PNBP , Subsidi Energi ( BBM dan Listrik )oleh karena itu terkait dg masalah masalah lifting, pengendalian BBM, diversifikasi SDE baik untuk BBM ( gas , biofuel ) maupun pada listrik ( penggantian BBM ke non BBM ( Barubara, Gas dan EBT spt geothermal , hidro ) termasuk losses dan TDL.Kebijakan masalah Lifting saja sudah menyangkut dari mulai dari ekplorasi sampai EOR , dll termasuk insentif fiskalnya.meskipun kecil termasuk juga masalah pembenahan / kebijakan masalah Data migas , karena data ( ketidaktersediaan data )menempati kira kira 8 % dari kendala kendala pelaksanaan komitmen pasti yg ujung ujungnya juga akan menurunkan lifting.Semua kebijakan yg dibuat harus tetap mengacu kepada koridor UU yg diatasnya ( UU Migas , Minerba maupun Geothermal ) . Nah kira kira siapa ya penggantinya ? apakah dari dalam ESDM sendiri ( misal kepala BG atau Dirjen migas ) atau dari luar (Biasanya dari Perguruan Tinggi ),bias dari UGM , ITB , UI Ism Rekan Kalau lihat di teve , yang banyak tahu mengenai persoalan minyak khususnya BBM itu ada dua ya , yaitu Pak Kwik Kian Gie dan pak Kurtubi. Apakah salah satu dari mereka pas untuk jadi Wa Men gitu si Abah From: lia...@indo.net.id lia...@indo.net.id To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Saturday, April 21, 2012 8:06 PM Subject: Re: [iagi-net-l] selepas kedukaan Selepas kedukaan mendalam kita atas kepergian pak Widjajono, saya berharap agar figur pengganti beliau di ESDM juga satu type: jujur, tegas, kompeten dan tidak terombang-ambing oleh opini publik-media-apalagi politisi. In short, figur yang nothing to loose. Jangan-jangan di kalangan IAGI ada figur seperti iniperlu didorong untuk maju nih
Re: [iagi-net-l] selepas kedukaan
mungkin Pak Rudi Rubiandini juga bisa masuk daftar calon wamen esdm pak,, salam Hikmat From: Yudie Iskandar yudieiskan...@gmail.com To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Monday, April 23, 2012 3:39 PM Subject: Re: [iagi-net-l] selepas kedukaan Tambahin IAGI 0800 dong. Syarat kan lentur sifatnya. Dulu bisa di Anggito g bisa jadi Wamen krn syarat golongan, kemudian Deni bisa karena aturannya diubah. Nah untuk mengakomodasi 0800, kalo SBY mau, bisa aja aturannya diubah kan. Salam Yudie “_^ -Original Message- From: Muharram Jaya Panguriseng muhar...@pertamina.com Date: Mon, 23 Apr 2012 07:26:20 To: iagi-net@iagi.or.idiagi-net@iagi.or.id Reply-To: iagi-net@iagi.or.id Subject: RE: [iagi-net-l] selepas kedukaan Setuju usulannya Prof. Sejauh pengamatan kami, anggota IAGI yang benar-benar menguasai economic analysis dunia ESDM adalah DR. Ong Han Ling. Sama dengan alm Prof. Widjajono, Pak Ong juga aktif sebagai instruktur kursus-kursus yang ber thema manajement ESDM dan beliau memang menguasai bidang ini. Beliau pun meniti karier sebagai dosen (pensiunan PNS ?), semoga memenuhi persyaratan yang disampaikan Pak Hadiyanto dan Pak Ismail :) Salam, MJP - 3048 -Original Message- From: koeso...@melsa.net.id [mailto:koeso...@melsa.net.id] Sent: Monday, April 23, 2012 2:13 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] selepas kedukaan Kalau mau dari IAGI utk Wamen ESDM yg cocok adalah Dr. Ong Han Ling. RPK Powered by Telkomsel BlackBerry® -Original Message- From: lia...@indo.net.id Date: Mon, 23 Apr 2012 11:27:42 To: iagi-net@iagi.or.id Reply-To: iagi-net@iagi.or.id Cc: geologi...