Perang Citra Bersandi ''Ambalat'' Malaysia sengaja mengulur-ulur waktu perundingan. Pembicaraan substansi sengketa Blok Ambalat terus dihindari. Strategi provokasi militer sengaja dimainkan. Indonesia ditargetkan terpancing oleh provokasi dan menyerang lebih dahulu. Bila menembak duluan, Indonesia akan dikecam dunia internasional. Akibatnya, bisa kalah dalam perundingan.
Begitulah peringatan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam menyikapi kasus Ambalat di depan Komisi I DPR, Senin lalu. Bukan hanya militer Malaysia yang tengah memprovokasi militer Indonesia. Hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga tengah diwarnai provokasi pernyataan. Jika militer Indonesia terprovokasi oleh Malaysia dan menyerang lebih dulu, dampaknya bisa fatal. Tapi, bila SBY terprovokasi oleh pernyataan JK, efeknya tak selalu buruk. Secara beruntun, sepanjang awal Juni ini, SBY terlihat berupaya menepis citra yang beredar di tengah publik seolah presiden lamban, peragu, bahkan penakut menghadapi Malaysia. Entah sengaja dialamatkan kepada SBY atau tidak, pernyataan JK soal Ambalat memicu reaksi SBY. ''Apabila negara kita terganggu, dengan siapa saja kita siap perang,'' demikian pernyataan JK, usai peringatan hari lahir Pancasila di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, 1 Juni lalu. Pernyataan JK yang --seperti biasa-- lugas dan spontan itu menggoda sejumlah media untuk mengangkatnya sebagai /headline/ bahwa Indonesia siap perang. Saat itu, SBY tengah berada di Korea Selatan (Korsel). Esoknya, 2 Juni, SBY melempar pernyataan tanggapan dari luar negeri. ''Jangan beretorika agar dianggap sebagai pemimpin yang berani dan gagah, kemudian mengobarkan perang di mana-mana,'' kata SBY dalam jumpa pers di Hotel Shilla, Pulau Jeju, Korsel. ''Perang adalah jalan terakhir bila tidak ada cara lain. Gunakan cara lain yang lebih bermartabat dan tidak mendatangkan masalah bagi kedua bangsa yang sedang membangun, yang APBN-nya lebih banyak diarahkan pada kesejahteraan rakyat, bukan untuk perang.'' Seakan tak mau dikesankan penakut, SBY menandaskan, "Saya pernah naik kapal perang sampai di ujung perbatasan itu. Hanya satu meter dari situ, itu sudah Malaysia. Saya katakan waktu itu, sejengkal wilayah laut pun, kalau itu wilayah Indonesia, harus kita pertahankan. Tidak ada toleransi karena itu harga mati. Tapi cara menyelesaikannya tidak harus dengan cara mengobarkan peperangan.'' Adu sindiran pernyataan antara SBY dan JK, yang tengah berkompetisi sebagai calon presiden, itu belakangan memang makin terbuka. Momentum Ambalat menyediakan bahan untuk saling sindir. Ambalat hanya salah satu tema. SBY pernah mengoreksi penjelasan JK tentang minimnya anggaran pertahanan menyusul jatuhnya pesawat Hercules di Magetan, 20 Mei lalu. JK berkali-kali melansir tema pentingnya pemimpin yang tegas, tanpa ragu, berani ambil risiko, dan cepat bertindak. Sasaran JK mudah ditebak: tertuju kepada SBY. Sebaliknya, dalam sejumlah kesempatan, SBY menyinggung perlunya kepemimpinan yang tidak terjebak oleh benturan kepentingan bisnis dan politik. Arah pernyataan SBY ini mudah ditafsirkan: tertuju kepada JK, yang selain Ketua Umum Partai Golkar, juga seorang pengusaha besar. Meski berpolemik secara terbuka, saat Presiden SBY tiba dari Korsel di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Selasa sore, Wakil Presiden JK turut menyambut. Sehari setelah tiba dari Korsel, pada 3 Juni, SBY langsung menggelar rapat terbatas dengan Menko Polkam, para kepala staf angkatan, Kapolri, dan Kepala BIN untuk membahas masalah Ambalat. Wakil presiden tidak hadir. Dua hari setelah rapat terbatas, 5 Juni lalu, JK kembali melempar sikapnya tentang Ambalat. Momentumnya mendukung. JK tengah berbicara dalam Rapat Kerja Nasional Komite Nasional Pemuda Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, yang mengangkat tema heroik: "Bersatu untuk Bangkit Demi Kejayaan Indonesia yang Lebih Bermartabat". JK sepakat dengan SBY bahwa perang merupakan opsi terakhir setelah perundingan. Bedanya, SBY menekankan perundingan, sedangkan JK