[ppiindia] Hidup Bahagia Dg Konsep Khilafah Dalam Kepemilikan Kekayaan Property
By : Alihozi Ilmuwan besar muslim Ibnu Rusyd pernah berkata bahwa Kebahagiaan seorang manusia itu bukan terletak pada kekayaan hartanya atau jabatannya tapi terletak pada kesehatan jiwanya, dan kesehatan jiwa hanya bisa tercapai dengan menjalankan semua perintah Allah,SWT dan menjauhi segala larangan-Nya Pesan Ibnu Rusyd tsb sangatlah dalam maknanya , bukannya maksud beliau melarang manusia itu memiliki harta kekayaan, tapi beliau menekankan bahwa untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki adalah dengan menjalankan semua perintah Allah,SWT dan menjauhi segala larang-Nya termasuk disini adalah menggunakan konsep khilafah (perwalian) dalam kepemilikan kekayaan property. Konsep khilafah (perwalian) dalam ajaran Islam adalah suatu konsep dimana memberikan kepemilikan pribadi atas suatu kekayaan property label amanah dan mengubah si pemilik menjadi wali dari kekayaan dan wakil (khalifah) Allah Yang Maha Tinggi, Pemilik dan Penguasa alam semesta beserta segala isinya. Jadi dengan konsep khilafah ini manusia harus sadar sepenuhnya bahwa semua kekayaan property adalah property Allah,SWT. Dialah Pemilik sebenarnya. Manusia hanyalah khalifah-Nya di muka bumi, menjadi wali-Nya atau diberikan amanah atas bumi dan segala kekayaan yang dikandungnya. Firman Allah,SWT : Dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akaibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhan mereka, dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka . (Q.S Fathir 35:39) Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkanlah sebagian dari harta kalian yang Allah telah menjadikan kalian menguasainya (Qs Al-Hadid 57:7) Sebagaimana lazimnya pemberian amanah tersebut meniscayakan manusia untuk mempertanggungjawabkan amanah itu kepada si pemberi amanah, dalam hal ini manusia juga berada dalam pengawasan Allah ,SWT (Sang Pemberi amanah) berkenaan dengan penggunaan dan pemanfaatan amanah yang telah diberikan-Nya. Konsepsi islami mengenai esensi kepemilikan ini yaitu konsep khilafah, bila ada dan mendominasi kuat dalam mentalitas Muslim yang memiliki kekayaan, maka ia (konsep khilafah) akan menjadi sebuah kekuatan yang mengarahkan perilaku, sehingga Muslim yang memiliki kekayaan merasa terikat dengan semua aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Yang Maha Kuasa , menjadikannya sebagai sekedar seorang wakil yang selalu berkewajiban menjalankan segala kehendak pihak yang mengangkatnya sebagai wakil atau khalifah. Saya akan coba berikan contoh-contoh pelaksanaan konsep khilafah dalam kepemilikan property agar kita bisa lebih mengamalkannya dengan baik konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh Pertama, kita harus menanggalkan seluruh asosiasi mental yang telah melekat padanya maksudnya adalah kaum Muslim JANGAN menjadikan kepemilikan property pribadi sebagai ukuran kehormatan dalam masyarakat Muslim dan memandangnya bernilai dalam hubungan sosial. Dalam suatu hadist dikatakan Seseorang yang bertemu dengan seorang Muslim miskin lalu menyapa dengan salam yang bebeda dari salamnya kepada orang kaya, Allah akan memandangnya dengan pandangan yang penuh kemarahan di hari kiamat Mengapa saya mengambil contoh ini sebagai contoh pertama dalam konsep khilafah dikarenakan pengamatan saya sampai dengan kondisi saat ini, kaum muslimin banyak sekali yang sudah meninggalkan ajaran Islam ini yaitu menghormati dan menghargai orang lain bukan lagi dari akhlaknya atau agamanya tetapi dari kekayaan property yang dimiliki atau dari jabatannya, sehingga sudah banyak sekali mendorong kerusakan kerusakan moral dalam masyarakat kita yaitu seperti terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Contoh Kedua, dalam konsep khilafah kepemilikan property pribadi mempunyai fungsi sosial , Islam mengajarkan kepada ummatnya agar anugerah kekayaan yang berlimpah bukan untuk ditimbun melankan untuk dimanfaatkan demi tujuan yang telah Allah,SWT tunjukkan kepada ummat manusia. Seperti dengan mengeluarkan Zakat, Infaq dan Sedekah atas kekayaan yang dimilikinya tsb. Contoh Ketiga, Manusia yang memiliki kekayaan property tidak boleh congkak, sombong, arogan atau diliputi rasa bangga dan pongah. Kalau hal ini dilanggar maka cepat atau lambat akan membawa kehancuran kepada manusia itu sendiri. Lihat Firman Allah,SWT Qs.Al-Kahfi 18:39-42 Contoh Keempat, Jangan menjadikan kepemilikan kekayaan property itu sebagai tujuan akhir, tapi jadikanlah sebuah sarana untuk mewujudkan tujuah khilafah umum dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan umat manusia, bukan untuk memuaskan hasrat menimbun dan menumpuk-numpuk yang tak akan pernah surut. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh pelaksanaan konsep khilafah dalam kepemilikan kekayaan property agar ummat muslim khususnya dan ummat manusia pada umumnya bisa mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki, namun untuk saat
[ppiindia] Indonesia army 'killed Balibo Five'
http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2009/12/200912824629737228.html Tuesday, December 08, 2009 08:19 Mecca time, 05:19 GMT Indonesia army 'killed Balibo Five' Gatot Purwanto said Indonesian troops thought the journalists had filmed the invasion [AFP] A former Indonesian army officer has admitted in a magazine interview that five foreign journalists were deliberately killed during Indonesia's 1975 invasion of East Timor. Gatot Purwanto, a former Indonesian special forces commando and veteran of the Timor invasion, was quoted in weekly news magazine Tempo as saying that the reporters, known as the Balibo Five, were shot because they were thought to have filmed the invasion. Purwanto said the journalists were killed to keep the East Timor invasion a secret [AFP] Purwanto, who said he was a lieutenant in the special forces team that overran Balibo on October 16, 1975, but did not say who actually carried out the shootings. The admission is the first by an Indonesian military official involved in the operation, adding to the controversy over how the two Australians, two Britons and one New Zealander died when Indonesian troops entered the town of Balibo. The explosive claim is likely to strain diplomatic tensions between Indonesia and Australia over the killings. In September Australian federal police launched a war crimes investigation into the deaths of Gary James Cunningham, Gregory John Shackleton, Malcolm Harvey Rennie, Anthony John Stewart and Brian Raymond Peters. Indonesia's military has always maintained that the five were accidentally killed in crossfire. Secret In the Tempo interview Purwanto said the journalists were shot to keep Indonesia's military involvement in East Timor a secret two months before a full-blown invasion of the former Portuguese colony. If they were not executed, they could have testified that there was indeed an invasion by Indonesian troops Gatot Purwanto The situation was difficult for us. If they were not executed, they could have testified that there was indeed an invasion by Indonesian troops, Purwanto said, adding that the bodies were burned to hide the evidence. He said there was shooting from the direction of the house where they were hiding, prompting Indonesian soldiers to return fire. Maybe there [was] someone who wanted to rescue them. Our members immediately fired in that direction and the journalists were all dead. Purwanto said that Yunus Yosfiah, who was then an army captain and later a government minister, had been waiting for instructions from Jakarta on what to do with the reporters but they were killed before Jakarta could respond. In 2007, an Australian coroner found that the journalists were killed on Yosfiah's orders. He has denied it. 'Cost of war' Commenting on Purwanto's comments, Sagom Tamboen, an Indonesian military spokesman, said the ex-officer's explanation made sense but the military did not admit to murdering the men, saying the deaths were the cost of war. The five journalists were hiding in this house in Balibo town when they were killed [EPA] In a war, as was explained by him [Purwanto], that kind of situation is normal, he said. The men's families have campaigned unsuccessfully for years for the Indonesian officers alleged to be responsible to face justice. Indonesia withdrew from East Timor a decade ago after the territory voted overwhelmingly for independence in a UN-backed referendum. The incident was recently turned into a feature film, Balibo, directed by Robert Connolly and starring Anthony LaPaglia, which depicts Indonesian soldiers shooting and stabbing the unarmed journalists. Indonesia banned the film last week, with the censorship board saying that the script was based on testimony of witnesses of questionable nature. Purwanto told Indonesian reporters after a private screening of the movie late on Monday that he stood by what he had told Tempo, adding that the movie was sensationalised and that only half the events in Balibo as depicted in the movie were accurate. He then appeared to contradict his earlier interview by suggesting that the journalists' deaths were accidental. If you say that it was the Indonesian army who shot (the journalists), I can't accept that because there were also shots fired simultaneously by other armed members of the team [who were not Army], he said. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Thousands Flee Iran as Noose Tightens
