Re: [ITCENTER] revisi undang no 13 tahun 2003 (was :Kopdar lagi kapan?)
yah, nggak lah! mau ketiban mouse sekarung kek, mau kesetrum kek, mau mati
kek! gak di pikirin, yg di pikirin pemerintah cuman gimana caranya investor
masuk ke indonesia dan kalo udah masuk bisa di peras dengan biaya siluman
ini itu trus masuk ke kantong masing-masing! ha...ha...ha...
- Original Message -
From: Yanu Triana Putra [EMAIL PROTECTED]
To: ITCENTER@yahoogroups.com
Sent: Sunday, April 30, 2006 3:28 AM
Subject: Re: [ITCENTER] revisi undang no 13 tahun 2003 (was :Kopdar lagi
kapan?)
kalo begitu ?? biarpun kecelakaan didalam lingkungan kerja (misalnya
ketiban
mouse sekarung) .. tidak ditanggung perusahaan ??
regards
Yanu
- Original Message -
From: topan top [EMAIL PROTECTED]
To: ITCENTER@yahoogroups.com
Sent: Saturday, April 29, 2006 8:23 AM
Subject: Re: [ITCENTER] revisi undang no 13 tahun 2003 (was :Kopdar lagi
kapan?)
undang undang sekarang tambah gila aja aturanya,tambah bikin sengsara
orang,ndak kasian kah ama orang2 di sekitarnya.memang..memangndak
tahu mau ngomong apalagi capek ngurusinya.mendingan bobok dulu ah?
aditias suyasninto [EMAIL PROTECTED] wrote: Dari 193 pasal Naskah
Revisi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat
beberapa
pasal kontroversi, di
antaranya: -
Pasal 35
(ayat 3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam
mempekerjakan
tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup- kesejahteraan,
kesela-ma-tan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja
Kontroversi revisi pasal 35:
dalam revisi, ayat ini dihapus).
-
Pasal 59
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu menurut jenis dan sifat atau kegiatan yang pekerjaannya
akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
pekerjaan yang diperkirakan -penyelesaiannya dalam waktu -tidak terlalu
lama
dan paling lama 3 tahun-;
pekerjaan yang bersifat musi-man;
pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Kontroversi revisi Pasal 59
(1) yang dilakukan atas dasar jangka waktu, dapat dilakukan untuk semua
jenis pekerjaan;
(6) Dalam hal hubungan kerja diakhi-ri- sebelum berakhirnya PKWT yang
disebabkan karena pekerja/ buruh- melanggar ketentuan di dalam perjanjian
kerja maka pekerja/ buruh tidak berhak atas santunan dan pekerja/ buruh
yang
bersangkutan wajib membayar ganti rugi kepada peng-usaha sebesar upah yang
seharusnya diterima sampai berakhir-nya- PKWT.
-
Pasal 155
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpang-an terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang
dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah
beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.
Kontroversi revisi Pasal 155:
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpang-an terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang
dalam proses pemutusan hubungan kerja.
(4) Pengusaha yang melakukan skorsing se-bagaimana pada ayat 3 wajib
membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima buruh selama-lamanya
6
bulan.
-
Pasal 156
(1)Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, peng-usaha diwajibkan
membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima.
(3) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling
sedikit sebagai berikut:
a. masa kerja 1 tahun, 1 bulan upah dst.
g. masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan
upah.
h. masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan
upah.
i.masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 kali upah.
(4) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat
1, ditetapkan sebagai berikut:
a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah
dst.
h. masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.
(5) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud
dalam
ayat 1 meliputi:
a. dst.
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar
15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang
memenuhi syarat.
Kontroversi revisi Pasal 156:
(2) Pekerja/buruh yang berhak mendapatkan pesangon adalah pekerja/buruh
yang
mendapat upah lebih rendah atau sama dengan satu kali penghasilan tidak
kena
pajak.
{
adit:
Penghasilan tidak kena pajak Rp 13.200.000,- per tahun atau Rp 1.100.000,-
per bulan -atau udah naik yah saya lupa... jadi kalo yg gajinya di bawah2
ini masih aman.. tapi kalo kerja lebih dari 20 tahun trus gajinya masih
segini2 juga mah sedih juga yah :(...
