[ppiindia] Brotherhood TV series angers Islamists in Egypt

[sunny]

http://www.gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=381251&version=1&template_id=37&parent_id=17



Brotherhood TV series angers Islamists in Egypt
  Publish Date: Saturday,21 August, 2010, at 12:48 PM Doha Time 


AFP/Cairo
A television series being broadcast throughout Ramadan has drawn the ire of 
Egypt's Islamist opposition, who view it as additional pressure ahead of a 
November parliamentary election. The Group focuses on the Muslim Brotherhood, 
one of the most influential Islamist movements in the world.  Critics say the 
pro-government leanings of scriptwriter Waheed Hamed are blatant, and that the 
timing of the series, just three months before the election, is no coincidence. 


The son of the Brotherhood's founder Hassan al-Banna, who was assassinated in 
1949, plans to sue. His father, who founded the group in 1928, has not yet been 
depicted in the series, but it is not expected to be a reverent portrayal. 
Indeed the group, which controls a fifth of parliament in Cairo and eschews 
violence, is portrayed in the series as an organisation of cynical, violent 
Islamists.


And in a departure from human rights reports that allege torture is routine in 
Egypt, The Group features only abuse-free prisons and courteous interrogations. 
"This is a security production, not an artistic production," charged 
Brotherhood MP Hamdi Hassan. 
The Brotherhood's Supreme Guide, Mohammed Badie, called the series an "attack 
against the Brotherhood." Others in the group say its timing was meant to 
undermine the Brotherhood ahead of the election. 


Hamed, who says Islamists have threatened him, dismissed such accusations. 
"Preparations for this series began in 2006 and filming started in January this 
year. The plan was not to show it during Ramadan but it was ready to air," he 
said. "What members of the Muslim Brotherhood brigade say has no basis in 
truth. The series is not against them nor any institution, the series is about 
the truth," he said.  "It has nothing to do with elections," he said, adding 
that elections are in any case decided by "lies and bribes."








[Non-text portions of this message have been removed]

Re: [ppiindia] Jika Pertumbuhan Berbasis Konsumsi!

[siraj_alsoloni]

Itulah problema ekonomi semenjak 1950 yang menjadi isyu perdebatan antara 
partai-partai politik PSI-Masyumi-Murba-TNIAD yang pro dimasukkannya modal 
asing sebagai sandaran perekonomian Indonesia dengan PKI-PNI yang menentang 
pemasukan modal asing global dan menganjurkan kerjasama dengan negri "sosialis" 
(komunis) untuk membangun perekonomian Indonesia. Hasilnya, karena kebodohan 
sebagian pemimpin PKI yang melibatkan diri dengan coup 'd etat Soeharto 
("perwira progresif") maka Indonesia dikuasai oleh modal asing global. 


From: sunny 
Sent: Saturday, August 21, 2010 11:08 AM
To: Undisclosed-Recipient:;
Subject: [ppiindia] Jika Pertumbuhan Berbasis Konsumsi!


  
http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2010082101213516

Sabtu, 21 Agustus 2010 


BURAS 




Jika Pertumbuhan Berbasis Konsumsi!

"MESKIPUN pertumbuhan ekonomi Indonesia 2009 hanya 4,3%, kita bangga karena 
masuk tiga besar di Asia setelah China (10%) dan India (8%). Selain, hal itu 
terjadi ketika krisis keuangan global banyak negara mengalami pertumbuhan 
negatif!" ujar Umar. "Itu terngiang di telingaku dari pidato Presiden di DPR 16 
Agustus!"

"Hal itu memang layak disyukuri!" sambut Amir. "Inti syukurnya, negeri kita 
dianugerahi penduduk terbesar keempat dunia, setelah China, India, AS!"

"Inti syukurnya jumlah penduduk?" tanya Umar.

"Karena pertumbuhan ekonomi kita berbasis konsumsi!" jawab Amir. "Jika 
pertumbuhan berbasis konsumsi, negara terbesar penduduknya tertinggi pula 
pertumbuhannya! China, penduduk 1,3 miliar jiwa tumbuh 10%! India penduduk satu 
miliar tumbuh 8%! Penduduk Indonesia 237 juta (Sensus 2010), tumbuh 4,3%!"

"Pertumbuhan dihitung dari kelebihan nilai PDB-produk domestik bruto-periode 
sama tahun lalu. PDB dihitung dari sumbangan berbagai kelompok produktif!" 
sambut Amir. "Jika pertumbuhan berbasis konsumsi, tentu bisa juga dihitung 
lewat sumbangan kelompok warga ke keranjang PDB, seperti per 100 juta jiwa-jika 
setiap 100 juta jiwa menyumbang 1% pertumbuhan, dari konsumsi 1,3 miliar 
penduduk China pertumbuhan menjadi 13%! Dengan pertumbuhan riil 10%, sumbangan 
per 100 juta penduduk China di bawah 1%! Sedang Indonesia, dengan 237 juta jiwa 
tumbuh 4,3%, sumbangan per 100 juta penduduk jadi dua kali lipat dari China!"

"Dari penghitungan itu tampak, tingkat konsumtif warga Indonesia dua kali lipat 
dari China dan India!" timpal Amir. "Celakanya, pertumbuhan China dan India 
didukung industri, isu terpenting di Indonesia kini justru sedang terjadinya 
proses deindustrialisasi-pertumbuhan sektor industri menjurus ke negatif! Lebih 
celaka, konsumtivitas Indonesia yang tinggi terjadi atas produk impor, sedang 
industrinya banyak perakitan (assembling) dan lisensi merek produk asing! Jadi, 
nilai tambah dan net profit industrinya lebih dinikmati asing!"

"Dengan komponen pertumbuhan seperti itu apa tetap layak kita banggakan?" tanya 
Umar.

"Tentu layak dibanggakan!" jawab Amir. "Namun, akan lebih baik dan sehat kalau 
komponen pertumbuhan dan nilai tambahnya benar-benar kita yang menikmati! Kalau 
begini terus, kita bekerja di ladang sendiri, panennya dibawa pulang orang 
asing! Realitas demikian menuntut kita lebih serius lagi mewujudkan kemerdekaan 
ekonomi agar rahmat kemerdekaan bisa benar-benar dinikmati bangsa Indonesia!" 
***

H. Bambang Eka Wijaya


[Non-text portions of this message have been removed]





[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Pemerintah Berikan Persalinan Gratis

[sunny]

Refleksi : Wah hebat sekali kemajauan Indonesia merdeka selama 65 tahun, 
anggota masyarakat berpendapatan rendah  diberi pelayanan kesehatan gratis pada 
rumah sakit berkatagori kelas tiga. Lahir kelas III, hidup kelas III, mati pun 
kelas III!

Pelayanan kelas dua dan kelas satu untuk siapa, Pak?

http://www.lampungpost.com/aktual/berita.php?id=19377


  Kamis, 19 Agustus 2010 
 

  KESEHATAN 
 
 
 

Pemerintah Berikan Persalinan Gratis


  JAKARTA (LampostOnline): Pascapidato kenegaraan Presiden SBY di depan 
anggota DPR, pemerintah meningkatkan program kesehatan. Salah satunya adalah 
memberikan layanan persalinan gratis di Rumah Sakit (RS) kelas III dan 
puskesmas.

  Dalam pidatonya, SBY mengataka,n jumlah penduduk Indonesia saat ini 
mencapai 237,6 juta jiwa. Dibandingkan tahun 2009, terjadi peningkatan sebanyak 
32,5 juta dibanding pada 2000.

  Menteri Kesehatan (Menkes), Endang Rahayu Sedyaningsih, mengatakan, 
persalinan gratis itu untuk menggalakkan kembali program keluarga berencana 
(KB). Dengan langkah tersebut, dia berharap dapat mengurangi laju pertumbuhan 
penduduk.

  Alumnus Harvard University itu menjelaskan, pada 2012 prosedur persalinan 
gratis akan mulai diberlakukan. Yakni menjamin persalinan gratis pada anak 
pertama dan kedua. "Tidak berlaku untuk persalinan anak ketiga dan seterusnya," 
jelasnya.

  Sebagai langkah awal, kata Menkes, tahun depan program tersebut akan 
diberlakukan pada seluruh pasien yang melakukan persalinan di dua unit 
pelayanan kesehatan tersebut. "Tahun depan masih berlaku untuk semua pasien. 
Tahun berikutnya akan ada prosedurnya," jelasnya.

  Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Binakesmas), Budihardja Singgih, 
menambahkan, program itu berlaku untuk persalinan normal maupun patologis. 
"Keduanya akan kami jamin biayanya," kata Budi.

  Budi menjelaskan, untuk mempersiapkan program tersebut Kemenkes sudah 
melatih bidan di pos kesehatan desa (poskesdes). Selain itu, Kemenkes juga 
mengembangkan puskesmas pelayanan obstetri neonatus emergency dasar (poned). 
Hal itu dilakukan agar komplikasi ringan pada ibu dapat segera diatasi."RS 
hanya bersifat rujukan," ujarnya.

  Harapannya, di setiap RSUD juga dikembangkan RSUD Poned. RSUD Poned 
tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan obstetri, neonatal, dan 
emergency komprehensif selama 24 jam. "Misalnya ada yang mau operasi bisa 
langsung diberikan tindakan," jelasnya.

