Re: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ?
Saya kira bagus saja , tapi tentu harus ada perhitungan yang dapat dibuktikan secara faktual. Jangan ampai kita dikatgorikan "memeras". si Abah> * PTTEP rejects Indonesia’s $2.3b compensation demand* > > Friday, August 27, 2010 - 09:23AM GMT+7 > > Thai oil, gas firm PTTEP Australasia Pty Ltd has rejected the Indonesian > government’s demand to pay compensation amounting to US$2.3 billion for an > oil spill in the Timor Sea last year, Kontan daily reported Friday. > > Freddy Numberi, the chairman of the team for the handling of the oil > spill, > said in Jakarta on Thursday the Indonesian government would not change the > compensation claim despite the Thai company’s rejection. > > Freddy, who is also the minister of transportation, said that it was a big > mistake if the Thai company turned down the claim demand because it was > made > on the actual loss caused by the oil spill. > > According to Freddy, the West Atlas block in offshore Montara, Australia > operated by PTTEP Australasia, leaked uncontrollably for more than 70 > days, > polluting waters off West Timor. The oil spill also destroyed fish stocks > and wiped out seaweed farm along the coast. > > “I have an instructed the Indonesian negotiation team not to change the > claim,” he said. > > Indonesia officially filed its request to the Thai company to pay the > compensation over the oil spill in the Timor Sea during a negotiation held > in Perth early this week. The claim also includes the damages on the > ecosystem and the opportunity losses for the next few years that would be > suffered by local fishermen because of the oil spill. (*) > -- ___ Nganyerikeun hate batur hirupna mo bisa campur, ngangeunahkeun hate jalma hirupna pada ngupama , Elmu tungtut dunya siar Ibadah kudu lakonan.
Re: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ?
Sepertinya mereka juga tahu bahwa mereka telah mencemari. namun untuk referensi perlu data yang akurat tentang seberapa banyak pencemarannya atau seberapa besar klaim yang diajukan. Kalau tanpa data survey atau yg paling pas foto sattelite ya kategorinya ngawur ! Nanti dikhawatiran ada telor udang tercemari, tapi diklaim seharga lobster :( Sebenernya saat ini penggunaan survey penelitian ilmiah dalam klaim sudah umum terjadi. Seperti misalnya yang namanya landas continen itu merujuk pada relatif ketebalan sedimen terhadap lereng (beda tinggi). Tanpa adanya drilling atau seismic pengeboran yg menunjukkan ketebalan sedimen kita ga bisa ngeklaim landas continent. rdp On Tue, Aug 31, 2010 at 3:54 PM, yanto R.Sumantri wrote: > > > > Saya kira bagus saja , tapi tentu harus ada perhitungan yang dapat > dibuktikan secara faktual. Jangan ampai kita dikatgorikan > "memeras". > > si Abah> * > > > PTTEP > rejects Indonesia’s $2.3b compensation demand* > > > > > Friday, August 27, 2010 - 09:23AM GMT+7 > > > > Thai oil, gas > firm PTTEP Australasia Pty Ltd has rejected the Indonesian > > > government’s demand to pay compensation amounting to US$2.3 billion > for an > > oil spill in the Timor Sea last year, Kontan daily > reported Friday. > > > > Freddy Numberi, the chairman of the > team for the handling of the oil > > spill, > > said in > Jakarta on Thursday the Indonesian government would not change the > > compensation claim despite the Thai company’s rejection. > > > > Freddy, who is also the minister of transportation, said > that it was a big > > mistake if the Thai company turned down the > claim demand because it was > > made > > on the actual loss > caused by the oil spill. > > > > According to Freddy, the > West Atlas block in offshore Montara, Australia > > operated by > PTTEP Australasia, leaked uncontrollably for more than 70 > > > days, > > polluting waters off West Timor. The oil spill also > destroyed fish stocks > > and wiped out seaweed farm along the > coast. > > > > “I have an instructed the Indonesian > negotiation team not to change the > > claim,” he said. > > > > Indonesia officially filed its request to the Thai > company to pay the > > compensation over the oil spill in the Timor > Sea during a negotiation held > > in Perth early this week. The > claim also includes the damages on the > > ecosystem and the > opportunity losses for the next few years that would be > > suffered > by local fishermen because of the oil spill. (*) > > > > > -- > ___ > Nganyerikeun hate batur hirupna mo bisa campur, ngangeunahkeun hate > jalma hirupna pada ngupama , Elmu tungtut dunya siar Ibadah kudu lakonan. >
RE: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ?