http://online.wsj.com/article/SB126049484505086861.html Thousands Flee Iran as Noose Tightens By STEVE STECKLOW and FARNAZ FASSIHI NEVSEHIR, Turkey -- Sadegh Shojai fled Iran after government agents raided his Tehran apartment, seizing his computer and 700 copies of a book he published on staging revolutions. Now, he and his wife spend their days in this isolated Turkish town in a cramped, coal-heated apartment that lacks a proper toilet. But Mr. Shojai, 28 years old, continues to churn out articles on antigovernment Web sites about Iranian political prisoners, and helps to link students in Tehran with fellow students in Europe. I feel very guilty that I have abandoned my friends and countrymen, so I make up for it by burying myself in activism here, he says. He's part of a small but spreading refugee exodus of businesspeople, dissidents, college students, journalists, athletes and other elite Iranians that is transforming the global face of Iran's resistance movement. More on Iran a.. WSJ.com/Mideast: News, Video, Graphics Because of new technology and the Internet, prominent figures of the opposition can be more effective outside of Iran and do things they wouldn't be able to do there, says Hamid Dabashi, a professor of Iranian studies at Columbia University. People staying behind are ridiculed and sidelined, or thrown in jail. The United Nations says more than 4,200 Iranians world-wide have sought refugee status since Iran's controversial June presidential vote and bloody street violence. This provincial Turkish town -- near the famed carved-rock dwellings of Cappadocia that harbored outcasts in millennia past -- is home to 543 Iranians seeking asylum. After sometimes spending weeks hiding in and hopping between safe houses, Iranians have turned up in countries as far away as Australia, Canada and Sweden. They typically seek refugee status. What good can a lawyer do in Iran if she is in jail? says Nikahang Kousar, an Iranian political cartoonist in Toronto who formed an underground railroad of sorts to advise and assist other Iranians trying to leave Iran. A spokesman with Iran's U.N. mission in New York declined to comment on the refugees or their claims of repression or violence. Iran's refugee exodus is exacerbating a brain drain that has stunted the country's development for years. Mr. Dabashi, the Columbia professor, says he has fielded hundreds of inquiries from students in Iran wanting to study overseas -- more than 20 times the rate of previous years. It's mind-boggling how many extremely accomplished young people are trying to come abroad, he says. Steve Stecklow/The Wall Street Journal Maryam Sabri fled Iran in September after being jailed. Not all defectors are necessarily politically active. Two athletes from the national wrestling and karate teams, a well-known anchor on state television and a young film director have applied for political asylum in Europe in recent months. The most popular destination remains neighboring Turkey, which shares a long border with Iran. Turkey is one of the few countries that doesn't require Iranians to obtain a visa in advance, making it a relatively easy escape. But not everyone can openly cross the border. About 20 individuals (mostly journalists) have escaped Iran illegally since June because they had been jailed or been blocked from leaving, according to Omid Memarian, a human-rights activist in San Francisco who is another participant in the loose-knit global underground railroad. Hanif Mazroui, the son of a reformist Iranian politician, says he snuck across the border, leaving behind a wife and newborn baby he hasn't met. Today Mr. Mazroui is in Belgium where he is working as a journalist for reformist Web sites. No matter the route, many Iranians arrive abroad carrying pictures or videos of themselves participating in post-election demonstrations in Tehran. Some also continue their antigovernment activities by blogging or distributing photos, videos, articles and news to Iranians inside and outside the country. Relations between Turkey and Iran have warmed in recent years. Just last month, the two sides announced a trade agreement, including construction of new power plants and establishment of a free-trade zone on the border. Turkey also relies on Iran as a major supplier of natural gas. Steve Stecklow/The Wall Street Journal Sadegh Shojai operates in Turkey as an online middleman between Iranians at home and abroad. Turkey also opposes U.S.-backed sanctions on Iran over Tehran's nuclear program. Just this past Monday, Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan met with President Barack Obama at the White House. We believe that the role of Iran can only be changed through diplomacy, Mr. Erdogan said afterward. U.S. officials view Turkey as a central player in forging an international consensus on pressuring Iran, due to Ankara's expanding economic and diplomatic ties
[ppiindia] Jakarta Politician Backs Possible Suspension of Vice President, Finance Minister
http://online.wsj.com/article/SB126046308099485771.html Jakarta Politician Backs Possible Suspension of Vice President, Finance Minister By TOM WRIGHT JAKARTA -- Aburizal Bakrie, a leading Indonesian politician, said the nation's vice president and finance minister should be suspended from duty if needed to give them time to participate in a special inquiry into a $700 million bank bailout last year. If (the suspension) is needed, then why not, Mr. Bakrie, chairman of the Golkar Party, which is leading the investigation, told state news agency Antara. View Full Image Reuters Indonesian Vice President Boediono (pictured) and Finance Minister Sri Mulyani Indrawati deny any wrongdoing in the bailout of Bank Century, but say they are willing to cooperate with the investigation. He questioned whether the officials would have sufficient time to answer the questions of the special parliamentary committee while performing their jobs, Antara said. A spokesman for Mr. Bakrie confirmed the comments. The investigation began Dec. 1 and is expected to last two months. Vice President Boediono and Finance Minister Sri Mulyani Indrawati have been the subjects in recent weeks of a parliamentary investigation into the bailout of Bank Century in November 2008. Ms. Sri Mulyani oversaw the bailout as finance minister; Mr. Boediono was head of the central bank at the time. Backers of the probe, led by the Golkar Party, say the bailout was done without legal authority. Ms. Sri Mulyani and Mr. Boediono say the bailout was legal and necessary to stop a run on other banks at the time of global financial weakness. Both deny any wrongdoing but say they are willing to cooperate with the investigation. Fighting Corruption in Indonesia View Slideshow Baso Ballang/Associated Press Scores of students, including this one, armed with rocks and wooden planks clashed with anti-riot police and vandalized commercial buildings at a rally in Makassar, the South Sulawesi provincial capital, 1,000 miles northeast of Jakarta. a.. More photos and interactive graphics A spokesman for Mr. Boediono, who was elected as President Susilo Bambang Yudhoyono's running mate earlier this year, said Mr. Boediono had no intention of stepping down as there was no evidence of wrongdoing in the bailout. We are concerned that any monetary and economic policy decision-making is now being used by the opposition to make baseless accusations of corrupt actions, said the spokesman, Yopie Hidayat. Ms. Sri Mulyani has also said she has no intention of stepping aside. Other senior government officials involved in the bailout say the probe was legal and needed to restore confidence among depositors. This was the first time Mr. Bakrie, one of the nation's most powerful politicians and wealthiest businessmen, has suggested the pair may need to step down during the probe, although other Golkar Party members have been calling for their suspension. Mr. Bakrie's comments came after Ms. Sri Mulyani said in an interview with The Wall Street Journal that Mr. Bakrie and the Golkar Party are using the probe to try to unseat her because they don't agree with reforms she has pushed through aimed at rooting out corruption. A Golkar Party leader behind the probe said Ms. Sri Mulyani wasn't being targeted. Ms. Sri Mulyani also said relations between herself and Mr. Bakrie have deteriorated in recent years. Mr. Bakrie denied there are any tensions between them. Write to Tom Wright at tom.wri...@wsj.com [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Sidang Prita Tetap Berjalan Meski Perdata Dicabut
http://www.antaranews.com/berita/1260531561/sidang-prita-tetap-berjalan-meski-perdata-dicabut Sidang Prita Tetap Berjalan Meski Perdata Dicabut Jumat, 11 Desember 2009 18:39 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal | Tangerang (ANTARA News) - Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, tetap melanjutkan persidangan pidana Prita Mulyasari kendati rumah sakit Omni International, Serpong, Kota Tangerang Selatan telah mencabut gugatan perdata terhadap ibu dua anak itu. Perkara perdata boleh dicabut tetapi perkara pidana tidak bisa, maka sidang Prita terus berlanjut, kata Ketua PN Tangerang M Asnun ketika dikonfirmasi di Tangerang, Jum`at. Asnun mengatakan, jika RS Omni mencabut gugatan perdata dan meminta maaf kepada ibu dua anak itu, namun semuanya tidak bisa menghentikan proses persidangan. Ia menjelaskan, Prita tetap dimejahijaukan dan keputusan bersalah atau tidak terhadap Prita ditentukan dalam dua pekan mendatang. Sebelum hari Natal sudah ada keputusan hukuman dari pengadilan terhadap terdakwa pencemaran nama baik RS Omni itu,ujar Asnun. Asnun mengutarakan, gugatan pidana terhadap Prita bisa dicabut bila masih berada di meja kepolisian, tetapi kini kasus Prita sudah terlampau jauh untuk dihentikan. Kasus Prita sudah masuk ke tahap tuntutan dan tinggal sejengkal lagi, jadi tidak bisa dicabut, katanya. Dilanjutkan Asnun, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Prita dengan ancaman hukuman selama enam bulan penjara bisa terhapus bila Prita tidak terbukti bersalah dalam keputusan akhir persidangan. Kalau tidak terbukti Prita bebas, bila terbukti maka Prita harus dihukum, kata Asnun. Prita Mulyasari didakwa karena mencemarkan nama baik RS Omni International melalui kiriman surat elektronik kepada sejumlah rekannya terkait buruknya pelayanan rumah sakit itu [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] habis lapar, tiba kenyang