  Budi melaporkan, di antara tujuh ribu puskesmas, kini sudah ada 2.500 
Puskemas Poned yang dikembangkan Kemenkes. "Tapi baru 1.600 puskesmas yang 
sudah buka 24 jam, yang lain masih pengembangan," tegasnya. YNI/L-
 









[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Nikmatnya Koruptor di Negara Korup

[sunny]

Refleksi : Apakah penguasa bin petinggi negara yang memberi kebebasan kepada 
para koruptor termasuk juga golongan koruptor? 

 
 

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/08/21/163632/70/13/Nikmatnya-Koruptor-di-Negara-Korup


Nikmatnya Koruptor di Negara Korup 
Sabtu, 21 Agustus 2010 00:00 WIB


SUNGGUH nikmat menjadi koruptor di Indonesia. Nikmat karena, setelah mengeruk 
uang negara, koruptor justru mendapat berbagai fasilitas. 

Kenikmatan pertama tentu saja koruptor bergelimang duit. Dia menjadi kaya raya 
hingga tujuh keturunan karena menilap duit negara. 

Jika perbuatan para koruptor terbongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, 
polisi, atau kejaksaan, mereka tak perlu terlalu khawatir. Toh, negara melalui 
mekanisme hukum telah menyiapkan banyak kenikmatan dan fasilitas lain. 

Setelah divonis penjara sekian tahun, terpidana korupsi masih bisa memanfaatkan 
mekanisme peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Melalui PK, terpidana 
korupsi bisa menikmati diskon masa tahanan. 

Artalyta Suryani, terpidana penyuap mantan jaksa Urip Tri Gunawan, misalnya, 
menikmati korting hukuman dari lima tahun penjara menjadi empat tahun enam 
bulan penjara dari MA yang menyidangkan PK-nya. 

Di penjara, para koruptor mendapat perlakuan istimewa. Hanya dengan sedikit 
main mata dengan petugas lembaga pemasyarakatan, mereka bisa menikmati kamar 
tahanan dengan fasilitas komplet bak hotel berbintang. 

Sudah menjadi rahasia umum, mereka sesekali bisa cuti keluar tahanan menikmati 
udara bebas. 

Jika berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa hukuman, koruptor bisa 
menikmati remisi di hari kemerdekaan. Di HUT kemerdekaan 17 Agustus 2010, 
sebanyak 341 dari 778 terpidana korupsi mendapat kado remisi. 

Para terpidana korupsi juga bisa mendapat tambahan remisi di hari raya 
keagamaan. Siap-siap saja, di Hari Raya Idul Fitri nanti, tersiar berita 
sejumlah terpidana korupsi memperoleh parsel Lebaran berupa pengurangan masa 
hukuman. 

Selain mendapat remisi yang sifatnya umum tadi, para terpidana korupsi masih 
bisa mendapat remisi tambahan. Kalau rajin donor darah empat kali setahun, 
menjadi ketua kelompok atau pemuka napi, terpidana korupsi bisa memperoleh 
tambahan remisi satu bulan sepuluh hari. 

Begitu banyaknya kenikmatan remisi, para koruptor walhasil hanya menjalani 
sepersekian tahun hukuman. Begitu bebas, mereka masih bisa menikmati duit sisa 
korupsi yang telah dipotong buat membayar denda dan menyogok petugas. 

Terpidana korupsi sekarang bisa juga mendapat grasi alias pengampunan. Itu 
kalau kita berkaca dari kasus pemberian grasi kepada terpidana korupsi mantan 
Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hasan Rais. Inilah untuk pertama kalinya 
dalam sejarah hukum kita, Presiden mengampuni koruptor. 

Banyaknya kenikmatan atau fasilitas buat koruptor tentu saja hanya bisa terjadi 
di negara yang korup pula. Atas nama hukum, negara korup berbaik hati memberi 
berbagai fasilitas dan kenikmatan kepada koruptor. 











[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Melonggarkan Katup Korupsi

[sunny]

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/08/08/161157/70/13/Melonggarkan-Katup-Korupsi-

Melonggarkan Katup Korupsi 


Selasa, 10 Agustus 2010 00:17 WIB  
KORUPSI ibarat iblis yang selalu menemukan cara mencari peluang. Entah peluang 
tersembunyi maupun peluang yang difasilitasi kebijakan negara. Sang iblis 
pandai menyelinap di antara keduanya. 

Ketika korupsi merajalela sehingga melumpuhkan seluruh akal sehat dan 
kejujuran, negara mengetatkan katup sehingga ruang gerak sang iblis 
dipersempit. Tetapi, kini godaan iblis demikian kuat sehingga katup itu 
akhirnya dilonggarkan melalui Keputusan Presiden No 80/2010 yang baru saja 
diumumkan. 

Kebijakan yang paling disorot adalah menaikkan nilai proyek tanpa tender dari 
Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Alasannya penyerapan anggaran yang seret sehingga 
menyumbat pertumbuhan. 

Di antara penyebab rendahnya realisasi anggaran adalah rumit dan panjangnya 
waktu tender yang dalam aturan ditetapkan 18 hari, tetapi dalam kenyataan bisa 
berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk megaproyek. Penyebab lainnya adalah 
ketakutan para pemimpin proyek masuk bui sehingga tidak lagi berminat pada 
jabatan itu. 

Tetapi, di tengah ketakutan dan ketatnya katup antikorupsi, puluhan bahkan 
ratusan bupati dan pejabat lainnya masuk bui atau sedang disidang di pengadilan 
karena manipulasi dan korupsi. Salah satu yang paling empuk adalah memanfaatkan 
kebijakan tanpa tender itu. 

Misalnya, sebuah proyek senilai Rp5 miliar dipecah-pecah menjadi proyek Rp50 
jutaan sehingga bisa ada penunjukan langsung. Dari sanalah mereka mendapat 
rezeki korupsi itu. 

Bila sekarang nilai proyek tanpa tender dinaikkan menjadi Rp100 juta, pasti 
godaan makin banyak dan leluasa. Yang menjadi korban nanti adalah mutu 
infrastruktur. 

Di daerah banyak sekali proyek jalan yang bernilai Rp1 miliar. Gampang sekali 
proyek Rp1 miliar ini dipecah-pecah menjadi 10 proyek bernilai Rp100 juta. 
Bupati atau gubernur memperoleh upeti dengan mengorbankan mutu jalan. 

Setiap tahun jalan selalu hancur di musim hujan. Itulah salah satu penyebab 
mengapa ruas jalan di Indonesia tidak pernah bertambah secara signifikan, 
bahkan stagnan. Padahal, anggaran selalu ada setiap tahun. 

Melancarkan penyerapan anggaran memang perkara besar. Tetapi, karena alasan itu 
lalu melonggarkan katup pengaman antikorupsi adalah kekeliruan besar. 

Persoalan yang tidak kalah besar di dalam penyerapan anggaran adalah 
ketersediaan uang yang diperoleh melalui pajak. Ketika APBN ditetapkan, uang 
yang tersedia di kas negara tidak sebesar yang ditetapkan. Uang pajak mulai 
deras masuk sekitar Juni. Karena itu, tidak mengherankan kalau sebagian besar 
proyek pemerintah dikebut menjelang akhir tahun. 

Ada fakta lain lagi. Daerah ternyata mempunyai tabungan di bank, termasuk dalam 
bentuk SBI, yang disebut dengan silpa. Celakanya tabungan yang diambil dari 
APBN itu dimasukkan sebagai pendapatan asli daerah. Mereka menikmati insentif 
giro. 

Jadi, di tengah semangat antikorupsi yang tidak surut dan lemahnya pengawasan, 
menaikkan nilai proyek tanpa tender dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta adalah 
antifakta dan antiteor





[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Dianiaya, 250 TKI di Arab Saudi Demo KBRI

[sunny]

Refleksi : Mengapa mereka yang seringkali suka menepuk dada sebagai pembela 
keadilan Illahi yaitu MUI, FPI, MMI, HTI  etc tidak ada yang berkutik untuk 
demo  di depan kedutaan Arab Saudia di Jakarta,  demi untuk solidaritas dengan 
tuntutan diperlakuan manusiawi, adil serta keselamatan berkerja  oleh para TKI  
di Arab Saudia? 

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/08/21/131230-dianiaya-250-tki-di-arab-saudi-demo-kbri

Dianiaya, 250 TKI di Arab Saudi Demo KBRI
Sabtu, 21 Agustus 2010, 18:06 WIB


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Tidak kurang dari 250 tenaga kerja Indonesia (TKI) 
melakukan aksi demonstrasi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab 
Saudi. Mereka berunjuk rasa karena dianiaya oleh majikan mereka di Arab Saudi. 
Bentuk-bentuk penganiayaan yang mereka terima, seperti pemerkosaan, pemukulan, 
juga tindak kekerasan lainnya. 

Kebanyakan mereka adalah perempuan. Mereka menuntut agar KBRI bisa memuulangkan 
mereka ke Indonesia. "Kami semua lari dari majikan kami, sehingga kami 
terlantar. Kami tidur di bawah kolong jembatan. Kami menuntut KBRI segera 
memulangkan kami ke Indonesia," kata Lilik Indriyani (35), salah satu 
demonstran kepada Republika, Sabtu (21/8).