Kebetulan pertengahan bulan agustus kemarin disuruh CEO nya PTTEP Australasia untuk menerjemahkan surat pengaduan dari Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) yang menuntut ganti rugi atas insiden Montara. Surat yang dikirim dengan berbahasa Indonesia tersebut mempunyai tembusan kemana-mana termasuk PBB, PM Australia, Presiden Indonesia, dll. Intinya dalam surat tersebut pihak daerah Timor Barat dan sekitarnya menuntut ganti rugi tetapi terlebih dahulu membentuk tim yang beranggotakan pihak dari Australia, Indonesia (pemerintah pusat dan daerah), dan PTTEP Australasia untuk bersama-sama berdiskusi tentang daerah yang tercemar dan berapa ganti rugi yang harus diberikan. PTTEP Australasia sendiri sebelumnya telah berniat baik untuk memberikan ganti rugi tetapi saat itu pihak Indonesia belum bekerja untuk menentukan berapa jumlah kerugian yang harus dibayar. Sampai akhirnya turun perintah dari Presiden Indonesia untuk segera menuntaskan masalah ini. Disinilah beberapa pejabat pusat terkait bertindak dengan cepat dan sedikit berinteraksi dengan pemerintah daerah. Saya sebutkan bertindak cepat karena dalam surat yang dibuat oleh YPTB tersebut pemerintah daerah memberikan complain atas kinerja pemerintah pusat dalam membantu menangani masalah yang terjadi. Dengan keterbatasan dana, alat dan tenaga ahli yang dimiliki pemerintah daerah mustahil dapat dilakukan pengukuran area tercemar dan menghitung jumlah kerugian. Pemerintah pusat hanya datang beberapa kali saja dan hanya beberapa saat. Sampai akhirnya pemerintah daerah diberikan instruksi oleh pemerintah pusat agar segera memberikan jumlah kerugian untuk dilaporkan ke presiden dan menuntut PTTEP untuk segera membayarnya. PTTEP sendiri selama ini berkomunikasi hanya dengan pemerintah pusat saja dan memang seharusnya begitu sampai nantinya pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah bersama-sama PTTEP bekerja sama menanggulangi masalah ini seperti PTTEp bekerja sama dengan pemerintah Australia. Yang menjadi kendala sebenarnya adalah dimana peran pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk menentukan berapa jumlah kerugian yang harus dibayar. Sekarang mungkin susah menghitung berapa besar area yang tercemar tapi dengan data2 foto satelit yang direkam sehari-hari mungkin bisa dihitung lagi berapa besar kerugian yang harus dibayar. Bukan tiba2 langsung minta kerugian sebesar USD 2.3B tanpa bukti yang akurat. Kalau saya yang punya perusahaan juga akan merasa diperas dan saya tetap tidak akan membayar kerugian tanpa ada data penunjang. Maaf kalau terlalu panjang tapi saat menerjemahkan surat dari YPTB saya merasa sendih atas apa yang terjadi diantara bangsa sendiri (pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Salam, -doddy- -Original Message- From: Rovicky Dwi Putrohari [mailto:rovi...@gmail.com] Sent: Tuesday, 31 August, 2010 4:35 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ? Sepertinya mereka juga tahu bahwa mereka telah mencemari. namun untuk referensi perlu data yang akurat tentang seberapa banyak pencemarannya atau seberapa besar klaim yang diajukan. Kalau tanpa data survey atau yg paling pas foto sattelite ya kategorinya ngawur ! Nanti dikhawatiran ada telor udang tercemari, tapi diklaim seharga lobster :( Sebenernya saat ini penggunaan survey penelitian ilmiah dalam klaim sudah umum terjadi. Seperti misalnya yang namanya landas continen itu merujuk pada relatif ketebalan sedimen terhadap lereng (beda tinggi). Tanpa adanya drilling atau seismic pengeboran yg menunjukkan ketebalan sedimen kita ga bisa ngeklaim landas continent. rdp On Tue, Aug 31, 2010 at 3:54 PM, yanto R.Sumantri wrote: > > > > Saya kira bagus saja , tapi tentu harus ada perhitungan yang dapat > dibuktikan secara faktual. Jangan ampai kita dikatgorikan > "memeras". > > si Abah> * > > > PTTEP > rejects Indonesia’s $2.3b compensation demand* > > > > > Friday, August 27, 2010 - 09:23AM GMT+7 > > > > Thai oil, gas > firm PTTEP Australasia Pty Ltd has rejected the Indonesian > > > government’s demand to pay compensation amounting to US$2.3 billion > for an > > oil spill in the Timor Sea last year, Kontan daily > reported Friday. > > > > Freddy Numberi, the chairman of the > team for the handling of the oil > > spill, > > said in > Jakarta on Thursday the Indonesian government would not change the > > compensation claim despite the Thai company’s rejection. > > > > Freddy, who is also the minister of transportation, said > that it was a big > > mistake if the Thai company turned down the > claim demand because it was > > made > > on the actual loss > caused by the oil spill. > > > > According to Freddy, the > West Atlas block in offshore Montara, Australia > > operated by > PTTEP Australasia, leaked uncontrollably for more than 70 &
RE: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ?