menekankan opsi jika perundingan gagal. ''Jika konflik tidak bisa diselesaikan dan perundingan sampai ke titik buntu, dan wilayah yang kita yakini itu benar, tentu kita harus selalu siap untuk menyelesaikan segala sesuatu, termasuk perang,'' kata JK. ''Akan tetapi, itu jika negosiasi buntu,'' JK menegaskan. Tekanan JK pada opsi perang itu kian kentara dalam pernyataan spontan lanjutannya, ''TNI bukan hanya untuk berparade.'' Soal terbatasnya anggaran yang disinggung SBY, JK tidak melihatnya sebagai kendala. ''Kalau anggaran dana terbatas, tentu bisa ditingkatkan.'' JK sebenarnya memiliki hubungan kekerabatan lebih personal dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Abdul Razak, yang keturunan Kerajaan Gowa, Sulawesi Selatan. Pertengahan Mei lalu, Najib ''pulang kampung'' dan mengabadikan telapak kakinya di atas tanah liat di Gowa. Tapi JK seolah hendak menunjukkan bahwa hal itu tidak menghalanginya bersikap lebih tegas. Bukan hanya JK, kontestan pemilu presiden yang lain juga menyampaikan pesan agar lebih tegas menyikapi persoalan Ambalat. Cawapres Prabowo Subianto siap menjadi relawan bertempur di barisan terdepan. ''Pangkatnya tidak perlu tinggi-tinggi, cukup komandan kompi,'' katanya di Pasar Caringin, Bandung, 4 Juni lalu, sehari sebelum JK bicara di Palu. Soal komitmen itu, Prabowo berusaha meyakinkan pengunjung Pasar Caringin dengan menuturkan kariernya. Selama 28 tahun jadi tentara, ia hanya tiga bulan bertugas di kantor. Selebihnya, bertempur di lapangan. Pesan bertindak lebih tegas itu disambut SBY, sehari setelah JK bicara di Palu, 6 Juni lalu. SBY menerima rombongan Komisi I DPR, dipimpin Theo Sambuaga, yang hendak menemui parlemen Malaysia di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan itu, Theo mengaku lebih lega karena menangkap sikap lebih tegas SBY dalam menangani Ambalat. SBY kembali menggariskan bahwa kedaulatan adalah harga mati. Namun Indonesia tetap mengedepankan perundingan. Kalau provokasi berlanjut, Indonesia akan memperingatkan. Kalau terus mengganggu kedaulatan, Indonesia tidak bisa lagi memberikan toleransi. ''Kita akan mengambil langkah lebih tegas untuk mempertahankan kedaulatan,'' kata Theo usai pertemuan itu. Juli mendatang, dijadwalkan berlangsung perundingan tahap ke-24. SBY meminta juru runding melakukan percepatan. Awal pekan ini, SBY masih menunjukkan langkah penyelesaiannya kepada publik. Saat berada di Hotel Gumaya, Semarang, Selasa siang lalu, SBY menjelaskan bahwa ia baru saja menelepon PM Malaysia pada pukul 12.00 waktu setempat. Dikatakan, telepon itu merupakan kelanjutan komunikasi sebelumnya. Intinya, SBY berharap, perundingan itu berjalan lebih cepat. ''Saya juga menyampaikan agar bisa dihindari tindakan yang sifatnya provokatif, yang bisa memancing apa pun,'' kata SBY. Serangkaian langkah SBY ini tak lepas dari efek "provokasi" JK. Ahli peneliti utama LIPI, Dewi Fortuna Anwar, menyesalkan bila sengketa Ambalat ini jadi sekadar komoditas pencitraan politik. ''Ini bukanlah sikap kenegarawanan yang baik," ujarnya. "Ada hal lain yang lebih penting dalam menangani dan menyelesaikan kasus ini.'' Doktor bidang hubungan internasional dari Monash University itu menolak pernyataan JK yang mengedepankan perang. Kata perang sudah tidak relevan diucapkan di ASEAN. ''ASEAN didirikan pada 1967 untuk menghindari perang,'' katanya. Apalagi, kini ada Piagam ASEAN yang memandu penyelesaian damai dalam menangani sengketa. Dewi tidak ingin konfrontasi militer antara Thailand dan Kamboja pada Agustus lalu, saat memperebutkan wilayah sekitar Kuil Prear Vihea, juga berimbas pada penanganan sengketa Ambalat. Dewi berpesan kepada para pemimpin dan politisi untuk sabar dan mendukung jalur diplomasi yang sedang dijalankan. Dalam menyikapi masalah Ambalat, kata Dewi, sebaiknya kita memperkuat argumen bahwa Ambalat milik Indonesia. Ditempuhnya jalur diplomasi bukan berarti alat militer Indonesia tidak siap. ''Alat militer kita sangat siap. Namun alat militer dikerahkan sebatas patroli wilayah. Pengerahan militer untuk cara-cara kekerasan sudah tidak