TKI asal Jawa Timur itu mengaku kabur dari tempat kerjanya lantaran seringkali 
terancam diperkosa oleh majikannya, dan dia selalu berusaha melawan upaya 
pemerkosaan itu. "Saya sudah berkali-kali mau diperkosa, sampai akhirnya saya 
tidak kuat. Makanya saya lebih memilih kabur dan ingin pulang saja ke tanah 
air," kata Indri, sapaan akrabnya itu. Tapi sayang, aksi yang mereka lakukan di 
KBRI tak membuahkan hasil. Sebab, pihak kedutaan terkesan mau lepas tangan 
terhadap masalah TKI yang ada di negara tersebut. 

"Kami tidak mengerti, kenapa KBRI tidak bertanggung jawab. Kata mereka yang 
bertanggung jawab Pemerintah sini (Arab Saudi, red). Setelah kami ke Pemerintah 
sini, katanya yang bertanggung jawab KBRI. Pokoknya kami selalu 
dilempar-lempar," ujar perempuan yang mengaku bekerja sebagai pembantu rumah 
tangga itu. Dikatakannya, aksi yang dilakukan para TKI itu sudah berlangsung 
setengah bulan, tapi hingga saat ini belum ada langkah nyata yang dilakukan 
KBRI untuk mengatasi masalah TKI tersebut.

Red: irf
Rep: c26


  a.. TKW Tewas Misterius di Hongkong
  b.. TKI di Penampungan Timur Tengah Terus Bertambah
  c.. Arab Desak AS Akhiri Dukungan Rahasia Nuklir Israel
  d.. TKW di Yunani Ikut Peringatan HUT RI
  e.. Kenaikan Gaji tak Dipenuhi, 600 TKI Dipulangkan dari Malaysia






[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Senjata Api Marak, Patroli Diperketat

[sunny]

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/08/21/131231-perampokan-dengan-senjata-api-marak-patroli-diperketat

Senjata Api Marak, Patroli Diperketat
Sabtu, 21 Agustus 2010, 19:17 WIB

 
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sepanjang bulan Agustus 2010, ibu kota Jakarta 
diguncang aksi kejahatan bersenjata. Sedikitnya, telah terjadi enam peristiwa 
kejahatan yang menggunakan media aksi senjata api dan senapan angin. Peristiwa 
terbesar terjadi pada Jum'at (6/8) lalu, saat kawanan perampok bersenjata api 
beraksi di tiga toko emas di Pasar Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan. Dari 
aksinya ini pelaku berhasil menggondol perhiasan emas dengan berat total 
sekitar 6 kilogram.

Terkait dengan maraknya aksi kejahatan bersenjata api (bersenpi), Polda Metro 
Jaya menegaskan pihaknya akan meningkatkan patroli di sejumlah titik di 
Jakarta. "Operasi akan difokuskan untuk pengamanan wilayah. Beberapa petugas 
dari satuan Pegamanan Kota (Samapta) dengan dibantu Brimob akan berpatroli," 
kata Kabid Humas Polda Mero Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar ketika dihubungi 
Republika, Sabtu (21/8).

Selain operasi keamanan wilayah, polisi, ujarnya, akan mengusut kasus kejahatan 
bersenpi yang marak terjadi sepanjang bulan ini. Fokus penyelidikan polisi 
terletak pada kepemilikan senjata serta tindak kejahatan yang dilakukan. "Kita 
akan teliti dari mana senjata itu didapat. Umumnya, para pelaku kejahatan 
bersenpi mendapatkan senjata dari pasar gelap," ujarnya. Dia membantah, pistol 
yang umumnya beredar di tangan pelaku kejahatan merupakan senjata organik--yang 
biasanya dimiliki anggota Polri/T






[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Kelola Gairah di Bulan Penuh Berkah

[sunny]

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/wanita/2010/08/13/958/Kelola-Gairah-di-Bulan-Penuh-Berkah

13 Agustus 2010 | 08:19 wib
Kelola Gairah di Bulan Penuh Berkah
 



SAAT menjalankan ibadah puasa, kita diwajibkan menahan segala goda, hawa dan 
nafsu. Termasuk juga segala aktivitas seksual bagi pasutri atau pasangan suami 
istri. Sebuah penelitian menguatkannya, ditunjukkan fakta bahwa frekuensi 
hubungan seks berkurang sampai 40 persen selama bulan puasa.

Namun, bukan berarti dengan berpuasa maka keintiman Anda dan pasangan lantas 
berkurang, kan? Kuncinya agar hasrat tetap terpenuhi selama bulan puasa, pun 
agar kemesraan dapat terjaga dengan baik, maka perlunya Anda dan pasangan untuk 
pintar mengelola waktu dan hubungan. Jadi, intim bersama pun tetap bisa 
dilakukan tanpa menodai kesucian bulan puasa.

Bercinta minimal 2 jam setelah berbuka

Saat datang waktu berbuka, dan setelah memuaskan isi perut, rasanya sudah tidak 
tahan untuk segera melepas hasrat yang sempat tertahan karena puasa. Namun 
sebaiknya seks dilakukan minimal dua jam setelah waktu buka atau setelah 
Tarawih. Karena menurut kesehatan, tidak baik melakukan seks selepas perut 
terisi dan lambung masih dalam kondisi penuh.

Lantas, apakah perlu teknik khusus atau posisi tertentu? Teknik dan posisi, 
radikal sekalipun, dapat dilakukan dengan leluasa tanpa larangan. Hanya saja, 
yang perlu diperhatikan adalah lamanya waktu intim bersama.

Melakukan seks sebelum sahur

Selama bulan puasa, pasutri (pasangan suami istri) memang harus pintar 
menggunakan waktu yang sangat terbatas untuk bercinta. Seks kilat namun tetap 
berkualitas pun sangat dianjurkan untuk dilakukan. Anda bisa melakukannya 
bersama pasangan sebelum waktu sahur tiba. Karena sebelum sahur adalah waktu 
yang baik untuk seks, mengingat tubuh sudah dalam keadaan fit dan segar. 

Segeralah mandi

Salah satu hal yang membuat Anda enggan bersebadan di bulan Ramadan adalah 
kewajiban mensucikan diri (janabah) selepas aktivitas intim bersama. Yang 
terpikirkan oleh Anda, pastinya harus mandi besar sebelum waktu imsak tiba.

Dari berbagai pendapat mayoritas ulama, disebutkan bahwa bagi yang berhubungan 
intim di malam hari, tidak harus mandi sebelum terbitnya fajar. Anda bisa mandi 
janabah paling tidak dalam batas waktu yang memungkinkan Anda shalat Shubuh 
dalam keadaan suci, misal pada pukul 05.00.

Menjaga stamina

Perlunya pintar mengatur waktu intim juga harus pula dibarengi dengan menjaga 
stamina. Tak dipungkiri, selama bulan puasa, gairah seks yang menurun bisa saja 
muncul karena dipicu perasaan lelah fisik dan pikiran yang mendera. Hal ini 
karena tubuh mengalami perubahan sistem hormonal selama bulan puasa.

Untuk mengatasinya, terlebih dulu hilangkan segala pikiran yang menghambat 
ibadah suci, termasuk bahwa melakukan hubungan intim di bulan puasa itu adalah 
dosa. Agar gairah itu tetap menyala, stamina yang baik mutlak diperlukan. Anda 
bisa mengonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang dan terpenuhinya empat 
sehat lima sempurna.

Selain itu, agar stamina tetap terjaga dengan istirahat yang cukup, 
berolahragalah secara teratur setelah selesai shalat shubuh atau menjelang buka 
puasa. Namun sebaiknya pilih olahraga yang tidak terlalu berat.

Sedang saat berbuka puasa, konsumsilah makanan yang mengandung aprodisiak untuk 
meningkatkan vitalitas dan gairah seksual. Misal kerang-kerangan atau 
sejenisnya yang mengandung seng. Perbanyak juga mengonsumsi makanan yang 
mengandung vitamin E, seperti taoge. Boleh juga sesekali memcoba daging kambing 
yang terbukti mampu meningkatkan vitalitas.

Namun saat sahur, pilihlah makanan yang banyak mengandung cukup protein dan 
lemak. Karena hormon dipercaya juga banyak dihasilkan pada makanan berlemak, 
yang terbukti mampu meningkatkan gairah seksual.

Bulan puasa adalah bulan menahan diri dari segala bentuk hawa nafsu. Namun itu 
bukan berarti Anda tidak bisa melakukan seks. Dengan melakukan manajemen waktu 
yang baik, menerapkan pola hidup sehat dan bersedia mengurangi beban pikiran, 
maka seks pun masih bisa dinikmati selama bulan puasa, bahkan lebih berkualitas.

Selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap jalani seks yang sehat!