Terjadi dihampir semua lokasi tambang di tanah air. Sampai hari ini saya lihat belum ada analisa yang detail dari pemerintah dan pihak industri untuk bisa menghitung berapa besar kerugian lingkungan dampak dari kegiatan industri ini (kasihan generasi mendatang). -Original Message- From: Doddy Suryanto [mailto:dod...@pttep.com] Sent: Wednesday, 1 September 2010 12:54 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: RE: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ? Kebetulan pertengahan bulan agustus kemarin disuruh CEO nya PTTEP Australasia untuk menerjemahkan surat pengaduan dari Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) yang menuntut ganti rugi atas insiden Montara. Surat yang dikirim dengan berbahasa Indonesia tersebut mempunyai tembusan kemana-mana termasuk PBB, PM Australia, Presiden Indonesia, dll. Intinya dalam surat tersebut pihak daerah Timor Barat dan sekitarnya menuntut ganti rugi tetapi terlebih dahulu membentuk tim yang beranggotakan pihak dari Australia, Indonesia (pemerintah pusat dan daerah), dan PTTEP Australasia untuk bersama-sama berdiskusi tentang daerah yang tercemar dan berapa ganti rugi yang harus diberikan. PTTEP Australasia sendiri sebelumnya telah berniat baik untuk memberikan ganti rugi tetapi saat itu pihak Indonesia belum bekerja untuk menentukan berapa jumlah kerugian yang harus dibayar. Sampai akhirnya turun perintah dari Presiden Indonesia untuk segera menuntaskan masalah ini. Disinilah beberapa pejabat pusat terkait bertindak dengan cepat dan sedikit berinteraksi dengan pemerintah daerah. Saya sebutkan bertindak cepat karena dalam surat yang dibuat oleh YPTB tersebut pemerintah daerah memberikan complain atas kinerja pemerintah pusat dalam membantu menangani masalah yang terjadi. Dengan keterbatasan dana, alat dan tenaga ahli yang dimiliki pemerintah daerah mustahil dapat dilakukan pengukuran area tercemar dan menghitung jumlah kerugian. Pemerintah pusat hanya datang beberapa kali saja dan hanya beberapa saat. Sampai akhirnya pemerintah daerah diberikan instruksi oleh pemerintah pusat agar segera memberikan jumlah kerugian untuk dilaporkan ke presiden dan menuntut PTTEP untuk segera membayarnya. PTTEP sendiri selama ini berkomunikasi hanya dengan pemerintah pusat saja dan memang seharusnya begitu sampai nantinya pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah bersama-sama PTTEP bekerja sama menanggulangi masalah ini seperti PTTEp bekerja sama dengan pemerintah Australia. Yang menjadi kendala sebenarnya adalah dimana peran pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk menentukan berapa jumlah kerugian yang harus dibayar. Sekarang mungkin susah menghitung berapa besar area yang tercemar tapi dengan data2 foto satelit yang direkam sehari-hari mungkin bisa dihitung lagi berapa besar kerugian yang harus dibayar. Bukan tiba2 langsung minta kerugian sebesar USD 2.3B tanpa bukti yang akurat. Kalau saya yang punya perusahaan juga akan merasa diperas dan saya tetap tidak akan membayar kerugian tanpa ada data penunjang. Maaf kalau terlalu panjang tapi saat menerjemahkan surat dari YPTB saya merasa sendih atas apa yang terjadi diantara bangsa sendiri (pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Salam, -doddy- -Original Message- From: Rovicky Dwi Putrohari [mailto:rovi...@gmail.com] Sent: Tuesday, 31 August, 2010 4:35 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: Re: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ? Sepertinya mereka juga tahu bahwa mereka telah mencemari. namun untuk referensi perlu data yang akurat tentang seberapa banyak pencemarannya atau seberapa besar klaim yang diajukan. Kalau tanpa data survey atau yg paling pas foto sattelite ya kategorinya ngawur ! Nanti dikhawatiran ada telor udang tercemari, tapi diklaim seharga lobster :( Sebenernya saat ini penggunaan survey penelitian ilmiah dalam klaim sudah umum terjadi. Seperti misalnya yang namanya landas continen itu merujuk pada relatif ketebalan sedimen terhadap lereng (beda tinggi). Tanpa adanya drilling atau seismic pengeboran yg menunjukkan ketebalan sedimen kita ga bisa ngeklaim landas continent. rdp On Tue, Aug 31, 2010 at 3:54 PM, yanto R.Sumantri wrote: > > > > Saya kira bagus saja , tapi tentu harus ada perhitungan yang dapat > dibuktikan secara faktual. Jangan ampai kita dikatgorikan > "memeras". > > si Abah> * > > > PTTEP > rejects Indonesia’s $2.3b compensation demand* > > > > > Friday, August 27, 2010 - 09:23AM GMT+7 > > > > Thai oil, gas > firm PTTEP Australasia Pty Ltd has rejected the Indonesian > > > government’s demand to pay compensation amounting to US$2.3 billion > for an > > oil spill in the Timor Sea last year, Kontan daily > reported Friday. > > > > Freddy Numberi, the chairman of the > team for the handling of the oil > > spill, > > said in > Jakarta on Thursday the Indonesian government would not change the > > compensation claim despite the Thai c
Re: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ?
