[proletar] KASUS PENYERANGAN POS BRIMOB, SAKSI AKUI ASEP PERNAH LATIHAN DI MORO
http://news.antara.co.id/seenws/?id=21112 Oct 20 14:15 KASUS PENYERANGAN POS BRIMOB, SAKSI AKUI ASEP PERNAH LATIHAN DI MORO Ambon (ANTARA News) - Pengadilan negeri Ambon kembali menggelar sidang lanjutan kasus penembakan Desa Wamkana, Kecamatan Buru Selatan dan penyerangan Pos Brimob Bawah Kendali Operasi (BKO) asal Kaltim di Desa Loki, Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bahagian Barat (SBB), dengan memeriksa dua saksi atas terdakwa Asep Djaya alias Dahlan alias Yahya alias Adji (22). Majelis hakim yang dipimpin Kharlison Harianja, SH dalam persidangan di Ambon, Kamis, mendengar penuturan saksi Zainuddin Nasir (28) yang mengaku kenal terdakwa sejak tahun 2001 saat mengambil sembako. Perkenalan itu makin erat ketika mereka terkumpul dalam sebuah kelompok Mujahiddin yang sering melakukan pengajian dan rapat-rapat khusus untuk menyusun rencana-rencana penyerangan ke berbagai lokasi sasaran. "Saya makin kenal saudara Asep tahun 2005 ketika dia menetap beberapa bulan di rumah saya dan dari situ diketahui kalau Asep yang pandai merakit bom sehari empat buah itu pernah mengikuti latihan di Moro, Philipina Selatan beberapa tahun lalu," aku putra asal Padang tersebut. Zainuddin yang sejak akhir Desember 2000 datang ke Ambon bersama tiga rekan sekampungnya kini telah menikah dengan seorang wanita asal Desa Wamsisi, Kecamatan Buru Selatan dan dikaruniai dua orang anak itu mengaku tidak ikut serta dalam penyerangan dua pos Brimob BKO di desa Loki karena salah satu anaknya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Namun untuk kasus penembakan warga sipil di Desa Wamkana, kecamatan Buru Selatan pada 4 Mei 2004 yang menewaskan tiga orang, ia mengaku dirinya saat itu turut menggali senjata milik Mato yang ditanam dalam hutan desa Wamsisi, dan dirinya mengakui tahu persis rencana penyerangan ke Seram Bahagian Barat karena ikut hadir dalam rapat di rumah Ustad Arsad untuk merencanakan aksi penyererangan dimaksud. "Yang membuka acara rapat ketika itu saudara Asep selajutnya yang banyak berbicara didalamnya seperti Ikhlas dan Abu Harun dan dalam rapat itu juga Ustad Arsad langsung menentukan siapa saja yang akan melakukan penyerangan ke Seram Bagian Barat tapi belum ditentukan lokasi serta sasarannya," ujarnya. Ternyata setelah tanggal 16 Mei 2005 sekitar pukul 08:00 WIT baru dirinya mengetahui yang menjadi sasaran penyerangan itu pos Brimob dan rekan mereka Ikhlas tewas di lokasi penyerangan sementara terdakwa Asep menderita luka tembak lengan kiri sementara Abu Jody terkena tembakan pada lengan kanan. Sementara saksi lainnya Ismail Vanath (28) awalnya mengaku tidak mengenal para terdakwa termasuk Assep yang sedang terluka tapi dirinya akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penyerangan pos Brimob yang menewaskan lima anggota. "Tanggal 16 Mei 2005 sekitar jam 08.00 WIT saya sedang tertidur lalu dibangunkan Bripda Ahmad Selah, katanya ada dua pasien sedang mencari saya," ujar mantri kesehatan yang juga PNS Kesdam XVI/Pattimura itu. Saat mendatangi dirinya, para terdakwa mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga perlu mendapat perawatan medis berupa Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) namun saksi menyarankan kepada Ustad Arsad agar dilarikan ke Rumah Sakit terdekat mengingat luka yang dialami terdakwa Assep sangat parah dengan posisi tulang lengah kiri patah. Namun belum sempat kedua pasien ini dilarikan ke RS, muncul aparat kepolisian mengepung rumahnya di kawasan Air Kuning (Kebun Cengkih) dan meringkus semua pelaku yang ada diantaranya Abdullah Umakitty, Zainuddin Nasir, Asep Jaya, Jody dan mantri Ismail Vanath. Perbuatan para terdakwa ini dituntut JPU Hamzah Ohoijulun, Sh dengan pasal 14 Junto pasal 6 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme Jo pasal 66 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Majelis hakim kemudian menunda persidangan hingga Kamis (27/10) mendatang untuk mendengarkan keterangan dua saksi lainnya.(*) LKBN ANTARA Copyright © 2005 Syarat Penggunaan [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Hati2 setelah Lebaran ada isu rusuh lagi dan ada provokator
Isu lagi, isu lagi. Ada aktor di belakang layar yg mau sengaja membuat rusuh lalu mengail di air keruh lagi. Kalau rusuh, dampaknya bisa lebih parah lagibagi lapisan terbawah. Kita harus belajar dari kasus tahun 1998. Email ini bisa merupakan semacam test pancingan dari si provokator untuk mengetahui respons masyarakat jika diajak rusuh, atau (lebih mungkin, melihat isi tulisannya dan sumbernya di milis terbatas) adalah info bocoran dari orang yg tidak mau terjadi rusuh. Pokoknya situasinya sehabis lebaran memang wajib diwaspadai. Demo nampaknya akan merebak, mahasiswa turun ke jalan, pemogokan dan kerusuhan buruh, kabinet dirombak, dan bom dari pihak ketiga mungkin terjadi. Ini pertarungan politik. Dalang kerusuhan sudah siap-siap di belakang layar. Yg pro SBY sekarang sudah siap-siap meredam kerusuhan. Yg dipakai disuruh tarung kesana kemari dan mati sia-sia adalah wayang rakyat kecil. > - > In a message dated 10/9/05 5:18:44 P.M. Pacific > Daylight Time, xxx > wrote: > > kejadiannya mirip kerusuhan mei 98 tapi dgn cara > lain. menurut mereka dlm 6 > bln ini akan terjadi, dan kalau situasi nya ngga > terkendali, maka tentara > akan ambil kendali. Cuma mereka khawatir dan tidak > mau kalau SBY turun, yg > naik wakilnya. Saat ini tokoh2 politik sedang me > lobby Sultan HB X untuk > naik, dan lagi dipikirkan oleh ybs. Permintaan ini > juga datang dari rektor2 > seluruh RI, mereka marah pd SBY, karena mereka > minta BBM naiknya ditunda s/d > habis lebaran dan naiknya tidak lebih besar dari > 50%, tapi permintaan ini > ditolak. Untuk issue bom akan terjadi di 12 titik > di jakarta, terutama mall > sudah dan akan diincar. Kesimpulannya situasi > politik disini lagi rawan > banget, dan yg tahu ngga banyak. Info ini sangat > akurat karena dari orang > dlm. saat ini mereka lagi mencegah jangan sampai > terjadi kerusuhan. > Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Bekas Lokasi Latihan Perang Mujahidin di Seram Akan Disisir
http://jkt3.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/10/tgl/20/time/133446/idnews/465260/idkanal/10 Bekas Lokasi Latihan Perang Mujahidin di Seram Akan Disisir M Hanafi Holle - detikcom Ambon - Bekas lokasi latihan perang kelompok mujahidin di Gunung Olas, Kecamatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam waktu dekat akan disisir aparat Polres SBB dan pasukan Brimob yang bertugas di wilayah itu. "Ini kami lakukan untuk menjaga situasi dan kondisi di SBB. Semuanya demi kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi tersebut," ujar Kapolres Persiapan SBB kompol Endro Prasetyo kepada detikcom via handphone Kamis (20/10/2005). Endro tidak menyebutkan kelompok yang disisirnya sebagai kelompok mujahidin. Dia hanya menyebutnya sebagai "kelompok tertentu". "Lokasi itu bekas latihan kelompok tertentu. Mereka latihan perang, " sambungnya. Penyisiran itu akan dilakukan pada pagi hari untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan bersama. "Kalau malam dikhawatirkan ada kontak senjata antarteman," ungkap mantan Kabid Humas Polda Maluku ini. Air Surga dan Mengaji Sementara itu, salah seorang penduduk Gunung Olas, Ibrahim (22) kepada detikcom, menuturkan, sejak tahun 2000 lalu, lokasi Gunung Olas memang dipakai sebagai tempat latihan perang bagi kelompok mujahidin. Mereka sekitar 20 hingga 25 orang yang latihan. Kebetulan dekat denga tempat tinggal saya," tuturnya Di sekitar lokasi itu, lanjut Ibrahim, penuh dengan tanaman cengkih milik warga setempat dan ada sebuah kali (sungai kecil) yang dinamakan Air Surga dan sebuah rumah papan yang dibangun seperti panggungn. " Di Air Surga itulah tempat latihan perang mereka dan rumah itu yang dijadikan sebagai tempat peristirahatan mujahidin," kata dia. Bagi Ibrahim, ada juga sisi positif saat kelompok mujahidin berdiam di Dusun Olas, "Dulu banyak warga yang tidak tahu mengaji. Sekarang sudah bisa. Jadi banyak juga siraman keagamaan yang disampaikan orang-orang mujahidin itu," tandas mahasiswa STAIN Ambon ini. Saat ditanya, apakah selama berada di Olas, mengenal Ustad Arsyad, aktor di balik penyerangan pos Brimob di Desa Loki? Ibrahim mengaku tidak mengenalnya. "Soalnya nama mereka selalu berganti-ganti. Kalau di tempat ini, namamya A. Di tempat lain, namanya sudah B," ungkap Ibrahim. Dituturkan lagi, dulunya di Dusun Olas ada dua dusun yakni Olas Gunung dan Olas Pantai "Saat konflik Maluku tahun 1999 semua warga yang dulunya tinggal di Olas Gunung sudah pindah ke Olas Pantai. Ada sekitar puluhan kepala keluarga yang pindah. Sementara kelompok mujahidin masuh tahun 2000 dan menempati Olas Gunung," jelas Ibrahim. Hinga berita ini diturunkan, Polda Maluku belum juga menemukan keberadaan aktor aksi teror, Ustad Arsyad. Guna mencari keberadaan Arsyad, informasi yang diterma detikcom, sebuah helikopter milik Polri terus memantau situasi di sekitar Gunung Olas maupun sekitarnya. (nrl) © 2005 detikcom, All Rights Reserved [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Politicizing Indonesia's military
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/GJ21Ae01.html Oct 21, 2005 Politicizing Indonesia's military By Fabio Scarpello JAKARTA - Indonesia's renewed "war on terror" in the wake of the latest round of bombings on Bali could pave the way for renewed politicization of the country's military, analysts believe. President Susilo Bambang Yudhoyono has already called on the Indonesian Military (TNI) to be more active, and there are fears this could lead to possible abuse and halt the process of reform begun after the end of the Suharto era in 1998. "In this country, we are still struggling to depoliticize the TNI and this decision will bring it back into the political arena," said Salim Said, a political scientist from the Indonesia Institute of Science (LIPI). Yudhoyono's announcement came during the TNI's 60th anniversary celebrations on October 4, and only three days after the latest bombing on the island resort of Bali , which left 23 dead, 140 injured and 22 still missing. The attack was the latest in a series in Indonesia, bloodied regularly since 2000 by the Jemaah Islamiyah (JI), which is fighting to bring most of Southeast Asia under a single Islamic state and has links with Osama bin Laden's international al-Qaeda network. The burden of fighting terrorism in Indonesia has fallen on the shoulders of the National Intelligence Agency (BIN) and the National Police, which lack funds, expertise and coordination. Although dozens of JI's operatives have been arrested, the police and BIN have been unable to prevent the attacks or capture all of those believed to be behind the bombings. This failure prompted Yudhoyono to call on the feared and only partly accountable, TNI, which still stands accused of widespread human-rights abuse throughout the archipelago. The call for help was enthusiastically received by the TNI's chief, General Endriartono Sutarto, who said he would take the necessary measures to crack down on terrorists by reactivating the military's "territorial function". The territorial function means deployment of forces akin to that of an occupying army. Soldiers are placed in every corner of the country, from the main cities down to the smallest villages. This system was used by the former dictator, Suharto, as an effective tool to monitor people's movements and crush dissent. "The government has given us a clear order to participate in the war against terrorism," he told the media after Yudhoyono's announcement. "First, we will raise public awareness about the condition of local neighborhoods. Second, we will activate the territorial command down to the village level, and third, of course, we will share intelligence information with other institutions, especially the police." Throughout the new order regime, as Suharto's 33 years in power was dubbed, the territorial function gave rise to widespread excess of power and human-rights abuse. It also brought generals into close contact with local politicians and businessmen, paving the way for collusion and interference in every facet of the country's life. It was largely dismantled following the fall of Suharto, when the student-led "Reformasi" movement forced the introduction of reforms aimed at limiting the power and influence of the TNI in Indonesian political life. Though Sutarto now insists the territorial function will not be abused, its revival has sent shivers down the spines of most analysts. "People have not forgotten the abuse suffered at the hands of the TNI during the new order regime," Hilman Latief, a lecturer at Yogyakarta Muhammadiyah University department of Islamic Studies, told IPS. "They are still traumatized and the government has to be very careful about involving generals in the fight against terror." Agus Widjojo, a commentator on military issues who is renowned for his pro-reform stance, said any involvement of the TNI should be based on the constitution and the principle of democracy. "The constitution gives the TNI a role in the national defense, but it can also be called upon by the president to help with domestic problems," he said. "However, it must respect the principle of democracy." According to Yudhoyono, the law allowing for the drafting of the TNI is Defense Law number 34/2004, passed in September 2004. This has been hotly contested by some analysts who have a different reading of the same law. J Kristiadi, an expert on security matters at the Jakarta Center for Strategic and International Studies, said the president's move is a violation of the law, which stipulates that TNI's territorial function must be eliminated by 2009. "Reviving the territorial command is against the law," he told the Jakarta Post newspaper, adding that the military should only be involved in security matters if the police ask for its help. Andi Widjayanto, a military analyst from the University of Indonesia, acknowledges that Article 11 of
[proletar] "Chindia" Super/Mega power in the year 2020?