(maya/CN19) 






[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Manuver Ruhut Diduga Skenario Cikeas

[sunny]

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=260251

   PERPANJANGAN JABATAN RI-1
Manuver Ruhut Diduga Skenario Cikeas 

Syafii Maarif, Mantan Ketua Umum
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

Sabtu, 21 Agustus 2010


JAKARTA (Suara Karya): Manuver Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut 
Sitompul tentang perpanjangan jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
diduga sebagai bagian dari skenario Cikeas. Sebab, tak mungkin ada asap tanpa 
ada api. Wacana yang dikumandangkan Ruhut dinilai sebagai uji publik bagi SBY 
apakah diterima kembali apabila maju sebagai capres untuk ketiga kalinya pada 
Pilpres 2014 mendatang. 

Di lain pihak, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mencurigai agenda 
tersembunyi dalam wacana amandemen yang dicoba digagas kembali oleh Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD). Untuk itu, wacana ini harus dicermati serius agar 
tidak membuka pintu bagi agenda tersembunyi tersebut. 

Demikian kumpulan pendapat mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) 
Muhammadiyah Syafii Maarif, Ketua Fraksi Gerindra Martin Hutabarat, Ketua DPR 
Marzuki Alie, dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, yang dikemukakan secara 
terpisah, di Jakarta, kemarin. 

Terkait perpanjangan masa jabatan Presiden SBY menjadi tiga 
periode, Syafii Maarif meyakini itu bukan inisiatif Ruhut Sitompul semata. Ia 
mengibaratkan, jika tidak ada asap, tentu tidak ada api. 

"Saya rasa itu bukan inisiatif dia. Dari mana inisiatif itu, saya 
tidak tahu lah. Saya lihat negara ini negara yang penuh misteri. Oleh sebab 
itu, RI ini diganti saja dengan Republik Misteri Indonesia," kata Syafii 
berkelakar usai menghadiri seminar peringatan Hari Konstitusi di gedung DPR, 
Jakarta, Jumat (20/8). 

Meski demikian, Syafii mengaku tidak tahu apabila ada skenario di 
balik pernyataan Ruhut tersebut. "Saya tidak tahu karena saya belum bertemu 
Ruhut. Tetapi tentunya, dia tidak akan bicara. Kalau ada asap, tentu ada api," 
ujarnya. 

Ketika ditanya soal usulan masa jabatan SBY ditambah menjadi tiga 
periode, Syafii justru mengatakan agar jabatan itu sekalian saja diperpanjang 
menjadi seumur hidup. "Tiga periode kurang, seumur hidup saja sekalian," ucap 
Syafii. 

Karena itu, Syafii Maarif mengatakan, amandemen konstitusi, 
terutama menyangkut masa jabatan presiden, dinilai belum diperlukan saat ini. 
Sebab, sampai sejauh ini dianggap masih sejalan dengan semangat reformasi. Jika 
amandemen konstitusi tetap dilakukan, salah satunya yang menyangkut dengan 
masalah kewenangan DPD. 

Menurut Syafii Maarif, amandemen konstitusi hingga saat ini masih 
dianggap sebagai salah satu hasil reformasi terbaik yang dimiliki bangsa 
Indonesia. Dengan begitu, adanya wacana perpanjangan masa jabatan, yang sempat 
dilontarkan salah satu anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, 
itu benar-benar mengingkari semangar reformasi yang telah diperjuangkan bangsa 
Indonesia. 

"Belum perlu amandemen konstitusi. Pernyataan wacana amandemen 
konstitusi itu merupakan tindakan seorang manusia yang takut akan bayangannya 
sendiri," katanya. 

Namun, ketika ditanya apakah Syafii percaya bahwa Ruhut bertindak 
atas nama pribadi ketika menyampaikan pernyataannya itu, dia hanya menjawab, 
tidak ada asap kalau tidak ada api. 

Sementara itu, Martin Hutabarat menilai, sampai sejauh ini belum 
terlihat adanya alasan mendesak untuk melakukan amandemen konstitusi, terlebih 
lagi jika menyangkut masa jabatan Presiden. Bahkan, dia menilai, perubahan 
perundang-undangan tersebut belum cukup disosialisasikan. 

"Persoalan amandemen ini tergolong baru berjalan. Sekarang ini 
masih baru, tidak ada keputusan mendesak pula yang membuatnya harus diamandemen 
lagi," ujarnya. 

Secara terpisah itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas 
Urbaningrum menganggap pernyataan Ruhut Sitompul tentang perlunya SBY dipilih 
lagi sebagai presiden untuk periode ketiga bukanlah suatu hal serius. Meski 
demikian, Anas mengaku sudah menegur Ruhut. 

"Sudah saya tegur dan diperingatkan agar dapat lebih cermat dan 
berhati-hati dalam setiap melontarkan pernyataan kepada publik," ujar Anas. 

Ketua DPR Marzuki Alie pun menanggapi dingin rencana amandemen UUD 
1945 oleh DPD. Menurut Marzuki, sebuah lembaga diadakan tentu ada nilai 
gunanya. 

"DPD apa yang digunakan, tidak jelas kan kewenangannya. Tidak bisa 
dijelaskan. Makanya, harus berani yes or no," kata Marzuki Alie di Jakarta, 
Jumat (20/8). 

Ia tidak mau berkomentar apakah DPD perlu diberikan kewenangan. 
"Nanti saya subjektif," kata Marzuki. Marzuki juga tidak menjawab tegas kapan 
agenda amandemen UUD 1945 untuk memperbesar kewenangan DPD itu dilakukan. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, yang juga Ketua DPP Partai Golkar, 
Priyo Budi Santoso menegaskan, partainya bersikap hati-hati atas

[ppiindia] Tindakan Malaysia Penghinaan Berat

[sunny]

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=260250

  KEDAULATAN MARITIM
Tindakan Malaysia Penghinaan Berat 

Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani (Lima).

Sabtu, 21 Agustus 2010


JAKARTA (Suara Karya): Anggota DPR dari Komisi I dan Komisi IV 
menilai tindakan Polisi Diraja Malaysia menangkap tiga petugas Dinas Kelautan 
dan Perikanan (DKP) Batam di perairan Bintang Natuna, Kepulauan Riau, telah 
melampaui batas tindak pidana perampokan. Aksi itu masuk kategori penjajahan 
dan penghinaan berat.

Demikian pendapat Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, 
Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, anggota 
Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Enggartiasto Lukita, dan rekannya dari Fraksi 
Partai Demokrat Max Sopacua. Mereka mengemukakan pandangan itu secara terpisah 
di Jakarta, Jumat (20/8).

Senin (23/8), pekan depan, Komisi I DPR akan meminta penjelasan 
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia 
Da'i Bachtiar. "Rencananya, kita juga akan meminta penjelasan dari Dubes 
Malaysia untuk Indonesia," ujar Enggar.

Sebagian besar anggota Komisi I DPR mendesak pemerintah menarik 
Dubes Indonesia di Malaysia dan mengusir Dubes Malaysia.

Enggar menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang sangat lembek 
atas arogansi Malaysia. Padahal, aksi Polisi Diraja Malaysia terjadi di wilayah 
kedaulatan maritim Indonesia.

Anehnya, menurut Enggar, Pemerintah Indonesia menyetujui tukar 
guling tahanan yang diajukan Malaysia. Malaysia melepaskan tiga petugas KKP 
Batam dan KKP Indonesia melepaskan tujuh maling Malaysia yang bekerja sebagai 
nelayan. Para maling itu jelas-jelas mencuri ikan di perairan Indonesia. 

"Ini awal kegagalan Indonesia dalam mengelola maritim dan 
kedaulatan NKRI. Perlu kita waspadai, Malaysia akan membuat skenario yang sama 
untuk melepaskan warganya yang ditahan di Indonesia, khususnya para nelayannya 
yang mencuri ikan di perairan Indonesia," ujarnya.

Hal senada dikatakan Max Sopacua. Ia minta Menlu tegas pada 
Malaysia. Caranya, menarik pulang Dubes Indonesia untuk Malaysia dan 
memulangkan Dubes Malaysia ke negaranya. "Menteri Luar Negeri harus menunjukkan 
sikap keras pada Malaysia," katanya.

Sikap keras ini, menurut dia, menyangkut martabat bangsa dan negara 
Indonesia, bukan membangun permusuhan di antara kedua negara. Sikap keras ini 
bisa berupa nota protes yang keras dari Indonesia.

Menurut Max, kesepakatan barter antara tiga petugas KKP dan tujuh 
maling Malaysia termasuk kategori penghinaan berat dan pelecehan Malaysia 
terhadap Indonesia. Sebab, tukar guling itu tak sepadan. "Seharusnya, jika 
nelayan Malaysia melanggar batas wilayah, diproses sesuai hukum yang berlaku," 
ujarnya.

Utang Budi


Menurut Enggar, Indonesia terlalu banyak mengalah sehingga memberi 
ruang bagi Malaysia bertindak sesuka hati, meskipun tindakan itu terjadi di 
wilayah maritim Indonesia. 

Ada dugaan bahwa Pemerintah Indonesia punya utang budi yang sangat 
besar sehingga tak bisa banyak berbuat atas arogansi Malaysia. 

"Ini menjadi pertanyaan bagi saya dan juga bagi Komisi I DPR. 
Mengapa pemerintah kita tak pernah bersikap tegas terhadap Malaysia, meskipun 
telah dilecehkan berkali-kali. Ada apa sebenarnya?," katanya.