semoga saja pemerintah pusat (RI) dan daerah sudah bekerja-sama sekarang secara baik dan profesional dan mampu menghitung kerugian yg layak utk dimintakan kepada PTTEP. mungkin rekan doddy dapat memberikan info jika ada kemajuan dalam masalah ini. terimakasih dan salam, syaiful 2010/9/1 Doddy Suryanto : > Kebetulan pertengahan bulan agustus kemarin disuruh CEO nya PTTEP > Australasia untuk menerjemahkan surat pengaduan dari Yayasan Peduli > Timor Barat (YPTB) yang menuntut ganti rugi atas insiden Montara. Surat > yang dikirim dengan berbahasa Indonesia tersebut mempunyai tembusan > kemana-mana termasuk PBB, PM Australia, Presiden Indonesia, dll. > Intinya dalam surat tersebut pihak daerah Timor Barat dan sekitarnya > menuntut ganti rugi tetapi terlebih dahulu membentuk tim yang > beranggotakan pihak dari Australia, Indonesia (pemerintah pusat dan > daerah), dan PTTEP Australasia untuk bersama-sama berdiskusi tentang > daerah yang tercemar dan berapa ganti rugi yang harus diberikan. > PTTEP Australasia sendiri sebelumnya telah berniat baik untuk memberikan > ganti rugi tetapi saat itu pihak Indonesia belum bekerja untuk > menentukan berapa jumlah kerugian yang harus dibayar. Sampai akhirnya > turun perintah dari Presiden Indonesia untuk segera menuntaskan masalah > ini. > Disinilah beberapa pejabat pusat terkait bertindak dengan cepat dan > sedikit berinteraksi dengan pemerintah daerah. Saya sebutkan bertindak > cepat karena dalam surat yang dibuat oleh YPTB tersebut pemerintah > daerah memberikan complain atas kinerja pemerintah pusat dalam membantu > menangani masalah yang terjadi. Dengan keterbatasan dana, alat dan > tenaga ahli yang dimiliki pemerintah daerah mustahil dapat dilakukan > pengukuran area tercemar dan menghitung jumlah kerugian. Pemerintah > pusat hanya datang beberapa kali saja dan hanya beberapa saat. Sampai > akhirnya pemerintah daerah diberikan instruksi oleh pemerintah pusat > agar segera memberikan jumlah kerugian untuk dilaporkan ke presiden dan > menuntut PTTEP untuk segera membayarnya. PTTEP sendiri selama ini > berkomunikasi hanya dengan pemerintah pusat saja dan memang seharusnya > begitu sampai nantinya pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah > daerah bersama-sama PTTEP bekerja sama menanggulangi masalah ini seperti > PTTEp bekerja sama dengan pemerintah Australia. > Yang menjadi kendala sebenarnya adalah dimana peran pemerintah pusat > dalam membantu pemerintah daerah untuk menentukan berapa jumlah kerugian > yang harus dibayar. > Sekarang mungkin susah menghitung berapa besar area yang tercemar tapi > dengan data2 foto satelit yang direkam sehari-hari mungkin bisa dihitung > lagi berapa besar kerugian yang harus dibayar. Bukan tiba2 langsung > minta kerugian sebesar USD 2.3B tanpa bukti yang akurat. Kalau saya yang > punya perusahaan juga akan merasa diperas dan saya tetap tidak akan > membayar kerugian tanpa ada data penunjang. > Maaf kalau terlalu panjang tapi saat menerjemahkan surat dari YPTB saya > merasa sendih atas apa yang terjadi diantara bangsa sendiri (pemerintah > pusat dan pemerintah daerah). > > Salam, > -doddy- > > > -Original Message----- > From: Rovicky Dwi Putrohari [mailto:rovi...