}
(3) Perhitungan upah pesangon sebagaimana dimaksud ayat 1 paling
Re: [ITCENTER] revisi undang no 13 tahun 2003 (was :Kopdar lagi kapan?)
kalo begitu ?? biarpun kecelakaan didalam lingkungan kerja (misalnya ketiban
mouse sekarung) .. tidak ditanggung perusahaan ??
regards
Yanu
- Original Message -
From: topan top [EMAIL PROTECTED]
To: ITCENTER@yahoogroups.com
Sent: Saturday, April 29, 2006 8:23 AM
Subject: Re: [ITCENTER] revisi undang no 13 tahun 2003 (was :Kopdar lagi
kapan?)
undang undang sekarang tambah gila aja aturanya,tambah bikin sengsara
orang,ndak kasian kah ama orang2 di sekitarnya.memang..memangndak
tahu mau ngomong apalagi capek ngurusinya.mendingan bobok dulu ah?
aditias suyasninto [EMAIL PROTECTED] wrote: Dari 193 pasal Naskah Revisi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat beberapa
pasal kontroversi, di
antaranya: -
Pasal 35
(ayat 3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam mempekerjakan
tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup- kesejahteraan,
kesela-ma-tan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja
Kontroversi revisi pasal 35:
dalam revisi, ayat ini dihapus).
-
Pasal 59
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu menurut jenis dan sifat atau kegiatan yang pekerjaannya
akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
pekerjaan yang diperkirakan -penyelesaiannya dalam waktu -tidak terlalu lama
dan paling lama 3 tahun-;
pekerjaan yang bersifat musi-man;
pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Kontroversi revisi Pasal 59
(1) yang dilakukan atas dasar jangka waktu, dapat dilakukan untuk semua
jenis pekerjaan;
(6) Dalam hal hubungan kerja diakhi-ri- sebelum berakhirnya PKWT yang
disebabkan karena pekerja/ buruh- melanggar ketentuan di dalam perjanjian
kerja maka pekerja/ buruh tidak berhak atas santunan dan pekerja/ buruh yang
bersangkutan wajib membayar ganti rugi kepada peng-usaha sebesar upah yang
seharusnya diterima sampai berakhir-nya- PKWT.
-
Pasal 155
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpang-an terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang
dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah
beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.
Kontroversi revisi Pasal 155:
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpang-an terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang
dalam proses pemutusan hubungan kerja.
(4) Pengusaha yang melakukan skorsing se-bagaimana pada ayat 3 wajib
membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima buruh selama-lamanya 6
bulan.
-
Pasal 156
(1)Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, peng-usaha diwajibkan
membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima.
(3) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling
sedikit sebagai berikut:
a. masa kerja 1 tahun, 1 bulan upah dst.
g. masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah.
h. masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah.
i.masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 kali upah.
(4) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
1, ditetapkan sebagai berikut:
a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah
dst.
h. masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.
(5) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 meliputi:
a. dst.
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar
15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang
memenuhi syarat.
Kontroversi revisi Pasal 156:
(2) Pekerja/buruh yang berhak mendapatkan pesangon adalah pekerja/buruh yang
mendapat upah lebih rendah atau sama dengan satu kali penghasilan tidak kena
pajak.
{
adit:
Penghasilan tidak kena pajak Rp 13.200.000,- per tahun atau Rp 1.100.000,-
per bulan -atau udah naik yah saya lupa... jadi kalo yg gajinya di bawah2
ini masih aman.. tapi kalo kerja lebih dari 20 tahun trus gajinya masih
segini2 juga mah sedih juga yah :(...
}
(3) Perhitungan upah pesangon sebagaimana dimaksud ayat 1 paling sedikit
sebagai berikut:
a. masa kerja lebih dari 3 bulan tapi kurang 1 tahun, 1 bulan upah;
b. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah
dst.
g. masa kerja 6 tahun atau lebih, 7 bulan upah.
(4) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
1, ditetapkan sebagai berikut:
a. masa kerja 5 tahun tetapi kurang dari 10 tahun, 2 bulan upah
b. masa kerja 10 tahun tetapi kurang dari 15 tahun, 3 bulan upah dst.
e. masa kerja 25 tahun atau lebih, 6 bulan upah.
