Di bawah ada berita JIL Dilarang Jadi Ketua NU. Apakah ini berarti Ulil dan Masdar F Mas'udi Tak Bisa Jadi Ketua?
Ulil jelas jadi pemimpin JIL yang menganggap semua agama sama benarnya dan berkata ummat Islam paling melanggar HAM. Sementara Masdar F Mas'udi meski tidak jelas, namun di Majalah Tempo yang erat dengan JIL dan juga Website JIL mengusulkan agar Haji bisa dilakukan selain di bulan Haji yang telah ditetapkan. Memang Umrah dan Sya'ie bisa dilakukan kapan saja di bulan2 Haji, namun Wukuf di Arafah itu jelas di tanggal 9 Dzulhijjah sehari sebelum hari raya Haji/Idul Adha. Masdar F. Mas’udi: Waktu Pelaksanaan Haji Perlu Ditinjau Ulang Oleh Redaksi Problem mendasar penyelenggaraan haji adalah menumpuknya jutaan jemaah dalam satu waktu pada satu tempat yang sama (Mekah, atau Madinah, atau Arafah). Pemerintah Saudi sudah berusaha mengantisipasi hal itu di antaranya dengan membatasi kuota peserta haji. Tapi, pembatasan kuota tidak serta merta menyelesaikan persoalan. Untuk itu, diperlukan solusi yang lebih radikal dari sekedar membatasi kuota dan memperluas tempat-tempat penampungan jemaah. Masdar F. Mas’udi menawarkan solusi radikal, pelaksanaan haji menurutnya tidak terbatas pada 5 (lima) hari efetif saja. Haji sah dilakukan sepanjang jangka waktu tiga bulan (Syawwal, Dzulqa’dah dan Dzulhijjah). Salah satu problem mendasar penyelenggaraan haji saban tahun adalah menumpuknya jutaan jemaah dalam satu waktu pada satu tempat yang sama (Mekah, atau Madinah, atau Arafah). Pemerintahan Saudi setiap tahun berusaha mengantisipasi lonjakan jumlah jemaah tersebut dengan berbagai cara, di antaranya dengan membatasi kuota peserta haji. Tapi, pembatasan kuota justru tidak menyelesaikan persoalan, karena bertentangan dengan dambaan banyak umat Islam untuk melaksanakan salah satu rukun Islam tersebut. Kenaikan tingkat kesejahteraan umat Islam di dunia pada masanya dapat saja mendesak kebijakan pembatasan kuota tersebut menjadi solusi yang tidak masuk akal. Untuk itu, diperlukan solusi yang lebih radikal dari sekedar membatasi kuota dan memperluas tempat-tempat penampungan jemaah. Masdar Farid Mas’udi, Katib Syuriah PBNU sekaligus Direktur P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) datang menawarkan solusi radikal. Menurutnya, persoalan itu bisa diantisipasi dengan kembali kepada pedoman Al-Qur’an tentang konsep waktu penyelenggaraan haji. Pelaksanaan haji, bagi Masdar tidak terbatas pada 5 hari efektif (dari tanggal 9-13 Dzulhijjah) saja, sebagaimana yang berlangsung selama ini. Haji sah dilakukan sepanjang jangka waktu tiga bulan (Syawwal, Dzulqa’dah dan Dzulhijjah) sebagaimana disebutkan Al-Qur’an surat Al-Baqarah 2: 197: “al-hajj asyhurun ma’lûmât” (waktu haji adalah beberapa bulan yang sudah maklum). Untuk itu, diperlukan penelaahan ulang atas konsep waktu haji yang dipahami dari hadis “al-hajj ‘arafah.” (haji adalah Arafah).Berikut penuturan Masdar F. Mas’udi dalam wawancara dengan Ulil Abshar-Abdalla pada Kamis, 15 Januari 2004 lalu. http://islamlib.com/id/artikel/waktu-pelaksanaan-haji-perlu-ditinjau-ulang/ Geger Islam Liberal: Buruk Muka Islam Dibelah Katagori : Counter Liberalisme Oleh : Erros Jafar 15 Mar 2004 - 4:34 pm imageSebuah gagasan