Ada satu tulisan yang menarik yang memperbandingkan2 emerging asian superpower China dan India dimajalah Fortune edisi Oktober ini. Bagi yang getol "main kayu" ngotot mau studi banding ke negara eropah dan amrik... ini ada kasus bandingannya yang kondisinya mirip dengan negara kita :Indonesia . Kedua negara ini sama2 dirudung kolononialisme, India oleh Inggris dan China oleh Jepang. Jadi dua negara ini asal mulanya punya nasib sama dengan Indonesia, bekas negara jajahan. Ini ada beberapa excerpts menarik yang memperbandingkan kedua negara raksasa ini yang sama2 maju dengan pesat, walaupun konstelasi politiknya berbeda. Dalam aspek politiknya (sistim pemerintahannya: China (pemerintah pusat Beijing) masih memegang kekuasaan absolut, walaupun dalam aspek ekonominya mereka me-liberal-kan ekonomi dan pengaruh pemerintah pusat sangat minim. India sebaliknya karena pengaruh yang bisa dikatakan ber-demokrasi yang dinilai kebablasan mengakibatkan perkembangan terutama aspek ekonominya jauh ketinggalan dengan China. COMPARISONS WITH CHINA'S ECONOMY AREN'T NECESSARILY FLATTERING FOR INDIA; CHINA LEADS IN MANY KEY INDICATORS. As recently as 20 years ago the two countries were roughly equal footing. Both were large, predominantly agrarian countries with GDP's of less than a trillion dollars and per capita incomes of about $300. Both had effectively withdrawn from global commerce. Today China's economy is more than twice as large as India's and is posting average annual growth rates of 9% to 10%, compared with India's 6% to 7%. Percapita incme in China is now more than doble what it is in India. China has reduced the proportion of its population living less than $1,- a to below 13%, compared with 31% for India. China takes in 12 times as much in annual foreign direct investment as India ($60 billionvs $5 billion), and it exports almost 6 times as much each year ($600 billion vs $105 bilion) Para politikus India menyatakan bahwa ketimpangan ini bisa terjadi bila dibandingkan dengan China ,mereka nyeletukKmal Nath, Commerce Minister: "We are underdeveloped economy with an overdeveloped democracy and proud of it"It is a good line---until you think about it. Why take pride in underdevelopment? Finance Minister P.Chidambaram responds wearily to questions about his government's slow progress in restructuring unprofitable public enterprises or opening India to foreign investment .."we try. we try every day" he says"But we are a democracy. We have a free press.We can only move at a certain pace, which may seem slow compared with Chna. To get anything done, I must carry my coalition partners and the opposition".But scapegoating democracy for India's inability to grow more rapidly is a COP-OUT! -"India's problem isn't too much democracy, it's too much socialism" says Prannoy Roy, the founder od New Delhi broadcaster NDTV. In fact, the problem is even simpler:...BAD GOVERNMENT AND AN ALMOST WILLFUL DISREGARD FOR THE FUNDAMENTALS OF DEVELOPMENTAL ECONOMICS.--China's economic miracle was achieved by getting the BASICS RIGHT-building good roads. educating women and young girls, loosening labor restrictions, and opening the economy to competition and foreign trade.- India, by contrast.is the global economy's IDIOT SAVANT. It excels at the impossible, turning out hundreds of thousands of brilliant engineers a year.---And yet India flubs the obvious stuffThe national roadway network is a shambles and the power grid even worse---nearly a third of India's population and more than half its women can't read or write.red tape and corruption discourage foreign investment, as do restrictions on how firms deploy workers.---higway network stretches just 124 000 miles compared with 870 000 miles in China. Pengalamanku sendiri membenarkan bahwa perbandingan antara kemanjuan di China dan India bisa aku refer ke percakapanku dengan konco2ku soal sebenarnya miniskul tapi bisa disimak disini betapa bedanya kedua negara ini. Koncoku orang be disini yang diberi tugas oleh perusahaannya ke Mumbai India. Dia bilang bahwa jurang antara kaya dan miskin itu sangat menyolok. Terutama yang membikin dia tidak mudah untuk menghilangkan pengalaman ini yalah..di suatu pagi hari dia berjalan untuk pergi membeli sesuatuapa yang dia lihat tidak mudah terlupakan.ada truck2 yang mengelilingi kota yang mengambil jenasah2 yang mati dipinggiran jalan. Memang ini dibenarkan oleh kawannya seorang India, memang ada itu kegiatan mengumpulkan jenasah orang kere yang mati keleleran dipinggiran jalan, tiap pagi2 hari. Kemana sampeyan pergi di kota2 besar India, pengemis itu berkeliaran berjumlah ribuan. Disinilah terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin secara menyolok. Ini cerita dari koncoku orang Tionghoa yang datang setelah peristiwa Tienanmen. Baru2 ini pulang setalah 3 tahun absen. Rumah ortunya diluaran kota Tsingtao.
[proletar] Regulasi Tempat Ibadah
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/10/21/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Regulasi Tempat Ibadah R u m a d i PENUTUPAN sejumlah tempat ibadah secara paksa oleh kelompok garis keras di sejumlah tempat beberapa waktu lalu, sungguh merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya problem serius menyangkut hubungan antarumat beragama di satu pihak, dan peran pemerintah dalam pendirian tempat ibadah di pihak lain. Kasus tersebut tentu tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa, karena hal itu menyiratkan adanya otoritarianisme satu pemeluk agama atas pemeluk agama yang lain. Setelah semuanya tenang, ada baiknya kita merefleksikan peristiwa tersebut untuk menata ulang kehidupan keberagamaan kita, terutama yang terkait dengan pendirian tempat ibadah. Masalah utama menyangkut hal ini adalah apakah pendirian tempat perlu diatur pemerintah atau tidak? Penulis termasuk orang yang berpendapat perlu adanya aturan terkait dengan hal ini. Kita tidak bisa membayangkan kacaunya kehidupan keberagamaan jika tidak ada aturan mengenai tempat ibadah. Kekhawatiran itu bukan ilusi, karena kehidupan keberagamaan kita masih diselimuti saling tidak percaya, curiga, kekhawatiran, merasa saling terancam, tidak dewasa, dan seterusnya. Dalam situasi seperti itu, diperlukan semacam "otoritas" untuk menghindari kesalahpahaman dan kecurigaan-kecurigaan yang tidak perlu. Sampai di sini, penulis harus segera memberi catatan, secara pelan-pelan, ketika umat beragama kita sudah bisa menghilangkan "tabiat buruk" saling curiga dan saling tidak percaya tersebut, regulasi tempat ibadah bisa saja ditinjau kembali keberadaannya. SKB Dua Menteri Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG tahun 1969 tentang pendirian rumah ibadah, akhirnya direvisi. Meskipun banyak kalangan yang meminta agar SKB tersebut dicabut karena isinya dianggap arogan, memicu konflik sosial, serta melanggar Pasal 28e UUD 1945 tentang kebebasan beragama, namun pemerintah lebih memilih melakukan revisi, daripada mencabutnya. Pilihan itu agaknya paling "moderat" karena bila aturan mendirikan rumah ibadah dicabut, bangsa ini bisa terjatuh ke anarkisme dalam beragama. Revisi pemerintah atas SKB tersebut tidak terlepas dari berbagai peristiwa penutupan tempat ibadah yang dianggap "liar", tanpa izin, di berbagai daerah. Peristiwa itu sempat memicu ketegangan antarumat beragama, bahkan sekarang ini kerukunan umat beragama berada dalam titik nadir. Banyak orang, karena mayoritas, merasa punya hak mengontrol orang lain, dengan menjadi polisi, hakim, dan jaksa sekaligus. Mereka bisa mengontrol tempat ibadah orang lain, menentukan sah atau tidak, bahkan mengeksekusi dengan memaksa untuk menutup. Kondisi demikian tentu sangat memprihatinkan, karena bisa mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa. Sejauh berita yang berkembang di media massa, revisi yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama (Depag) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dengan melibatkan kantor Menkopolkam, kantor Men Hukum dan HAM, Kejagung, dan BIN, telah mengubah nama SKB menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Dalam rancangan itu, kata Sudarsono Hardjosoekerto Dirjen Persatuan Bangsa Depdagri, ada penyempurnaan beberapa hal seperti sinkronisasi urutan pasal-pasal, rumusan pasal-pasal agar tidak menimbulkan tafsir ganda. Dalam rumusan tersebut, masih kata Sudarsono, diatur pembentukan forum kerukunan umat beragama yang salah satu tugasnya adalah menggodok proses perizinan tempat ibadah. Bahkan, forum kerukunan tersebut melibatkan pejabat-pejabat daerah sebagai penasihat dan akan mendapat dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Melihat perkembangan tersebut ada beberapa hal yang perlu penulis sampaikan. Pertama, kemauan pemerintah untuk merevisi SKB No 1/1969 patut kita hargai. Namun, revisi tersebut harus didasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan jaminan kepada semua warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (Pasal 28 (e) Ayat 1 dan 2 UUD 1945). Oleh karena itu, revisi SKB tidak hanya sekadar mengatur pendirian tempat ibadah, tetapi harus melindungi tiap warga negara untuk beribadat menurut agamanya, di mana adanya tempat ibadat merupakan bagian inheren di dalamnya. SKB atau apa pun namanya tidak boleh bertentangan dengan semangat konstitusi kita. Kedua, pembentukan forum kerukunan umat beragama di tiap daerah yang salah satu fungsinya untuk merekomendasi apakah sebuah tempat ibadah bisa didirikan atau tidak, adalah penyelesaian yang formalistik dan karitatif. Memberikan wewenang kepada forum "formal" yang dibentuk dan difasilitasi pemerintah daerah bisa menjebak masyarakat pada pola penyelesaian problem kehidupan beragama secara karikatif. Hal demikian akan menjebak masyarakat pada elitisme yang tidak sepenuhnya menggambarkan sikap masyarakat lapisa
[proletar] Bidang Ekonomi Tak Ada Prestasi Menggembirakan
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0510/21/sh05.html Setahun Pemerintahan Yudhoyono-Kalla Bidang Ekonomi Tak Ada Prestasi Menggembirakan Oleh Khomarul Hidayat JAKARTA-Tak ada yang menggembirakan dari kondisi ekonomi Indonesia dalam setahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Hampir semua indikator utama ekonomi menunjukkan kemerosotan. Inflasi tinggi, suku bunga merangkak naik, dan nilai tukar rupiah melemah. Tudingan pun langsung mengarah ke tim ekonomi kabinet yang dinilai tidak mempunyai kemampuan mengelola perekonomian. Sejak awal, keraguan pada komposisi tim ekonomi sudah dikumandangkan banyak kalangan. Komposisi tim ekonomi dinilai lebih mencerminkan kompromi politik dan kepentingan internasional, ketimbang aspek profesionalisme dan kapabilitas. Keraguan orang pun makin menguat, karena sepanjang satu tahun tim ekonomi bekerja, nyaris tidak ada prestasi yang berarti. Pemerintahan ini sebetulnya memiliki bekal legitimasi yang kuat, mengantongi dukungan mayoritas rakyat melalui pemilu langsung. Dukungan tersebut mestinya menjadi modal besar untuk memacu kegiatan ekonomi lebih cepat. Sayangnya, kesempatan emas itu gagal dimanfaatkan tim ekonomi untuk meningkatkan stabilitas perekonomian nasional. Alih-alih meningkatkan kinerja ekonomi, mempertahankan stabilitas ekonomi yang dirintis pemerintahan yang lalu pun tak sanggup. Kondisi ekonomi dalam setahun terakhir jauh dari stabil. Inflasi tahunan (year on year) bergerak naik dari 6,3 persen pada 2004 menjadi 9,06 persen pada September 2005, dan diperkirakan bisa mencapai 12 persen hingga akhir 2005. Nilai tukar rupiah terus cenderung melemah dari Rp 9,300 per dolar AS pada tahun 2004 menjadi sekitar Rp 10.100 pada 2005. Demikian juga suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) melonjak tajam dari 7,4 persen pada 2004 menjadi 11 persen pada Oktober 2005, dan diperkirakan mencapai 12-13 persen pada akhir 2005. Prestasi yang sering dibanggakan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie adalah pertumbuhan ekonomi yang hingga akhir 2005 kemungkinan bisa mencapai 5,7 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2004 yang sebesar 5,1 persen. Namun, prestasi itu menjadi tak berarti, faktanya angka pengangguran terbuka terus meningkat, bahkan telah mencapai 10,3 persen pada Februari 2005, dari sebelumnya 9,9 persen pada Agustus 2004. Kemiskinan juga meningkat dari 36 juta orang pada November 2004 menjadi sekitar 40 juta pada Agustus 2005, dan diperkirakan akan meningkat tajam setelah kenaikan harga BBM sejak 1 Oktober 2005. Lantas apa lagi yang dibanggakan dari tim ekonomi sekarang? Apa yang dilakukan tim ekonomi belum sejalan dengan visi yang dijanjikan Presiden. Wajar, jika muncul desakan agar Presiden Yudhoyono mengganti tim ekonominya karena tak mampu menjabarkan visi ekonomi yang dijanjikan Presiden saat kampanye pemilihan presiden lalu. Presiden menjanjikan akan menurunkan pengangguran dari 10,1 persen menjadi 5,1 persen hingga 2009, kemiskinan akan ditekan dari 17,4 persen menjadi 8,2 persen. Pendapatan per kapita rakyat juga akan ditingkatkan 2 kali lipat dari US$ 968 menjadi US$ 1.731 pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 7,6 persen pada 2009 dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahun 6,6 persen. "Tetapi kita lihat menteri ekonomi tidak mampu memenuhi keinginan Presiden tersebut dalam sebuah kebijakan ekonomi. Justru kebijakan kenaikan harga yang dipilih yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat," kata ekonom UI Ninasapti Triaswati. Janji Kampanye Penilaian senada diberikan Hendri Saparini dari Tim Indonesia Bangkit, bahwa kemerosotan ekonomi saat ini akibat kelemahan kapabilitas personal dan profesional tim ekonomi kabinet. Tim ekonomi nyaris tidak mencatat prestasi yang berarti dan gagal menciptakan landasan dan sinyal menuju perubahan seperti yang dijanjikan Presiden. Beberapa kelemahan tim ekonomi antara lain tidak memiliki visi dan tidak mampu merumuskan strategi, tidak mampu melakukan antisipasi ke dalam, lemah dalam koordinasi, tidak memiliki inisiatif, dan cenderung mengambil cara mudah dan jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan, serta adanya konflik kepentingan yang tinggi. Kelemahan-kelemahan itu juga barangkali yang menyebabkan sejumlah program lemah dalam pelaksanaannya. Program ambisius di bidang infrastruktur, misalnya, hampir tak ada implementasi. Demikian pula program revitalisasi pertanian, belum kelihatan geraknya. Tengok juga carut-marut penyaluran dana tunai langsung kompensasi BBM. Program untuk jutaan masyarakat miskin terkesan disiapkan dadakan sehingga menimbulkan keresahan sosial di berbagai daerah. Bukan itu saja, aroma konflik kepentingan yang melibatkan pejabat tinggi muncul dalam beberapa proyek pemerintah. Sebut saja proyek ruas tol Cinere-Jagorawi, proyek ladang minyak eks BP di lepas pantai Madura, proyek listrik Tanjung Jati A, dan proyek minyak Exxon, memunculkan dugaan konflik kepentingan. Tentu jika ini terus
[proletar] BRIC...Wass ist das?