KISAH KELAPARAN YANG MENIMPA PASUKAN AL-AMBAR Pada bulan rajab tahun ke-8 Hijriyah,Nabi saw telah mengirim pasukan muslimin sebanyak 300 sahabat r.a. kesebuah tempat dekat laut, dibawah pimpinan Abu Ubaidah,r.a.Rasulullah saw hanya membekali mereka dengan sekarung kurma, mereka menetap disana selama lima belas hari,sedangkan persediaan makan telah habis. Qais r.a. salah seorang anggota pasukan, membeli Unta dari anggota pasukan lainnya, dengan perjanjian akan dibayar di Madinnah nantik. Unta itu disembelih . olehnya untuk mengatasi kelaparan mereka. Akhirnya mereka meyemblih tiga ekor Unta untuk makanan mereka setiap hari. Pada hari ketiga pimpinan pasukan berpikir jika penyembelihan itu diteruskan, tentu mereka akan kesulitan kendaraan untuk pulang. Oleh sebab itu ,Abu Ubaidah.r.a menghentikan penyembelihan unta tersebut. Lalu ia menyiruh setiap orang untuk mengumpulkan kurmanya dalam sebuah karung.setiap hari sebuah kurma dibagikan kepada setiap orang. Mereka hanya mengulumnya dan menambahnya dengan air minum,tanpa memakan apa- apa lagi hingga malam hari. Mengatakannya memang mudah, tetapi dalam pertempuran yang sangat memerlukan tenaga dan kekuatan, mereka hanya memakan sebiji kurma setiap hari. Ini adalah urusan hati dan perasaan. Ketika Jabir r.a. menceritakan hal ini, seseorang bertanya,” Bagaiman hanya dengan sebuah kurma setiap hari? “sahutnya” itu akan diketahui nilainya tatkala tidak ada yang tersisa. Sekarang, selain kelaparan tidak ada yang tertinggal. Kami terpaksa memetik dedaunan kering dicampur dengan air,lalu kami makan. Dalam keadaan terpakasa semua dapat dilakukan. Sesungguhnya Allah akan menganti setiap kesusahan dengan kemudahan. Setelah pasukan ini mengalami penderitaan yang sangat meyedihkan, tiba –tiba seekor ikan yang sangat besar terlempar dari laut dan terdampar. Dipantai didepan mata mereka. Ikan itu biasa disebut dengan ikan Ambar (ikan paus ). Demikian besar ikan itu sehingga walaupun terus menerus dimakan selama delapan belas hari,ikan itu tidak juga habis, bahkan mereka dapat membawa dagingnya ketika kembali ke Madinnah. Ketika peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah saw. Beliau berkata, “Ikan itu rezeki yang sengaja ditunkan Allah untuk kalian.” FAEDAH Penderitaan dan kesusahan dalam hidup adalah sesuatu yang biasa terjadi pada diri manusia. Terutama orang – orang yang dekat dengan Allah swt, mereka akan diberi penderitaan ini, untuk itulah Nabi saw bersabda “ Penderitaan yang terberat diberikan kepada Anbiya’ a.s. kemudian kepada orang-orang yang mulia dalam umat ini, kemudian yang lebih rendah lagi diturunka kepada orang yang keutamaannya lebih rendah dari yang kedua.” Ujian akan diberikan kepada seseorang sesuai dengan ketaatannya dalam agama.. Jika lebih dekat dengan Allah swt. Maka ujian akan lebih sulit lagi. Dan setiap selesai mengalami suatu kesusahan ,dengan rahmat dan kasih sayang Nya akan diiringi kemudahan. Hendaklah kita senantiasa berpikir betapa orang-orang terdahulu sangat bersusah payah itu semua semata –mata demi agama. Untuk menyebarka agama yang hari ini kita sia- siakan begitu saja. Mereka menderi kelaparan, memakan dedaunan ,dan menumpahkan darah ketika menyebar agama. Pada hari ini, bahkan menjaganya saja kita tidak mampu. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Re: OOT Sehari Bersama Massa Demo Bayaran
Itu dari demonstran kubu yang mana? Yang duluan apa yang belakang-an? :-) Vivanews (gak) sengaja menampilkan demo kemarin hanya dari 1 kubu sajakah? CMIIW.. -- Wassalam, Irwan.K Better team works could lead us to better results http://irwank.blogspot.com Pada 11 Desember 2009 12:34, Nugroho Dewanto ndewa...@mail.tempo.co.idmenulis: [Attachment(s)https://mail.google.com/mail/?ui=2view=jsname=jsver=VPoGupdk8O8.id.am=!JjYx-7BZhZy5A3Gi0fgGIjf9GXLkD5u4hQ0MOIxZSXjVgA#1257d3107edd0e4c_TopTextfrom Nugroho Dewanto included below] Original Message Subject: Re: [cfbe] OOT Sehari Bersama Massa Demo Bayaran From: Nanang nanan...@yahoo.com nanang60%40yahoo.com Date: Fri, December 11, 2009 8:59 am To: c...@yahoogroups.com cfbe%40yahoogroups.com -- rejeki memang bisa darimana saja :), saya belum tahu apakah fikihnya memperoleh duit dari kegiatan seperti ini, nampaknya NU dan Muhammadiyah perlu memasukan dalam buku fikih mereka hehehe... email: nanan...@yahoo.com nanang60%40yahoo.com http://ahmadrizali.com --- On Thu, 12/10/09, Eko Purwono purwono...@yahoo.compurwonoeko%40yahoo.com wrote: From: Eko Purwono purwono...@yahoo.com purwonoeko%40yahoo.com Subject: [cfbe] OOT Sehari Bersama Massa Demo Bayaran To: c...@yahoogroups.com cfbe%40yahoogroups.com Date: Thursday, December 10, 2009, 1:57 PM Â Mohon maaf bagi Anda yang sudah membacanya. (EP) Sehari Bersama Massa Demo Bayaran http://id.news. yahoo.com/ viva/20091210/ tpl-sehari- bersama-massa- demo-bayaran- fa55e98.html By Elin Yunita Kristanti, Eko Huda S - Kamis, 10 Desember Sehari Bersama Massa Demo Bayaran VIVAnews - Tak semua orang yang mengikuti aksi hari antikorupsi Rabu 9 Desember 2009 terpanggil untuk menyuarakan semangat antikorupsi. Diantara ribuan peserta, ada juga massa demo bayaran. Orang-orang ini 'terorganisir' secara profesional. Seperti halnya massa yang berasal dari Jalan Tendean, kawasan Mampang. Umumnya mereka tidak tahu apa yang mereka perjuangkan kemarin. Namun mereka bertindak layaknya 'aktivis' antikorupsi. Pemantauan VIVAnews, massa yang terdiri dari beberapa remaja ini tiba-tiba muncul dari sebuah gang di dekat stasiun pompa bensin milik perusahaan asing, Shell pada pukul 9. 30 WIB. Mereka berkumpul di pinggir jalan dengan membawa pengeras suara (megaphone), seikat belahan bambu, satu bendel poster, dan spanduk sebagai perangkat aksi. Tak berselang lama, sebuah metromini menghampiri mereka. Mereka pun naik dan berhenti di sebuah warteg, di samping pompa bensin Shell. Ternyata di sana sebagian massa sudah menunggu. Sang koordinator, Surip segera mengecek kesiapan semua anggotanya. Hitung dulu, sudah pas 35 atau belum, kata surip memerintah salah satu anggotanya. Ternyata, setelah dihitung, jumlah anggotanya hanya 27 orang, kurang 8 orang dari jatah yang seharusnya, yakni 35 orang. Wartawan VIVAnews pun menawarkan diri untuk ikut dalam rombongan untuk menambah jumlah kuota itu. Namun, mereka tak begitu saja menerima. Nanti saja, kita cari orang di sini dulu. Kalau tetap kurang nanti kamu boleh ikut, kata Surip. Tetapi, setelah beberapa saat ditunggu, kuota itu tidak terpenuhi, sehingga wartawan VIVAnews diperbolehkan ikut dalam rombongan. Peserta masih saja kurang, Surip lalu mengambil beberapa orang pedagang asongan dan pengamen di kawasan lampu merah Mampang Prapatan. Dalam perjalanan, di dalam metro mini, sang koordinator, Surip memberikan penjelasan pendek kepada anggotanya. Kita akan berdemo di (Istana) Wapres. Memperingati hari korupsi dan soal Bank Century, jelasnya singkat. Namun penjelasan sang koordinator tidak begitu dihiraukan anggotanya. Mereka malah asyik berbincang satu sama lain. Dalam salah satu pembicaraan, terungkap bahwa mereka mendapatkan bayaran. Namun, belum jelas berapa uang yang dijanjikan. Nanti saja setelah pulang minta kepada Surip, kata salah seorang dari mereka, ketika ditanya berapa bayaran yang akan diterima. Kelompok Surip ternyata tidak sendirian dalam aksinya. Di depan Istana Wapres, mereka bergabung dengan massa dari kawasan Pasar Minggu dan elemen mahasiswa. Ketiga kelompok ini melakukan koordinasi untuk mempersiapkan aksi. Terlihat, Surip berkumpul dengan beberapa pimpinan dari elemen mahasiswa dan pimpinan massa dari Pasar Minggu. Disaat melakukan aksi di depan Istana Wapres, VIVAnews mencoba bertanya kembali kepada beberapa anggota aksi mengenai besaran bayaran yang mereka terima. Salah satu peserta Dayat, dari Pasar Minggu mengaku mendapatkan bayaran Rp 20.000 dari sang koordinator. Lumayan 20 ribu. Tapi nanti dibayarnya setelah demo, waktu balik, kata Dayat yang sehari-hari menarik odong-odong. Dayat dan beberapa temannya mengaku tidak tahu dan tidak mempedulikan isu dalam demonstrasi itu. Yang dia tahu, hanya sebatas arahan singkat dari koordinator. Yang saya tahu tentang korupsi. Itu
[ppiindia] TK Terancam Sanksi
Refleksi : Kalau TK artinya taman kanak-kanak maka tentu saja bila diancam sanksi akan repot, tetapi kalau TK adalah Taufik Kiemas teranam sanksi adalah masalah yang dibesar-besarkan dan tidakuntuk dicemaskan, sebab sebagai ketua MPR yang diaktakan sanksi tidak lain dari angin sepoih-sepoih basah, bukan taifun atau tornado. http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=Newsid=12406 2009-12-11 TK Terancam Sanksi Sikap anggota Fraksi PDI-P DPR Taufiq Kiemas (TK) terkait Hak Angket Bank Century disoroti kader banteng. Rasa simpati terhadap TK sebagai Ketua Dewan Perwakilan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI-P semakin berkurang. Mereka kecewa dengan sikap TK yang menjadi satu-satunya anggota Fraksi PDI-P yang tidak menandatangani usulan hak angket tersebut. Akibatnya, menurut sumber SP di Jakarta, Jumat (11/12) pagi, keputusan-keputusan Deperpu PDI-P kini tidak lagi melibatkan TK yang kini menjabat Ketua MPR itu. Padahal hingga saat ini TK masih menjabat sebagai Ketua Deperpu PDI-P. Nasib Pak TK sebagai Ketua Deperpu akan ditentukan pada Kongres PDI-P, April 2010. Kemungkinan besar, Pak TK tidak lagi bisa menjabat, katanya. Diungkapkan, beberapa kali rapat Deperpu yang menghasilkan rekomendasi dan diserahkan kepada ketua umum Megawati, tidak dihadiri TK. Bahkan dalam rekomendasi tidak ada tanda tangan TK. Yang ada justru tanda tangan anggota Deperpu antara lain Sabam Sirait, AP Batubara, Waluyo Martosoegito, Subagio Anam, dan Royani Haminullah. Bukan itu saja, DPP PDI-P dikabarkan sedang merancang sanksi kepada TK, karena tidak menandatangani Hak Angket Bank Century. Padahal Mega sudah mewajibkan kadernya di DPR menandatangani dan mendukung hak angket. Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat kemungkinan DPP akan mempertanyakan hal itu kepada TK, ujarnya. [M- [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Perempuan Masih Terpinggirkan