kontroversi tentang haji diusung lagi. Sebuah wacana atau gerakan penyimbangan agama? Awal Februari lalu, seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menuntaskan program doktornya di bidang tafsir dan ilmu-ilmu al-Qur’an di Universitas al Azhar, Mesir, berkirim kabar. Lewat email, ia menyatakan, bahwa saat itu Masdar Farid Mas’udi, Ketua P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) sedang berada di Mesir. Dalam lawatannya ke negeri piramid tersebut, secara khusus Masdar berniat menjajakan gagasannya tentang waktu pelaksanaan haji yang harus ditinjau ulang. Tidak saja pada tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah, tapi bisa mulur di bulan Syawwal, Dzulqa’dah dan Dzulhijjah. “Tapi resistensi mahasiswa cukup kuat. Acara diboikot oleh sebagian besar organisasi mahasiswa yang ada. Sebagian karena tidak setuju dengan pemikirannya. Sebagian lain karena sosok koordinator programnya Sdr. Zuhairi Misrawi, yang ketika di Kairo pernah mengatakan shalat tidak wajib. Besar kemungkinan acara gagal,” begitu tulisnya. Sebuah gagasan kontroversi tentang haji diusung lagi. Sebuah wacana atau gerakan penyimbangan agama? Awal Februari lalu, seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menuntaskan program doktornya di bidang tafsir dan ilmu-ilmu al-Qur’an di Universitas al Azhar, Mesir, berkirim kabar. Lewat email, ia menyatakan, bahwa saat itu Masdar Farid Mas’udi, Ketua P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) sedang berada di Mesir. Dalam lawatannya ke negeri piramid tersebut, secara khusus Masdar berniat menjajakan gagasannya tentang waktu pelaksanaan haji yang harus ditinjau ulang. Tidak saja pada tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah, tapi bisa mulur di bulan Syawwal, Dzulqa’dah dan Dzulhijjah. “Tapi resistensi mahasiswa cukup kuat. Acara diboikot oleh sebagian besar organisasi mahasiswa yang ada. Sebagian karena tidak setuju dengan pemikirannya. Sebagian lain karena sosok koordinator programnya Sdr. Zuhairi Misrawi, yang ketika di Kairo pernah mengatakan shalat tidak wajib. Besar kemungkinan acara gagal,” begitu tulisnya. Benar saja. Belakangan, acara yang hendak digelar Masdar dan Zuhairi di hotel berbintang lima itu, memang benar-benar gagal. Bahkan ada sedikit ricuh yang mewarnai pembatalan. Presiden PPMI (Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia) Mesir, Limra Zainuddin mengancam bunuh Masdar F. Mas’udi. Setelah itu, pulanglah Masdar dan Zuhairi ke tanah air. Kedatangan Masdar yang mengusung nama Islam Emansipatoris, berdasarkan undangan mahasiswa Al Azhar yang tertarik memahami gagasannya lebih jauh. “Tentu kita follow up, karena kita menganggap teman-teman di Al Azhar adalah calon-calon pemimpin umat masa depan,” kata Masdar pada Hepi Andi dan Artawijaya dari SABILI. Tapi apa boleh buat, yang menolak Masdar F. Mas’udi ternyata lebih besar dibanding yang tertarik dengan gagasan Katib Syuriah Nahdlatul Ulama ini. Padahal acara yang akan digelar terbilang cukup fantastis, karena penuh dengan fasilitas yang di luar kebiasaan. Acara akan diselenggarakan di Hotel Sonesta, salah satu hotel bintang lima di Kairo. Mahasiswa hanya cukup membawa kuping dan membuka otak