@gmail.com] > Sent: Tuesday, 31 August, 2010 4:35 PM > To: iagi-net@iagi.or.id > Subject: Re: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ? > > Sepertinya mereka juga tahu bahwa mereka telah mencemari. namun untuk > referensi perlu data yang akurat tentang seberapa banyak pencemarannya > atau > seberapa besar klaim yang diajukan. Kalau tanpa data survey atau yg > paling > pas foto sattelite ya kategorinya ngawur ! > > Nanti dikhawatiran ada telor udang tercemari, tapi diklaim seharga > lobster > :( > > Sebenernya saat ini penggunaan survey penelitian ilmiah dalam klaim > sudah > umum terjadi. Seperti misalnya yang namanya landas continen itu merujuk > pada > relatif ketebalan sedimen terhadap lereng (beda tinggi). Tanpa adanya > drilling atau seismic pengeboran yg menunjukkan ketebalan sedimen kita > ga > bisa ngeklaim landas continent. > > rdp > > On Tue, Aug 31, 2010 at 3:54 PM, yanto R.Sumantri > wrote: > >> >> >> >> Saya kira bagus saja , tapi tentu harus ada perhitungan yang dapat >> dibuktikan secara faktual. Jangan ampai kita dikatgorikan >> "memeras". >> >> si Abah> * >> >> >> PTTEP >> rejects Indonesia’s $2.3b compensation demand* >> > >> > >> Friday, August 27, 2010 - 09:23AM GMT+7 >> > >> > Thai oil, gas >> firm PTTEP Australasia Pty Ltd has rejected the Indonesian >> > >> government’s demand to pay compensation amounting to US$2.3 > billion >> for an >> &g
Re: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ?
Terima kasih Pak Doddy atas pencerahannya. Kalau menilik kata-kata Freddy Numberi, terkesan bahwa claim itu sudah berdasarkan estimasi yang "bisa dipertanggungjawabkan". Semoga ada anggota IAGI lain yang punya informasi "dari dalam" yang memberikan pencerahan bagaimana Pemerintah RI bisa sampai pada angka USD 2.3Milliar. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalani. Sunu. 2010/9/1 Doddy Suryanto > Kebetulan pertengahan bulan agustus kemarin disuruh CEO nya PTTEP > Australasia untuk menerjemahkan surat pengaduan dari Yayasan Peduli > Timor Barat (YPTB) yang menuntut ganti rugi atas insiden Montara. Surat > yang dikirim dengan berbahasa Indonesia tersebut mempunyai tembusan > kemana-mana termasuk PBB, PM Australia, Presiden Indonesia, dll. > Intinya dalam surat tersebut pihak daerah Timor Barat dan sekitarnya > menuntut ganti rugi tetapi terlebih dahulu membentuk tim yang > beranggotakan pihak dari Australia, Indonesia (pemerintah pusat dan > daerah), dan PTTEP Australasia untuk bersama-sama berdiskusi tentang > daerah yang tercemar dan berapa ganti rugi yang harus diberikan. > PTTEP Australasia sendiri sebelumnya telah berniat baik untuk memberikan > ganti rugi tetapi saat itu pihak Indonesia belum bekerja untuk > menentukan berapa jumlah kerugian yang harus dibayar. Sampai akhirnya > turun perintah dari Presiden Indonesia untuk segera menuntaskan masalah > ini. > Disinilah beberapa pejabat pusat terkait bertindak dengan cepat dan > sedikit berinteraksi dengan pemerintah daerah. Saya sebutkan bertindak > cepat karena dalam surat yang dibuat oleh YPTB tersebut pemerintah > daerah memberikan complain atas kinerja pemerintah pusat dalam membantu > menangani masalah yang terjadi. Dengan keterbatasan dana, alat dan > tenaga ahli yang dimiliki pemerintah daerah mustahil dapat dilakukan > pengukuran area tercemar dan menghitung jumlah kerugian. Pemerintah > pusat hanya datang beberapa kali saja dan hanya beberapa saat. Sampai > akhirnya pemerintah daerah diberikan instruksi oleh pemerintah pusat > agar segera memberikan jumlah kerugian untuk dilaporkan ke presiden dan > menuntut PTTEP untuk segera membayarnya. PTTEP sendiri selama ini > berkomunikasi hanya dengan pemerintah pusat saja dan memang seharusnya > begitu sampai nantinya pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah > daerah bersama-sama PTTEP bekerja sama menanggulangi masalah ini seperti > PTTEp bekerja sama dengan pemerintah