(5) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana di maksud ayat
1 meliputi:
a. dst.
c. penggantian perumahan
Re: [ITCENTER] revisi undang no 13 tahun 2003 (was :Kopdar lagi kapan?)
undang undang sekarang tambah gila aja aturanya,tambah bikin sengsara
orang,ndak kasian kah ama orang2 di sekitarnya.memang..memangndak tahu
mau ngomong apalagi capek ngurusinya.mendingan bobok dulu ah?
aditias suyasninto [EMAIL PROTECTED] wrote: Dari 193 pasal Naskah Revisi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat beberapa
pasal kontroversi, di antaranya:
-
Pasal 35
(ayat 3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam mempekerjakan
tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup- kesejahteraan,
kesela-ma-tan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja
Kontroversi revisi pasal 35:
dalam revisi, ayat ini dihapus).
-
Pasal 59
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu menurut jenis dan sifat atau kegiatan yang pekerjaannya akan
selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
pekerjaan yang diperkirakan -penyelesaiannya dalam waktu -tidak terlalu lama
dan paling lama 3 tahun-;
pekerjaan yang bersifat musi-man;
pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Kontroversi revisi Pasal 59
(1) yang dilakukan atas dasar jangka waktu, dapat dilakukan untuk semua jenis
pekerjaan;
(6) Dalam hal hubungan kerja diakhi-ri- sebelum berakhirnya PKWT yang
disebabkan karena pekerja/ buruh- melanggar ketentuan di dalam perjanjian kerja
maka pekerja/ buruh tidak berhak atas santunan dan pekerja/ buruh yang
bersangkutan wajib membayar ganti rugi kepada peng-usaha sebesar upah yang
seharusnya diterima sampai berakhir-nya- PKWT.
-
Pasal 155
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpang-an terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam
proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta
hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.
Kontroversi revisi Pasal 155:
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpang-an terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam
proses pemutusan hubungan kerja.
(4) Pengusaha yang melakukan skorsing se-bagaimana pada ayat 3 wajib membayar
upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima buruh selama-lamanya 6 bulan.
-
Pasal 156
(1)Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, peng-usaha diwajibkan membayar
uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
yang seharusnya diterima.
(3) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit
sebagai berikut:
a. masa kerja 1 tahun, 1 bulan upah dst.
g. masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah.
h. masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah.
i.masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 kali upah.
(4) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,
ditetapkan sebagai berikut:
a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah dst.
h. masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.
(5) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 meliputi:
a. dst.
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15%
dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi
syarat.
Kontroversi revisi Pasal 156:
(2) Pekerja/buruh yang berhak mendapatkan pesangon adalah pekerja/buruh yang
mendapat upah lebih rendah atau sama dengan satu kali penghasilan tidak kena
pajak.
{
adit:
Penghasilan tidak kena pajak Rp 13.200.000,- per tahun atau Rp 1.100.000,- per
bulan -atau udah naik yah saya lupa... jadi kalo yg gajinya di bawah2 ini masih
aman.. tapi kalo kerja lebih dari 20 tahun trus gajinya masih segini2 juga mah
sedih juga yah :(...
}
(3) Perhitungan upah pesangon sebagaimana dimaksud ayat 1 paling sedikit
sebagai berikut:
a. masa kerja lebih dari 3 bulan tapi kurang 1 tahun, 1 bulan upah;
b. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah dst.
g. masa kerja 6 tahun atau lebih, 7 bulan upah.
(4) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,
ditetapkan sebagai berikut:
a. masa kerja 5 tahun tetapi kurang dari 10 tahun, 2 bulan upah
b. masa kerja 10 tahun tetapi kurang dari 15 tahun, 3 bulan upah dst.
e. masa kerja 25 tahun atau lebih, 6 bulan upah.
(5) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana di maksud ayat 1
meliputi:
a. dst.
c. penggantian perumahan sebesar 10% bagi pekerja/buruh yang mendapatkan
fasilitas atau tunjangan perumahan serta penggantian pengobatan dan perawatan
sebesar 5% dari uang pesangon/atau uang penghargaan masa kerja bagi
pekerja/buruh yang di-PHK yang mendapatkan pesangon dan atau uang penghargaan
masa kerja.