Wass ist das? Beberapa hari yang lalu, sembari menunggu kantuk saya denger BBC... Lalu ada yang ngomong, kalau nggak salah Peter Day, atau siapalah gitu, tentang BRIC... Mula-mula saya kira dia ngomong tentang brick (batu bata) di Mumbay, Ghuangzhou, Siberia atau di Amazonia sono.. Eh, tau-taunya B itu huruf pertama nama negara Brazilia, R, Rusia, I, India, C, China... Yaitu negari-negeri yang sedang maju pesat dibidang ekonomi dan diperkirakan bakal jadi negeri berekonomi kuat... Negeri kapir semua... Allahu Akbar. Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] 18 Alumnus Moro Siap Beraksi Bom Bunuh Diri
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0510/21/sh07.html Satgas Bom Bali II Gelar Rapat Evaluasi 18 Alumnus Moro Siap Beraksi Bom Bunuh Diri Oleh Cinta Malem Ginting Denpasar - Tim Satuan Tugas (Satgas) Bom Bali II, Jumat (21/10) pagi, menggelar rapat guna mengevaluasi, sekaligus melakukan pendalaman terkait keterangan sejumlah saksi yang mulai mengarah kepada identitas ketiga pelaku bom bunuh diri di Kuta dan Jimbaran, 1 Oktober 2005. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Kombes AS Reniban yang dihubungi SH, Jumat pagi, membenarkan adanya rapat evaluasi itu."Tim memang pagi ini menggelar rapat evaluasi sekaligus melakukan pendalaman terkait penyelidikan kasus bom di Kuta dan Jimbaran," katanya. Dia mengatakan rapat Jumat ini dinilai penting sehubungan dengan adanya keterangan beberapa saksi yang sudah mulai mengarah kepada identitas pelaku bom bunuh diri tersebut."Nanti saja, saya paparkan hasil rapat evaluasi itu," katanya. Kombes AS Reniban mengatakan Tim Satgas Bom Bali II hingga kini masih terus memeriksa sejumlah saksi guna menyingkapkan kasus bom di Jimbaran dan Kuta, Bali pada 1 Oktober lalu yang menewaskan 23 orang. Sampai sekarang, petugas sudah meminta keterangan dari sekitar 379 saksi di antara keterangan saksi ini ada beberapa yang sudah mengarah kepada identitas pelaku bom bunuh diri tersebut. Dalam kesempatan terpisah, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Herry Tjahjana meminta segenap lapisan masyarakat dan aparat instansi terkait lainnya meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi terorisme ini. Herry mengungkapkan berdasarkan informasi yang diperolehnya, saat ini ada sekitar 80 orang yang baru lulus "sekolah" teroris di Filipina Selatan (Moro). Di antara 80 orang itu, sekitar 18 orang di antara berasal dari Indonesia dan siap melancarkan aksi. Dalam jumpa pers, Kamis (20/10) sore, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali, Kombes AS Reniban belum bersedia memerinci hasil pemeriksaan terhadap para saksi. Ia berdalih saksi dilindungi dalam UU dan keterangannya hanya dapat dipaparkan dalam BAP (berita acara pemeriksaan). Hingga kini, penyelidikan yang dilakukan petugas belum menghasilkan sesuatu yang signifikan. Begitu pula terhadap hasil pemeriksaan labfor, belum ada hal yang baru. Untuk membantu mempercepat pengungkapan kasus Bom Bali II ini, menurut Reniban, polisi kembali menyebarkan ribuan gambar atau foto tiga pelaku bom bunuh diri di Jimbaran dan Kuta Square, Bali itu. Dengan demikian diharapkan banyak warga yang memberikan informasi kepada aparat kepolisian. Menjawab tentang dua orang yang ditahan di Polda Sulut, CR dan SD, Reniban menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas diketahui bahwa dua dari tiga KTP yang dimiliki CR diduga keras palsu, antara lain KTP Bogor dan Gorontalo. KTP Jember yang dimiliki tersangka CR asli. "Sampai sekarang, kita belum melihat ada keterlibatan CR dan SD dalam peristiwa bom Bali 1 Oktober lalu," tandasnya sembari menambahkan, koordinasi dengan segenap satuan wilayah Polri masih terus dilakukan guna menyingkapkan kasus bom Bali II ini. Pembentukan DKB Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Made Mangku Pastika menegaskan wacana pembentukan Dewan Keamanan Bali (DKB) atau Bali Security Council (BSC) disampaikannya beberapa waktu lalu tidak akan menerobos kewenangan pemerintah pusat. DKB hanya bertugas mengoordinasikan keamanan Bali agar lebih efisien dan efektif. Hal tersebut ditegaskan Pastika seusai memaparkan konsepnya tentang DKB di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (20/10). Pada bagian lain, Gubernur Bali Dewa Made Beratha cukup berhati-hati dalam menyikapi usul pembentukan DKB ini. Made Beratha menilai masalah keamanan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat sebagaimana urusan agama, kebijakan luar negeri, dan moneter. Pertemuan tindak lanjut membahas DKB itu dihadiri Danrem 163/Wira Satya Kol (Inf) Puguh Santoso, Asisten I Sekprov Bali, Sekkot Made Westra, serta unsur Kesbanglinmas perwakilan pemkab/pemkot se-Bali. Pastika menilai tugas pokok DKB nantinya meliputi dua hal. Pertama menyusun kebijakan dan strategi keamanan, koordinasi, serta mengevaluasi pelaksanaannya. Kedua, mewakili Bali dalam aspek keamanan dalam hubungaannya dengan masyarakat, swasta, badan legislatif, pemerintah pusat, dan pihak-pihak dalam negeri dan luar negeri [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscr
[proletar] Pendidikan dan Kesehatan, Sebuah Ironi
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/10/21/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Pendidikan dan Kesehatan, Sebuah Ironi 1 Tahun SBY-JK "...SAYA akan mengupayakan pendidikan murah. Pendidikan harus menyentuh mereka yang sangat miskin. Mereka yang miskin perlu mendapat proteksi dan bantuan termasuk dalam bidang pendidikan," kata Susilo Bambang Yudhoyono dalam dialog "Penajaman Visi, Misi, dan Program Capres- Cawapres" yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, 16 September 2004. Pada penutupan masa kampanye putaran pertama, Yudhoyono berujar, "Peningkatan mutu pendidikan akan saya dorong dengan melakukan upaya-upaya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dan berkualitas, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga pendidik lainnya, meningkatkan kesejahteraan guru, dan menyempurnakan manajemen pendidikan." Sedangkan di bidang kesehatan, Yudhoyono setuju dengan pemberlakuan asuransi sosial kesehatan bagi seluruh rakyat. "Saya setuju untuk memberlakukan asuransi sosial kesehatan bagi seluruh rakyat. Tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit," katanya saat berdialog dengan Masyarakat Profesi Kesehatan di Jakarta, 29 Agustus 2004. Hak Dasar Lebih jauh ia mengatakan pemerataan layanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus terpenuhi. "Saya mendorong untuk terus dilakukannya peningkatan pencegahan penyakit menular, peningkatan upaya imunisasi, penurunan angka kematian ibu dan anak, pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar, peningkatan dan ketersediaan petugas kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, mendorong berkembangnya industri obat di Indonesia, serta perbaikan pengawasan obat dan makanan," katanya. Itulah sebagian kecil cuplikan janji-janji kampanye calon presiden yang diajukan Partai Demokrat. Bersama Jusuf Kalla, Yudhoyono sepakat, bidang pendidikan dan kesehatan merupakan program prioritas bagi kesejahteraan rakyat. Lalu bagaimana realisasinya setelah setahun berkuasa? Pemahaman mengenai pentingnya investasi sumber daya manusia (SDM) tampaknya belum sepenuhnya dimiliki oleh pemimpin bangsa ini. Kemiskinan hanya bisa dihapus melalui pemberian pendidikan yang baik dan itu merupakan investasi SDM, yang tentu saja ditopang oleh bidang kesehatan. Sampai saat ini ternyata pendidikan belum mendapat prioritas dari pemerintah. Hal itu terbukti dari minimnya tanggung jawab negara terhadap pembiayaan pendidikan. Berdasarkan data Balitbang Depdiknas, di tingkat SD dan SMP, 70-80 persen biaya pendidikan dikeluarkan oleh masyarakat. Padahal dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 34 ayat 2 secara tegas disebutkan mengenai kewajiban pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Dengan landasan itu, pemerintah pernah memberikan angin segar dengan mengeluarkan pernyataan akan menyediakan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar. Tetapi dalam kenyataan di lapangan, konsep pendidikan dasar gratis disempitkan menjadi gratis terbatas. Menurut Kepala Divisi Monitoring Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, kebijakan pemerintah memberikan pendidikan gratis terkesan sangat tidak serius. Tanpa konsep yang jelas, pemerintah hanya menyampaikan jargon politik tentang pendidikan gratis. Pemerintah sebetulnya sudah tahu bahwa dengan anggaran Rp 5,13 triliun, tidak mungkin ada pendidikan gratis. Akhirnya kebijakan yang keluar adalah pendidikan gratis terbatas. Selain dari segi pendanaan sangat kurang, kelemahan BOS adalah tidak dibukanya ruang publik untuk melakukan pengawasan. Sekolah maupun pemerintah daerah dapat dengan mudah melakukan mark up jumlah siswa penerima dana tersebut. Sedangkan Abduhzen, aktivis Koalisi Pendidikan, melihat adanya kecenderungan pemerintah selalu menuntut partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Padahal, sudah jelas pihak yang paling mampu menyelenggarakan pendidikan gratis adalah pemerintah. Sejauh ini berbagai kalangan menilai pemerintah tidak memiliki political will untuk memperbaiki dunia pendidikan, sehingga langkah yang bisa ditempuh adalah menggugah kesadaran masyarakat untuk menuntut tanggung jawab pemerintah di bidang pendidikan. Kegiatan Kuratif Di bidang kesehatan pun, kondisinya tak jauh berbeda. Berbagai persoalan kesehatan masyarakat belum sanggup ditangani dengan baik. Kasus busung lapar, demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis, diare, polio, dan flu burung, menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyatnya. Menurut pengamat kesehatan dr Kartono Mohamad, berbagai wabah penyakit yang menimpa negeri ini, memang bukan semata-mata kesalahan pemerintahan sekarang, tetapi merupakan ledakan "bom waktu" yang ditinggal pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kebijakan pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepa
[proletar] Kenaikan Tarif Listrik Tak Terhindarkan
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/10/21/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Kenaikan Tarif Listrik Tak Terhindarkan AKARTA - Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tidak dapat dihindari lagi. Namun demikian, pemerintah diminta tidak terjebak dengan paradigma bahwa bila subsidi listrik dalam bentuk uang tunai rendah, maka persentase kenaikan TDL akan semakin tinggi, atau sebaliknya. Koordinator Indonesian Working Group on Power Restructuring Sector (WGPRS) Fabby Tumiwa kepada Pembaruan, Jumat (21/10), mengatakan, subsidi kepada PLN tidak harus dalam bentuk tunai. ''Pemerintah bisa memberikan subsidi kepada PLN berupa jaminan dan kemudahan mendapatkan pasokan bahan bakar pembangkit listrik, terutama yang bahan bakarnya non-BBM. Dengan begitu biaya operasional PLN dapat ditekan karena beban pengeluaran PLN selama ini yang paling berat memang untuk pengadaan BBM,'' paparnya. Tidak adanya jaminan ketersediaan bahan bakar non-BBM, sebagai contoh untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Banten yang selama ini selalu mengalami keterlambatan pasokan batu bara dari PT Tambang Batubara Bukit Asam mengakibatkan biaya operasional PLN membengkak karena harus menyediakan bahan bakar pengganti. Transparan ''Bahan bakar pengganti batu bara yang paling mudah didapat, ya BBM. Padahal harga BBM sudah pasti lebih mahal daripada batu bara, dan sekarang ini PLN juga diharuskan membeli BBM yang di luar kuota pemerintah dengan harga industri. Jadi beban pengadaan BBM menjadi semakin berat,'' kata Fabby Dia berharap, bila TDL akan dinaikkan karena tarif yang saat ini Rp 582 per Kwh sudah terlampau rendah dari biaya pokok pengadaan listrik (BPP) yang mencapai US$ 6,5 sen per Kwh, PLN dan pemerintah harus menjelaskan secara transparan asumsi-asumsi dasar yang digunakan menentukan kenaikan itu. Harus diperjelas golongan pelanggan mana yang akan menerima subsidi dan bagaimana bentuk subsidi itu, apakah keringanan tarif atau keringanan harga sambungan baru. Saat ini, tuturnya, ada sekitar 3 juta calon pelanggan PLN yang masuk daftar tunggu untuk sambungan listrik baru. Sekitar satu juta dari jumlah calon pelanggan tersebut masuk dalam golongan 450 VA, yang disebut sebagai kelompok sasaran subsidi. Bila subsidi itu diberikan untuk sambungan baru 450 VA yang jumlahnya sekitar satu juta pelanggan, maka diperlukan dana subsidi tidak lebih dari Rp 8 triliun, dengan asumsi biaya pemasangan (sambungan) baru Rp 700.000 per pelanggan. '''Tetapi sampai sekarang kan tidak jelas, subsidi itu untuk apa? Menurut saya, kalau PLN minta subsidi sampai Rp 30 triliun, tentu saja ini sangat berlebihan. Bahkan, subsidi yang kabarnya disetujui pemerintah sekitar Rp 20 triliunitu pun terlalu besar. Seharusnya subsidi untuk PLN tidak lebih dari 20 triliun rupiah karena pemerintah bisa memberikan subsidi dalam bentuk nontunai, yang bisa memberikan multi efek terhadap penentuan kenaikan TDL,'' katanya. Tambah Kapasitas Dengan tingkat pertumbuhan pelanggan (permintaan) listrik sekitar delapan persen setiap tahun saat ini, PLN dituntut untuk menambah kapasitas pembangkit listrik. Akan sangat efisien bila penambahan itu difokuskan pada pembangunan pembangkit listrik yang dioperasikan tidak dengan BBM, tetapi batu bara, gas atau panas bumi. Untuk itu, PLN membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan sudah pasti tidak dapat mengandalkan kucuran dana dari pemerintah. ''Sekarang ini, seharusnya subsidi yang diberikan kepada PLN diarahkan untuk investasi supaya PLN bisa menambah kapasitas pembangkit listrik, khususnya yang bahan bakarnya non BBM. Beban operasional PLN harus ditekan dengan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit yang menggunakan BBM,'' Fabby menambahkan. General Manajer Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa-Bali Muljo Adjie mengungkapkan, instansinya saat Hari Raya Idul Fitri nanti akan menghentikan sementara pengoperasian beberapa pembangkit listrik . Alasannya, pada saat itu diperkirakan kebutuhan listrik akan turun sekitar 4.500 Megawatt (MW), terutama pada saat beban puncak pukul 17.00-22.00. Penghentian akan dilakukan mulai 1 November. Dia memerinci, pembangkit yang akan dihentikan sementara tersebut PLTU Suralaya (unit V, VI, dan VII), PLTU Paiton yang dikelola PT Pembangkitan Jawa-Bali, PLTU Paiton yang dikelola PT PEC, serta PLTGU Muara Tawar (unit I dan II). (H-13) Last modified: 21/10/05 [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage
[proletar] Fwd: Minta Masukan Untuk BALEG
Catatan laluta: Bersama ini kuforwardkan kiriman E-mail Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik, yang mengharap meminta masukan anda mengenai RUU prioritas BALEG. Sebagai RUU prioritas BALEG, ternyata diantara 78 RUU belum termasuk RUU pasar tenaga kerja&penyediaan, RUU peningkatan Tenaga kerja dan Fasilitas Lapangan Kerja, RUU soal diskriminasi di sektor lapangan kerja dan sektor Sosial-Politik-ekonomi lainnya, RUU program Pengentasan kemiskinan. Diharapkan pula partisipasi anda memberi pendapatnya ataupun tanggapannya. Terimakasih atas perhatian dan budibaiknya. La Luta Continua! Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Date: Fri, 21 Oct 2005 03:53:53 -0700 (PDT) From: Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik <[EMAIL PROTECTED]> Subject: Minta Masukan Untuk BALEG Aliansi Perempuan Untuk Keterwakilan Politik Wisma DPR RI Blok A5/86 Kalibata Jakarta Selatan [EMAIL PROTECTED] Berikut ini adalah RUU yang telah masuk dalam daftar 78 RUU prioritas Baleg 2006 yang dihasilkan dalam rapat Baleg 17 Oktober 2005. Senin siang, 24 November 2005 jam 12.00 adalah rapat penentuan di badan Legislasi untuk memperkecil jumlah RUU prioritas ini berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi. Jika anda merasa RUU yang anda harapkan untuk segera dibahas DPR belum masuk di dalam daftar ini dan menurut pandangan anda ada diantara 78 RUU ini tidak perlu dijadikan prioritas 2006, mohon disampaikan masukan anda kepada: Pimpinan Badan Legislasi DPR RI melalui Fax No. 021-5756040-5756041-5756059 atau Kepada: NURSYAHBANI KATJASUNGKANA (anggota Badan Legislasi) melalui e-mail: [EMAIL PROTECTED] Fax:021-5755624 Batas akhir menyampaikan masukan adalah sebelum jam 12.00 WIB Hari Senin, 24 Oktober 2005 Masukan anda akan sangat berarti untuk memastikan DPR bekerja untuk kepentingan rakyat terbanyak Salam, Mulyandari Koordinator APKP 1. RUU tentang Narkotika 2. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 3. RUU tentang Perubahan atas UU No. 41/1999 tentang Kehutanan 4. RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan 5. RUU tentang Perubahan UU No. 24/1992 tentang Tata Ruang 6. RUU tentang Perubahan UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 7. RUU tentang jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 8. RUU tentang Lembaga Kepresidenan 9. RUU tentang Perubahan UU No. 31/2004 tentang Perikanan 10. RUU tentang Usaha Perasuransian 11. RUU tentang Perubahan UU No. 7/1992 jun to UU 10/1998 tentang Perbankan 12. RUU tentang Pasar Modal 13. RUU tentang Perubahan atas UU No. 13/1992 tentang Perkeretaapian 14. RUU tentang Perubahan atas UU No. 14/1992 tentang Angkutan Jalan 15. RUU tentang Perubahan atas UU No. 15/1992 tentang Penerbangan 16. RUU tentang Perubahan atas UU No. 21/1992 tentang Pelayaran 17. RUU tentang Perubahan atas UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak 18. RUU tentang Pertahanan dn Keamanan Negara 19. RUU tentang Standard Pelayanan Publik 20. RUU tentang Pemekaran Daerah/Pembentukan Daerah Otonom 21. RUU tentang Perubahan UU No. 5/1960 tentang UUPA. 22. RUU tentang KUHP 23. RUU tentang Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kayu/Illegal Loging 24. RUU tentang Sumberdaya Alam 25. RUU tentang Peubahan UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan 26. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan 27. RUU tentang Perubahan UU No.5 tentang Benda Cagar Budaya 28. RUU tentang Dana Pensiun 29. RUU tentang Perubahan UU No. 39/1947 tentang KUHP Militer 30. RUU tentang Bela Negara 31. RUU tentang perubahan II UU No. 31/1999 tentag Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 32. RUU tentang Hukum Acara Perdata 33. RUU tentang Sekuritas 34. RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan Serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan 35. RUU tentang Hak Tanah 36. RUU tentang Perolehan Tanah untuk Kegiatan Pembangunan (Pengesahan Perpres 36/2005 sebagai UU) 37. RUU tentang Perbantuan TNI kepada POLRI dalam rangka tugas keamanan 38. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk Negeri Sipil 39. RUU tentang Batas Wilayah Negara Republik Indonesia 40. RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan 41. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah 42. RUU tentang Lelang 43. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan 44. RUU tentang Akuntan Publik 45. RUU tentang Pinjaman Hibah Luar Negeri 46. RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 47. RUU tentang Pos 48. RUU tentang Kejahatan Dunia Maya (Cyber crime) 49. RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Tehnologi 50. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional 51. RUU tentang Koperasi 52. RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 53. RUU tentang Tata Informasi Geografis Nasional 54. RUU tentang Sistem Standard Nasional Indonesia 55. RUU tentang Transfer Dana 56. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan 57. RUU tentang Perkeditan Perbankan 58. RUU tentang Perubahan UU No. 5/1984 tentang Perindustrian 59. RUU tentang Perdagangan 60.