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/perempuan-masih-terpinggirkan/ Jumat, 11 Desember 2009 13:45 Hari HAM Sedunia Perempuan Masih Terpinggirkan Jakarta - Solidaritas Perempuan melihat bahwa pemerintah gagal dalam melaksanakan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) secara afirmatif. Bahkan, pascakeruntuhan Orde Baru, yang dikenal sebagai rezim penistaan HAM, Indonesia tidak juga melangkah ke arah lebih baik. Yang terjadi adalah bentuk pelanggaran HAM model baru, yakni pengesahan peraturan deaerah (perda) dan peraturan desa (perdes) diskriminatif yang hingga saat ini mencapai 156 buah. Hal ini diungkapkan Wardarina, anggota Solidaritas Perempuan, yang ditemui SH, di Jakarta, Kamis (10/12) Sebuah kenyataan ironis, padahal negara ini telah memiliki konstitusi dasar untuk menjamin HAM setiap warga negaranya, seperti yang tertera pada Pasal 28 A, Pasal 28 B, Pasal 28 C, Pasal 28 D, Pasal 28 E, Pasal 28 G, Pasal 28 H, Pasal 28 I dan Pasal 28 J UUD 1945. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk ratifikasi Deklarasi Universal HAM PBB 1948, dan UU No 7 Tahun 1984 sebagai bentuk ratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Upaya penyeragaman dibalik legalisasi peraturan, mencederai prinsip pluralisme dan mengancam HAM. Refleksi selama ini mengantarkan bahwa diskriminasi merupakan akar persoalan HAM. Refleksi ini tidak menghasilkan upaya yang menggembirakan. Kasus qanun jinayat di Aceh yang memberlakukan hukum rajam sampai mati pada pelaku zina. Kasus Aceh Barat, melalui peraturannya, melarang perempuan mengenakan celana jins, yang tidak pantas diberlakukan. Atau akibat perdes mengenai hukum cambuk, seorang anak perempuan 16 tahun dihukum cambuk oleh pemerintah desa hanya karena menonton televisi bersama temannya di Desa Padang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kasus di atas jelas memberangus HAM dan hak perempuan yang semestinya dilindungi oleh negara. Semenetara itu, di isu migrasi, penegakan HAM Buruh Migran pada saat tahun 2009 ini, mengalami kemunduran. Hal ini terbukti dengan tidak diprioritaskannya Agenda Ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990) pada Agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 dan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2010. Padahal, pada periode sebelumnya, tahun 2004-2009, Ratifikasi Konvensi Migran 1990 sudah diagendakan dalam Prolegnas dan RAN HAM. Solidaritas Perempuan (SP) memandang situasi ini akan semakin menambah buruk kehidupan Buruh Migran Perempuan, karena selama ini belum ada standar perlindungan Buruh Migran Perempuan. Sudah 61 tahun berlalu sejak Majelis Umum PBB mendeklarasikan Pernyataan Umum yang dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum menunjukkan upaya signifikan dalam perlindungan dan penegakan HAM. Bahkan, turut menjadi pelaku dan melakukan pengabaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, pungkas Warda. (heru guntoro) [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Turkey court bans pro-Kurdish party
http://english.aljazeera.net/news/europe/2009/12/20091211164059977486.html UPDATED ON: Friday, December 11, 2009 20:41 Mecca time, 17:41 GMT Turkey court bans pro-Kurdish party Ahmet Turk, the DTP leader, has been expelled from parliament [AFP] Turkey's constitutional court has banned the country's main pro-Kurdish party for having links to armed separatist fighters. The court voted on Friday to shut down the Democratic Society Party (DTP) and banned dozens of members from joining other political parties for five years. It also expelled two of the party's politicians, including Ahmet Turk, the DTP leader, from parliament. The court found the party guilty of co-operating with the Kurdistan Workers Party (PKK), which has been fighting for autonomy in Turkey's mainly Kurdish southeast in a conflict that has lasted 25 years and claimed 40,000 lives. Consequences The ruling is likely to hamper Turkey's efforts to join the European Union, which had warned Ankara that banning the party would violate Kurdish rights. Turkey's Kurdish population, whose language was outlawed for years, has long complained of discrimination. But Hasim Kilic, the constitutional court chairman, said the party's closure was decided due to its connections with the terror organisation and because it became a focal point of the activities against the country's integrity. The ruling comes after weeks of clashes between police and protesters angry at the the prison treatment of Abdullah Ocalan, the founder of the PKK. Earlier this week a protester was shot dead as 15,000 pro-Kurdish protesters marched in the city of Diyarbakir. Anita McNaught, Al Jazeera's correspondent in Turkey, said there are fears the ruling will lead to more violence. We've seen an escalation of street protests, we're now seeing fatalities ... and this will be seen by many Kurds as provocation, they will not take this well, she said. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] The new socialism
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/12/10/AR2009121003163.html?wpisrc=nl_pmheadline The new socialism By Charles Krauthammer Friday, December 11, 2009 In the 1970s and early '80s, having seized control of the U.N. apparatus (by power of numbers), Third World countries decided to cash in. OPEC was pulling off the greatest wealth transfer from rich to poor in history. Why not them? So in grand U.N. declarations and conferences, they began calling for a New International Economic Order. The NIEO's essential demand was simple: to transfer fantastic chunks of wealth from the industrialized West to the Third World. On what grounds? In the name of equality -- wealth redistribution via global socialism -- with a dose of post-colonial reparations thrown in. The idea of essentially taxing hardworking citizens of the democracies to fill the treasuries of Third World kleptocracies went nowhere, thanks mainly to Ronald Reagan and Margaret Thatcher (and the debt crisis of the early '80s). They put a stake through the enterprise. But such dreams never die. The raid on the Western treasuries is on again, but today with a new rationale to fit current ideological fashion. With socialism dead, the gigantic heist is now proposed as a sacred service of the newest religion: environmentalism. One of the major goals of the Copenhagen climate summit is another NIEO shakedown: the transfer of hundreds of billions from the industrial West to the Third World to save the planet by, for example, planting green industries in the tristes tropiques. Politically it's an idea of genius, engaging at once every left-wing erogenous zone: rich man's guilt, post-colonial guilt, environmental guilt. But the idea of shaking down the industrial democracies in the name of the environment thrives not just in the refined internationalist precincts of Copenhagen. It thrives on the national scale, too. On the day Copenhagen opened, the U.S. Environmental Protection Agency claimed jurisdiction over the regulation of carbon emissions by declaring them an endangerment to human health. Since we operate an overwhelmingly carbon-based economy, the EPA will be regulating practically everything. No institution that emits more than 250 tons of CO2 a year will fall outside EPA control. This means more than a million building complexes, hospitals, plants, schools, businesses and similar enterprises. (The EPA proposes regulating emissions only above 25,000 tons, but it has no such authority.) Not since the creation of the Internal Revenue Service has a federal agency been given more intrusive power over every aspect of economic life. This naked assertion of vast executive power in the name of the environment is the perfect fulfillment of the prediction of Czech President (and economist) Vaclav Klaus that environmentalism is becoming the new socialism, i.e., the totemic ideal in the name of which government seizes the commanding heights of the economy and society. Socialism having failed so spectacularly, the left was adrift until it struck upon a brilliant gambit: metamorphosis from red to green. The cultural elites went straight from the memorial service for socialism to the altar of the environment. The objective is the same: highly centralized power given to the best and the brightest, the new class of experts, managers and technocrats. This time, however, the alleged justification is not abolishing oppression and inequality but saving the planet. Not everyone is pleased with the coming New Carbon-Free International Order. When the Obama administration signaled (in a gesture to Copenhagen) a U.S. commitment to major cuts in carbon emissions, Democratic Sen. Jim Webb wrote the president protesting that he lacks the authority to do so unilaterally. That requires congressional concurrence by legislation or treaty. With the Senate blocking President Obama's cap-and-trade carbon legislation, the EPA coup d'etat served as the administration's loud response to Webb: The hell we can't. With this EPA endangerment finding, we can do as we wish with carbon. Either the Senate passes cap-and-trade, or the EPA will impose even more draconian measures: all cap, no trade. Forget for a moment the economic effects of severe carbon chastity. There's the matter of constitutional decency. If you want to revolutionize society -- as will drastic carbon regulation and taxation in an energy economy that is 85 percent carbon-based -- you do it through Congress reflecting popular will. Not by administrative fiat of EPA bureaucrats. Congress should not just resist this executive overreaching, but trump it: Amend clean-air laws and restore their original intent by excluding CO2 from EPA control and reserving that power for Congress and future legislation. Do it now. Do it soon. Because Big Brother isn't lurking in CIA cloak. He's knocking on your door, smiling under an EPA
[ppiindia] Istana Berduri