-
Pasal 158
[ITCENTER] revisi undang no 13 tahun 2003 (was :Kopdar lagi kapan?)
Dari 193 pasal Naskah Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terdapat beberapa pasal kontroversi, di antaranya:
-
Pasal 35
(ayat 3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam mempekerjakan
tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup- kesejahteraan,
kesela-ma-tan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja
Kontroversi revisi pasal 35:
dalam revisi, ayat ini dihapus).
-
Pasal 59
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu menurut jenis dan sifat atau kegiatan yang pekerjaannya akan
selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
pekerjaan yang diperkirakan -penyelesaiannya dalam waktu -tidak terlalu lama
dan paling lama 3 tahun-;
pekerjaan yang bersifat musi-man;
pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Kontroversi revisi Pasal 59
(1) yang dilakukan atas dasar jangka waktu, dapat dilakukan untuk semua jenis
pekerjaan;
(6) Dalam hal hubungan kerja diakhi-ri- sebelum berakhirnya PKWT yang
disebabkan karena pekerja/ buruh- melanggar ketentuan di dalam perjanjian kerja
maka pekerja/ buruh tidak berhak atas santunan dan pekerja/ buruh yang
bersangkutan wajib membayar ganti rugi kepada peng-usaha sebesar upah yang
seharusnya diterima sampai berakhir-nya- PKWT.
-
Pasal 155
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpang-an terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam
proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta
hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.
Kontroversi revisi Pasal 155:
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpang-an terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam
proses pemutusan hubungan kerja.
(4) Pengusaha yang melakukan skorsing se-bagaimana pada ayat 3 wajib membayar
upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima buruh selama-lamanya 6 bulan.
-
Pasal 156
(1)Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, peng-usaha diwajibkan membayar
uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
yang seharusnya diterima.
(3) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit
sebagai berikut:
a. masa kerja 1 tahun, 1 bulan upah dst.
g. masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah.
h. masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah.
i.masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 kali upah.
(4) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,
ditetapkan sebagai berikut:
a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah dst.
h. masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.
(5) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 meliputi:
a. dst.
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15%
dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi
syarat.
Kontroversi revisi Pasal 156:
(2) Pekerja/buruh yang berhak mendapatkan pesangon adalah pekerja/buruh yang
mendapat upah lebih rendah atau sama dengan satu kali penghasilan tidak kena
pajak.
{
adit:
Penghasilan tidak kena pajak Rp 13.200.000,- per tahun atau Rp 1.100.000,-
per bulan -atau udah naik yah saya lupa... jadi kalo yg gajinya di bawah2 ini
masih aman.. tapi kalo kerja lebih dari 20 tahun trus gajinya masih segini2
juga mah sedih juga yah :(...
}
(3) Perhitungan upah pesangon sebagaimana dimaksud ayat 1 paling sedikit
sebagai berikut:
a. masa kerja lebih dari 3 bulan tapi kurang 1 tahun, 1 bulan upah;
b. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah dst.
g. masa kerja 6 tahun atau lebih, 7 bulan upah.
(4) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,
ditetapkan sebagai berikut:
a. masa kerja 5 tahun tetapi kurang dari 10 tahun, 2 bulan upah
b. masa kerja 10 tahun tetapi kurang dari 15 tahun, 3 bulan upah dst.
e. masa kerja 25 tahun atau lebih, 6 bulan upah.
(5) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana di maksud ayat 1
meliputi:
a. dst.
c. penggantian perumahan sebesar 10% bagi pekerja/buruh yang mendapatkan
fasilitas atau tunjangan perumahan serta penggantian pengobatan dan perawatan
sebesar 5% dari uang pesangon/atau uang penghargaan masa kerja bagi
pekerja/buruh yang di-PHK yang mendapatkan pesangon dan atau uang penghargaan
masa kerja.
-
Pasal 158
(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja- terhadap pekerja/buruh dengan
alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat, se-bagai berikut:
a. melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/ atau milik
perusahaan dst. s/d poin j.