Australia. > Yang menjadi kendala sebenarnya adalah dimana peran pemerintah pusat > dalam membantu pemerintah daerah untuk menentukan berapa jumlah kerugian > yang harus dibayar. > Sekarang mungkin susah menghitung berapa besar area yang tercemar tapi > dengan data2 foto satelit yang direkam sehari-hari mungkin bisa dihitung > lagi berapa besar kerugian yang harus dibayar. Bukan tiba2 langsung > minta kerugian sebesar USD 2.3B tanpa bukti yang akurat. Kalau saya yang > punya perusahaan juga akan merasa diperas dan saya tetap tidak akan > membayar kerugian tanpa ada data penunjang. > Maaf kalau terlalu panjang tapi saat menerjemahkan surat dari YPTB saya > merasa sendih atas apa yang terjadi diantara bangsa sendiri (pemerintah > pusat dan pemerintah daerah). > > Salam, > -doddy- > > > -----Original Message----- > From: Rovicky Dwi Putrohari [mailto:rovi...@gmail.com] > Sent: Tuesday, 31 August, 2010 4:35 PM > To: iagi-net@iagi.or.id > Subject: Re: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ? > > Sepertinya mereka juga tahu bahwa mereka telah mencemari. namun untuk > referensi perlu data yang akurat tentang seberapa banyak pencemarannya > atau > seberapa besar klaim yang diajukan. Kalau tanpa data survey atau yg > paling > pas foto sattelite ya kategorinya ngawur ! > > Nanti dikhawatiran ada telor udang tercemari, tapi diklaim seharga > lobster > :( > > Sebenernya saat ini penggunaan survey penelitian ilmiah dalam klaim > sudah > umum terjadi. Seperti misalnya yang namanya landas continen itu merujuk > pada > relatif ketebalan sedimen terhadap lereng (beda tinggi). Tanpa adanya > drilling atau seismic pengeboran yg menunjukkan ketebalan sedimen kita > ga > bisa ngeklaim landas continent. > > rdp > > On Tue, Aug 31, 2010 at 3:54 PM, yanto R.Sumantri > wrote: > > > > > > > > > Saya kira bagus saja , tapi tentu harus ada perhitungan yang dapat > > dibuktikan secara faktual. Jangan ampai kita dikatgorikan > > "memeras". > > > > si Abah> * > > > > > > PTTEP > > rejects Indonesia’s $2.3b compensation demand* > > > > > > > > Friday, August 27, 2010 - 09:23AM GMT+7 > > > > > > Thai oil, gas > > firm PTTEP Australasia Pty Ltd has rejected the
Re: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ?
Saya mengikuti berita ini dan juga berusaha mengingatkan dan memberi info teknis pd deputi KLH yg mengurusi masalah ini bahkan pd saat Montara masih blm bisa dihentikan. Tapi nampaknya kawan2 di KLH agak menganggap enteng masalah ini shg gak gerak2 juga sampai kawan lama kita Pak Ferdi Tanoni dr YPTB bbrp x lontarkan rilis2 media sampai ke TV segala, barulah SBY perintahkan Mentri Kelautan Prikanan bikin tim mengurusi masalah ini (stlah Montara mampet) dimana angotanya jg ada dr KLH. Dan menurut info mrk hanya sekali datang ke Kupang dan bbrp daerah di sana, tdk sampai melakukan penelitian rinci, sampling sistimatis dsb, kayaknya cuma kunjungan proforma biasa. Malahan kawan dr YPTB lah yg sampling dan masukin samplenya ke corelab untuk diteliliti dan berdasarkan itulah Ferdi Tanoni kirim surat mengklaim ke PTTEP krn 0Pemerintah jg gak kunjung gerak nge-klaim. Barulah stlah keduluan Ferdi, pemerintah kita masukin claim, tapi saya sangat2 meragukan angka2 di claim tsb memang sdh berdasar penelitian valid. Karena ya itu tadi, ...ga ada gerAak riset yg bisa kita monitor, dan kbetulan salah satu motor tim yg dibentuk Mentri itu org kepercayaannya yg ex-aktifis ITB dan bbrp kali dia konsultasi ke network geologistnya ttg apa yg hrs dilakukan dsb dsb.Jadi, itulah buntutnya: klaim yg ikut dipertanyakan basisnya