Istana Berduri kawat berduri istana berdusta jangan mengulang tiran baru ekonomi krisis ramalan bintang digulung politik isu gak nyambung berliburlah sebelum dipecat rakyat lagu buaya merayu gundiknya janji pemilu tak punya malu lupa semua gaungnya kata-kata Amsterdam, 11/12/2009 http://herilatief.wordpress.com/ http://akarrumputliar.wordpress.com/ http://sastrapembebasan.wordpress.com/ [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Iran's Rafsanjani slammed for anti-regime comments
http://www.arabnews.com/?page=4section=0article=129389d=11m=12y=2009pix=world.jpgcategory=World Friday 11 December 2009 (24 Dhul Hijjah 1430) Iran's Rafsanjani slammed for anti-regime comments Reuters TEHRAN: Iran's intelligence minister lashed out at former president Akbar Hashemi Rafsanjani on Thursday, in comments underlining deep establishment rifts in the Islamic Republic after its disputed June election. Intelligence Minister Heydar Moslehi spoke three days after police clashed in Tehran with opposition protesters seeking to renew their challenge to the hard-line government. Moslehi, quoted by the official IRNA news agency, said Rafsanjani recently had stated that his views about post-election events had not changed. It is shocking to see that he repeats the same things as the leaders of the recent riots say in their statements, he said, apparently referring to Mousavi and fellow reformist Mehdi Karoubi, who have continued to voice defiance over the election. Those who themselves are in crisis think the country is in crisis ... but as an informed official I declare that there is no crisis in the country, Moslehi said. Those who used to think they were on the safe side should know ... they can not victimize the intelligence forces for their own interests. Some people think that the recent unrest is only a dispute over the election, but unfortunately ... some people unexpectedly stood against the (Islamic system of government), Moslehi said. Rafsanjani chairs the 86-seat clerical Assembly of Experts, a clerical body that supervises, appoints and can sack Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, although it is not known to ever have intervened in policy. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] A requiem for freedom
http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/the-newspaper/columnists/14-a-requiem-for-freedom-129-zj-02 A requiem for freedom By Ayesha Siddiqa Friday, 11 Dec, 2009 Religion must be reinterpreted, not to make it acceptable to the rest of the world but to breathe life into the Muslim world itself. -Photo by Reuters One is often asked whether or not Pakistan will survive the current crisis. You tell them that, yes, Pakistan will survive. After all, territories don't grow feet to walk away with. There is a sigh of relief and those asking the question happily walk away despite one's attempts to draw their attention to the fact that there is something fundamentally changed about Pakistan. In fact, there are some seriously sad things happening around us that do not grab people's attention because all they are bothered about is the survival of the physical. Saving the soul is not an idea that catches the public's attention. I wonder how many people notice the rapidly changing world around them. Suicide attacks and bomb blasts add to the din created by those who are busy establishing a new brand of nationalism which has no shade of tolerance, pluralism or multi-polarity. There are young bloggers who believe that all forms of dissent especially those that challenge their version of nationalism must be silenced. One would not be surprised if they use uncivil methods to achieve their objective. Another set of people believes that killing is justified as long as it happens in other countries. Conceptually, there is no difference between the thinking of this lot and others who have been murdering innocent people in this and other countries. After all, terrorism is a byproduct of extremism. Two decades after Ziaul Haq the general is still remembered for changing the nature of state and society. We have not even begun to think about the generation that is being fed on erroneous dreams of attaining national and civilisational glory through brute force. They are being fed tales of Pakistan and the Mujahideen defeating the communist superpower. They hope to perform a similar feat. Just imagine what will happen inside Pakistan after the US forces begin to withdraw in 2011 - in fact, how about a withdrawal from Afghanistan accompanied by a drastic reduction in America's financial power which is already happening? This is not to say that the Americans should remain there but that there are elements who will don the victor's mantle and trample on the rest of society in Afghanistan, and try to do the same in the rest of the world. Choosing sides is no longer an easy task. Such people, who subscribe to the ideology of Hameed Gul - Pakistan's indigenous version of Osama bin Laden - see the battle in terms of a clash of civilisations. From the point of view of such people, the world is back to the days of the Crusades except that this time it is the Muslim world up in arms against all other civilisations. Therefore, an American withdrawal would be tantamount to the supremacy of one race over another. Sadly, they are not alone in their adventure. It is sadder to observe some of those, who were formerly from what was deemed as the liberal left in Pakistan, arguing that the Taliban should not be pushed until the Americans are out. Such an argument is made without recalling that the partnership between the liberal left and the extreme right in Iran was at the cost of the former. The left represented by Ali Shariati didn't realise how fast it was taken over and swallowed by its partners. Mention must also be made of the centrist liberals in Pakistan who believe that the right can and must be eliminated. In a nutshell there is a general lack of imagination in creating alternative ideological narratives that are easily comprehensible and can be acted upon. No wonder the Sufi-pop music beat has not caught up with ordinary people. However, my lament is not just for Pakistan but for the rest of the world as well where labels and ideologies entrap people. Terms like 'Islamophobia,' 'Islamofascism' and others represent the absolute absence of imagination. Or perhaps this is an easier method to keep the ordinary population engaged and look the other way while the corporate world saps states and societies. It is interesting to read blogs on the Internet or get email messages from ordinary folk who believe that the only problem with the world is Islam and its ideology. Such emails are welcome because at least there are some who would like to engage rather than get enraged without communicating with those on the other side of the ideological divide. Their comments reflect ignorance of their own religious history. The other Semitic religions (even others) have had their fair share of their own version of the Taliban. The Taliban, for example, would envy what transpired between the Catholics and the Protestants in Ireland. It is not that one
[ppiindia] Palestinians fake cancer to flee blockaded Gaza
http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/world/04-palestinians-fake-cancer-to-flee-blockaded-gaza-qs-04 Palestinians fake cancer to flee blockaded Gaza Thursday, 10 Dec, 2009 GAZA CITY, Gaza Strip: A healthy man in blockaded Gaza faked cancer, hoping the deadly disease would be his ticket out of the territory that has become an open-air prison for its 1.4 million residents. His ploy failed, but several thousand others succeeded in fleeing this shabby sliver of land this year using bribes and fake medical reports, a sign of Gazans' desperation over growing poverty and misery under the strict border closure enforced by Egypt and Israel since Hamas militants overran Gaza in June 2007. The blockade has few loopholes. Israel allows passage to top business people and a limited number of Gazans seeking treatment for serious illnesses. Egypt sporadically opens its border for university students and those with residency abroad. Everyone else is stuck, even as Palestinian polls suggest nearly half the population would like to leave if they could. Deepening the Gazans' sense of imprisonment, they must now also obtain permission from the Hamas government before attempting to leave, further complicating an obstacle-ridden path to freedom. Those trying to bribe their way out usually approach middlemen who put them in touch with local doctors, Palestinian health officials or Egyptian bureaucrats and military officials. Akram Ghneim, 31, an unemployed father of six living off food handouts, told The Associated Press he promised $260 to a Palestinian middleman, who obtained for him a bogus medical report saying he had cancer. Ghneim said he hoped he'd get a rare spot on the list of Gaza patients with life-threatening illnesses who are allowed to enter Israel for treatment. Once in Israel, he planned to disappear and work illegally. But Israeli intelligence officials, who review applications, rejected him last summer, saying his cancer report was forged. 'This is what the blockade does,' said Ran Yaron, of the Israeli group Physicians for Human Rights, which helps bring Gazans into Israel for treatment by lobbing Israeli defence officials. 