Ia menyakinkan, Indonesia tak memiliki kepentingan yang substansial 
terhadap Malaysia. Dari sisi ekonomi, Indonesia lebih banyak memainkan perannya 
mendongkrak pertumbuhan ekonomi Malaysia. Pada bidang pertahanan, Indonesia 
juga telah menyuplai alutsista ke negeri jiran itu. 

"Baik dari TKI maupun pengadaan alutsista, Indonesia telah banyak 
peran untuk membantu Malaysia. Karena itu, tak ada alasan bagi Pemerintah 
Indonesia untuk takut maupun mengalah pada Malaysia," ujar Enggar.

Posisi tawar Indonesia, menurut Enggar, lebih tinggi dibandingkan 
dengan Malaysia. Meskipun Malaysia relatif mengakomodasi tenaga kerja Indonesia 
(TKI), namun akomodasi Malaysia itu bukan berarti Indonesia berutang budi pada 
mereka. "Jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Indonesia punya posisi tawar 
lebih tinggi," ujar Enggar.

Sebaliknya, ucap Enggar, Malaysia banyak berutang budi pada 
Indonesia. Melihat sejarah pembangunan masing-masing negara, Malaysia banyak 
dibantu Indonesia. 

Sementara itu, Koalisi untuk Kedaulatan Indonesia mendesak DPR 
memanggil dan meminta klarifikasi dari pemerintah dengan memakai hak 
interpelasinya. Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, pemerintah tidak 
tegas dalam mempertahankan kedaulatan negara yang telah diinjak-injak Malaysia. 

Desakan itu disampaikan sebagai perwakilan Koalisi untuk Kedaulatan 
Indonesia dalam audiensi dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks 
DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/8).

  

[ppiindia] Hati-hati, Ikan Asin Berformalin

[sunny]

http://www.antaranews.com/berita/1282362083/hati-hati-ikan-asin-berformalin

Hati-hati, Ikan Asin Berformalin
Sabtu, 21 Agustus 2010 10:41 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | 
Jambi (ANTARA News) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengindikasikan 
banyak ikan asin beredar di pasaran mengandung zat berbahaya atau formalin.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, Warasdi di Jambi, Sabtu 
mengatakan, indikasi banyak beredarnya ikan asin mengandung formalin itu 
terlihat bentuk ikannya segar, tidak dihinggapi lalat, dan dagingnya kenyal.

"Hasil pemantauan di sejumlah pasar tradisional ditemukan ikan asin dengan ciri 
tersebut, namun kita belum berani menyimpulkan, apakah mengandung formalin," 
katanya.

Ciri-ciri bahan makanan, khususnya ikan asin yang mengandung formalin, 
kelihatan segar, dagingnya kenyal dan tidak dihinggapi lalat. Ikan asin itu 
ditemukan pada jenis ikan asin pedo, yang biasnya dagingnya lembut, bentuknya 
buram dan selalu dihinggapi lalat.

Pembuktian mengandur formalin itu, Dinas kelautan dan Perikanan serta Balai POM 
harus turun ke lapangan memeriksa tempat pembuatan ikan asin dan yang beredar 
di pasaran.
(ANT/A024)





[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Menhan: Indonesia Siap Hadapi Malaysia + Menhan Minta TNI Periksa Persenjataan Personil

[sunny]

 
Reff. 
 
Siap hadapi, tetapi senjata baru diminta untuk diperiksa, berarti siap sedia 
benar ataukah hanya jual jamu koyok bikin takut tikus?

http://www.antaranews.com/berita/1282394072/menhan-indonesia-siap-hadapi-malaysia

Menhan: Indonesia Siap Hadapi Malaysia
Sabtu, 21 Agustus 2010 19:34 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | 

(ANTARA/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, 
Indonesia sap menghadapi Malaysia di meja perundingan untuk menyelesaikan 
masalah perbatasan yang belum selesai, baik perbatasan darat maupun laut.

"Kami sudah siapkan data, fakta dan ketentuan hukum yang mendasari batas 
wilayah RI yang berbatasan dengan Malaysia baik darat maupun laut. Kita sudah 
siapkan semua, dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri untuk dibawa ke 
meja perundingan," katanya, kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ditemui usai memimpin wisuda perdana Universitas Pertahanan Indonesia, Purnomo 
menegaskan, Indonesia ingin persoalan perbatasan baik di darat dan laut 
diselesaikan secara progesif. 

"Setelah disepakati dan diratifikasi, kedua negara harus mematuhinya. Tetapi 
ini kan masalah negosiasi, masing-masing pihak memiliki argumen apalagi ini 
meyangkut penentuan batas dua negara, menyangkut ZEE, landas kontinen, jadi ada 
tarik ulur ," katanya.

Meski begitu, lanjut Menhan, Indonesia siap menghadapi Malaysia di meja 
perundingan.

Indonesia hingga kini baru menyelesaikan 15 status batas maritimnya sejak 1969 
dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan 
Australia.

Kementerian Luar Negeri mencatat selain keempat negara tersebut, Indonesia juga 
telah menyelesaikan status batas maritimnya dengan Papua Nugini, Vietnam, dan 
India.

Khusus dengan Malaysia pada 1969, RI telah meratifikasi perjanjian Garis Batas 
Landas Kontinen antara kedua negara. Tak hanya itu, pada 1970 kedua negara juga 
telah meratifikasi garis batas laut wilayah RI dan Malaysia. 

Sementara itu, berdasar catatan Kementerian Dalam Negeri ada 10 masalah 
perbatasan darat RI-Malaysia yang belum selesai seperti perlunya pengukuran 
ulang di perbatasan Tanjung Datu karena hasil pengukuran bersama tidak sesuai.

Permasalahan kedua, di perbatasan Gunung Raya, garis batas Gunung Raya I dan 
II, hasil "joint survey" tidak dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Ketiga, G Jagoi/S Buan kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan Konvensi 1928, 
permasalahan keempat di perbatasan Batu Aum penerapan arah dan jarak tidak 
diterima kedua belah pihak.

Masalah kelima adalah Titik D 400, hasil survei RI-Malaysia tahun 1987/1988 
tidak menemukan watershed. Keenam, di Pulau Sebatik, kedua tim survei menemukan 
tugu di sebelah barat P.Sebatik berada pada bagian Selatan posisi yang 
seharusnya 4 derajat, 20", sehingga RI dirugikan.

Permasalahan ketujuh, di perbatasan S Sinapad yakni, Muara S Sinapad berada di 
Utara dari Lintang 4 derajat 20" Lintang Utara, tidak sesuai dengan Konvensi 
1891 dan 1915.

Kedelapan, permasalahan di perbatasan S.Semantipal, oleh pihak Malaysia 
disampaikan keluhan ltentang etak Muara S.Simantipal (minta pengukuran ulang). 
Permasalahan kesembilan, Titik C 500 - C 600, pihak Malaysia mengeluhkan 
watershed dipotong sungai.

Permasalahan ke-10 adalah B 2700 - B 3100 hasil ukuran bersama menunjukkan 
penyimpangan sehingga Malaysia dirugikan.

Menyusul insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan 
oleh aparat Malaysia di wilayah perairan Indonesia, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono memerintahkan agar perundingan persoalan perbatasan dengan Malaysia 
dipercepat. (*)

http://www.antaranews.com/berita/1282398869/menhan-minta-tni-periksa-persenjataan-personil
Menhan Minta TNI Periksa Persenjataan Personil
Sabtu, 21 Agustus 2010 20:54 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | 
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro meminta 
TNI untuk memeriksa seluruh persenjataan personilnya, menyusul ditemukannya 
senapan laras panjang jenis AK-47 dan M-16 dalam aksi perampokan Bank CIMB, 
Medan, Rabu (18/8).

"Kita akan minta TNI untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap persenjataan 
personelnya," katanya, usai memimpin wisuda perdana Universitas Pertahanan 
Indonesia di Jakarta, Sabtu petang.

Purnomo mengaku, belum mendapat laporan adanya persenjataan personel TNI yang 
hilang. 

"Kami juga belum menerima permintaan Polri, terkait ditemukannya senjata 
organik yang biasa digunakan personel TNI dan Polri. Kita akan selidiki dulu, 
TNI agar memeriksa lebih teliti persenjataan personelnya," ujarnya.

Purnomo juga akan memeriksa kemungkinan senjata jenis tersebut adalah sisa dari 
konflik bersenjata di Aceh beberapa tahun silam.

"Bisa saja senjata itu bekas konflik di Aceh yang masih belum dikembalikan, dan 
dibawa ke Medan untuk mendukung aksi kejahatan itu. Semua kemungkinan akan kita 
periksa," katanya.

Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Marwoto Soeto 
sebelumnya mengata

[ppiindia] Bid for Sharia Court in St. Petersburg Fails

[sunny]

http://www.themoscowtimes.com/news/article/bid-for-sharia-court-in-st-petersburg-fails/413321.html

Bid for Sharia Court in St. Petersburg Fails 
20 August 2010
By Galina Stolyarova
ST. PETERSBURG - A Muslim lawyer's attempt to create St. Petersburg's first 
sharia court flopped just weeks after the court opened amid a storm of 
criticism from local Muslim leaders and human rights activists that climaxed 
with an order from prosecutors for its closure.