saja, tak perlu keluar biaya. Bahkan, menurut email salah seorang mahasiswa Indonesia di Al Azhar, panitia menyediakan modul, buku-buku dan beberapa perlengkapan lainnya, termasuk pengganti uang transport mahasiswa peserta. Tentu saja tak sedikit dana yang dikeluarkan Masdar dan kawan-kawan untuk acara ini. Darimana datangnya dana untuk pembiayaan sosialisasi gagasan Masdar? Dari koceknya sendirikah? “Dari para donatur. Baik dari dalam maupun luar negeri. Ada funding agencies, kita dapat dari situ. Uang dari dalam atau luar negeri kan, uang Allah juga, ya kita ambil dan manfaatkan,” ujar Masdar. Ide yang sedang diasongkan oleh Masdar F. Mas’udi tentang haji, bagi mahasiswa Indonesia di Mesir sebetulnya bukan barang baru. Beberapa tahun sebelumnya, seorang purnawirawan jenderal Mesir bernama Muhammad Syibl pernah pula mengutarakan hal yang sama. “Likulli saqith laqith, setiap yang jatuh pasti ada yang memungut. Begitu pepatah Arab,” komentar seorang mahasiswa Indonesia atas gagasan Masdar, khususnya tentang haji. Masdar sendiri mengaku, gagasannya tentang waktu pelaksanaan haji sudah ia cetuskan sejak awal 1990-an. Di majalah Tempo untuk pertama kali Masdar mensosialisasikan pikirannya. Tapi hingga kini, ia sendiri belum mempraktikkan apa yang ia gagas. “Saya sendiri belum mencoba karena belum punya duit,” begitu kilahnya seperti tertulis dalam sebuah wawancara di situs Jaringan Islam Liberal (JIL). Gagasan Masdar tentang haji mulai dimunculkan kembali ketika tragedi Mina pada musim haji lalu menelan korban 254 jamaah. “Apakah ibadah haji itu sudah menjadi semacam arena “pembantaian”? Nyatanya, haji telah menimbulkan kesulitan yang luar biasa, bahkan korban jiwa yang tidak sedikit,” demikian Masdar dalam situs JIL. Berbekal semangat “penyelamatan” lalu Masdar merumuskan beberapa gagasan. Menurutnya, firman Allah dalam surat Al Baqarah: 197, “Al hajj asyhurun ma’lumat...,” terang benderang menegaskan waktu pelaksanaan ibadah haji adalah beberapa bulan (3) yang sudah dimaklumkan. Masih menurut Masdar, haji, tak ubahnya dengan shalat, adalah ibadah yang dalam kategori muwassa’, mempunyai waktu pelaksanaan yang panjang dan longgar. “Ini tidak ubahnya seperti shalat isya. Waktu yang dibutuhkan lebih kurang 10 sampai 20 menit saja, sementara waktu yang disediakan membentang selama kurang lebih sembilan jam,” argumen Masdar di JIL. Selain itu, hadits Rasulullah yang menyatakan kudzu anni manasikakum, ambillah contoh dariku manasik kalian, ditafsirkan Masdar hanya sebatas tata cara atau prosesi semata, bukan menyangkut waktu. Sedangkan hadits lain yang menyatakan al hajju arafah, haji adalah Arafah, menurut Masdar, selama ini dipahami terlalu berlebihan. Dengan bahasa yang lebih halus, tokoh yang tercantum sebagai anggota komisi fatwa MUI ini juga menyatakan, bahwa perjalanan haji Rasulullah yang hanya sekali seumur hidup beliau, tak bisa dijadikan dasar bahwa berhaji di luar bulan Dzulhijjah berhukum tidak sah. Selain korban jiwa, waktu haji seperti sekarang, menjebak umat Islam dalam praktik mubadzir besar-besaran atas fasilitas haji yang hanya digunakan beberapa hari dalam setahun. Fasilitas seperti penginapan di Mina, telekomunikasi, transportasi, jaringan air