'Most are frustrated and devastated people.' Yaron said fakers are a minority, but clog up the system for real patients who have to go through longer checks as a result. Of more than 7,000 Gazans who crossed into Israel this year to seek medical treatment, some 500 haven't returned, said Col. Moshe Levi, an Israeli defence official. Some stay in Israel, while others move to the West Bank, a territory controlled by Israel but partly administered by Palestinians loyal to Fatah, bitter rivals of Hamas. One Fatah loyalist, a healthy 30-year-old woman, said she was desperate to leave Gaza after being harassed by Hamas officials. She bribed a Gaza doctor with $100 to certify she had 'whatever cancer could only be treated in Israel.' The doctor then paid off a physician serving on a Palestinian committee that certifies medical reports for Israeli military officials, the woman said. She eventually succeed in reaching the West Bank and spoke on condition of anonymity for fear of being sent back to Gaza by the Israeli authorities. Israeli intelligence officials investigate Gazans applying to enter Israel to ensure they are not militants and to check whether medical certificates are genuine, but tend to rely on the Palestinian committee to confirm that the patient is actually sick. The head of the Palestinian committee, Bassam Badri, denied members accept bribes. Omar Masri of the Palestinian Health Ministry in the West Bank said the issue was 'too stupid for a response.' But Palestinians who have successfully used bogus transfers said some health officials accept payments, anything from $100 to $500. They spoke on condition of anonymity because of the illicit system. Others pay bribes to get out through the Rafah border crossing into Egypt, said a senior Hamas official, who spoke on condition of anonymity because he did not want to alienate Egyptian authorities. Payments range from $400 to $5,000, according to Rafah residents familiar with the system, known among Gazans as 'Egyptian coordination.' An Egyptian security official at the border denied Egyptian officers take bribes to allow crossings. He said that three months ago, two Palestinian officials posted on the Egyptian side were removed on suspicion of taking bribes. The official spoke on condition of anonymity because he was not authorised to talk to the press. Depending on the sum, the middleman's talents and luck, bribe-paying Gazans can sometimes leave immediately through the crossing, with Egyptian officials stamping them through, even when it's closed, Rafah residents said. Otherwise, bribe-payers wait for one of the official border openings by Egypt, usually lasting for around three days every month or two. About 2,000 Gazans get
[ppiindia] Side-lights on astronomy
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2009\12\11\story_11-12-2009_pg3_4 Friday, December 11, 2009 PURPLE PATCH: Side-lights on astronomy -Simon Newcomb Astronomy is more intimately connected than any other science with the history of mankind. While chemistry, physics, and we might say all sciences which pertain to things on the earth, are comparatively modern, we find that contemplative men engaged in the study of the celestial motions even before the commencement of authentic history. The earliest navigators of whom we know must have been aware that the earth was round. This fact was certainly understood by the ancient Greeks and Egyptians, as well as it is at the present day. True, they did not know that the earth revolved on its axis, but thought that the heavens and all that in them is performed a daily revolution around our globe, which was, therefore, the centre of the universe. It was the cynosure, or constellation of the Little Bear, by which the sailors used to guide their ships before the discovery of the mariner's compass. Thus we see both a practical and contemplative side to astronomy through all history. The world owes two debts to that science: one for its practical uses, and the other for the ideas it has afforded us of the immensity of creation. The practical uses of astronomy are of two kinds: one relates to geography; the other to times, seasons, and chronology. Every navigator who sails long out of sight of land must be something of an astronomer. His compass tells him where are east, west, north, and south, but it gives him no information as to where on the wide ocean he may be, or whither the currents may be carrying him. Even with the swiftest modern steamers it is not safe to trust to the compass in crossing the Atlantic. A number of years ago the steamer City of Washington set out on her usual voyage from Liverpool to New York. By rare bad luck the weather was stormy or cloudy during her whole passage, so that the captain could not get a sight on the sun, and therefore had to trust to his compass and his log-line, the former telling him in what direction he had steamed, and the latter how fast he was going each hour. The result was that the ship ran ashore on the coast of Nova Scotia, when the captain thought he was approaching Nantucket. Not only the navigator but the surveyor in the western wilds must depend on astronomical observations to learn his exact position on the earth's surface, or the latitude and longitude of the camp which he occupies. He is able to do this because the earth is round, and the direction of the plumb-line not exactly the same at any two places. Let us suppose that the earth stood still, so as not to revolve on its axis at all. Then we should always see the stars at rest and the star which was in the zenith of any place, say a farm-house in New York, at any time, would be there every night and every hour of the year. Now the zenith is simply the point from which the plumb-line seems to drop. Lie on the ground; hang a plummet above your head, sight on the line with one eye, and the direction of the sight will be the zenith of your place. Suppose the earth was still, and a certain star was at your zenith. Then if you went to another place a mile away, the direction of the plumb-line would be slightly different. The change would, indeed, be very small, so small that you could not detect it by sighting with the plumb-line. But astronomers and surveyors have vastly more accurate instruments than the plumb-line and the eye, instruments by which a deviation that the unaided eye could not detect can be seen and measured. Instead of the plumb-line they use a spirit-level or a basin of quicksilver. The surface of quicksilver is exactly level and so at right angles to the true direction of the plumb-line or the force of gravity. Its direction is therefore a little different at two different places on the surface, and the change can be measured by its effect on the apparent direction of a star seen by reflection from the surface. It is true that a considerable distance on the earth's surface will seem very small in its effect on the position of a star. Suppose there were two stars in the heavens, the one in the zenith of the place where you now stand, and the other in the zenith of a place a mile away. To the best eye unaided by a telescope those two stars would look like a single one. But let the two places be five miles apart, and the eye could see that there were two of them. A good telescope could distinguish between two stars corresponding to places not more than a hundred feet apart. The most exact measurements can determine distances ranging from thirty to sixty feet. If a skilful astronomical observer should mount a telescope on your premises, and determine his latitude by observations on two or three evenings, and then you should try to trick him by taking up the instrument and
[ppiindia] Hitler feared going to the dentist
http://www.hindustantimes.com/Hitler-feared-going-to-the-dentist/H1-Article1-485614.aspx Hitler feared going to the dentist Press Trust Of India London, December 12, 2009 Adolf Hitler, who once took over Europe and slaughtered millions of people, portrayed himself as one who was afraid of no one. But, there was only one thing the Nazi dictator feared - visiting the dentist, says a book. The book, Dentist of the Devil, which chronicles the work of Hitler's personal dentist Johannes Blaschke, has revealed how the Fuhrer once insisted that simple root-canal work was spread over eight days as he couldn't stand the pain. Hitler also had terribly bad breath, abscesses and gum disease and he put ten fillings into his mouth in 1944 alone, the book says. In fact, in the book, author Menevse Deprem-Hennen has accessed over a period of six years Blaschke's hitherto unseen medical files on Hitler and other leading Nazis who were his patients in the 1930s and 40s. It was clear that Blaschke was extremely proud of his role as dentist to Hitler, but his patient was not so enthusiastic. He said he 'dreaded' getting into the dentist's chair. The incident about the root canal that he had to do over eight meetings highlights this phobia he had. Also, he suffered more pain following the assassination attempt in July 1944 when he was hit with splinters in the face, the Daily Mail quoted her as saying. It's said that Hitler was once so frustrated after talks with Spain's General Franco failed to bring him into the World War II that he told his Italian ally Benito Mussolini: I would rather have two or three teeth out than go through that again! [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] The Punjab: The Geography of Fundamentalism