The court, which adhered to Islamic law, had no judicial power, and its 
activity was limited to civil disputes, such as reconciling members of 
estranged families, founder Dzhamaliddin Makhmutov said.

"Our resolutions have no judicial power; what we do would be perhaps best 
described as honor trials," Makhmutov said before prosecutors intervened this 
week.

"We offer solutions and advice rather than punishment, especially in a physical 
form," he told The Moscow Times.

Sharia law prescribes severe penalties for some crimes, such as the amputation 
of hands for theft and stoning for adultery. 

"The solutions that we give to the people who come to us are based essentially 
on the ethics and principles of the Quran," Makhmutov said, referring to the 
Islamic holy book.

But local prosecutors saw things differently, announcing that the court was in 
violation of the law and Makhmutov might face extremism charges if he refused 
to close it.

Makhmutov subsequently backed off on his comments about the court, calling it a 
"tribunal" instead of a sharia court and saying he had been misunderstood by 
journalists.

But Makhmutov explicitly said it was a sharia court in his interview with The 
Moscow Times.

Many Muslim and non-Muslim leaders in St. Petersburg also understood it to be a 
sharia court and roundly condemned it.

St. Petersburg deputy mufti Ravil Poncheyev slammed the court as 
anti-constitutional. "We refuse to recognize this group," Poncheyev said. "It 
was created by charlatans who do not have any rights to engage in such an 
activity. Besides, any decision by such a court does not have any legal power, 
which makes the court an unnecessary and artificial organization."

St. Petersburg ombudsman Alexei Kozyrev also spoke critically of the court, 
calling it "inappropriate" and "potentially damaging to the climate of ethnic 
tolerance in town."

"We have a stable judicial system in the country that works efficiently, and no 
substitutes are needed," Kozyrev said. "In a multifaith country like Russia, it 
is especially important to adhere to the principles of an independent legal 
system where people of all religious beliefs are treated equally."

He said his office was looking into the court's work.

Makhmutov said criticism from the Islamic community might be motivated by 
reluctance to share power. He also said he had faced pressure to close his 
legal center and received anonymous telephone threats.

Before prosecutors stepped in, he sent a letter to President Dmitry Medvedev 
asking for protection from what he described as a "witch hunt," and also sought 
the support of Chechen President Ramzan Kadyrov. Kadyrov said in May that he 
considers sharia law to be more important than federal law.

Sharia courts were created in Chechnya in 1995, when the republic became a de 
facto independent republic, and the secular judicial system was only restored 
after the start of the second Chechen war in 1999. 

More than 20 countries in Africa and Asia, including Iran, Saudi Arabia, 
Pakistan, Malaysia, Egypt, Libya and Sudan, currently base their legal systems 
on sharia law, although most of them incorporate elements from other judicial 
systems as well.

Some Western countries, like Britain, have sharia courts based in mosques that 
handle civil disputes.

Several dozen people, many of them newly arrived immigrants, sought the advice 
of the court, located at the Islamic Prayer House on Moskovsky Prospekt in 
central St. Petersburg, in the weeks after it opened, Makhmutov said.

Issues brought up had little to do with the intricacies of faith, he said. 
People came to complain about bribes demanded by local schools and 
kindergartens to admit their children, impeded access to qualified medical help 
and threats from non-Muslim neighbors.

Shukhrat Mavlyanov, a leader of St. Petersburg's Uzbek community, welcomed the 
court as a way to help Muslim newcomers integrate into St. Petersburg life.

"Uzbek immigrants find it very difficult to adapt to their new lives in St. 
Petersburg," he told the Gazeta.spb.ru news web site. "They have lived in an 
Islamic state all their lives, and here they find a civil country. I think that 
for many of them it would be easier to seek advice from a Muslim qadi [a sharia 
judge] than a magistrate."

But the court could have just the opposite effect, by further isolating members 
of the Muslim community who already had problems adapting to city life, said 
Valentina Uzunova, a senior researcher with the St. Petersburg Mu

[ppiindia] Indonesian President's Relative's Release Raises Doubts About Corruption Fight

[sunny]

http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesian-presidents-relatives-release-raises-doubts-about-corruption-fight/392116

Indonesian President's Relative's Release Raises Doubts About Corruption Fight
Nivell Rayda & Markus Junianto Sihaloho | August 21, 201

 
 

Jakarta. Just a day after receiving a sentence reduction, Aulia Pohan, the 
father-in-law of President Susilo Bambang Yudhoyono's eldest son, quietly 
walked out of prison this week, raising questions about the government's 
commitment to be tough on corrupt officials. 

Justice and Human Rights Minister Patrialis Akbar confirmed on Friday that the 
former Bank Indonesia deputy governor was released on Wednesday, a day after 
receiving a six-month remission on his three-year jail term. He was one of 
53,000 convicts nationwide who received sentence remissions on Independence Day.

Aulia and three other BI officials were each sentenced in June 2009 to four and 
half years in jail for their roles in the embezzlement of Rp 100 billion ($11.1 
million) from a central bank foundation in 2003. The sentences were cut to 
three years after an appeal to the Supreme Court in March. 

Patrialis said the other three - Maman Sumantri, Bunbunan Hutapea and Aslim 
Tadjuddin - were also paroled. "They all served two-thirds of their sentences," 
he said.  The four had been in prison for over 20 months, as they were first 
taken into custody in November 2008.

Topo Santoso, a legal analyst from University of Indonesia, said that by 
releasing corrupt officials, the government had failed to live up to its 
promises of zero tolerance for graft. "It is about sensitivity. We can only 
guess the reasoning behind the parole. A lot of convicts who aren't as well 
connected have been denied time and again despite the fact that they too are 
eligible for parole," he said. 

Eryanto Nugroho, executive director of the Center for Law and Policy Studies, a 
judiciary watchdog, said the early release "betrays the people's sense of 
justice. It shows that the government's commitment toward eradicating 
corruption is merely lip service."

Corruption Eradication Commission (KPK) Deputy Haryono Umar demanded revisions 
to regulations on remissions and pardons. "The government needs to evaluate the 
effectiveness of its regulations concerning corruption in the country," he 
said. "Part of the function of the penal and law-enforcement systems is to 
deter crime and curb repeat offenders. I don't see that happening if these 
conditions continue."

Martin Hutabarat, a lawmaker from the opposition Great Indonesia Movement party 
(Gerindra), said any leniency shown to corruption convicts was intolerable, 
given the effect of their actions on the public.

"To be fair, besides being sent to prison, there must be a new mechanism to 
seize the wealth of those who commit corruption and put it in the state 
treasury," Martin said.

Other lawmakers were more forgiving. Gayus Lumbuun, from the opposition 
Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), hesitated to criticize the 
decision. "Let the people decide whether the remission is in line with the 
government's anticorruption program and whether the president has done his job 
properly," he said. 

Deputy House Speaker Priyo Budi Santoso, from the Golkar Party, was surprised 
to hear of Aulia's parole, but urged the public to view the decision positively.

"Maybe we feel that their time in prison was very short, but it still means 
that they have served the punishment," Priyo said. "If the Minister of Justice 
and Human Rights approved the decision, then it's legitimate."








[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Editorial: Indonesia's Health Care System on Life Support

[sunny]

http://www.thejakartaglobe.com/editorials/editorial-indonesias-health-care-system-on-life-support/392067

Editorial: Indonesia's Health Care System on Life Support
August 20, 2010

 
 


Indonesia's health care system is in dire need of a major overhaul but it is 
clear that the government does not have the financial muscle, the human 
resources or the political will needed to do so. 

Even though the national health budget for 2011 has been raised, Health 
Minister Endang Rahayu Sedyaningsih has acknowledged that it was not enough to 
address the country's various health issues. The government has proposed in its 
draft budget for 2011 to boost the allocation to the Health Ministry by 26 
percent to Rp 26.2 trillion from Rp 20.8 trillion ($2.9 billion from $2.3 
billion) this year. 

The truth of the matter is that the health care industry needs basic 
foundational as well as structural changes. More importantly, there needs to be 
a mind-set shift within the government on how the health care industry should 
be managed. 

Indonesia requires a per-capita spending of $600 per year on health care in 
order to provide adequate and quality care. Currently, however, the government 
is only able to allocate $70 per person annually, a huge deficit for social and 
health care services. It is crystal clear that the government does not possess 
the funds to meet its obligations. 
 


The solution must be to empower the private sector to plug the gap. The 
government must allow the market mechanism to operate in the health care sector 
if we are to see a dramatic improvement in the quality of medical care. There 
is a great need to increase efficiency and productivity within the sector while 
reducing waste and corruption. 

The goal must be to maximize the spending on health care. The government must 
get a bang for its buck if it is to make a difference and the only way it can 
achieve this is by introducing competition and privatizing the health care 
sector. Just throwing more money at an existing inefficient public sector is 
not going to solve the problem. In fact, it will is doing just the opposite - 
increasing waste and inefficiency. 