minum sampai jalan tol, menurut Masdar, hanya dimanfaatkan maksimal empat hari dalam setahun. “Bagaimana pun, ini merupakan tabdzir yang tidak diizinkan oleh Allah SWT,” terang Masdar. Menanggapi gagasan-gagasan Masdar F. Mas’udi yang oleh beberapa pihak disebut sebagai ijtihad, pakar ilmu hadits, DR. Daud Rasyid. MA mengatakan, secara syar’i, pandangan Masdar tidak bisa disebut sebagai ijtihad. Lebih jauh Daud Rasyid menjelaskan, jika dilakukan secara sadar bisa dikategorikan penyimpangan. “Ini bukan ijtihad, ini penyimpangan. Bahkan bisa dikategorikan riddah, kejahatan,” tegas Daud Rasyid. Doktor ilmu hadits bermarga Sitorus ini juga membeberkan, bahwa Masdar F. Mas’udi belum memenuhi syarat untuk menjadi seorang mujtahid. “Pendidikannya tidak memadai, pengetahuan dan pendalamannya juga masih dipertanyakan,” tandasnya. Daud Rasyid mengatakan, gerakan-gerakan semacam ini adalah kejahatan pemikiran yang terorganisir. Daud Rasyid yang juga dosen di Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab ini meyakini ada kekuatan asing di belakang gerakan liberalisme dan sekulerisme dalam tubuh umat Islam. “Ada kekuatan asing yang mendanai mereka. Tidak mungkin yang begini datang dari kantong mereka sendiri. Pasti ada kekuatan asing yang menggerakkan mereka melakukan perusakan terhadap Islam dan ajaran Islam,” ujar pria berjenggot lebat ini. Dengan pemikiran dan track record kontroversi seperti yang dimiliki Masdar F. Mas’udi, Daud Rasyid bisa memahami kegeraman yang muncul di antara mahasiswa Al Azhar, Mesir. “Tentang ancaman mati itu, saya bisa memahami. Opini Masdar memang sudah keterlaluan. Tapi sebaiknya, tak perlu membesar-besarkan, dia tidak ada apa-apanya.” Dari jajaran Nahdlatul Ulama, Irfan Zidny, salah seorang anggota Rais Syuriah NU, tak bisa menerima pemikiran Masdar, khususnya tentang pelaksanaan waktu haji. Irfan Zidny juga mengaku terkaget-kaget ketika muncul tulisan Masdar di media massa yang mengatasnamakan anggota Syuriah PBNU. “Saya pernah dimintai tanggapan oleh Masdar, tapi saya tolak. Karena yang diungkapkan jelas-jelas bertentangan dengan manasik, sebab itulah saya tolak,” Irfan menegaskan. Secara struktur, jabatan Katib Syuriah yang dipegang oleh Masdar saat ini berada beberapa tingkat di bawah lembaga Rais Syuriah. Maka tak ganjil jika Irfan Zidny, sebagai anggota Rais Syuriah mempertanyakan Masdar yang seolah-olah berbicara memakai namai Katib Syuriah. Tidak saja itu, dalam tulisannya di situs JIL yang berjudul Meninjau Ulang Waktu Pelaksanaan Haji, Masdar bahkan mencantumkan jabatannya sebagai salah satu anggota Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Lebih lanjut Irfan menerangkan, dirinya berencana akan membawa pemikiran Masdar soal haji ini ke Muktamar NU. Meski belum ada ketetapan, rencananya Muktamar NU akan digelar pada bulan November mendatang. “Atau kalau tidak, sebelumnya saya akan bawa masalah ini ke Bathsul Masail,” janjinya. Tentang pelaksanaan haji sendiri, Irfan mengatakan tidak sependapat dengan Masdar. “Sesuai ajaran manasik, tidak ada wuquf lebih dari satu. Dalam rukun haji, wuquf itu cuma satu, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Mulai dari ba’da Dzuhur sampai Maghrib. Satu hari