http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=3id=19077 The Punjab: The Geography of Fundamentalism 08/12/2009 By Umer Farooq Islamabad, Asharq Al-Awsat - What is the link between Ajmal Kasab (the lone surviving gunman of the 2008 Mumbai terrorist attack), Zaki ur Rehman Lakhvi (the alleged mastermind of the 2008 Mumbai attacks) and Hafiz Muhammad Saeed (the former leader of Lashkar-e-Taiba)? The answer is geography. Apart from their shared militant backgrounds, and their links or alleged links to the 2008 Mumbai terrorist attacks, all three men come from the Punjab region which is one of the wealthiest and most populated provinces in Pakistan. Since last year, the names of militant leaders from the Punjab have come to overshadow the dreaded Taliban icons from Pakistan's tribal regions, such as Baitullah Mehsud and Hakimullah Mehsud. The reason for this is that Pakistani media has to provide balanced media coverage of the terrorist attacks that have been taking place in the Punjab and Islamabad (which is both culturally and geographically part of the Punjab), and in most cases these attacks take precedence in the media over the chaotic situation in the tribal areas. Islamabad's iconic Marriott Hotel went up in flames. The only foreign cricket team willing to play in Pakistan was terrorized by gunmen in the heart of Lahore. The police training academy in Manawan was besieged by gunmen. Although the Taliban militants from tribal areas play a pivotal role in planning these attacks, the majority of these attacks were actually carried out by Punjab locals. In the latest terrorist attack, this time on the Pakistani army stationed in Rawalpindi, the attackers were led by a disgruntled former employee of the Army Medical Corp who was originally from Punjab province. In fact of the group of ten attackers, five were from the Punjab, with the other five coming from the tribal areas. Most of Pakistani's political and military elite come from the Punjab, which is also home to more than 60 percent of the country's entire population. The Punjab province is politically and economically the most influential region of Pakistan, and with its expanding urban centers, the Punjab has also become the hub for Pakistani commercial and industrial activity. At the same time, Punjab society has strong historic links with the Islamic revivalist movement. Nadeem Malik, a Pakistani sociologist at Melbourne University said Historically speaking, most of the religious revivalist movements in British Northern India were born and prospered in the Punjab. The scourge of sectarian terrorism is deeply rooted in the urban centers of the Punjab province. Most of the sectarian militant organizations (which are offshoots of the Islamic Revivalist movement in 19th century British-ruled India) are based in the city of the Punjab. These religious revivalist movements and sectarian organizations have always remained on the fringes of the Punjab's mainstream politics. Fashir-ur-Rehman, a senior [Pakistani] journalist and political commentator said, Not even once in the 60-year history of Pakistan has any religious political party succeeded in electoral politics in the Punjab. However some of these religious political parties have strong ties to armed sectarian militant organizations that threaten the peace of the Punjab, whose stability is vital to the overall stability of Pakistan. The Taliban have proven themselves capable of adapting to new circumstances in order to further strengthen themselves and expand their range of operations, with the Punjab being their latest base. According to Pakistani government and police officials, an alliance between the Punjabi Taliban which is a group of outlawed militant organizations focused upon sectarian violence and fighting in Indian-administered Kashmir, and the Tehrik-i-Taliban, has emerged as a major threat to the country. This partnership is apparently aiding the Tehrik-i-Taliban to spread its influence southwards into Punjabi cities like Dera Ghazi Khan, Mianwali, and Bhakkar, where a large number of their citizens are Deobandis (an Islamic revivalist movement) and therefore open to Taliban recruitment, or at the very least sympathetic to Taliban ideology. Pakistani officials believe that the Punjabi Taliban is providing sanctuary and information about Punjab cities to tribal militants, who utilize this link to carry out terrorist attacks there. In return, Taliban militants offer refuge to the Punjabi Taliban which has been pursued by Pakistani police and intelligence forces since 2002 when these Punjab-based militant organizations were outlawed by the government of former President Pervez Musharraf. Pakistani officials are able to cite specific examples of the cooperation between the tribal militants and the Punjabi Taliban. For example, the truck used in the 2008 Islamabad Marriot Hotel bombing was traced to the
[ppiindia] COP15: Milankovic versus the Carbon Theorists
http://english.pravda.ru/world/europe/08-12-2009/111000-milankoviccarbon-0 08.12.2009 COP15: Milankovic versus the Carbon Theorists Almost all serious studies into climate change begin with words to the effect: The Planet's eco- and climate systems are extremely complex. The more one reads, the more contradictory arguments one finds. In 1920, the Serbian geophysicist Milutin Milankovic was already presenting a plausible cosmic cause for temperature variation and climate change. So what is really at stake in Copenhagen, the need to save the planet or to serve the interests of the lobbies behind the Carbon Theory? Before El Niño and La Niña warped out of the Oceans and morphed into the Carbon Theory, it was not necessary to be a rocket scientist to understand that climate has changed over the years. The Ice Age came and went, wine-making used to be common in Northern England. This is where everybody agrees. An examination of the data over the last 400,000 years indicates a direct correlation between temperature rises and increased natural emissions of CO2, with peaks and troughs occurring roughly every 50,000 years, the high and low Carbon Dioxide concentrations in ppmv corresponding directly to temperature rises and falls. If we accept the methods used to measure these fluctuations, there seems little room for doubt. Where the Carbon Theorists now step in, is the presentation of an alarming trend over the last decade, namely an exponential increase in Carbon DiOxide emissions accompanied by a corresponding spike in temperatures - the last decade has been the warmest on record. However, there was an enormous increase in CO2 levels 240,000 years ago, 130,000 years ago and 15,000 years ago. Milutin Milankovic (1879 - 1958) dedicated his scientific study to the effects of cosmic cycles, ocean currents and plate tectonics on climate change and his closer examination of the fact pointed towards the existence of changes in the cycle of the Earth's tilt every 41,000 years, which enabled him to predict changes in temperature (and climate) with remarkable accuracy. Other studies indicate a correlation between peaks in temperature and 11-year solar flare cycles and their corresponding knock-on effect on ocean currents and thermal flows; the effect of water vapour as being far more significant that CO2; the fact that the Arctic ice cap has melted before; the emissions of methane gases from animals being far more voluminous than human GEG. So Carbon emissions by humans are not the sole cause of climate change, since such fluctuations have occurred cyclically for hundreds of thousands of years and because there are other candidates to which to attribute the blame. Certainly, this does not mean that mankind is not polluting the planet and for sure does not negate the excellent work being done by the Green Parties and ecologists across the globe. However, is it not more dangerous to latch onto one supposed cause (which may be a factor but not THE factor behind climate change) than the many other causes with an equally valid weighting in the equation? If the world is coming together in Copenhagen to discuss global problems, then it would make sense to start with an approach which respects global issues equally and not concentrate too much on the points raised by the Carbon Theory lobbyists, without disrespecting the science that supports their point. Timothy BANCROFT-HINCHEY [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Hati Yang Teriris
Hati Yang Teriris By: agussyafii Pagi itu takbir berkumandang. Anak-anak Amalia sudah berkumpul untuk merayakan hari raya Idul Adha. Ketika Lita membuka dengan membaca al-fatihah terdengar suara riuh anak-anak Amalia dengan penuh semangat. Suara itu menggema terdengar diseluruh ruangan. Tidak semua wajah nampak berseri. Ada wajah yang terbalut derita Diantara anak-anak Amalia nampak Mulyati seorang ibu muda dan 4 anak perempuan. Air mata masih belum mengeriring. Seminggu yang lalu suaminya bekerja sebagai penggali sumur telah meninggal dunia. Tanah makamnya masih basah terguyur hujan semalam. Sehari sebelumnya Mulyati datang ke rumah. Istri saya menemuinya. Mulyati bertutur sudah dua hari ini dirinya tidak memasak karena memang tidak ada yang hendak dimasak. Bergegas istri saya mengambilkan nasi, sayur dan lauk pauk. Terdengar suara anak-anak yang sedang menangis. Ucapan terima kasih meluncur begitu saja. Air mata itu disekanya. Beberapa lembar puluhan ribu diselipkan ditangannya. Perempuan muda itu pergi meninggalkan begitu saja. Hati bagaikan terasa di iris. Perih, pedih tak terungkapkan. Tak lama kemudian ketika saya bersama Mona, Lita, Lusi, Atun dan Kak Rani sedang mempersiapkan kotak nasi untuk anak-anak. Daging Qurban sudah dimasak menjadi gule dan sate plus nasi putih dalam tempat kotak nasi itu. istri saya datang dan mengatakan, 'Mas, buat Mul dikasih duluan ya..' 'Iya, anak-anak itu biarkan makan bareng, nanti kita siapkan untuk yang dibawa pulang, 'ucap saya padanya. Setelah semuanya terbagikan, kami makan bersama. Sementara ada juga yang pamit pulang. Terlihat 4 anak-anak perempuan itu makan dengan lahapnya. Ibunya menyuapi anaknya paling kecil. Air matanya bercucuran. Wajahnya tidak terawat, terlihat lebih tua dari usianya. Terdengar celoteh anak-anak itu. 'Enak ya..'katanya. 'Iya, apa lagi satenya, gurih,' jawab yang lainnya. Ibunya tersenyum tak mampu menyembunyikan hatinya yang teriris dalam kepedihan, duka lara ditinggal suaminya yang tercinta dengan merawat 4 anak perempuan yang masih kecil. 'Ya Alloh, Ya Rabb..Tabahkan hatinya,' ucap saya dalam hati. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Alloh akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Alloh akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Alloh selalu akan menolong hamba-hamba-Nya selama ia menolong saudaranya.' (HR. Muslim) Wassalam, agussyafii -- Yuk, sambut tahun baru hijriyah bersama anak-anak Amalia. Dalam program kegiatan 'Amalia Cinta Muharram (ACM) pada hari Ahad, 20 Desember 2009 di Rumah Amalia. Kirimkan dukungan dan komentar anda di http://agussyafii.blogspot.com atau http://www.facebook.com/agussyafii atau sms di 087 8777 12 431 [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Pertamina Dapat Pinjaman Rp 7 Triliun