oleh PTTEP. Coba dong, ... Bisa (mau) nggak IAGI ikut turun bantuin beresin ini??? Spy pemerintah kita ini gak dianggep ngawur dan bodo2 bangetlah,...walopun kenyataan nyrempet2 ke situ...ayo dijagain, ayo dibantu... Adb Powered by Telkomsel BlackBerry® -Original Message- From: Sunu Praptono Date: Wed, 1 Sep 2010 13:53:30 To: Reply-To: Subject: Re: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ? Terima kasih Pak Doddy atas pencerahannya. Kalau menilik kata-kata Freddy Numberi, terkesan bahwa claim itu sudah berdasarkan estimasi yang "bisa dipertanggungjawabkan". Semoga ada anggota IAGI lain yang punya informasi "dari dalam" yang memberikan pencerahan bagaimana Pemerintah RI bisa sampai pada angka USD 2.3Milliar. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalani. Sunu. 2010/9/1 Doddy Suryanto > Kebetulan pertengahan bulan agustus kemarin disuruh CEO nya PTTEP > Australasia untuk menerjemahkan surat pengaduan dari Yayasan Peduli > Timor Barat (YPTB) yang menuntut ganti rugi atas insiden Montara. Surat > yang dikirim dengan berbahasa Indonesia tersebut mempunyai tembusan > kemana-mana termasuk PBB, PM Australia, Presiden Indonesia, dll. > Intinya dalam surat tersebut pihak daerah Timor Barat dan sekitarnya > menuntut ganti rugi tetapi terlebih dahulu membentuk tim yang > beranggotakan pihak dari Australia, Indonesia (pemerintah pusat dan > daerah), dan PTTEP Australasia untuk bersama-sama berdiskusi tentang > daerah yang tercemar dan berapa ganti rugi yang harus diberikan. > PTTEP Australasia sendiri sebelumnya telah berniat baik untuk memberikan > ganti rugi tetapi saat itu pihak Indonesia belum bekerja untuk > menentukan berapa jumlah kerugian yang harus dibayar. Sampai akhirnya > turun perintah dari Presiden Indonesia untuk segera menuntaskan masalah > ini. > Disinilah beberapa pejabat pusat terkait bertindak dengan cepat dan > sedikit berinteraksi dengan pemerintah daerah. Saya sebutkan bertindak > cepat karena dalam surat yang dibuat oleh YPTB tersebut pemerintah > daerah memberikan complain atas kinerja pemerintah pusat dalam membantu > menangani masalah yang terjadi. Dengan keterbatasan dana, alat dan > tenaga ahli yang dimiliki pemerintah daerah mustahil dapat dilakukan > pengukuran area tercemar dan menghitung jumlah kerugian. Pemerintah > pusat hanya datang beberapa kali saja dan hanya beberapa saat. Sampai > akhirnya pemerintah daerah diberikan instruksi oleh pemerintah pusat > agar segera memberikan jumlah kerugian untuk dilaporkan ke presiden dan > menuntut PTTEP untuk segera membayarnya. PTTEP sendiri selama ini > berkomunikasi hanya dengan pemerintah pusat saja dan memang seharusnya > begitu sampai nantinya pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah > daerah bersama-sama PTTEP bekerja sama menanggulangi masalah ini seperti > PTTEp bekerja sama dengan pemerintah Australia. > Yang menjadi kendala sebenarnya adalah dimana peran pemerintah pusat > dalam membantu pemerintah daerah untuk menentukan berapa jumlah kerugian > yang harus dibayar. > Sekarang mungkin susah menghitung berapa besar area yang tercemar tapi > dengan data2 foto satelit yang direkam sehari-hari mungkin bisa dihitung > lagi berapa besar kerugian yang harus dibayar. Bukan tiba2 langsung > minta kerugian sebesar USD 2.3B tanpa bukti yang akurat. Kalau saya yang > punya perusahaan juga akan merasa diperas dan saya tetap tidak akan > membayar kerugian tanpa ada data penunjang. > Maaf kalau terlalu panjang tapi saat menerjemahkan surat
Re: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ?