[proletar] Aparat Belum Dapat Identifikasi Jenis Bom Bali II
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/10/21/brk,20051021-68377,id.html Aparat Belum Dapat Identifikasi Jenis Bom Bali II Jum'at, 21 Oktober 2005 | 20:13 WIB TEMPO Interaktif, Denpasar:Kapolda Bali Irjen Pol Made Mangku Pastika menegaskan, hingga hari ini Tim Forensik Polri yang dibantu ahli-ahli dari sejumlah negara belum dapat mengidentifikasi jenis bom yang diledakkan di Kuta dan Jimbaran. "Para ahli saja masih kebingungan. Padahal mereka adalah jagoan-jagoan dalam soal ini, apalagi saya," katanya di Denpasar, Jumat (21/10). Menurut Pastika, kesulitan itu menunjukkan para pelaku pemboman telah belajar dari kasus-kasus sebelumnya yang selalu berhasil diungkap. "Dalam kasus ini kita memang selalu adu pintar dengan mereka," tegasnya. Namun, Pastika optimis, polisi akan berhasil mengungkap kasus ini dengan menelusuri keterangan para saksi. Pastika menegaskan, dalam melakukan penanganan terorisme polisi tidak bisa bekerja sendirian. Pihak lain yang mesti turut bekerja adalah kalangan masyarakat dan tokoh agama agar mengkampanyekan ajaran yang menolak terorisme. Apalagi aksi bom bunuh diri. Mengenai data intelijen akan adanya 18 alumni Moro yang berasal dari Indonesia dari 80 yang lulus pada sekitar 3 bulan lalu, Pastika membenarkannya. Namun, polisi kesulitan melakukan pelacakan terhadap keberadaan mereka. Sebab, polisi hanya memiliki data mengenai nama mereka dengan nama alias yang sangat banyak. Polisi sama sekali tak mengenali wajah mereka satu per satu. Rofiqi Hasan [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Kumpulan puisi tentang tragedi nasional 65
Kumpulan puisi Eksekusi tentang tragedi nasional 65 Dalam rangka partisipasi untuk memperingati 40 Tahun Tragedi Nasional 65, maka sejak awal September yang lalu website http://perso.club-internet.fr/kontak/ telah menyajikan kumpulan puisi penulis HD Haryo Sasongko. Puisi yang mengungkap secara baik dan sering secara mengharukan berbagai aspek dari tragedi nasional ini, telah dibuatnya setiap hari dan disiarkan melalui bermacam-macam milis. Walaupun dalam keadaan sakit yang tidak ringan, yang sudah diidapnya sejak lama, ia berkeras hati untuk terus secara gigih menulisnya setiap hari hingga akhir Oktober yang akan datang, sampai mencakup sekitar 60 judul (sampai sekarang sudah yang ke-51). Karya HD Haryo Sasongko, yang diberi judul « Eksekusi » ini, termasuk salah satu di antara beberapa tulisan yang menonjol untuk menyemarakkan peringatan 40 Tahun Peristiwa 65. Dalam puisi-puisi ini telah diangkat berbagai kisah tentang peristiwa pengumuman Dewan Revolusi, instruksi Presiden Sukarno yang diboikot oleh Suharto mengenai Jenderal Pranoto, tentang Supersemar yang merupakan penyerobotan kekuasaan Presiden Sukarno oleh Suharto dkk. Dengan cara-cara yang mengharukan ia juga telah mengekspressikan kemarahannya atau rasa brontaknya terhadap berbagai perlakuan yang biadab golongan militer terhadap para korban yang kebanyakan tidak tahu apa-apa tentang G30S. Sebagian besar dari puisi-puisinya ini dirajutnya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang nyata dari para korban atau berlatar-belakang peristiwa-peristiwa sejarah dalam masa 40 tahun. Dengan sinisme yang tajam, dan olok-olok yang menggelitik perasaan dan menggugah fikiran, ia telah mengangkat banyak masalah pembangunan era Orde Baru, masalah keadilan, masalah penjarahan kekayaan negara dan bangsa selama tiga dasawarsa, masalah moral dan demokrasi, dan masalah penderitaan para tapol. Kumpulan puisi « Eksekusi » merupakan karya utama di bidang sastra tentang peristiwa 65 beserta akibat-akibatnya, dan , karenanya, sarat dengan ungkapan-ungkapan kuat (dan bagus sekali) yang menuding dan menghujat kebiadaban rejim militer Orde Barunya Suharto dkk. Dengan caranya yang tersendiri, « Eksekusi » membuat Orde Baru telanjang bulat sehingga kelihatan dengan jelas kejahatan-kejahatannya. Semuanya ini menjadikan kumpulan puisi ini sebagai bahan bacaan yang enak untuk disimak. Karena itu, supaya sebanyak mungkin orang bisa terus-menerus menikmati karya ini dan merenungkan isinya serta menangkap pesan yang dikandungnya, website http://perso.club-internet.fr/kontak/ akan terus menyajikannya secara permanen. -- No virus found in this outgoing message. Checked by AVG Anti-Virus. Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.12.4/143 - Release Date: 19/10/2005 [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Re: Ada berapa orag Islam yang berusaha baca buku...
--- In proletar@yahoogroups.com, "kim3hook" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > --- In proletar@yahoogroups.com, "Jusfiq Hadjar" > <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > >Sejak beberapa tahun terakhir ini saya berusaha menarik perhatian > >peserta Islam berbagai mailing list ini untuk mengikuti hasil > >kajian orientalis yang mutaakhir, seperti Lüling, sejarawan > >revisionist (Wansbrough, Cook, Crone, Rippin dll.), Puin, > >Luxenberg... > ... > > Wah boro-boro baca Puin, apa lagi pake bhs bule. > > Paling banter abis buka puasa, kekenyangan makan kolak, > paling juga ngantuk dan tidur nogorok. Sahur di pagi hari > terus molor siang, sabari nunggu sampai sore hari utk > buka puasa. > > Dia pikir perut kosong dan mulut bau jigong itu banyak > pahalanya di mata ( mata juling) allah > monyet tua lagi ngorek pantat lalu menciumi tangannya, monyet muda ikutan ngorek pantat juga. "monkey see, monkey do" Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Manifestasi Sikap Kecintaan Kepada Daerah
http://www.indomedia.com/bpost/102005/22/opini/opini1.htm Manifestasi Sikap Kecintaan Kepada Daerah Oleh: AI Anshari Beberapa bulan lalu santer terdengar, beberapa elemen masyarakat yang diwakili aktivis LSM mempertanyakan pola sikap sebagian pejabat daerah yang belum menunjukkan rasa cintanya kepada daerah. Salah satu manifestasi sikap kecintaan terhadap daerah itu adalah agar pejabat daerah bertempat tinggal (baca: bermukim) di Barito Kuala (Batola). Logika sederhana yang mungkin bisa ditangkap adalah kalau pejabat daerah bermukim di Batola, mereka akan lebih mengetahui dan memahami kondisi daerah yang pada gilirannya diharapkan menjadi lebih peka dan peduli terhadap daerah dan masyarakatnya (sense of belonging). Atas dasar sense of belonging pejabat daerah, akan menyemangati pola pikir dan implementasi kinerja mereka dalam membangun Batola. Sebagai orang awam, kita cukup maklum logika demikian. Mengutip pepatah Jawa: Witing tresno jalaran soko kulino (cinta tumbuh karena sering ketemu). Kalau bertemu pun jarang atau malah tidak sama sekali, bagaimana bisa cinta? Sejalan waktu, setelah pejabat daerah memberikan argumen bahwa pejabat daerah yang tidak bermukim di Batola tidak menjadi masalah karena selama ini mereka tetap menunjukkan kinerja yang baik, akhirnya pembicaraan tentang kecintaan (melalui bermukim) kepada daerah (Batola) tidak pernah lagi terdengar. Selesai? Mungkin ya, karena seperti yang diharapkan pejabat daerah kita menunjukkan kinerja yang baik selama ini dalam membangun Batola walaupun mereka tidak bermukim di daerah. Lantas? Mungkin pernah terbersit pertanyaan: Dengan indikator apa dan tolok ukur yang bagaimana kinerja dikatakan baik? Apa dari pengukuran capaian aktivitas pada tataran masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome)? Atau sudah ditambah pengukuran capaian aktivitas pada tataran manfaat (benefits) dan dampak (impact)? Atau mungkin pengukuran capaian aktivitas telah dilengkapi sampai pada tataran ekonomi, efisiensi, efektivitas, pelayanan prima (excellence), keadilan (equity) dan kepuasan pengguna? Mengingat, di era sekarang sudah sedemikian besarnya tuntutan publik pada kepemerintahan yang baik (good governance) melalui akuntabilitas publik, memerlukan adanya perubahan paradigma pada prinsip kinerja pemerintah daerah. Sementara ini, penulis belum merasa berkompetensi untuk menilai (mengomentari). Lagipula, masyarakat dan stakeholder lainnya yang sangat berkepentingan seperti legislatif daerah. Jika indikator kinerja jelas dan terukur serta metode pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan, bisa dijadikan pedoman dalam melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban. Namun pemerintah daerah belum pernah menanggapi secara intens. Artinya, kita semua mengiyakan (mengamini) atas argumen yang dikeluarkan pejabat daerah tadi. Sebagai warga biasa yang bermukim di Batola, melalui tulisan ini, penulis cuma menyampaikan urun saran dari sisi tinjauan yang berbeda yaitu: Andai pejabat daerah atau lebih luas lagi pegawai daerah bermukim di Batola. Pendekatan ini sekadar mencoba mengalkulasi cost kebutuhan hidup per orang yang akan dikeluarkan (dibelanjakan), kalau pegawai daerah ditambah keluarga (isteri dan anak) yang selama ini tidak bermukim di Batola dapat bermukim di Batola. Misalkan: 100 pegawai + 100 isteri + 100 anak. Berarti, ada 300 orang yang akan membelanjakan uangnya di Batola. Untuk cost makan dan minum sehari-hari, kalau rata-rata setiap orang membelanjakan Rp10.000, maka jumlahnya sebesar Rp3.000. 000 per hari yang dibelanjakan dan beredar di Batola. Tentunya, angka ini secara signifikan akan menggerakkan roda ekonomi daerah. Uang ini cuma dari cost makan sehari-hari. Kalkulasi selanjutnya seperti cost tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi, hiburan dll, bisa dibayangkan sendiri. Ditinjau dari konsep pengembangan wilayah yang menetapkan Marabahan sebagai salah satu pusat pertumbuhan (growth pole) daerah, maka akan berpengaruh besar terhadap perekonomian wilayah sekitar (hinterland) baik atas dasar basis komoditas (forward and backward linkage) maupun pengembangan wilayah di sekelilingnya melalui proses tetesan ke bawah (trickle-down effect). Berdasarkan analisis tersebut, tentunya hal ini dapat dijadikan sebagai faktor penentu (determine factor) dan pemacu (leverage factor) bagi percepatan pembangunan daerah. Mungkin tinjauan ataupun cara pandang seperti ini banyak kekurangan, kelemahan, perlu koreksi, penyempurnaan dsb, nantinya banyak argumen yang akan mengemuka, mengapa masih ada sebagian pejabat/pegawai daerah tidak bermukim di Batola, keterbatasan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, rekreasi, hiburan, dll. Kita mengakui, semua keterbatasan itu cuma bagi pejabat/pegawai daerah, apa lantas dijadikan alasan untuk tidak bermukim. Merujuk pada kalimat optimis yang sering kita dengar: setiap tantangan (baca: keterbatasan) yang dihadapi dapat menjadi peluang
[proletar] Ahli Bom Kebingungan
http://www.indomedia.com/bpost/102005/22/nusantara/nusa1.htm Ahli Bom Kebingungan Ungkap jenis bom Bali II Bali, BPost Perancang bom yang diledakkan di Jimbaran dan Kuta Bali, tampaknya berotak encer. Mereka mampu membuat ahli bom dari dalam dan luar negeri kebingungan menguraikan senyawa bom yang menewaskan 23 jiwa itu. "Mereka juga bingung. Yang datang ke kita itu jago-jago semua. Tetapi mereka juga bingung. Jadi yang bikin ini orangnya juga jago. Ini suatu kenyataan yang kita hadapi," kata Kapolda Bali Irjen Pol Made Mangku Pastika. Hal ini disampaikan dia dalam jumpa pers di Bali Tourism Board, Denpasar, Jumat (21/10). Sekadar diketahui, dalam mengungkap kasus bom Bali II, selain mengerahkan ahli-ahli bom yang dimilikinya, kepolisian juga menggaet ahli bom antara lain dari New Zealand, AS, dan Australia. Meski demikian, Pastika membanggakan diri dengan mengatakan, kepolisian selama ini dapat mengungkap aksi pengeboman. "Tiap ngebom ketahuan terus. Selama ini dapat terus kita. Sekarang mereka belajar dong dari itu. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Kebenaran selalu memang melawan kebatilan. Ahli-ahli saja bingung apalagi saya," ujar Pastika. Dalam kesempatan tersebut, Pastika mengaku tidak mengetahui wajah-wajah 18 dari 80 orang jebolan Mindanao yang diduga melakukan aksi terorisme di Indonesia. "Kita giatkan intel untuk mencari ini. Kita tahu namanya saja, aliasnya banyak sekali. Tetapi tidak tahu rupanya atau mukanya. Jadi yang dicari itu siapa. Kalau tahu wajahnya kita cari mereka," tutur Pastika. Tunggu Waktu Secara terpisah, Mantan Kapolri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar menyatakan pengungkapan kasus peledakan Bom Bali II hanya tinggal menunggu waktu, meskipun ia tidak bisa mentargetkan berapa lama waktu yang diperlukannya. "Saya kira tinggal tunggu waktu," kata Da'i Bachtiar saat peluncuran Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) dan buka puasa bersama di Jakarta, Kamis petang. Menurut Da'i , tim yang melakukan penyelidikan atas kasus Bom Bali II ini merupakan tim yang sama dengan pada saat penyidikan kasus Bom Bali I dahulu. Selain itu, tambahnya metode maupun cara-cara yang digunakannyapun sama. Sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai hal itu. "Meskipun dalam kasus terorisme ini harus mengikut-sertakan seluruh komponen bangsa tentu harus sesuai proporsinya, sesuai dengan bidangnya," kata Da'i. Dalam masalah terorisme, tambahnya, bukan hanya bagaimana menangkap para pelakunya dan menyeretnya ke pengadilan tetapi juga harus ditemukan sampai ke akar-akarnya. Ketika ditanyakan kenapa pengungkapan kasus Bom Bali II ini terkesan lamban dan sulit karena telah lebih dari dua pekan belum juga akan titik terang, menurut dia berapa lama waktu yang dibutuhkan itu sangat relatif. "Mengenai waktunya itu relatif, kadang-kadang cepat, kadang juga lambat. Hanya mungkin kesulitannya bom kali ini sedikit sekali meninggalkan bekas," katanya. Pada kesempatan itu, Da'i Bachtiar juga menceritakan bahwa pada saat terjadi ledakan Bom Bali II, ia sedang berada di Australia, dan kemudian dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ikut membantu di Bali. Ia memberikan masukan-masukan mengenai masalah ini. Namun jauh sebelumnya bulan Juni 2005, disaat ia masih menjadi Kapolri, pernah memberikan laporan tentang adanya ancaman terorisme di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. "Saat itu Presiden Yudhoyono mau berkunjung ke Amerika Serikat saya sebenarnya diajak dalam rombongan itu tetapi karena saya laporkan akan adanya ancaman terorisme kemudian presiden perintahkan saya tetap tinggal di Indonesia dan sebagi gantinya dari Polri yang ikut pak Gories Mere," ungkap Da'i. dtc/kpl [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Komjen Pol. Binarto segera Disidang * Terkait Penyelundupan BBM
