Rekan
Apakah benar Pemerintah Pusat sama sekali tidak
berperan dalam pemberian ijin ini ?
yanto r sumantri
Jakarta - Bupati Bima
Ferry Zulkarnain menerbitkan SK Nomor 188 Tahun 2010 tentang Izin
Pertambangan. SK inilah yang kemudian menyulut demontrasi bahkan berakhir
Pak Yanto ysh,
Sesuai dengan peraturan perundangan yg berlaku, memang wewenang utk
mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sepanjang lokasi itu berada dalam 1
wilayah Kabupaten, adalah Bupati.
Tetapi, sebelum Bupati mengeluarkan ijin, beliau harus mendapatkan rekomendasi
teknis dari
Pak Arif
Tks penjelasannya , saya sependapat bahwa rasanya
tidak mungkin birokrasi diatas Bupati tidak mengetahui
.Memang ada
faktor lain dari kejadian Bima ini.
Wassalam dan Selamat Tahun
Baru 2012.
si Abah
On Fri, December 30, 2011
4:03 pm, Arif Zardi Dahlius wrote:
Pak Yanto ysh,
Abah,
Sebelum ada UU Minerba No. 4/ 2009 dan bbrp PP-nya, dimana system yang
dipakai adalah KP (Kuasa Pertambangan), adalah benar bahwa yang menerbitkan
KP adalah Bupati atau Gubernur atau Menteri tergantung wilayahnya. Ini di
luar system Kontrak Karya (KK) yg memang masih berlaku.
Tetapi
Abah,
Kalau menyimak pernyataan Pak Hatta ya lucu juga. Yang memberi dan
mengeluarkan surat ijin Bupati tanpa kordinasi dan peertimbangan pusat (karena
ada duit?),nah ketika yang dipanen ribut-ruwet,minta pusat yang mencabut
ijin...opo tumon..?? Ueenak tenan Bupati nan pinter ini ya..??
Wslm,
Sharing... (Saya mohon Maaf apabila sharing saya ini terlalu fulgar)
Inilah yg namanya carut marut sistem pertambangan negara kita (indonesia)
Krn Banyak faktor-X didalamnya.
Investor luar (baik itu KK, investor menengah) maupun investor local sendiri
sangat khawatir hal hal seperti yg begini.
Tambahan, untuk IUP yg sdh dinyatakan CC (clear and clean) oleh pemerintah
pusat melalui dirjen minerba, seluruh data nya adalah dari kabupaten terkait.
Jadi menurut saya benar yang dikatakan JK, bahwa yg mencabut harus bupati dan
bukan central gov.
Baru setelah dicabut oleh bupati, tembusan
Saya tidak heran..itu pernyataan politisi yang cari simpati..bukan
negarawan yang memikirkan kesejahteraan rakyat.
sAr '69
2011/12/31 ajis...@ymail.com:
Tambahan, untuk IUP yg sdh dinyatakan CC (clear and clean) oleh pemerintah
pusat melalui dirjen minerba, seluruh data nya adalah dari
8 matches
Mail list logo