Refleksi: Seandainya harta korupsi mantan presiden NKRI Soeharto dijadikan milik negara, mungkin tak perlu lagi adanya pinjaman, sebab menurut UN StAR nilai harta korupsi yang disembunyikan Soeharto antara US$ 30 dan US$ 50,-- miliar. Selain itu apakah pipa-pipa Pertamina sudah tidak ada lagi yang membocorkan migas ke tanki-tanki penyamun? http://jawapos.com/index.php?act=cetakid=28 [ Jum'at, 11 Desember 2009 ] Pertamina Dapat Pinjaman Rp 7 Triliun JAKARTA - PT Pertamina (persero) kembali mendapat kepercayaan dari bank-bank dalam dan luar negeri yang diwujudkan dalam bentuk pinjaman USD 700 juta (sekitar Rp 7 triliun). Pinjaman tersebut diberikan untuk jangka waktu 60 bulan sejak diterima. ''Ini merupakan bukti kepercayaan bank-bank terhadap keberhasilan Pertamina dalam meningkatkan kinerjanya,'' ujar Direktur Keuangan Pertamina Frederick ST Siahaan kemarin (10/12). Debitor pinjaman tersebut terdiri atas bank-bank lokal dan luar negeri, yaitu BNP Paribas, ANZ, HSBC, dan RBS sebagai mandated lead arrangers and joint bookrunner, sedangkan BCA, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dan Panin Bank sebagai mandated lead arrangers. Penandatanganan perjanjian pinjaman itu dilakukan di Kantor Pusat Pertamina kemarin oleh Frederick Siahaan dan para debitor. Dana yang dipinjam akan digunakan untuk mendanai modal kerja dan modal belanja proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Pertamina maupun anak usahanya. ''Bunga pinjaman ini 2,5 persen, ungkapnya. Pertamina menganggarkan belanja modal 2010 sebesar Rp 39 triliun. Belanja modal tersebut meningkat 56,4 persen dari tahun ini, Rp 22 triliun. Guna memenuhi kebutuhan itu, Pertamina akan mencari pinjaman USD 2,5 miliar berupa pinjaman dan obligasi dalam dan luar negeri. Tahun depan Pertamina juga menerbitkan obligasi global sebesar USD 1 miliar serta obligasi rupiah Rp 1 triliun. ''Dana-dana itu juga digunakan untuk kegiatan umum korporat.'' Sementara itu, Wakil Dirut Pertamina Omar Sjahwaldi Anwar mengatakan bahwa Pertamina terus berusaha menjadi world class company. Karena itu, Pertamina terus melakukan perbaikan di berbagai bidang, termasuk mengembangkan investasi ke sektor-sektor strategis, seperti pengembangan panas bumi. ''Kita mempunyai anak perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Dalam hal pemasaran, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Faisal mengatakan bahwa Pertamina susah untuk membangun SPBU di negara lain di wilayah Asia Tenggara. Sebab, setiap negara sudah memiliki pengembangan bisnis yang serupa. ''Asia Tenggara susah karena mereka memiliki NOC (National Oil Company), tukasnya. Faisal menuturkan, Pertamina saat ini baru memiliki kesempatan membuka SPBU di Australia, yaitu di Sydney. Di Negeri Kanguru itu, kesempatan pasarnya lebih terbuka. (wir/kim) [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] China activist in for long haul at Tokyo airport
Refleksi : Salah seorang yang pernah mengalami nasib seperti Feng Zhenghu ialah Merhan Karimi Nasseri, pelarian politik dari dari Iran yang berdiam di de Gaul airport, Paris, Perancis, selama 18 tahun ( 1998-2006). http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8403658.stm Page last updated at 00:26 GMT, Thursday, 10 December 2009 China activist in for long haul at Tokyo airport A Chinese human rights activist, denied entry to his homeland, has been living in the arrivals section of Tokyo's Narita Airport for more than a month, in a real life version of the Hollywood film, the Terminal. The BBC's Tokyo correspondent, Roland Buerk, went to meet Feng Zhenghu. Feng Zhenghu is a Chinese citizen but has not been allowed to enter China All day long and well into the night, planes land at Narita airport. It is the busiest hub in Japan, full of passengers hurrying to their final destinations. But amid the bustle one man stands still and alone. Feng Zhenghu is going nowhere. Described by Amnesty International as a prominent human rights defender he has been blocked from returning home to China. Four times airlines refused to let him board a plane. On four occasions he got as far as Shanghai airport - only to be swiftly dispatched back to Japan. The last time round the 55-year-old decided enough was enough and set up camp in Narita, outside Tokyo. The thing I want to do now is go to my country and go back home, he said. That is the only thing I want. Unlikely celebrity For more than a month Feng Zhenghu has been living in a no man's land, stuck between the arrivals gates and passport control in Terminal 1. It's very difficult because people stare at me as though I'm a beggar... I feel ashamed Feng Zhenghu Tens of thousands of people who pass through the airport every day see him. He wears a t-shirt with details of his plight written on it in English. Another, in Mandarin, is stretched over his suitcase as a kind of portable protest banner. He has turned into something of an unlikely celebrity, so some stop to pose for pictures. Although Feng Zhenghu says he has never seen it he agrees his situation is rather like the Hollywood film The Terminal. Conditions are far worse for him, he says, than the character played by Tom Hanks, who was in a departure lounge with a food court and shops to roam. Narita is Japan's busiest airport Every other passenger passes through Narita's arrivals area in minutes, so there are no restaurants, in fact no facilities at all. Feng Zhenghu survives on handouts. Passengers who get off flights give me food, so I have enough, he says, pointing to a hold-all full of sweets, biscuits and noodles. But I can't sleep very well. Only at 11 or midnight can I go to sleep because that's when flights stop coming in. But I can't sleep beyond 0500 because that's when flights start arriving. There's no shower, no bath. It's very difficult because people stare at me as though I'm a beggar. It's very, very difficult. It's very hard to endure psychologically. I feel ashamed. Long wait Equipped with a mobile phone and laptop he is keeping in touch with the outside world by blogging and tweeting. Feng Zhenghu has a valid Japanese visa in his Chinese passport so the airport authorities could force him to leave the building, but so far they have chosen not to. Even though he does not speak much Japanese, staff at the airport say they have grown fond of their uninvited guest. He's my friend, he's a friend to all of us, said Yoshiyuki Kurita. He's been here more than 30 days. I want him to understand his situation and to enter Japan willingly. But Feng Zhenghu hopes his solitary purgatory in so public a place will persuade the Chinese government to let him go home. And he says he is prepared to wait for as long as it takes. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Aisyah, Izinkan Aku..
Aisyah, Izinkan Aku.. By: agussyafii Diriwayatkan oleh Atha' dari Aisyah, Rasulullah bersabda, 'Aisyah, izinkan aku menyembah Tuhanku,' Aisyah menjawabnya, 'Aku lebih senang berada didekatmu tetapi aku tidak dapat mencegahmu untuk mengutamakan menyembah padaNya.' Maka aku izinkan beliau meninggalkanku. Kemudian beliau mengambil wudlu, menggunakan secara hemat. Selanjutnya beliau berdiri melakukan sholat, lalu menangis sehingga air mata beliau mengalir sampai dada lalu beliau ruku' dan menangis, kemudian sujud dan menangis lalu mengangkat kepala dan menangis tiada hentinya beliau berada dalam kondisi yang begitu sampai Bilal mengumandangkan azan Subuh. Begitulah gambaran Baginda Nabi Muhamad SAW begitu sangat menghargai istrinya yang tengah dalam ketentraman sehingga bertutur dengan lembutnya, 'Aisyah, Izinkan aku..' Sebuah penuturan Rasulullah menanamkan kesadaran kepada Sang Khaliq, juga menanamkan kesadaran kewajiban seorang suami kepada istri berarti mengajak istri agar berlatih ikhlas dalam setiap perjuangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Bila suami sebagai nakoda maka istri berperan sebagai awak kapal. Tugas awak kapal lebih banyak memainkan peran yang penting. Seperti tugas navigator yang harus mengingatkan jalan mana yang harus dilewati. Bila didepan ada karang atau badai maka awak kapal yang berteriak paling keras untuk mengingatkan Sang Nakodanya jangan sampai kapalnya tenggelam karena menabrak karang atau terkena badai. Dalam samudra kehidupan yang damai dengan mudah mendialogkan berbagai permasalahan, suami maupun istri bisa saling mendengarkan namun ketika badai datang menghadang, kondisi rumah tangga sedang memanas seperti suami terkena PHK dan istri yang mencari nafkah, kondisi ini cukup mudah menyulut pertengkaran. Sang Nakoda, tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri untuk memimpin kapal sementara awak kapal merasa dirinya berhak untuk menjadi nakoda karena dia yang bekerja sehingga saling menonjolkan dan mempertahankan egonya masing-masing. Disinilah menjadi penting hadis diatas bagi suami sebagai nakoda kapal dan istri sebagai awak kapal mengemban hak kewajiban masing-masing dengan dilandasi keikhlasan. Meskipun berat keikhlasan menjadi sebuah kemaslahatan bersama. Tidak ada alasan bagi suami untuk tidak memuliakan istri bahkan seperti yang dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhamad untuk melakukan sholat malampun meminta izin istrinya. Jadi kuncinya terletak kepada suami berakhlak baik kepada istri dan bila istri mendapati suami sedang lalai maka tugasnyalah untuk mengingatkan suaminya. Sebagaimana Sabda Nabi Muhamad SAW suami dan istri adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. ' Setiap orang diantaramu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami menjadi pemimpin dalam keluarga dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri menjadi pemimpin rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (HR. Abdullah Ibn Umar) Wassalam, agussyafii -- Yuk, sambut tahun baru hijriyah bersama anak-anak Amalia. Dalam program kegiatan 'Amalia Cinta Muharram (ACM) pada hari Ahad, 20 Desember 2009 di Rumah Amalia. Kirimkan dukungan dan komentar anda di http://agussyafii.blogspot.com atau http://www.facebook.com/agussyafii atau sms di 087 8777 12 431 [Non-text portions of this message have been removed]