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/10/22/n4.htm Komjen Pol. Binarto segera Disidang * Terkait Penyelundupan BBM Jakarta (Bali Post) - ''Rekor'' Direktur II Ekonomi dan Khusus Badan Reserse dan Kriminal Brigjen Pol. Samuel Ismoko sebagai perwira berpangkat paling tinggi yang pernah dihadapkan ke sidang kode etik dan profesi Polri, tampaknya akan segera pecah. Pasalnya, dalam waktu dekat, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Binarto juga akan mengalami nasib yang sama. Binarto diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam kasus penyelundupan BBM di Jawa Timur. Menurut Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Irjen Pol. Yusuf Manggabarani, Binarto diduga melakukan pelanggaran profesi, khususnya penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyelundupan BBM di Jawa Timur. ''Dia disidang untuk melihat pelanggaran profesinya,'' kata Manggabarani kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta, Jumat (21/10) kemarin. Indikasi keterlibatan perwira tinggi berbintang tiga itu, kata Manggabarani, terungkap dari pengakuan mantan Direktur Polisi Air Polda Jawa Timur Kombes Pol. Tonny Suhartono kepada penyidik. Tonny yang akibat kasus itu sudah dicopot dari jabatannya dan bahkan sudah dijadikan tersangka, kepada penyidik mengaku dirinya melepaskan beberapa tersangka kasus penyelundupan kayu dan BBM di Jawa Timur atas perintah Binarto. ''Menurut pengakuannya, dia ditelepon oleh Komjen Pol. Binarto (untuk membebaskan para tersangka),'' kata perwira tinggi polisi yang dibesarkan di lingkungan Brigade Mobil (Brimob) ini sambil menambahkan, Binarto sendiri telah dua kali diperiksa oleh tim dari Divisi Propam terkait kasus itu. Seperti diketahui, dalam kasus penyelundupan BBM di Jawa Timur itu, selain Tonny, beberapa anak buahnya juga diindikasikan terlibat. Bahkan, beberapa perwira Polda Jawa Timur sudah dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Jawa Timur. Ketika ditanya kapan sidang itu akan digelar, Manggabarani menyebut setelah hari raya Idul Fitri. Seperti halnya sidang terhadap Ismoko, dalam sidang mendatang, Wakapolri Komjen Pol. Adang Daradjatun tetap akan bertindak sebagai ketua majelis hakim. (kmb5) [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Life without art & music? Keep the arts alive today at Network for Good! http://us.click.yahoo.com/FXrMlA/dnQLAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] 160 Lampu Bandara Soekarno-Hatta Dicuri
http://www.indomedia.com/bpost/102005/22/nusantara/nusa4.htm 160 Lampu Bandara Soekarno-Hatta Dicuri Jakarta, BPost Menteri Perhubungan (Menhub) Hatta Rajasa berang. Betapa tidak. Sebanyak 160 buah lampu landasan pacu (run away) di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta hilang dicuri orang.. "Saya sangat prihatin luar biasa, bagaimana mungkin ratusan lampu itu bisa dicuri orang. Ini kan berbahaya bagi keselamatan penerbangan," katanya kepada pers di Jakarta, Jumat (21/10). Penegasan tersebut disampaikan karena ratusan lampu run away di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta dicuri orang pada pekan pertama Oktober 2005. Kasus itu kini ditangani Kepolisian Khusus Bandara Soekarno-Hatta. Hatta menduga, kejadian tersebut sangat tidak mungkin melibatkan orang lain di luar Bandara Soekarno-Hatta karena orang-orang itulah yang mengerti seluk beluk di Bandara itu. Ketika ditanya apakah hal itu kemungkinan besar melibatkan orang dalam? Menteri Hatta menjawab sepertinya begitu. Dia juga menambahkan, sebetulnya yang layak bertanggung jawab penuh untuk pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta adalah pengelolanya yakni satuan pengamanan bandara itu sendiri, bukan di pihak lain. "Bukankah, bandara, khususnya di run away tersebut adalah daerah terbatas/terlarang (restricted area). Kok bisa yang dimasukin orang," kata Hatta terheran-heran. Kejadian tersebut, tambah Hatta, hampir sama dengan yang menimpa bandara di Bengkulu beberapa tahun lalu sehingga bandara tersebut hampir dipastikan tak bisa beroperasi karena hampir seluruh lampu landasan pacu dicuri. Sebuah harian terbitan Jakarta sebelumnya menyebutkan, hilangnya lampu-lampu landas pacu tersebut diperkirakan terjadi sekitar 27 September 2005 lalu. Akibatnya, Kepala Sekuriti Bandara Soekarno-Hatta berinisial BS kini sudah dinonaktifkan dan kini dia hanya diperbantukan di Kantor Cabang PT AP II. Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Eddie Harjoto sebelumnya juga membenarkan adanya pencurian lampu-lampu runway tersebut. Meski demikian, ia belum bersedia berkomentar banyak, termasuk soal kerugian. Eddie mengatakan, penerbangan di bandara itu tidak akan terganggu karena sudah dipasang lampu-lampu pengganti. Namun, menurut sumber seperti yang dikutip sebuah harian di Jakarta, hilangnya lampu-lampu landas pacu tersebut bukanlah satu-satunya kasus pencurian dalam beberapa bulan terakhir ini. Sebelumnya juga sempat terjadi pencurian beberapa trafo yang ada di landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun hingga saat ini, kasus tersebut belum dapat diungkapkan dan pelakunya juga belum tertangkap. Selain kasus hilangnya trafo di landas pacu tersebut, kasus pencurian serupa juga terjadi di gedung Maintenance Power System (MPS) Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kasus ini sekitar 1 ton koil (gulungan kawat yang mengatur arus tegangan listrik) juga dicuri. Melihat beratnya barang yang dicuri, kemungkinan para pencuri melibatkan orang dalam dan menggunakan alat berat untuk mengangkut barang-barang tersebut ke luar gudang. ant [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Tunjangan DPR Naik Rp 10 Juta
Refleksi: Rejeki nomplok! http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/10/22/n3.htm Tunjangan DPR Naik Rp 10 Juta Jakarta (Bali Post) - Mulai bulan Oktober ini, anggota DPR dipastikan akan menerima kenaikan tunjangan sebesar Rp 10 juta. Kenaikan dana operasional anggota Dewan tersebut sudah disepakati dalam APBN Perubahan Kedua 2005. Nada protes pun dilontarkan sehubungan dengan rencana kenaikan tunjangan dari wakil rakyat itu. ''Jika itu terjadi, DPR tidak ada empatinya ke rakyat. Kalau dikatakan untuk biaya operasional dan untuk kebutuhan konstituen, itu hanya istilah-istilahan. Kita tidak bisa ditipu-tipu lagi. Jadi sebaiknya dibatalkan,'' ujar pengamat politik J. Kristiadi di Jakarta, Jumat (21/10) kemarin. Di saat rakyat terbebani oleh kebijakan pemerintah akibat kenaikan harga BBM dan imbauan berhemat, kata Kristiadi, seharusnya wakil rakyat menunjukkan rasa solidaritasnya. Tunjangan yang diambil dari APBN tersebut sebaiknya tidak diterima Dewan. Kalaupun sudah diterima, harus dikembalikan ke kas negara untuk digunakan kepada rakyat miskin yang lebih membutuhkan. Ketua Panitia Anggaran (Panggar) Emir Moeis mengatakan, kenaikan tunjangan operasional ini merupakan tindak lanjut dari usulan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang telah disetujui oleh rapat pimpinan Dewan, pimpinan fraksi dan komisi terkait. ''Memang kita sudah punya pagu anggarannya, ada peningkatan untuk operasional, untuk kunker dan segala macam. Perinciannya ada di BURT,'' katanya. Kenaikan tunjangan diambil dari anggaran belanja tambahan DPR 2005 yang besarnya mencapai Rp 86 milyar. Dari jumlah itu, Rp 50 milyar untuk tunjangan operasional selama enam bulan, sedangkan Rp 36 milyar lagi untuk operasional kegiatan panitia khusus dan perjalanan ke luar negeri. Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB) Helmy Faisal Zaini mengatakan, rencana kenaikan tersebut telah disepakati di Panja Panggar DPR. Namun, masih mungkin terjadi perubahan karena masih harus diputuskan lagi di rapat paripurna DPR pada 27 Oktober mendatang. Ditanya apakah perlu dibatalkan? Ia tidak mengatakan tegas. ''Lihat perkembangan sikap fraksi lain saja,'' elaknya. (kmb4) [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] SBY-JK Harus Tunjukkan Bukti
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/10/22/o3.htm SBY-JK Harus Tunjukkan Bukti PADA 20 Oktober, dua hari lalu, genap setahun pemerintahan SBY-JK. Banyak yang kecewa dengan jalannya pemerintahan SBY dengan Kabinet Indonesia Bersatu-nya. Kekecewaan itu menyangkut penanganan korupsi dan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan melambungnya harga barang-barang lainnya. Ada pernyataan menarik dari Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Dr. Syamsa Ardisasmita tentang korupsi. Kata dia (BP, 21/10) KPK merasa sendiri dalam memberantas korupsi. Ia mengibaratkan KPK seperti nyala sebatang lilin dalam kegelapan. Sementara lilin-lilin yang lain yang sebenarnya harus menyala untuk menerangi kegelapan ternyata tak menyala. Apa yang disampaikan Syamsa memang ada benarnya. Hal ini menyusul penangkapan sejumlah aparat di MA. Demikian pula 'nyanyian' Probosutjejo yang menyatakan hakim dan jaksa di PN, PT yang pernah menangani kasusnya, juga kecipratan dana 16 milyar yang telah dibagi-bagikannya. Kondisi ini sangat memprihatinkan setelah setahun SBY memerintah. Ini semua menunjukkan betapa dibutuhkan amunisi yang cukup dalam peperangan melawan korupsi. Padahal pemerintah telah menyiapkan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini diharapkan menjadi salah satu tonggak hukum pemberantasan kejahatan terhadap keuangan negara. Berangkat dari undang-undang tersebut kemudian dibentuklah sebuah komisi dengan berbagai hak yang luar biasa untuk memadamkan praktik korupsi yang juga luar biasa, wewenang melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Harus diakui usaha-usaha memerangi korupsi mulai menampakkan hasil. Antara lain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2005 mulai membaik. Dari survai yang dilakukan oleh Transparency Internasional pada 2005, 159 negara yang diteliti, Indonesia berada pada urutan keenam negara terkorup di dunia dengan skor 2,2. Peringkat itu lebih baik dibandingkan tahun 2004 yang menempati peringkat kelima dengan skor 2,0 dan pada 2003 skor Indonesia tercatat 1,9. Meski demikian, secara umum upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan masih akan menemui banyak hambatan, salah satunya adalah lemahnya institusi penegak hukum dalam menggerus korupsi. Selain masalah korupsi, pemerintahan SBY-JK juga dinilai kurang peduli pada rakyat kecil. Semboyan "Bersama Kita Bisa" agaknya sudah berubah menjadi "Bersama Kita Bisa Menderita." Buktinya, kenaikan harga BBM telah membuat melambungnya harga kebutuhan pokok. Kebijakan SBY-JK dengan menaikkan harga BBM menyebabkan terjadi pemiskinan rakyat. Tentang solusi pemerintah dengan memberikan dana kompensasi BBM, banyak yang menilai hanya bersifat pelipur lara. Karena dana itu hanya diberikan untuk 15 propinsi se-Indonesia dan hanya Rp 100 ribu/bulan. Yang lebih memprihatinkan, cara pendistribusian dana subsidi tersebut juga kurang koordinatif. Selain penerimanya banyak yang salah, juga pembagiannnya banyak menelan korban. Selain banyak yang pingsan, para pengantre subsidi juga ada yang sampai meninggal. Itu artinya, rakyat benar-benar sudah menderita, sehingga mereka rela berebut uang kompensasi sampai mati. Kalau mereka sejahtera tentu tidak begitu. Apakah hal itu masih dianggap kecelakaan dan cukup diatasi dengan loket khusus lansia? Berangkat dari dua hal itu, pemerintah sekarang mesti bekerja lebih keras lagi. Sekarang tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk mencari-cari alasan ketidak berhasilananya. Sebab rakyat telah melakukan pengorbanan dengan ''menyetujui'' kenaikan harga BBM yang sangat besar. Kalau hal ini disia-siakan maka rakyat selamanya takkan pernah percaya dan hal lain yang lebih besar bisa saja terjadi. [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Lika-liku Perjuangan Menegakkan HAM
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/10/22/o1.htm Negara yang berdaulat tentu akan menghormati hak-hak warganya secara utuh sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Eksistensi negara merupakan wujud keberdayaan rakyat dalam membangun kekuasaannya melalui wakil-wakil dan pejabat-pejabat elitenya dalam tampuk kekuasaan negara. Dari sini, menjadi sangat jelas mengapa hak asasi manusia haruslah merupakan hal dasar yang harus dipenuhi dan dijunjung tinggi oleh negara. Masalah negara bukan hanya HAM, tetapi negara juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya tanpa melibatkan kedaulatan HAM sebagai medium yang mempunyai sangkut-paut erat dengan masalah-masalah negara lain. - Lika-liku Perjuangan Menegakkan HAM Oleh Abdullah Yazid PERJUANGAN menegakkan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu tolok ukur penting suatu negara dan pemerintahan yang betul-betul peduli dan menghormati hak-hak warganya. Perjuangan itu memang berat. Untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai instrumen penting terciptanya keadilan dalam berbangsa dibutuhkan pengorbanan dan kekuatan luar biasa, sehingga kedaulatan HAM tidak lagi bisa dipermainkan. - Fenomena pelanggaran HAM telah banyak kita saksikan di berbagai belahan dunia dan penjuru tanah air. Kasus Marsinah dan Udin beberapa tahun yang lampau adalah salah satu ikon fenomenal pelanggaran HAM senyatanya di negeri ini. Belum lagi kita jumpai masih banyaknya kasus pemerkosaan perempuan, bentrokan aparat dengan warga, serta kasus yang paling menyita perhatian banyak kalangan dan memakan waktu cukup lama dalam pengusutannya, yaitu penyelidikan atas dugaan diracunnya Munir yang salah seorang pejuang HAM nasional yang diakui dunia. Munir sebagai ikon pejuang HAM boleh jadi dibenci para ''perusuh'' HAM, tetapi justru dari situlah Munir-Munir baru akan bermunculan mengawal penegakan HAM di Indonesia. Perlindungan dan pemenuhan HAM adalah perjuangan setiap hari, bukan sekadar ketika ada kasus-kasus besar yang melibatkan oknum tertentu. Sebab, penegakan HAM mau tidak mau pasti menyangkut semua aspek kehidupan. Penting dipahami bahwa HAM tak hanya hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pengingkaran HAM Pelanggaran (violation) atau pengingkaran (denial) HAM terjadi tiap hari. Banyak orang yang ditangkap serta ditahan dan mengalami penyiksaan (torture) di tahanan. Juga pembunuhan di luar proses hukum (extrajudical killing). Persoalan yang terus mewarnai adalah gagalnya negara menghentikan atau mengurangi banyak kasus pembebasan dari proses hukum (impunity). Dalam hak-hak ekonomi, ada puluhan juta orang tanpa pekerjaan, jutaan anak putus sekolah, ratusan ribu warga mengalami rawan pangan dan kehilangan rumah, serta kaum perempuan terus mengalami diskriminasi dan kekerasan. Bukankah situasi ini membangkitan kebutuhan orang yang diingkari hak-haknya untuk berjuang bagi pemenuhan hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pangan dan perumahan, serta hak-hak perempuan untuk bebas dari disriminasi dan kekerasan? Berpegang teguh pada hukum HAM internasional (international human rights law), para pemegang kekuasaan negara bukan saja harus melaksanakan kewajibannya, tetapi juga bertanggung jawab atas pelanggaran atau pengingkaran HAM. Dalam hubungan ini, tiap orang akan saling berhadapan (face to face) dengan kekuasaan negara. Masalah pokok yang dihadapi bangsa ini adalah belum terwujudnya komunitas HAM dan demokrasi yang kuat. Bukankah selama ini kita terperangkap untuk mengandalkan strategi program yang berorientasi pada negara ketimbang berorientasi pada masyarakat? Kelemahan pokok yang diderita adalah tak adanya keteguhan dan kegigihan dalam merangkul dan memberdayakan secara strategis atas para korban pelanggaran atau pengingkaran HAM. Korban dan keluarga mereka sering hanya diatasnamakan belaka. Amat langka mereka difasilitasi melalui pendidikan dan partisipasi demokratis agar berkembang suatu komunitas yang berdaya dan mampu mengatur diri. Negara yang berdaulat tentu akan menghormati hak-hak warganya secara utuh sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Eksistensi negara merupakan wujud keberdayaan rakyat dalam membangun kekuasaannya melalui wakil-wakil dan pejabat-pejabat elitenya dalam tampuk kekuasaan negara. Dari sini, menjadi sangat jelas mengapa hak asasi manusia haruslah merupakan hal dasar yang harus dipenuhi dan dijunjung tinggi oleh negara. Masalah negara bukan hanya HAM, tetapi negara juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya tanpa melibatkan kedaulatan HAM sebagai medium yang mempunyai sangkut-paut erat dengan masalah-masalah negara lain. Oleh karena itu, menjadi tantangan serius bagi mereka yang masih mempertahankan integritas politiknya pada perlindungan dan pemenuhan HAM dan demokrasi, di mana penekanannya adalah memastikan secara berta