There are too many giveaways and political promises by the government, not just 
in health care but in many other sectors. Such policies create demand without 
increasing supply. The public health care sector is chronically below capacity 
in all areas - beds, doctors and nurses and specialists. 

By improving the health care system through privatizing state hospitals, the 
overall quality of care will improve. By liberalizing the sector and allowing 
foreign doctors to practice side by side with Indonesian physicians, the 
government will also be able to address the huge foreign exchange loss from 
Indonesians seeking medical care abroad. 

It is time for a dramatic change in the direction of health care. State 
hospitals can provide world-class care if they are properly run and managed. 
Patients will be willing to pay for top quality care if it is available. The 
question is, does the government have the courage to make these changes?









[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Religious intolerance and Indonesia's future

[sunny]

http://www.thejakartapost.com/news/2010/08/16/religious-intolerance-and-indonesia%E2%80%99s-future.html

Religious intolerance and Indonesia's future
Elwin Tobing, Azusa, California | Mon, 08/16/2010 9:30 AM | Opinion 


The increasingly alarming trend of religious intolerance in recent years should 
prompt us to ask: Is this the nation Indonesia wants? 

Let us be honest, if the Islam Defenders Front (FPI) and other Islamic 
fundamentalists had their 
will, no churches and other non-Islamic houses of worship would ever exist in 
Indonesia. And that would be the end of Indonesia as we know it.

Between 2000 and 2001 alone, there were 108 reported incidents of church 
destruction in Indonesia, according to the US Department of State in its 2002 
Annual Report on International Religious Freedom. 

Tempo magazine in 2006 reported that between 1996 and 2005, about 180 churches 
were destroyed, burned or closed by force. The recent attack on HKPB church 
members in Bekasi and the forced closure of more than two dozen churches in 
West Java have added to the growing list. 

Compared to only five similar cases for a half century, from 1945 to 1996, the 
recent number appears very disturbing.

No society can survive long where religious intolerance is permitted to thrive. 
As the recent communal conflicts in the Maluku and Poso in Central Sulawesi 
demonstrated, when religious intolerance thrives, the communities are 
destroyed. 

This view is also shared by the majority of Indonesians. In a survey carried 
out by Kompas in 2005, around 70 percent of respondents admitted that religion 
was a potential factor that could disintegrate the nation.

A comparison of ratings for 37 countries shows that freedom of religion highly 
correlates with civil liberties (Human Rights and Religion: A Reader. Liam 
Gearson, editor, 2002). 

This is not surprising since religious freedom, which encompasses the freedom 
for others to practice their religious beliefs and build their house of 
worship, constitutes the very heart of human rights. 

Contrary to what many may think, religious freedom is neither a product of 
social contracts nor a product of human laws. Social contracts and laws are 
merely agreements between people. They may last for now but become history 
tomorrow. 

In truth, freedom of religion has its roots in the nature of the relationship 
between the Creator and human beings. That is, the Creator creates human 
beings, who mature as they grow. 

But the key precondition to grow is to have liberty, which means people must 
have some degree of sovereignty over their lives, including choosing the path 
they would want in their relationship with their Creator.

Because rights and freedom come from the Creator, they are inalienably and 
unquestionably held as truth for all-time. Neither any groups nor government 
can take them away. Unfortunately, many religious leaders and followers have 
misunderstood this fundamental concept. 

As a result, they tend to believe that the establishment of a single religious 
belief, often by any means, is considered to be their main duty. And this has 
led to religious intolerance.

Most of the recent religious intolerance was perpetrated by radical Islamic 
organizations such as the FPI. But most troubling are the so-called 
"moderates". 

In a survey conducted by the Freedom Institute and the PPIM, an Islamic social 
research institute affiliated with the Syarif Hidayatullah State Islamic 
University in 2006, around 41 percent of Muslim respondents said they felt 
uncomfortable when their Christian neighbors practiced their faith, and more 
than 51 percent would reject the efforts of their Christian neighbors to build 
a church in their community. 

The same surveys in 2001 and 2002 also found similar results. This seems to 
suggest that Indonesians are not as tolerant as what we might think. 

Given this reality, how can we promote religious tolerance in Indonesia? To 
begin with, we must first admit that religious intolerance is on the rise. 

Next, we must realize that if religious intolerance is allowed to thrive, 
Indonesia's future is in danger. Only then can we have the will to promote 
religious tolerance.

Certainly, the government has a vital role. It cannot continue to be ambivalent 
toward violent religious intolerance committed by certain groups of people. 

By letting mobs get away with violent behavior and failing to provide 
protection for the basic rights of its citizens to practice their religious 
beliefs and build their houses of worship, the government only undermines its 
own authority and credibility. 

The proactive Muslim moderates also have essential roles, especially in 
countering the hostility of people in their faith toward other religious 
communities. 

Any intra-religious differences that could potentially lead to religious 
intolerance should be first solved within the respective religious community. 

Of course it would be foolish for Christians t

[ppiindia] Terabaikannya Pesan Lagu Indonesia Raya

[sunny]

http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66127:terabaikannya-pesan-lagu-indonesia-raya&catid=78:umum&Itemid=131


  Terabaikannya Pesan Lagu Indonesia Raya
  Oleh : Radinton Malau



  Banyak pembangunan fisik (Fasilitas umum: Jalan, Rumah Sakit, Jembatan 
dan lain-lain) yang telah berhasil dilakukan pemerintah kita namun banyak juga 
perusakan yang berhasil dilakukan oleh tangan-tangan jahil manusia.

  Hal ini disebabkan kerena banyak individu yang merasa bahwa pembanunan 
fisik tersebut tidak berarti apa-apa baginya. Pandangan ini muncul disebabkan 
karena kurangnya pengetahuan (knowledge) seseorang akan manfaat dari 
pembangunan fisik.

  Pesan Lagu Indonesia Raya

  Seperti yang tertulis di dalam ayat-ayat lagu Indonesia Raya. Tepatnya 
pada alinea ketiga yang berbunyi. "Hiduplah tanahku hiduplah neg'riku bangsaku 
rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya." 
Di dalam lagu Indonesia Raya tersebut, telah jelas tertulis apa yang menjadi 
prioritas pertama yang harus dibangun oleh negara ini. Hal pertama yang harus 
dibangun oleh Negara ini ialah jiwa dan raga yakni membangun jiwa dan raga 
penduduk Indonesia.

  Kita telah mengetahui bahwa para pejuang yang terdahulu mengerti dan 
paham mana yang harus menjadi prioritas pertama yang harus dibangun di negara 
ini. Prioritas pertama tersebut telah direncanakan guna untuk menciptakan 
bangsa yang besar, jaya dan berkualitas. Sehingga pesan tersebut langsung 
disampaikan di dalam lagu kebangsaan Negara Republik Indonesia. Hal ini 
dimaksudkan agar penerus selanjutnya selalu mengingat apa yang harus dibangun 
terlebih dahulu. Namun kita dapat melihat apa yang terjadi, pesan itu 
sepertinya telah terabaikan sejak lama dan kurang disadari oleh pemerintahan 
kita. Pemerintah hendaknya perlu meninjau ulang kembali pesan yang disampaikan 
oleh lagu Indonesia Raya.

  Bangsa ini seyogianya harus terlebih dahulu membangun manusia-manusianya, 
menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak, jujur, berbudi pekerti 
dan berkualitas serta berdaya saing. Hendaknya pemerintah terlebih dahulu harus 
membangun jiwa dan raga penduduknya sebab hal itu merupakan hakekat tujuan dari 
pembangunan yang sebernarnya. Apalagi hal itu sangat relevan jika kita kaitkan 
dengan amanat dari lagu Indonesia Raya. Pemerintah hendaknya jangan hanya sibuk 
mengurusi pembangunan-pembangunan lain seperti:fisik, ekonomi, dan lain-lain. 
Pemerintah sepertinya hanya sibuk mengurusi "kue pembangunan" yang itu-itu saja.

  Dalam menciptakan Sumber Daya Manusia, saya tidak menomor satukan 
kualitas manusianya, sebab manusia yang berkualitas namun tidak berakhlak, 
jujur dan tidak berbudi pekerti itu sama halnya dengan melahirkan parasit di 
tubuh sendiri atau melahirkan parasit-parasit di negara sendiri. Manusia yang 
hanya memiliki kualitas namun tidak berakhlak, jujur dan berbudi itu hanya 
melahirkan bibit-bibit pelaku korupsi baru di negara ini. Yakni manusia yang 
hanya memikirkan "perut" sendiri dan selalu mengincar uang rakyat. 

  Kita terkadang sungguh ngiris melihat negara kita ini. Di mana jumlah 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas masih dibawah rata-rata dan jika pun 
ada SDM yang berkualitas. Hanya sedikit yang memiliki akhlak dan berjiwa jujur, 
selebihnya hanyalah parasit di negara sendiri. Maka tidak jarang kita melihat, 
setiap ada proyek pembangunan baik fisik maupun pembangunan yang lainnya, 
banyak kasus korupsi yang terjadi di dalamnya. Ini disebabkan banyaknya 
tangan-tangan yang tidak berakhlak dan yang tidak jujur terjun berpartisipasi 
baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam proyek pembangunan. 
Parasit-parasit yang terjun di dalam biasanya hanya sibuk memikirkan cara untuk 
mendapatkan "kue pembangunan". Berbagai cara biasanya akan dilakukan mulai dari 
negosiasi hingga tingkat deal-deal politik guna untuk memproleh "kue 
pembangunan" yang lezat tersebut. Akibatnya rakyat yang harus menanggung semua 
derita dari tingkah laku para koruptor tersebut.