@googlegroups.com Subject: Re: [iagi-net-l] selepas kedukaan Wamen ESDM adalah bukan jabatan Politik spt menteri tapi jabatan karir ( Peg Neg ), jadi yg non Peg Neg belum bisa masuk, Pak Wid dulu sebelumnya adalah anggota DEN dari Perg Tinggi ( Anggota DEN dari Unsur pemangku kepentingan ) disamping beliau pak Dosen. di DEN masih ada yg kedudukannya spt Pak Wid ( dari PT/dosen ) yaitu Prof DR Rinaldy (UI) dan Prof DR Tumiran (UGM), kalau beliau berdua nggantikan Pak Wid lebih mungkin , cuma beliau berdua berdisiplin Tek Elektro.Menteri/Wamen itu bertugas untuk merumuskan kebijakan di sektor ESDM khususnya yg menyangkut kontribusinya thd APBN ( PNBP , Subsidi Energi ( BBM dan Listrik )oleh karena itu terkait dg masalah masalah lifting, pengendalian BBM, diversifikasi SDE baik untuk BBM ( gas , biofuel ) maupun pada listrik ( penggantian BBM ke non BBM ( Barubara, Gas dan EBT spt geothermal , hidro ) termasuk losses dan TDL.Kebijakan masalah Lifting saja sudah menyangkut dari mulai dari ekplorasi sampai EOR , dll termasuk insentif fiskalnya.meskipun kecil termasuk juga masalah pembenahan / kebijakan masalah Data migas , karena data ( ketidaktersediaan data )menempati kira kira 8 % dari kendala kendala pelaksanaan komitmen pasti yg ujung ujungnya juga akan menurunkan lifting.Semua kebijakan yg dibuat harus tetap mengacu kepada koridor UU yg diatasnya ( UU Migas , Minerba maupun Geothermal ) . Nah kira kira siapa ya penggantinya ? apakah dari dalam ESDM sendiri ( misal kepala BG atau Dirjen migas ) atau dari luar (Biasanya dari Perguruan Tinggi ),bias dari UGM , ITB , UI Ism Rekan Kalau lihat di teve , yang banyak tahu mengenai persoalan minyak khususnya BBM itu ada dua ya , yaitu Pak Kwik Kian Gie dan pak Kurtubi. Apakah salah satu dari mereka pas untuk jadi Wa Men gitu si Abah From: lia...@indo.net.id lia...@indo.net.id To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Saturday, April 21, 2012 8:06 PM Subject: Re: [iagi-net-l] selepas kedukaan Selepas kedukaan mendalam kita atas kepergian pak Widjajono, saya berharap agar figur pengganti beliau di ESDM juga satu type: jujur, tegas, kompeten dan tidak terombang-ambing oleh opini publik-media-apalagi politisi. In short, figur yang nothing to loose. Jangan-jangan di kalangan IAGI ada figur seperti iniperlu didorong untuk maju nih. ===idealnya karena Menterinya Tek Mesin Wamennya yg berlatar belakang SDA (TM, Gl atau Tambang ) yg juga harus menguasai kebijakan dan regulasi di sektor Energi dan SDM , karena tugas menteri/wamen diranah kebijakan, bukan teknis lagi . mengingat banyak yg berkepentingan dg sektor ESDM baik kalangan investor sampai politikus.posisi ini menjadi sangat strategis...belum lagi harus pandai bersilat lidah spt kalau di talkshow talkshow menghadapi para pengamat dan politisi ISM ___ indomail - Your everyday mail - http://indomail.indo.net.id PP-IAGI 2011-2014: Ketua Umum: Rovicky Dwi Putrohari, rovicky[at]gmail.com Sekjen: Senoaji, ajiseno[at]ymail.com
Re: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak
kalau di batubara negara mendapatkan berapa persen batubara yg di keruk oleh perusahaan ya? apa sama sekali tidak kebagian karena kontraknya beda dengan migas? kalau negara tidak dapat batubara dari perusahaan yg mengeruk batubara,,apakah mungkin ini salah satu penyebab pihak negara dalam hal ini PLN sangat sulit untuk mendapatkan batubara untuk operationalnya.. Salam, FGMI, Hikmatulloh From: ajis...@ymail.com ajis...@ymail.com To: iagi-net@iagi.or.id iagi-net@iagi.or.id Sent: Wednesday, April 18, 2012 7:54 AM Subject: Re: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak Batubara langsung diawasi oleh dirjen minerba pelaksanaannya. Baik untuk PKP2B maupun IUP. Ada Pengawas Inspektur Tambang (PIT) yang dibagi bbrp zona dan selalu berkeliling tambang diseluruh Indonesia unt pengawasan safety, environment dan produksi. Salam SA Sekjen IAGI Powered by Telkomsel BlackBerry® From: fatchur zamil fatchurza...