[proletar] Lika-liku Perjuangan Menegakkan HAM
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/10/22/o1.htm Negara yang berdaulat tentu akan menghormati hak-hak warganya secara utuh sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Eksistensi negara merupakan wujud keberdayaan rakyat dalam membangun kekuasaannya melalui wakil-wakil dan pejabat-pejabat elitenya dalam tampuk kekuasaan negara. Dari sini, menjadi sangat jelas mengapa hak asasi manusia haruslah merupakan hal dasar yang harus dipenuhi dan dijunjung tinggi oleh negara. Masalah negara bukan hanya HAM, tetapi negara juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya tanpa melibatkan kedaulatan HAM sebagai medium yang mempunyai sangkut-paut erat dengan masalah-masalah negara lain. - Lika-liku Perjuangan Menegakkan HAM Oleh Abdullah Yazid PERJUANGAN menegakkan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu tolok ukur penting suatu negara dan pemerintahan yang betul-betul peduli dan menghormati hak-hak warganya. Perjuangan itu memang berat. Untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai instrumen penting terciptanya keadilan dalam berbangsa dibutuhkan pengorbanan dan kekuatan luar biasa, sehingga kedaulatan HAM tidak lagi bisa dipermainkan. - Fenomena pelanggaran HAM telah banyak kita saksikan di berbagai belahan dunia dan penjuru tanah air. Kasus Marsinah dan Udin beberapa tahun yang lampau adalah salah satu ikon fenomenal pelanggaran HAM senyatanya di negeri ini. Belum lagi kita jumpai masih banyaknya kasus pemerkosaan perempuan, bentrokan aparat dengan warga, serta kasus yang paling menyita perhatian banyak kalangan dan memakan waktu cukup lama dalam pengusutannya, yaitu penyelidikan atas dugaan diracunnya Munir yang salah seorang pejuang HAM nasional yang diakui dunia. Munir sebagai ikon pejuang HAM boleh jadi dibenci para ''perusuh'' HAM, tetapi justru dari situlah Munir-Munir baru akan bermunculan mengawal penegakan HAM di Indonesia. Perlindungan dan pemenuhan HAM adalah perjuangan setiap hari, bukan sekadar ketika ada kasus-kasus besar yang melibatkan oknum tertentu. Sebab, penegakan HAM mau tidak mau pasti menyangkut semua aspek kehidupan. Penting dipahami bahwa HAM tak hanya hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pengingkaran HAM Pelanggaran (violation) atau pengingkaran (denial) HAM terjadi tiap hari. Banyak orang yang ditangkap serta ditahan dan mengalami penyiksaan (torture) di tahanan. Juga pembunuhan di luar proses hukum (extrajudical killing). Persoalan yang terus mewarnai adalah gagalnya negara menghentikan atau mengurangi banyak kasus pembebasan dari proses hukum (impunity). Dalam hak-hak ekonomi, ada puluhan juta orang tanpa pekerjaan, jutaan anak putus sekolah, ratusan ribu warga mengalami rawan pangan dan kehilangan rumah, serta kaum perempuan terus mengalami diskriminasi dan kekerasan. Bukankah situasi ini membangkitan kebutuhan orang yang diingkari hak-haknya untuk berjuang bagi pemenuhan hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pangan dan perumahan, serta hak-hak perempuan untuk bebas dari disriminasi dan kekerasan? Berpegang teguh pada hukum HAM internasional (international human rights law), para pemegang kekuasaan negara bukan saja harus melaksanakan kewajibannya, tetapi juga bertanggung jawab atas pelanggaran atau pengingkaran HAM. Dalam hubungan ini, tiap orang akan saling berhadapan (face to face) dengan kekuasaan negara. Masalah pokok yang dihadapi bangsa ini adalah belum terwujudnya komunitas HAM dan demokrasi yang kuat. Bukankah selama ini kita terperangkap untuk mengandalkan strategi program yang berorientasi pada negara ketimbang berorientasi pada masyarakat? Kelemahan pokok yang diderita adalah tak adanya keteguhan dan kegigihan dalam merangkul dan memberdayakan secara strategis atas para korban pelanggaran atau pengingkaran HAM. Korban dan keluarga mereka sering hanya diatasnamakan belaka. Amat langka mereka difasilitasi melalui pendidikan dan partisipasi demokratis agar berkembang suatu komunitas yang berdaya dan mampu mengatur diri. Negara yang berdaulat tentu akan menghormati hak-hak warganya secara utuh sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Eksistensi negara merupakan wujud keberdayaan rakyat dalam membangun kekuasaannya melalui wakil-wakil dan pejabat-pejabat elitenya dalam tampuk kekuasaan negara. Dari sini, menjadi sangat jelas mengapa hak asasi manusia haruslah merupakan hal dasar yang harus dipenuhi dan dijunjung tinggi oleh negara. Masalah negara bukan hanya HAM, tetapi negara juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah lainnya tanpa melibatkan kedaulatan HAM sebagai medium yang mempunyai sangkut-paut erat dengan masalah-masalah negara lain. Oleh karena itu, menjadi tantangan serius bagi mereka yang masih mempertahankan integritas politiknya pada perlindungan dan pemenuhan HAM dan demokrasi, di mana penekanannya adalah memastikan secara berta
[proletar] Tak Patut Dikemukakan Wapres
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=194432 Sabtu, 22 Okt 2005, Gagasan Tak Patut Dikemukakan Wapres Pernyataan Wapres Jusuf Kalla tentang upaya memberangus terorisme di Indonesia mengundang banyak kecaman. Dia menyatakan, untuk memberantas terorisme di negeri ini, dapat dilakukan dengan cara-cara Orde Baru, yakni mengawasi berbagai aktivitas pesantren dan mencermati isi setiap ceramah agama yang disampaikan. Pernyataan itu bisa dipahami bahwa setiap aksi terorisme yang terjadi dimotivasi agama tertentu. Ini merupakan pernyataan yang sesat dan menyesatkan, mengapa? Pertama, secara tidak langsung, dia menjustifikasi agama tertentu sebagai dalang setiap aksi teror yang dilakukan. Kedua, potensi konflik SARA dari penyataan tersebut cukup besar. Ketiga, pernyataan itu sangat tidak patut disampaikan seorang wakil presiden. Pernyataan tersebut juga membuktikan bahwa dia tidak mau belajar dari berbagai konflik SARA yang terjadi di negeri ini. Di samping itu, dia masih kental dengan pemikiran Orde Baru-nya yang sarat dengan penumpasan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda aliran. SHOLIHUL AMIN, Jl KH Siddiq 201, Jember. e-mail: [EMAIL PROTECTED] [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Pelaku Bom Bali Pecandu Narkoba
HARIAN KOMENTAR 22 October 2005 Pelaku Bom Bali Pecandu Narkoba Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Chaerul Rasjid mengatakan, berdasarkan informasi data intelijen yang diterimanya, serta informasi dari Kepala Kepolisan Daerah Bali, para tersangka pelaku bom Bali II direkrut dari para mantan pecandu narkotika dan psikoterapi. Dari 35 tersangka, 19 di antaranya berasal dari Jawa Tengah. Namun dia belum bisa me-mastikan dari panti rehabilitasi narkoba mana para teroris itu direkrut. Sebab, sejauh ini re-kruitmen dari luar Jawa Te-ngah, tapi pembinaannya di Ja-wa Tengah. Oleh sebab itu, Ra-sjid mengatakan, agar masya-rakat jangan langsung mudah percaya kalau pelaku terorisme di Indonesia hanya berasal dari kalangan penganut Islam keras. "Kita jangan terkecoh. Re-krutmen teroris tidak hanya dari kalangan Islam keras saja," kata Chaerul di kantor-nya, Jumat (21/10). Menurut dia, tidak gampang mempengaruhi dan mengen-dalikan kiai serta meman-faatkan pesantren dan ma-drasah untuk melakukan tin-dak terorisme. Karena Islam tidak membenarkan tindak kekerasan atau bunuh diri. Un-tuk itu, saat ini Polda Jateng sudah melakukan pembicara-an dengan para kiai dan tokoh agama. "Hasilnya, beberapa kiai sepakat untuk melakukan pemberantasan tindak tero-risme bersama-sama dengan melakukan pembinaan pesan-tren, ulama dan umat," ujar Chaerul Pada bagian lain, Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT) Kantor Menko Polkam menyebutkan, upaya kontraterorisme yang dilakukan selama ini dinilai masih kurang efektif. Undang- undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang dimiliki Indonesia masih lebih lunak dibandingkan dengan undang-undang sejenis yang dimiliki negara-negara tetangga, se-perti Filipina, Malaysia, Singa-pura, dan Australia. "Dibandingkan dengan nega-ra-negara lain, undang-un-dang (pemberantasan teroris-me) yang kita miliki masih lebih soft, sehingga Indonesia bisa menjadi pilihan tempat persem-bunyian oleh pelaku tindak terorisme," kata Ketua BKPT Ir-jen Polisi Ansyaad Mbai. Dukungan masyarakat ter-hadap pemberantasan teroris-me juga dinilai masih kurang, terutama di daerah- daerah yang diduga menjadi tempat per-sembunyian pelaku pembo-man. Hal itu bisa dilihat dari kasus pernikahan Noordin M Top-buronan yang paling di-cari oleh Indonesia dan Malay-sia bersama Dr Azahari-de-ngan warga negara Indonesia tanpa terdeteksi sejak awal. Menurut Ansyaad, undang- undang yang dimiliki Indone-sia, yakni Peraturan Pemerin-tah Pengganti UU No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu direvisi, dan kebutuhan revisi itu sudah dirasakan perlu se-jak dilakukannya penanganan Bom Bali I tahun 2002. Dengan kata lain, undang-un-dang antiterorisme yang dimi-liki Indonesia masih kurang memadai bagi penanggulangan tindak terorisme, sementara undang-undang itu lebih ter-fokus menangani suatu aksi teror yang telah terjadi. Padahal, pemberantasan terorisme yang lebih efektif adalah melakukan upaya pencegahan terjadinya serangan terorisme.(tmp/kcm) © Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Sabtu, 22 Okt 2005,
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=194433 Sabtu, 22 Okt 2005, Pemberantasan Korupsi Apa Adanya Oleh Emerson Yuntho * Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden RI menggantikan pasangan Megawati-Hamzah Haz bagi sebagian besar masyarakat merupakan angin segar dan harapan bagi upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Tak lama setelah pembacaan sumpah jabatan 20 Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan enam janjinya. Enam janji presiden itu, antara lain, pertama, akan berupaya keras membentuk pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) serta tanggap pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kedua, dalam beberapa bulan mendatang, pemerintahan akan mencurahkan perhatian untuk menata masalah-masalah di dalam negeri. Ketiga, pemerintah secara aktif akan melancarkan program pemberantasan korupsi yang bakal dipimpin langsung oleh presiden. Keempat, pemerintah akan memprioritaskan dan menata kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan. Kelima, pemerintah melakukan dialog intensif dan konstruktif dengan pelaku-pelaku ekonomi, terutama dunia usaha, termasuk investor yang diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi. Keenam, pemerintah akan memberi perhatian khusus pada desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjamin pelayanan yang lebih baik. Di antara sekian janji manis yang diucapkan presiden itu, yang perlu dicermati dan ditagih adalah janji ketiga yang menyatakan akan memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi. Selain penyataan tersebut, ada sejumlah janji pasangan SBY-Kalla soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang pernah dinyatakan selama masa kampanye presiden dan wakil presiden. Di antaranya, memperkuat upaya pemberantasan KKN dan kronisme, pemberantasan KKN dan kronisme harus dimulai dari pejabat tertinggi, akan meningkatkan anggaran untuk penegakan supremasi hukum, akan mengefektifkan kinerja lembaga seperti KPK dan BPK dalam membersihkan aparatur negara. Tidak Menggembirakan Namun, apa yang dijanjikan SBY ternyata hasilnya tidak menggembirakan seperti yang diharapkan, bahkan terkesan apa adanya. Dalam penanganan perkara korupsi, tim pertama yang dibentuk pada masa pemerintahan SBY adalah Tim Pemburu Koruptor. Selain memburu 13 terpidana dan tersangka korupsi yang kini bebas di luar negeri, tim itu berupaya mengembalikan aset-aset milik negara yang dibawa koruptor kabur ke luar negeri. Hingga saat ini, Tim Pemburu Koruptor belum berhasil menangkap satu pun koruptor yang kabur ke luar negeri. Satu sen pun uang korupsi juga belum berhasil dikembalikan ke dalam negeri. Hasil yang dicapai baru sebatas komitmen dari dua negara (Swiss dan Hongkong) untuk mengembalikan aset negara yang dibawa kabur koruptor. Timtastipikor yang diketuai Hendarman Supandji yang juga JAM Pidsus Kejaksaan Agung juga belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Selama lima bulan kerja, di antara beberapa kasus korupsi yang ditangani Timtastipikor, baru satu kasus korupsi yang berhasil dilimpahkan ke pengadilan, yakni kasus korupsi Dana Abadi Umat Rp 684 miliar di Departemen Agama yang melibatkan Taufik Kamil dan mantan Menteri Agama Said Agil Husein al-Munawar. Beberapa kasus korupsi lainnya masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Abdul Rahman Saleh selaku jaksa agung yang diharapkan menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di pemerintahan SBY hingga setahun juga masih jauh dari harapan. Dalam evaluasi kinerja setahun Kejagung (14 Oktober 2005) dilaporkan bahwa selama setahun ini Kejagung menerima pengaduan 811 kasus korupsi. Di antara total 1.336 perkara, 525 perkara sudah disidik. Sebanyak 450 perkara bisa dituntaskan dan 15 perkara dihentikan. Dari jumlah tersebut, ternyata tidak banyak kasus korupsi kelas kakap yang berhasil dilimpahkan ke pengadilan. Perkara yang saat ini telah memasuki persidangan hanyalah kasus korupsi penyaluran kredit mantan Direktur Bank Mandiri ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan serta kasus korupsi APBD Provinsi Banten tahun 2003 yang melibatkan Gubernur Banten Djoko Munandar. Sementara itu, kasus korupsi seperti kasus BLBI maupun kasus yang melibatkan pejabat publik lainnya seperti mantan Presiden Soeharto yang mandek di kejaksaan selama beberapa tahun tidak tersentuh sama sekali. Target Kejaksaan Agung untuk membuka kembali kasus korupsi yang pernah di SP3 juga tidak maksimal. Dari lima SP3 yang rencananya dikaji ulang dan dibuka kembali, baru satu kasus yang akhirnya dilanjutkan, yaitu kasus korupsi di Lemigas yang melibatkan Bambang Pujianto dengan nilai kerugian sekitar Rp 7,1 miliar. Pengkajian kasus korupsi TAC yang melibatkan Ginandjar Kartasasmita hampir setahun berjalan berlarut-larut. Selain itu, tiga perkara korupsi (Prajogo Pangestu, Sjamsul Nursalim, dan Tanri Abeng) bahkan tidak jelas apakah dikaji ulang atau tidak. Pengganti Selain persoalan penanganan ka