saja,” terang kiai kelahiran Banyuwangi yang lama bermukim di Baghdad ini. Berbeda dengan Masdar yang menjadikan dalil agama tidak memberatkan lalu merumuskan haji boleh selama tiga bulan, Irfan pun menggunakan dalil yang sama. Bedanya, Irfan menegaskan, agama tidak memberatkan harus diartikan jangan ada pemaksaan. “Pemerintah yang mengatur. Kalau hanya bisa mengatur satu juta, jangan membuka dan paksakan untuk dua juta jamaah. Atau sesuai besarnya. Agama itu ringan, asal kita tahu hukumnya,” jelas Irfan yang juga tergabung sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Gagasan-gagasan dari kalangan muda NU memang kerap mengundang kontroversi. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tercantum sebagai generasi awal. Masdar F. Mas’udi pada barisan selanjutnya. Dan yang terbaru adalah Ulil Absar Abdalla dengan gerakan Islam Liberalnya. Ada yang menanggapi pemikiran orang-orang tersebut di atas sebagai sebuah perbedaan. Tapi tidak bagi Habib Rizieq Shihab, Ketua Front Pembela Islam. “Ada perbedaan, ada pula penyimpangan. Pada yang beda, kita wajib toleran. Tapi terhadap penyimpangan, wajib hukumnya memberikan perlawanan,” seru habib sohor dari Tanah Abang ini. Lebih lanjut Habib Rizieq mengatakan, jika penyimpangan kita anggap perbedaan, sama artinya umat diajak untuk toleran terhadap penyimpangan. “Masdar, Ulil, Nurcholis Madjid dan gerakan-gerakan seperti JIL menawarkan penyimpangan bukan perbedaan,” katanya. Menurut Habib Rizieq, sikap Limra Zainuddin, Presiden PPMI Mesir yang tegas terhadap Masdar adalah bentuk sikap yang harus diberikan kepada orang-orang dengan pemikiran liberal dan sekuler. Jika demikian, apakah kita tidak sedang menghakimi pemikiran? “Kalau kita bicara pemikiran, orang-orang seperti Masdar, Ulil dan kawan-kawan ini sesungguhnya sudah kadaluarsa. Mereka baru menginjak masa ephuoria kebebasan berpikir. Kelompok pertama yang mendewakan akal sebagai sumber hukum adalah mu’tazilah. Artinya, ini bukan persoalan baru. Yang kita lakukan ini bukan pemasungan kebebasan berpikir. Tapi, melindungi dan menegakkan kebenaran itu sendiri,” jelasnya antusias. Tentang pemikiran haji yang digagas Masdar, Habib Rizieq sama sekali tak setuju jika ada yang menyebutnya sebagai ijtihad. “Ini bukan sebuah ijtihad yang akan mengantarkan kita pada perbendaan pendapat. Tapi ini adalah penyimpangan karena kedangkalan ilmu Masdar F. Mas’udi,” terangnya lagi. Selain itu, ada faktor X yang turut mendorong gerakan penyimpangan ini berjalan. Yakni kekuatan asing dan pendukung pemikiran menyimpang. “Saya pernah dialog terbuka dengan Richard Gozney, Duta Besar Inggris. Dia mengaku bahwa menyediakan beasiswa untuk anak-anak Indonesia. Apalagi untuk santri. Tapi apakah mungkin Barat membiayai santri kita agar jadi ulama yang baik? Tidak masuk akal. Barat membiayai santri kita untuk belajar Islam versi mereka. Sehingga, kalau mereka pulang ke tanah air bisa menjadi corong untuk merusak akidah.” Meski demikian, Habib Rizieq percaya, bahwa orang-orang berpikiran menyimpang hanya sebagian kecil saja dalam tubuh NU atau Muhammadiyah. Buktinya, meski secara organisasi NU menolak penerapan syariat Islam dan Piagam Djakarta, hampir 100% santri-santri