@yahoo.co.id Date: Wed, 18 Apr 2012 08:44:41 +0800 (SGT) To: iagi-net@iagi.or.id ReplyTo: iagi-net@iagi.or.id Subject: RE: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak BUMN batubara kayaknya PTBA = PT Bukit Asam yang mungkin kalah besar dari perusahaan lainya. Kalau ada BP Migas, kok gak ada ya BP Batubara yang mengontrol perusahaan2/PT2 batubara. Fz --- Pada Rab, 18/4/12, Muharram Jaya Panguriseng muhar...@pertamina.com menulis: Dari: Muharram Jaya Panguriseng muhar...@pertamina.com Judul: RE: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak Kepada: iagi-net@iagi.or.id iagi-net@iagi.or.id Tanggal: Rabu, 18 April, 2012, 7:31 AM Setuju dengan usulan Abah Yanto, namun barangkali bukan hanya sektor MIGAS yang perlu di-review lagi term condition kontraknya, tetapi juga mineral logam dan batubara. Kalau sudah ada ANTAM yang punya hak pengelola beberapa WK mineral logam, kelihatannya perlu pula dibuat BUMN yang mengelola batubara (atau sudah ada ya?) agar hasilnya dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam pengertian kalau BUMN yang kelola hasilnya akan jadi pendapatan Negara dan mudah-mudahan kembali kepada rakyat. Banyak diantara kita yang kalau membahas masalah subsidi BBM dengan lancar mengulas pasal 33 UUD 45 tetapi kalau membahas harga emas, tembaga dan batubara yang sebagian hasilnya untuk pemilik perusahaan kok agak melempem ya he he he... Padahal kenaikan harga BBM sesungguhnya dinikmati oleh Negara (walaupun sebagian orang menganggap menyusahkan rakyat), sementara emas, tembaga, nikel, mangan, batubara dst lebih banyak dinikmati oleh perusahaan yang bersangkutan. Jadi pantas lah kalau saat ini orang-orang terkaya Indonesia didominasi oleh pemain batubara, sementara bagian yang diperoleh Negara tidak cukup untuk memperbaiki jalan raya yang dirusak selama pengangkutan batubara dari tambang ke pelabuhan. Harganya pun harga pasar…enak tenan pengusaha-pengusaha batubara ini. Salam, MJP – 3048 From:nyoto - ke-el [mailto:ssoena...@gmail.com] Sent: Tuesday, April 17, 2012 3:55 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak Benar Abah, semua kekayaan alam ada ditangan negara dan oleh Pemerintah dimanfaatkan utk se-banyak2nya kemakmuran rakyat Indonesia, tapi Pemerintah kita dari dulu selalu nggak berani, terutama sama negara2 adidaya...repot dah. wass, nyoto 2012/4/17 Yanto R. Sumantri yrs_...@yahoo.com Pak Yoga Sebenarnya bukan nasionalisasi akan tetapi mungkin merubah term condition dari DMO , dengan mewajibkan Kontarktor - nya menyerahkan lebih banyak lagi bagian roksinya untuk keperluan dometik. Jadi judul beritanya agak agitatif. Sebenarnya hal ini harus dilakukan oleh Indonesia , re-negosiasi ? Mungkin saja , kenapa tidak ! Toh , mineral right ada ditangan negara melalui Pemerintah untuk se-besar2nya kesejahteraan rakyat. si Abah From:yoga suryanegara yoga_suryaneg...@yahoo.com To: iagi iagi iagi-net@iagi.or.id Sent: Tuesday, April 17, 2012 10:36 AM Subject: [iagi-net-l] cukup menarik untuk disimak Nemu berita bagus dari Media Indonesia ttg apa yg dilakukan Argentina dlm hal kebijakan migas-nya http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/17/313465/39/6/Argentina-Nasionalisasi-Perusahaan-Migas-Asing Salam Yoga Suryanegara * This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. PT Pertamina (Persero) is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. *