[proletar] Jangan seperti Mini Me
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/22/utama/2146378.htm Jangan seperti Mini Me Tak banyak manfaatnya lagi mempersoalkan mengapa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla melakukan wanprestasi. Kita mesti menerima kenyataan bahwa mereka tidak mempunyai kelebihan-kelebihan seperti yang pernah mereka tonjolkan pada saat kampanye. Ambil analogi duet vokalis yang ternyata tak bersuara merdu sehingga membuat penonton kecewa. Orkestra yang mengiringi duet vokalis, yang bernama KBI (Kelompok Bonyok Indonesia), ternyata amatiran. Masih untung penonton cuma menggerutu atau meninggalkan gedung konser, tidak sampai melempar batu atau meminta ganti uang tiket dari panitia. Pada umumnya penonton berkomentar, Ah, kalau cuma begitu saya juga bisa. Rasanya sedih menyaksikan tayangan televisi saat Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu diusir para pedagang yang marah saat ia berkunjung ke Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Rasanya muak membaca berita tentang DPR yang mendapat tunjangan operasional Rp 10 juta pada saat melonjaknya harga-harga barang. Terdapat kesenjangan yang besar antara janji kampanye mereka dan realisasinya setahun terakhir ini. Pepatah mengatakan, â?sering kali yang disangka emas ternyata loyangâ?. Para mahasiswa melancarkan demonstrasi antikenaikan harga BBM di berbagai kota. Padahal demonstrasi tak akan mengubah sebuah kenyataan pahit bahwa harga-harga barang dan jasa tak mungkin turun lagi. Jajak-jajak pendapat pun diselenggarakan untuk mengukur tingkat kekecewaan masyarakat. Dalam hal ini berlaku premis tentang gelas: sudah terisi setengah atau baru terisi setengah. Tak ketinggalan stasiun-stasiun televisi pun melakukan hal yang sama. Saya prihatin mendengar keluhan seorang wartawan sebuah stasiun televisi, yang oleh sang pemilik dilarang menyajikan berita-berita yang kritis terhadap pemerintah termasuk berita demonstrasi. Nah, seluruh gawean satu tahun itu belum tentu didengar dengan senang hati oleh pemerintah. Dua media cetak yang dianggap kritis ternyata dianggap musuh dan gagal masuk daftar undangan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke luar negeri baru-baru ini. Dua fakta itu memperlihatkan bahwa pemerintah asyik masyuk dengan dirinya sendiri. Pada saat rakyat didera kesulitan, mereka justru sibuk memasang dan mengganti billboard raksasa berisikan prestasi satu tahun di Bundaran Hotel Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah sesumbar akan mencalonkan diri lagi menjadi Ketua Umum Golkar. Berita ini merupakan ralat karena Antara sebelumnya justru memberitakan Kalla akan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2009. Pujangga Inggris, William Shakespeare, menulis karya berjudul Much Ado About Nothing. Apa pentingnya billboard atau rencana pencalonan pada saat berantakannya pemberian dana kompensasi yang menimbulkan korban tewas atau orang berusaha bunuh diri dengan obat nyamuk Baygon? Gejala much ado about nothing terlihat jelas ketika Presiden Yudhoyono mengadakan teleconference dari New York. Di negara mana pun presiden wajib mengontak wakil presidennya setiap saat tanpa perlu show-off dan ditayangkan secara terbuka. Sama juga dengan gaya kepemimpinan baru much ado about nothing dengan mengirimkan pesan layanan pendek (SMS) kepada masyarakat yang beraneka ragam isinya. Sayang, menghabiskan dana yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih urgen. Lebih tragis lagi, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menyatakan, semua pihak di luar negeri (termasuk media massa) memuji prestasi ekonomi SBY-JK. Hanya beberapa bulan sebelum jatuh mereka pun sibuk memuji Presiden Soeharto yang patuh kepada IMF. Pers Barat menyebut Presiden Megawati Soekarnoputri dengan kata sifat rigid (kaku). Presiden Abdurrachman Wahid dikatakan memiliki kepemimpinan yang erratic (tidak konsisten), sementara Presiden BJ Habibie dibilang eccentric (eksentrik). Mana mau mereka menyebut George Bush sebagai Presiden Amerika Serikat yang sadistic? Ia menyerbu Irak, mengadili Presiden Saddam Hussein, dan menyebut bahwa semua itu merupakan upaya menegakkan demokrasi di Irak. Menko Perekonomian semestinya paham pepatah hujan batu di negeri sendiri lebih enak daripada hujan emas di negeri orang. Sama pula dengan ucapan para pejabat yang sering berkomentar bahwa harga BBM di negara kita termasuk yang paling murah di dunia. Saat memasuki tahun kedua pemerintahannya, Presiden Yudhoyono harus lebih jujur dalam berkomunikasi. Hentikan kebiasaan yang mengutamakan citra karena rakyat rindu akan pemimpin yang apa adanya. Dalam rangka penghematan, Presiden Yudhoyono harus melakukan downsizing alias melangsingkan organisasi serta economizing atau memangkas ongkos jalannya pemerintahan. Jumlah menteri atau juru bicara tak perlu banyak, kunjungan ke luar negeri dibatasi, dan berikan contoh hidup secara sederhana. Satu lagi, janganlah sering mengulang-ulang kebiasaan lama, seperti melakukan safari Ramadhan atau menerapkan komando t
[proletar] Polda Kaltim Sita 375 Kg Amonium Nitrat
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/22/utama/2146569.htm Polda Kaltim Sita 375 Kg Amonium Nitrat Balikpapan, Kompas - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menyita 900 detonator dan 375 kilogram amonium nitrat yang biasa digunakan sebagai bahan campuran membuat bom. Amonium nitrat itu dibeli para tersangka dari Kota Tawau, Sabah, Malaysia, lalu dibawa ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, melalui jalur laut. Selanjutnya amonium nitrat itu rencananya akan dibawa ke Pare-pare, Sulawesi Selatan. Jika dicampur dengan bahan lain, amonium nitrat dapat meledak dengan radius sekitar 2.500 meter (2,5 km), kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) Irjen Djoshua PM Sitompul di Balikpapan, Jumat (21/10). Menurut Djoshua, empat orang, yang masih satu komplotan, sekarang ditahan karena tertangkap basah membawa bahan pembuat bom, 900 detonator, serta kabel sepanjang 1.000 meter yang sudah dipotong-potong menjadi 20 bagian dengan panjang masing-masing 50 meter tersebut. Mereka adalah CS (36) serta tiga wanita, yakni AT (34), WR (31), dan IR (29). Beli di Sabah Berdasarkan pemeriksaan sementara, lanjut Djoshua, CS yang berasal dari Pare-pare sengaja datang ke Nunukan pada 10 Oktober lalu, sebagai tempat persinggahan sementara. Dari Nunukan CS menggunakan Kapal Motor (KM) Purnama Expres, berangkat ke Kota Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia, yang jaraknya sekitar satu jam perjalanan laut. Di Sabah, pada 12 Oktober, CS membeli amonium nitrat 175 kg dengan harga 490 ringgit Malaysia per kg atau seluruhnya sekitar Rp 1,27 juta. Di kota ini CS bertemu teman wanitanya, AT, dan bersama-sama memotong kabel sebagai sumbu ledak sebanyak 20 potong, masing-masing panjangnya 50 meter. (THY) [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Tewas dengan Rekomendasi Neolib
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/22/opini/2145886.htm Tewas dengan Rekomendasi Neolib SUKO WIDODO Menarik sekali mengamati polemik Effendi Gazali lewat tulisan Bersama Kita Bisa (Menderita) (Kompas, 10/10/2005) dan tanggapan Menkominfo Sofyan Djalil melalui artikel Harga BBM dan Masa Depan Indonesiaâ? (Kompas, 12/10/2005). Menurut analisis Komunikasi Partisipatif, jelas Effendi Gazali benar; namun di sisi lain, Menkominfo pun tidak salah. Pak Menteri memang belum pernah menekuni ilmu komunikasi, dan bisa jadi, saat ini Pak Menteri cuma sekadar salah â?masuk kamarâ? (baca: departemen). Sebagai seorang pengajar dan peneliti, saya mahfum betul, amat sukar untuk berbicara tentang kekhususan konteks ekonomi, sosial, budaya, dan komunikasi politik suatu negara. Terlebih jika seorang mahasiswa (bahkan sesama kolega dosen dan peneliti) tidak bersungguh-sungguh mendalami hubungan antara ilmu komunikasi dan Teori-teori Kritis atau bahkan pada sisi tertentu Teologi Pembebasan. Tentunya kita maklum pula bahwa Teori- teori Komunikasi Pembangunan dan Advokasi Kontemporer juga dibangun dengan meminjam sana-sini beberapa pilar utama teori-teori tersebut. Saya bisa membayangkan bahwa Menkominfo mempunyai latar belakang pendidikan yang lengkap: hukum, ekonomi, dan diplomasi (hubungan internasional). Dan kini, langsung atau tidak, dia bergaul atau berada di sekitar para menteri lengkap dengan pakar dan staf ahlinya, yang sebagian besar juga bergelar PhD dengan aliran yang sering disingkat menjadi Neoliberalisme (Neolib). Memakan korban Tulisan ini tidak bermaksud mengurai panjang lebar tentang tumbuh dan berkembangnya, serta asumsi-asumsi dasar Neolib. Yang ingin dilihat justru konteks implementasinya yang dilakukan di Indonesia, yang belakangan menurut hemat saya sudah memakan korban yang tidak sedikit, langsung ataupun tidak. Kenaikan harga BBM Maret dan Oktober ini selalu dihubungkan dengan dua kata sakral harga pasar. Kaum Neolib memang percaya pada legitimasi pasar bahwa pasar bebas adalah prekondisi yang esensial bagi terlaksananya sebuah distribusi yang adil untuk kesejahteraan dan demokrasi politik (lihat Hudson, 1999). Karena penyerahan diri pada peranan pasar itu, maka mereka langsung ataupun tidak meminta pemotongan pengeluaran-pengeluaran publik untuk pelayanan-pelayanan sosial. Atas nama efisiensi yang lebih besar, berbagai BUMN, pengelolaan barang dan jasa, sebaiknya diserahkan pada investor-investor swasta. Kemudian, mereka juga umumnya mengeliminasi konsep the public good atau community dan menggantinya dengan konsep individual responsibility. Tentu setiap orang bisa menekankan sisi keutamaan lain dari Neolib yang dia anggap penting. Melihat prinsip-prinsip di atas, sekilas tampak bahwa Neolib di Indonesia merupakan varian tersendiri. Lihatlah betapa mereka juga menyediakan Dana Kompensasi Kenaikan Harga BBM bagi masyarakat miskin yang dirancang dengan cermat berdasarkan 14 kriteria menentukan gakin (keluarga miskin). Bahkan mereka bermurah hati untuk menyediakan sekaligus tiga bulan di depan dikalikan Rp 100.000. Patokannya minyak tanah Kenaikan minyak tanah yang hampir tiga kali lipat adalah wajah asli Neolib di balik selubung lainnya. Dalam hal ini, Effendi Gazali benar. Tentu pemerintah melalui doktor pemuja pasarnya bisa segera mengatakan, kenaikan minyak tanah itu sudah ditutupi dengan dana kompensasi yang cukup besar tersebut. Lalu dimulailah hitung-hitungan bahwa satu keluarga miskin menghabiskan X liter minyak tanah per bulan sehingga hanya membutuhkan subsidi dari dana kompensasi sebesar Rp 30.000 saja, atau Rp 90.000 per tiga bulan. Mereka lupa bahwa pasar versi mereka tak pernah perfect dan berlaku sama di semua negara. Kini harga kebutuhan di pasaran sudah melejit jauh di atas hitung-hitungan mereka. Bahkan, pada kenyataannya minyak tanah dijual di pasaran sampai 300 persen dibandingkan dengan harga sebelum BBM dinaikkan (sehingga salah satu pilar hitung-hitungan mereka mestinya sudah roboh). Belum lagi kalau rakyat miskin ternyata lebih tertarik membelanjakan uangnya untuk rokok, baju Lebaran, biaya mudik, dan lain sebagainya. Tentu kaum Neolib bisa mengatakan itulah salahnya kelompok yang tidak cerdas, justru karena itu mereka harus dididik dengan keras oleh patokan harga-harga pasar! Effendi Gazali, dalam beberapa seminar yang saya ikuti, berulang kali memprediksi, skema kompensasi kenaikan harga BBM dan kriterianya yang tidak dimasyarakatkan dengan baik serta ketergesa-gesaan, sama dengan meletakkan bom waktu di bawah karpet. Sekarang hal itu sudah terbukti dan pemerintah mulai menuai badainya! Jumat lalu (14/10), Warinem (84) dan Wadiman (75) tewas ketika antre pembagian dana kompensasi BBM di Banyuwangi dan Demak. Itu baru ketika antre mengambil uangnya, belum lagi berjuta persoalan salah penilaian, salah kasih kartu, penjualan kartu, penyunatan, dan sebagainya. Kini tinggal satu harapan pada Presiden S
[proletar] Harimau Jawa Punah
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/22/daerah/2146358.htm Harimau Jawa Punah Solo, Kompas - Dua jenis satwa asli Indonesia, yakni harimau jawa dan harimau bali, dipastikan sudah punah. Sementara beberapa jenis satwa asli Indonesia lainnya juga terancam punah akibat kerusakan hutan dan perdagangan liar. Direktur Jenderal Pelestarian Hutan dan Konversi Alam Departemen Kehutanan Ir Koes Saparjadi MF, Jumat (21/10), menyatakan hal ini di Solo, Jawa tengah. Upaya penelusuran keberadaan kedua jenis harimau itu di habitat aslinya sudah dilakukan, namun sampai sejauh ini hasilnya nihil. Habitat terakhir harimau jawa ada di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur, tepatnya di sebelah selatan Jember. Upaya pencarian hanya ditemukan sejumlah jejak cakar, bulu, dan kotoran harimau belang tersebut. Jika bangsa Indonesia tidak berhati-hati dalam melestarikan satwa aslinya, bukan mustahil sejumlah jenis satwa lain akan menyusul punah. Beberapa jenis satwa yang terancam punah antara lain badak jawa yang tinggal 60 ekor dan badak sumatera yang tinggal beberapa puluh ekor, kata dia. Ancaman kepunahan sejumlah satwa asli Indonesia ini, menurut Saparjadi, dipicu maraknya perburuan dan perdagangan ilegal. Seperti orangutan yang banyak diperdagangkan secara ilegal. Di luar negeri, orangutan dihargai sekitar 25-50 dollar AS. Satwa lain seperti komodo juga banyak diperdagangkan secara ilegal. Perdagangan ilegal satwa-satwa asli Indonesia ini sulit dibendung karena melibatkan sejumlah oknum departemen kehutanan, polisi, dan pegawai konservasi sumber daya alam. Pemberantasannya membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak, yakni Departemen Kehutanan, Bea dan Cukai, serta Kepolisian. Penyelundupan di bandara sulit dideteksi karena tidak ada petugas khusus yang ditempatkan di pos pengawasan di bandara-bandara. Selama ini kami hanya mengandalkan adanya laporan dari petugas Bea dan Cukai, katanya. Khusus untuk oknum pegawai konservasi sumber daya alam yang terlibat dalam penyelundupan maupun perdagangan ilegal satwa-satwa langka, Saparjadi berjanji akan dengan tegas memecatnya. (why) [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Tunjangan Anggota DPR