  Tipisnya Kenaikan HDI

  Pembangunan manusia atau human development yang dilakukan saat ini memang 
sudah berjalan tetapi pembangunan manusia tersebut masih jauh dari harapan. 
Jika kita memperbandingkan pembangunan fisik dan manusia, perbandingannya 
sangat rentan sekali. Pembangunan manusia jauh tertinggal di bawah. Itu dapat 
kita lihat dari Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) di Indonesia yang hanya mencapai sebesar 0,734 pada tahun 2009. 

  Jika dibandingkan dengan tahun 2007 kenaikannya sangat berbanding tipis 
yaitu 0,006 dari 0,728 . Di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut 
menempatkan Indonesia pada urutan ke 111 dari 182 negara yang disurvei oleh 
United Nations Development Programme (UNDP). Sementara di? ASEAN, Indonesia 
masuk urutan enam dari 10 negara Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara itu. 
http://www.metrotvnews.

[ppiindia] kumpulan sajak heri latief

[heri latief]

Sinetron Reformasi

setelah 6,7 trilyun rupiah menguap jadi angin
tante sri pergi belanja ke amerika
kau tau skenario neolib itu busuk!

tanpa sadar dihipnotis mimpi erotis
ariel peterpan pun jadi tumbal
siapa punya uang bisa membeli emosi

pejabat dan penjahat punya kekebalan hukum
uang pelicin syaratnya mesin birokrasi
presidenmu lagi kemana boss?

negara berhutang kemana-mana
hasilnya untuk dikorupsi bersama-sama
itulah indonesia, kau mau bilang apa? 

padamlah sudah semangat mandiri
karakter bangsa kita lagi erosi
ayo nonton sinetron reformasi

Amsterdam, 67/07/2010

---

Tragedi Tabung Gas

bacalah tragedi tabung gas tiga kilo
lompatan teknologi ke arah kuburan

kacaunya pemerintah biang korupsi
memeluk sistem ekonomi pasar bebas
hasilnya yang miskin makin menderita

tanyalah kawan pada anak jalanan
siapa pencuri nasi dari perut si anak miskin? 
semua orang yang sadar pasti melawan
ketidakadilan itu fakta di depan mata, nyata!

Amsterdam, 07/07/10

-

Tarian Kata

musim semi abadi di dalam hati
siapa yang berani mati demi puisi
jangan terlalu fanatik memuja mimpi
bisikan angin malam bilang lain lagi
gilanya kata tarian sejuta imajinasi 

Amsterdam, 10/07/2010



Melawan

mengenang mereka yang berani bilang
ketidakadilan harus dilawan!

bersatu bukan sekedar semboyan
melawan dengan segala daya
dalam perjuangan tahan lama
mengasah nyali dan keberanian

jangan ragu dan bimbang
melawan atau suka rela ditindas?
pilihan ada di tangan sendiri

solidaritas berpihak yang lemah
membela diri demi masa depan

Amsterdam, 14/07/2010

--

Peradaban Lapar

: Jodhi Yudono

melarat orang di indonesia sekarat 
dibelit ekonomi sistem napsu bejat
rakus dan dengki jadi kebanggaan
inilah peradaban lapar kekuasaan

oya?!

harga sembako terbang ke langit boss
gaji buruh sebulan cukupkah buat makan?
jangan biarkan rakyat miskin kelaparan
lapar membakar dendam anak jalanan

Amsterdam, 14/07/2010

---

Sejarah Siapa?

: Bonnie Triyana

membaca sejarah berdarah bangsa kita
kekuasaan di atas bangkai orang yang kalah
pembantaian jutaan orang yang tak bersalah
semua tercatat di buku tamu istana penindasan
segala kepedihan jadi satu di tragedi kemanusiaan
berpuluh tahun manipulasi siapa yang ngarang?
sampai saat ini tak ada lagi sisa dari kebenaran

Amsterdam, 14/07/2010

---


Sastra Yang Berlawan

: Asep Sambodja

jaringan kawan sejalan sehobi berpuisi
siang malam baca cerita tanpa koma
mari kita bikin sajak yang berlawan
sastra kerakyatan yang anti penindasan

ketika tokoh manikebu jadi konglomerat
boss media juara calo kebudayaan
sekarang dosanya dicuci sabun ajaib
keajaiban politik reformasi basa basi!

bahaya laten kemiskinan tujuh turunan
nantinya bisa jadi revolusi kebudayaan?
pertanyaan sejarah jawabnya berdarah
jangan lupa pada tragedi bangsa trauma

Amsterdam, 16/07/2010



Namibia

orang herero masih bisa cerita
80 ribu korban di altar pembantaian
genosida jendral lothar von trotha
bagaimana namibia bisa lupa cassinga
sejarah ditulis sekedar hurup tanpa iba

Amsterdam, 18/07/2010



Ironi

kemakan isu duit seribu jadi seperak
orang kaya ngamuk ngeborong barang
berlian berdarah diuber sampai ke brussel
 
orang miskin cuma bisa nonton
harga sembako naik semaunya
kasus korupsi timbul tenggelam
 
seperti negara tanpa kemudi
dimana dicari sang jurumudi
negrinya sekarang pesta korupsi
 
Amsterdam, 11-08-2010

--

Bangkitlah

pidato resmi dan realitas di jalanan berbeda artinya boss
laporan berbunga plastik adalah politik asal bapak senang
 
penderitaan itu punya orang bawahan
pameran tepuk tangan kerna ada deal di bawah tangan
 
kekayaan alam dinikmati kliknya kekuasaan
kemerdekaan cuma ada dalam buku sejarah
 
penjajahan berganti wajah
rakyat miskin dipaksa pasrah
 
bangsa indonesia bangkitlah!
 
Amsterdam, 16/08/2010

--

Puisi

setelah berdiskusi sampai pagi
penyair kembali berpuisi
 
mengasah batin
memompa nyali
 
sajak ditulis demi keadilan
bakarlah semua hayalan!
 
Amsterdam, 19/08/2010

--

Politik Comberan


bayangan bulan di atas comberan
panen pahala di bulan ramadhan
 
janji surga katanya sejuta ampunan
tersihir dosa korupsi di gemerlap berlian
lalu bernapsu menjilati kekuasaan
 
pameran dagang politik lidah bercabang
siapa berani mencolek harta hasil mencuri
indonesia seperti melihat fatamorgana
 
dari jauh kayaknya banyak tikus berpesta
ternyata di kandang biangnya buaya!
 
Amsterdam, 20/08/2010

-

Lingkaran Api Puisi

: Saut Situmorang
 
tanah terbelah gempa di hati
matahari kembar terbakar ilusi
abunya melayang dipeluk badai
 
dunia dalam lingk

[ppiindia] Presiden RI bisa gak nih? - Obama: No Corporate Takeover of Our Democracy

[Irwan Kurniawan]

Dari twitterland:
Agree with you, Pak Obama.
For Pak Susilo, could it be applied in Indonesia?
@BarackObama We cannot allow the corporate takeover of our democracy.
We’re going to continue to fight for reform and transparency.

http://www.youtube.com/watch?v=6cKIPvfvxKo

Weekly Address: No Corporate Takeover of Our
Democracy
www.youtube.com
The President calls out Republicans for blocking campaign finance reforms
that would address
last year's Supreme Court decision opening the floodgates of corporate money
into elections.

-- 
Wassalam,

Irwan.K
"Better team works could lead us to better results"
http://irwank.blogspot.com
fb/twitter/skype: irwank2k2


[Non-text portions of this message have been removed]





***
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com 
4. Satu email perhari: ppiindia-dig...@yahoogroups.com
5. No-email/web only: ppiindia-nom...@yahoogroups.com
6. kembali menerima email: ppiindia-nor...@yahoogroups.com
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
ppiindia-dig...@yahoogroups.com 
ppiindia-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ppiindia-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[ppiindia] I just uploaded a photo that I want you to see!

[Shohibul Siregar]

Hello!

I just uploaded a photo on shohibul's DailyFlog page that I want you to see.

Please come and see: 
http://www.mydailyflog.com/go/invite_register/shohibul/49792884&stc=18


Thanks!

Shohibul Siregar



Got a digital camera?

MyDailyFlog is a personal photo-blogging space where you can easily post
your latest and greatest photos, and share them with your friends and family.

Create your own DailyFlog at www.MyDailyFlog.com





...
Unsubscribe: to opt out of further invitations from your friends to see their 
DailyFlogs, please click below:

http://www.mydailyflog.com/un/ppiindia@yahoogroups.com&md5=0767f2ec5f4d3f87&bl=18

Please do not reply directly to this email. Questions? Contact us - 
http://www.mydailyflog.com/go/contact_us

MyDailyFlog, Refriendz Ltd. PO BOX 1184, Luton, Bedfordshire, LU1 9AT.