pesantren NU yang tersebar dari Sabang sampai Merauke merindukan formalisasi syariat Islam. Hal ini dibenarkan oleh Irfan Zidny, bahwa dalam tubuh NU sendiri ada yang gerah dengan pernyataan orang-orang seperti Masdar dan Ulil. “Khusus untuk wuquf saja, sudah ada masukan dari Lasem dan Semarang. Kalau sudah dianggap merusak Islam, kita akan bawa ke rapat Syuriah. Selama ini masih dianggap pemikiran,” tukas Zidny. Setuju atau tidak, diam-diam liberalisme dan sekulerisme telah mulai merambah ke berbagai tubuh kaum Muslim. Pada kadar tertentu, memang masih bisa disikapi sebagai wacana dan pemikiran. Tapi jika umat tak paham, suatu saat kita hanya bisa terkaget-kaget dan tak berdaya. Maka, seperti kata pepatah, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. (Sabili) Herry Nurdi http://islamlib.com/id/artikel/waktu-pelaksanaan-haji-perlu-ditinjau-ulang/ Aktivis JIL Tak Bisa "Nyalon" Ketua PBNU Selasa, 23 Maret 2010 23:03 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 727 kali Aktivis JIL Tak Bisa Nyalon Ketua PBNU Ketua panitia Muktamar KH. Hafidz Usman (tengah) memberikan arahan kepada peserta saat sidang pertama pembahasan tata tertib Muktamar NU ke-32, di Asrama Haji Sudiang Makassar, Selasa (23/3). Pembahasan tatib Muktamar di warnai interupsi dari para peserta (ANTARA/Adnan) Makassar (ANTARA News) - Tokoh yang terlibat Jaringan Islam Liberal (JIL) dipastikan tidak bisa maju sebagai calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Rapat pembahasan dan penetapan tata tertib dan acara muktamar Muktamar NU ke-32 di Makassar, Selasa, memutuskan salah satu syarat ketua umum adalah tidak terlibat JIL. Persyaratan berikutnya antara lain tidak terlibat organisasi yang ajarannya bertentangan dengan NU, pernah menjadi pengurus NU atau badan otonom setidaknya empat tahun, dan tidak sedang menjabat pengurus harian partai politik. Sebelumnya dalam draft tata tertib, untuk syarat calon ketua umum tidak mencantumkan soal JIL dan organisasi yang dinilai bertentangan dengan NU. Namun atas usul dari peserta rapat dan disetujui seluruh peserta rapat, KH Hafidz Utsman selaku pimpinan sidang pun mengetok palu mengesahkan persyaratan itu. "Nanti syarat tambahan itu akan disebutkan secara eksplisit dalam tata tertib," kata Kiai Hafidz usai rapat. Ulil Absar Abdalla, salah seorang tokoh JIL yang mengajukan diri sebagai calon ketua umum ketika dimintai komentarnya menyatakan belum yakin persyaratan itu sudah disahkan. "Biasanya tata tertib pemilihan dibahas dan diputuskan satu hari sebelum pemilihan. Mungkin itu baru menampung usulan saja," katanya. Sebaliknya, persyaratan calon itu memberikan peluang kepada Slamet Effendy Yusuf untuk mengikuti perebutan jabatan ketua umum PBNU. Sebelumnya Slamet pernah mengeluhkan draft persyaratan calon ketua umum yang membatasi calon hanya boleh bagi mereka yang pernah menjadi pengurus NU di tingkat pengurus besar dan pengurus wilayah tanpa mencantumkan badan otonom. (S024/R009) http://www.antara.co.id/berita/1269360239/aktivis-jil-tak-bisa-nyalon-ketua-pbnu Mulai chatting dengan teman di Yahoo! Pingbox baru sekarang!! Membuat tempat chat pribadi di blog Anda sekarang sangatlah mudah. http://id.messenger.yahoo.com/pingbox/