MEDIA INDONESIA Sabtu, 22 Oktober 2005 Tunjangan Anggota DPR FAKTA sosial yang semakin seram ialah jurang antara kaya dan miskin sekarang kian menganga. Sudah pasti pula, perbedaan nasib wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili pun semakin lebar. Yang satu semakin bernyanyi riang, yang lain semakin menangis perih. Seperti diketahui, jumlah keluarga miskin membengkak dari semula ditetapkan 15,5 juta keluarga menjadi 15,648 juta keluarga. Sopir taksi di Jakarta, misalnya, pasti bertambah miskin karena harga BBM naik luar biasa, tetapi tarif taksi belum berubah. Di tengah penderitaan rakyat miskin yang bertambah itu, sebaliknya anggota DPR menikmati tunjangan yang fantastis. Mulai Oktober ini, setiap anggota DPR mendapat tambahan tunjangan operasional Rp10 juta per bulan. Jadi, pendapatan anggota DPR menjadi Rp38 juta sebulan. Sebagai perbandingan, besar bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin akibat kenaikan BBM Rp100 ribu. Anggota DPR mendapat tambahan tunjangan operasional Rp10 juta per bulan, adalah sama dengan seratus kali bantuan untuk keluarga miskin itu. Dengan bahasa lain, tambahan tunjangan operasional untuk satu orang anggota DPR bisa menambah 100 orang keluarga miskin yang mendapat dana kompensasi BBM. Sungguh kenyataan yang sangat menyakitkan hati rakyat. Bahkan, penghinaan terhadap keluarga miskin. Tetapi, itulah yang dilakukan pemerintah dan DPR. Padahal, pemerintah sekarang merupakan hasil pilihan rakyat secara langsung. Anggota DPR sudah dari dulu dipilih oleh rakyat. Sejak dulu pula hak anggaran ada di DPR. Tetapi, baru sekarang inilah wakil rakyat sangat keterlaluan mementingkan nasibnya sendiri, yaitu terus-menerus menuntut kenaikan gaji. Mereka menggunakan momentum perubahan APBN akibat kenaikan harga BBM untuk menambah tunjangan operasional diri sendiri sebesar Rp10 juta per bulan. DPR memiliki hak bujet, namun hak itu kini terutama dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Sangat ironis, wakil rakyat tidak memperjuangkan nasib rakyat, bahkan tanpa empati kepada rakyat miskin. Sangat menyedihkan, memiliki anggota DPR yang kecerdasan sosialnya sangat buruk. Lebih menyedihkan lagi, bila menyangkut keuntungan pribadi, ternyata semua anggota DPR sama saja. Tidak ada lagi yang vokal, tidak ada lagi yang kritis. Asal partai pun tidak penting karena semua partai sama tidak peduli dengan kemiskinan yang membengkak. Dari partai politik yang mana pun, semua anggota DPR bernyanyi riang gembira mendapat tunjangan operasional seratus kali jumlah dana kompensasi yang diterima keluarga miskin. "Emang gue pikirin...," begitulah kira-kira nyanyi mereka tentang nasib rakyat miskin. [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Main2 angka sebentar yuk
Saya punya mainan angka yang saya tunjukkan dibawah ini,angka2 nya nanti semua akan habis dibagi 19,artinya angka tsb selalu kelipatan 19.Angka dasarnya dari jumlah rakaat salat dan 19 itu sendiri angkanya bismilahirahmanirahim yang kalau dalam huruf Arab jumlah hurufnya 19. Shalat wajib 5 waktu terdiri atas 17 Raka'at dalam sehari semalam. 1. Shubuh 2 raka'at 2. Zhuhr 4 3. 'Ashar 4 4. Maghrib 3 5. 'Isya 4 --- + 17 raka'at Kita susun jumlah raka'at tersebut: 24434, ini habis dibagi 19, yaitu 24434 = 19 x 1286. Coba perhatikan hasil bagi 1286 itu, jumlahnya = 1+2+8+6 = 17. Dengan bilangan pembagi 19, maka BILANGAN YANG DIBAGI DENGAN BILANGAN HASIL BAGI sama-sama jumlahnya 17,cukup aneh kan? Tidak cuma-cuma Nabi Muhammad SAW menerima Rukun Islam kedua ini pada waktu Mi'raj. Bagi Taufik Adnan Amal dosen IAIN Alauddin Makassar, itu bukan mitos, melainkan data numrik, murni matematis, eksak, tidak seperti hermeneutika, itu pistol mainan anak- anak, yang pakai pendekatan historis yang tidak eksak. Kita lanjutkan; letakkan no.urut shalat di depan setiap raka'at, maka menjadilah: 21 42 43 34 45, dirapatkan menjadi 2142433445, masya-Allah ini lagi-lagi bukan mitos, ini data numerik yang eksak, sebab 2142433445 = 19 x 112759655. CATATAN:solat pertama Subuh 2 rakaat dapat angka 1 didekatnay,lalu duhur yang urutan kedua maka rakaatnya duhur 4 itu dapat angka 2 didekatnya ,danseterusnya Asar itu 4 rakaat dapat angka 3 soale urutannya ke3 begitu susunan angka itu dicompose. Selanjutnya kita susun jumlah raka'at setiap hari 17 17 17 17 17 17 15 , enam hari masing-masing 17 raka'at, kecuali hari Jum'at 15 raka'at. Kita rapatkan, menjadilah 17171717171715. Lagi-lagi ini bukan mitos tetapi data numerik, masya-Allah 17171717171715 = 19 x 903774587985. Masih belum selesai, kita lanjutkan. Sisipkan no.urut 1 s/d 7 pada masing-masing jumlah raka'at, menjadilah: 1-17 2-17 3-17 4-17 5-17 6- 17 7-15 lalu mari dirapatkan 117217317417517617715, masya-Allah ini habis dibagi 19, harus pakai kalkulator 21 digit, hasilnya? Ini dia: 6193332495658821985. CATATAN:Hari pertama AHAD 17 rakaat maka didekatnya dikasih angka 1,hari kedua Senin atau Isnain masih 17 rakaat dikasih angka 2 dan seterusnya,hati2 waktu Jumat sehari hanya 15 rakaat soale jumatan gur 2 rakaat menggantikan duhur 4 rakaat. Belumlah berakhir; analog dengan di atas, namun yang 15 raka'at ditaruh paling depan, menjadi 115217317417517617717, kita pakai kalkulator 21 digit, hasilnya = 19 x 6064069337764085143. CATATAN: sekarang Jumatnya ditaruh didepan. Ini yang terakhir, yang 17 diganti dengan 24434 untuk hari-hari biasa dan untuk hari Jumlat 15 diganti dengan 22434 (4 diganti 2, karena pada hari Ju'mat Zhuhur diganti shalat Jum'at 2 raka'at), maka menjadilah: 1 24434 2 24434 3 24434 4 24434 5 24434 6 24434 7 22434, dirapatkan menjadi: 124434224434324434424434524434624434722434. Ini mesti pakai kalkulator 42 digit yang sangat khusus, hasilnya = 19 x 6549169707069707074970238128138128143286 Tidak percaya? Boleh ditest dengan cara perkalian tradisional, pakai kertas dengan pinsil, seperti berikut: 6549169707069707074970238128138128143286 19 - x 58942527363627363674732143153243153289574 6549169707069707074970238128138128143286 -- + 124434224434324434424434524434624434722434 Kira2 mengherankan nggak ingatase jaman nabi belum ada kalkulator 21 digit bahkan tadi sampai 42 digit kok bisa bikin permainan angka begitu? Sekarang coba cario Dr.Matematika yang bisa nandingi,jangan angka 19 pakai angka lainnya. tawangalun. Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Re: [proletar] Sikap anda dalam "hypothetical case" ini?
From: "rezameutia" <[EMAIL PROTECTED]> : --- In proletar@yahoogroups.com, "dipo" <[EMAIL PROTECTED]> : wrote: : > : > 'Andaikata' di negara B harga BBM lagi setinggi : > langit, maka sebelum mati sebaiknya si miskin : > diperkuat dulu dengan surat keterangan miskin : > agar tak jauh-jauh dari kenyataan. : > : : kenyataan seperti apa ya? : kenyataan bahwa di negara miskin, orang miskin juga : harus punya surat keterangan miskin? : padahal surat keterangan miskin pun tidak ada gunanya : sama sekali. ini kan sama aja orang miskin di stempel : jidatnya hanya untuk memuaskan para birokrat. Itu dia, daripada bingung cari pembenaran soal bela temen/tetangga atau nurut sama serdadu musuh (bunuh temen/tetangga), mendingan HA mikirin gimana caranya supaya kenyataan nggak sekonyol ini. Teka-teki begituan pantesnya dia lempar ke orang Afghan, Irak, atau Palestina, yang lagi diduduki serdadu asing. Dan sejauh ini seluruh dunia tahu betul gimana sikap mereka. Kalo ngotot nggak tau & tetep pengen bingung ya terserah dia. Pantes dulu ada satu Yahudi yang diserahin ke musuh & nggak satupun temen yang bela. Ya nggak? : > : jakarta, kota yang paling kejam sedunia kepada : warganya sendiri yang miskin, malah mendapatkan : habitat award dari pbb. nggak tahu tuh kriterianya : anna tibaijuka dalam melihat jakarta. Nah ini, dalam beberapa hal PBB memang berfungsi sebagai stempel buat negara-negara kaya. Contoh kecilnya: jajak pendapat untuk kejayaan Australia di Timor-Timur. Habitat Award dari PBB barusan termasuk kategori sanjungan buat penduduk JKT supaya mau terima produk & jasa "internasional" macam mall/plaza, busway, apartment, hospital, under-pass, babushka dll. Pendeknya, mari wujudkan Jakarta yang mbingungi: Jambret Aya; Koruptor Aya; Rampog Teh Aya oge; layaknya habitat megapolutan. Bersatulah rakyat sedunia, lawan birokrat! Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Hughes Questioned by Indonesian Students
Hughes Questioned by Indonesian Students By Nancy-Amelia Collins Jakarta 21 October 2005 Collins report - Download 419k Listen to Collins report United States' Undersectary of State for Public Diplomacy Karen Hughes, faced challenging questions from Indonesian students during a lively debate Friday in Jakarta over U.S. foreign policy. A group of 15 students from Jakarta's Syarif Hidayatullah State Islamic University made it clear that Karen Hughes, the new undersecretary of state for public diplomacy, has her work cut out for her as she tries to improve the U.S. image among Muslims in Southeast Asia. Student Lailatul Qada was sharply critical of Washington's foreign policy at the discussion, which the U.S. embassy organized at one of the oldest and most respected Islamic universities in Indonesia. "Bush say that we want to save the world from the terrorist. Exactly who is the terrorist?" she asked. "Bush or us, the Muslims? Exactly it is Bush in Afghanistan and then in Iraq and in Palestine, maybe it's going to be Indonesia, I don't know." Ms. Hughes took the criticism in stride, telling journalists later in the day the exchange with the students underscored the need for the United States to polish its image abroad. "The event at the college this morning was very interesting. One of the things I noted was that some of the language I heard was identical to what I heard in the Middle East and I think it shows the challenge of what we're up against. We're going to have to be aggressive in countering some of that information," she noted. Ms. Hughes in is Indonesia, which has the world's largest Muslim population, to meet with Indonesian politicians, officials, Islamic leaders, and students. Indonesia and the United States have had rocky relations in the past, but since the war against terrorism began the relationship has grown considerably warmer. Indonesia has been hit by a series of terrorist attacks by the regional terror group Jemaah Islamiyah over the past several years. It has arrested and tried dozens of people responsible for the attacks. Student Barikatul Hikmah, 20, was critical of what some people say is Washington's role as an international police officer. "I thought that America always act as if they are police of the world by trying to solve the problem in Iraq, by trying to solve the problem in my country. Why did America always act as if they are the police of the world?" he asked. Ms. Hughes countered the students' criticism of the U.S.-led invasion of Iraq by saying the world thought Saddam Hussein posed a threat. "The consensus really of the world intelligence community was that Saddam was a very dangerous threat. After all, he had used weapons of mass destruction against his own people when he had murdered hundreds of thousands of his own people, using poison gas against them," she replied. Saddam Hussein now is on trial for ordering the massacre of 140 villagers in 1982 after a failed assassination attempt. But legal experts say the former Iraqi leader is likely to stand trial later for gassing five thousand Kurds in 1988, killing thousands of Shiites during an uprising, and for the deaths of hundreds of thousands during the Iran-Iraq war. On Saturday, Ms. Hughes will travel to Indonesia's Aceh province, which was devastated by last year's tsunami and earthquake. She then visits Malaysia, another Southeast Asia country with a majority Muslim population. http://www.voanews.com/english/2005-10-21-voa27.cfm Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] "I graduated from Ngruki, never experienced any teachings of jihad like that
U.S. envoy attacked over foreign policies Ati Nurbaiti, The Jakarta Post/Jakarta Karen P. Hughes, a leading U.S. image builder and deputy to U.S. secretary of state Condoleeza Rice, told students here on Friday that she hoped to get to know their hopes for their country, and about how Indonesian-U.S. ties could be improved. But hardly anyone was interested. Instead they took up her other offer; that she would try to answer any questions that they might have. The undersecretary for public diplomacy and public affairs was then bombarded with critical questions that she has probably become accustomed to answering since she assumed the office a few months ago -- such as why America was so unfair, why it continues to police the world, why it associates anything Islamic with terrorists, and so on. "What kind of democracy is America if after Hurricane Katrina the government discriminates against African Americans?" the first student asked. Hughes gave an assurance that the shortcomings in the handling of the New Orleans disaster were "not because of race." "Why do you expect Iraq to become a democracy in only (a few) years? It's unfair. Let them decide for themselves," another said. "Stop the war in Iraq," yet another said. Hughes, president George W. Bush's former communications director for both his gubernatorial and presidential campaigns, responded to each and every query and comment throughout the one-hour discussion with a dozen students at the State Islamic University (UIN) in South Jakarta. About 10 other students protested outside, demanding that UIN refuse such visits from U.S. officials, with the U.S. being portrayed as "the world's most terrifying superpower." One student, Said Rizki, said that even if the time was short, "at least (Hughes) got feedback" on the issues that concerned students here, such as Iraq, which he said was a very emotional issue. Hughes also thanked the students for the "honest and frank" exchange, which she said had led to an understanding of their respective views, though not necessarily agreement. In response to a question as to why Bush could possibly have been elected twice, she had said it was largely due to public support for the war on terror caused by the "shock and horror" of the attacks of Sept. 11, 2001. On the war in Iraq, she said "we would like nothing better than to bring our boys and girls home", but she said that even Iraqis still wanted American troops to stay on in order to help make the country stable. She appealed to the students to make a distinction between Muslims in general, and those with "very dangerous" views who set out to kill not only Americans, but also Muslims who disagreed with them. A postgraduate student, Zaki Nuraeni, said she had wanted more time to express her concerns about U.S. stigmatization of Islam and its institutions, like boarding schools or pesantren, "as if they all bred terrorists just because of people like Amrozi", the convicted Bali bomber who attended a pesantren in Ngruki, Central Java, along with a number of other convicted terrorists. "I graduated from Ngruki", Zaki told The Jakarta Post, "and I never experienced any teachings of jihad like that (terrorism). Since the Bali bomb attacks it has become like I have to be careful about disclosing my identity as a Ngruki graduate." http://www.thejakartapost.com/[EMAIL PROTECTED]&irec=3 Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Re: Balasan: [proletar] Puasa
From: "rezameutia" <[EMAIL PROTECTED]> : > : mana ada sih adat yang simpan senjata di belakang : kayak orang jawa? semuanya kalo bawa senjata, golok, : badik, rencong, kujang, semuanya disimpan didepan. hehe, jangan juga kayak jaka sembung yang nenteng golok kian-kemari tapi nggak dipake-pake. Bawa senjata itu yang penting brani pake apa enggak (coba tanya anak-anak persija, eh stadion Menteng :) Nah, di jaman modern simpan senjata di belakang itu simbol stay in barrack. (kalo simpen senjata model Ny. Smith adat apaan?) Yahoo! Groups Sponsor ~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM ~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/