Memang benar sampeyan Sam. Pak Ferdi lah yang berteriak dari dulu dan contoh tumpahan minyak juga dikirim ke australia dan hasilnya positif sama dgn minyak dari ladang Montara. PTTEP sendiri telah mengusulkan ganti rugi sejak Oktober/November tahun lalu. YPTB juga mengusulkan membentuk tim khusus yang terdiri dari pemda, pemerintah pusat, PTTEP, YPTB sendiri dan lembaga terkait lainnya untuk mengatasi masalah ini tapi TIDAK pernah terbentuk. Bantuan dari pemerintah pusat yang sangat diharapkan juga tidak berjalan dengan benar dengan alasan dana untuk investigasi terbatas shg mereka tidak bisa tinggal lama di daerah. Jadi pemikiran YPTB dan pemda rasanya jauh lebih bagus dibandingkan pemerintah pusat yang langsung keluar dgn angka ganti rugi tanpa bukti-bukti yg didukung penelitian ilmiah. Nanti kalau ada info terbaru akan diinformasikan kembali. Salam, -doddy- Sent from my BlackBerry® by dovirado -Original Message- From: andangbacht...@yahoo.com Date: Thu, 2 Sep 2010 01:29:30 To: Reply-To: Subject: Re: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ? Saya mengikuti berita ini dan juga berusaha mengingatkan dan memberi info teknis pd deputi KLH yg mengurusi masalah ini bahkan pd saat Montara masih blm bisa dihentikan. Tapi nampaknya kawan2 di KLH agak menganggap enteng masalah ini shg gak gerak2 juga sampai kawan lama kita Pak Ferdi Tanoni dr YPTB bbrp x lontarkan rilis2 media sampai ke TV segala, barulah SBY perintahkan Mentri Kelautan Prikanan bikin tim mengurusi masalah ini (stlah Montara mampet) dimana angotanya jg ada dr KLH. Dan menurut info mrk hanya sekali datang ke Kupang dan bbrp daerah di sana, tdk sampai melakukan penelitian rinci, sampling sistimatis dsb, kayaknya cuma kunjungan proforma biasa. Malahan kawan dr YPTB lah yg sampling dan masukin samplenya ke corelab untuk diteliliti dan berdasarkan itulah Ferdi Tanoni kirim surat mengklaim ke PTTEP krn 0Pemerintah jg gak kunjung gerak nge-klaim. Barulah stlah keduluan Ferdi, pemerintah kita masukin claim, tapi saya sangat2 meragukan angka2 di claim tsb memang sdh berdasar penelitian valid. Karena ya itu tadi, ...ga ada gerAak riset yg bisa kita monitor, dan kbetulan salah satu motor tim yg dibentuk Mentri itu org kepercayaannya yg ex-aktifis ITB dan bbrp kali dia konsultasi ke network geologistnya ttg apa yg hrs dilakukan dsb dsb.Jadi, itulah buntutnya: klaim yg ikut dipertanyakan basisnya oleh PTTEP. Coba dong, ... Bisa (mau) nggak IAGI ikut turun bantuin beresin ini??? Spy pemerintah kita ini gak dianggep ngawur dan bodo2 bangetlah,...walopun kenyataan nyrempet2 ke situ...ayo dijagain, ayo dibantu... Adb Powered by Telkomsel BlackBerry® -Original Message- From: Sunu Praptono Date: Wed, 1 Sep 2010 13:53:30 To: Reply-To: Subject: Re: [iagi-net-l] ada yang mengikuti berita ini ? Terima kasih Pak Doddy atas pencerahannya. Kalau menilik kata-kata Freddy Numberi, terkesan bahwa claim itu sudah berdasarkan estimasi yang "bisa dipertanggungjawabkan". Semoga ada anggota IAGI lain yang punya informasi "dari dalam" yang memberikan pencerahan bagaimana Pemerintah RI bisa sampai pada angka USD 2.3Milliar. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalani. Sunu. 2010/9/1 Doddy Suryanto > Kebetulan pertengahan bulan agustus kemarin disuruh CEO nya PTTEP > Australasia untuk menerjemahkan surat pengaduan dari Yayasan Peduli > Timor Barat (YPTB) yang menuntut ganti rugi atas insiden Montara. Surat > yang dikirim dengan berbahasa Indonesia tersebut mempunyai tembusan > kemana-mana termasuk PBB, PM Australia, Presiden Indonesia, dll. > Intinya dalam surat tersebut pihak daerah Timor Barat dan sekitarnya > menuntut ganti rugi tetapi terlebih dahulu membentuk tim yang > beranggotakan pihak dari Australia, Indonesia (pemerintah pusat dan > daerah), dan PTTEP Australasia untuk bersama-sama berdiskusi tentang > daerah yang tercemar dan berapa ganti rugi yang harus diberikan. > PTTEP Australasia sendiri sebelumnya telah berniat baik untuk memberikan > ganti rugi tetapi saat itu pihak Indonesia belum bekerja untuk > menentukan berapa jumlah kerugian yang harus dibayar. Sampai akhirnya > turun perintah dari Presiden Indonesia untuk segera menuntaskan masalah > ini. > Disinilah beberapa pejabat pusat terkait bertindak dengan cepat dan > sedikit berinteraksi dengan pemerintah daerah. Saya sebutkan bertindak > cepat karena dalam surat yang dibuat oleh YPTB tersebut pemerintah > daerah memberikan complain atas kinerja pemerintah pusat dalam membantu > menangani masalah yang terjadi. Dengan keterbatasan dana, alat dan > tenaga ahli yang dimiliki pemerintah daerah mustahil dapat dilakukan > pengukuran area tercemar dan menghitung jumlah kerugian. Pemerintah > pusat hanya datang beberapa kali saja dan hanya beberapa saat. Sampai > akhirnya pemerintah daerah diberikan instruksi oleh pemerintah pusat > agar s