diperkenankan,'' kata Dewi kepada Sandika Prihatnala dari /Gatra/. ''Walaupun perundingan berjalan alot, tetap harus dilanjutkan,'' katanya. Kalau ada pemimpin yang bilang siap berperang, menurut Dewi, itu menyalahi prinsip penyelesaian damai dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, yang telah dikukuhkan dalam Piagam ASEAN dan diratifikasi DPR masing-masing negara. *Asrori S. Karni* [*Laporan Utama*, /Gatra/ Nomor 31 Beredar Kamis, 11 Juni 2009] http://gatra.com/artikel.php?id=127254 =+++++++++++++++++= TNI yang Merana Tuesday, 16 June 2009 TUJUH kasus kecelakaan pesawat angkut, pesawat latih, dan helikopter milik TNI yang terjadi selama 2009 dan menewaskan tidak kurang dari 133 orang (Seputar Indonesia, 15/6) telah membuka mata kita,termasuk para anggota eksekutif dan legislatif, betapa parahnya alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Berapa kali sudah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan akan membuat tim untuk mengkaji berbagai kecelakaan tersebut, tetapi hingga kini kita tak tahu rimbanya, apakah tim tersebutsudah, sedangataubahkanbelum bekerja. Hari demi hari telah berlalu dan dalam dua bulan terakhir terjadi empat kali kecelakaan yang memakan banyak korban jiwa. Dalam berbagai kajian mengenai lingkungan strategis Indonesia, bahkan di dalam Buku Putih Pertahanan 2003, selalu dinyatakan bahwa dalam 20 tahun mendatang tidak akan terjadi invasi militer dari luar terhadap Indonesia. Budaya strategis militer kita pun masih terfokus pada ancaman daridalamnegeri,khususnya gerakan separatisme,walau belakangan sudah juga memperhitungkan ancaman nontradisional/ nonkonvensional yang berbentuk kejahatan lintas negara seperti terorisme, narkotik, penyelundupan senjata, pencurian ikan, penjualan kayu ilegal, dan penyelundupan manusia. Ketiadaan ancaman militer dari luar ditambah dengan keterbatasan anggaran negara mengakibatkan anggaran pertahanan kita kini menduduki peringkat ketujuh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009.Pertama kali pula dalam sejarah pemerintahan di era Reformasi, anggaran pertahanan negara mengalami pengurangan dua kali dari Rp36,5 triliun pada 2008 menjadi Rp35 triliun, kemudian dipotong lagi menjadi Rp33,6 triliun sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia. Akibat dari persoalan demonstrasi tentara di Abepura, Papua, beberapa waktu lalu anggaran operasi militer ditambah dari Rp300 miliar menjadi Rp500 miliar yang pada 2008 berjumlah Rp800 miliar. Kini juga timbul pemikiran untuk menaikkan anggaran pertahanan sebesar Rp10 triliun pada 2010, terutama untuk membeli alutsista baru dan memelihara alutsista yang ada. Jika kita bandingkan dengan lima negara tetangga ASEAN,anggaran pertahanan Indonesia termasuk yang terkecil kedua setelah Filipina. Indonesia yang memiliki populasi sekitar 230 juta jiwa hanya memiliki 395.000 tentara dan anggaran sebesar USD3,90 miliar atau USD16,96 per kapita pada 2008. Bandingkan dengan Thailand yang berpenduduk 64.300.000 jiwa memiliki tentara 242.000 dengan anggaran USD4,49 miliar atau USD69,83 per kapita. Singapura yang hanya berpenduduk 4.588.000 jiwa memiliki tentara 60.000 personel dengan anggaran terbesar di ASEAN,yakni USD6,93 miliar atau USD1.510 per kapita. Malaysia dengan penduduk 25.300.000 memiliki tentara 107.500 personel dengan anggaran USD3,28 miliar atau USD1.426 per kapita.Adapun Vietnam yang berpenduduk 83.600 jiwa memiliki 455.000 tentara dengan anggaran sebesar USD3,60 miliar atau USD43,06 per kapita. Semua anggaran tersebut adalah anggaran pertahanan pada 2008. Anggaran pertahanan Indonesia yang Rp33,6 triliun pada 2009 tersebut 70% di antaranya habis hanya untuk gaji dan upah personel tentara dan personel yang ada di Departemen Pertahanan RI serta hanya 30% yang digunakan untuk perawatan dan pembelian terbatas alutsista TNI.Sebenarnya sejak awal era Reformasi bukan hanya pesawat tempur TNIAU yang akan diremajakan,melainkan juga angkutan udara dan kekuatan armada laut milik TNI AL. Namun, fokus pada peremajaan alat angkut udara TNI hingga kini belum diimplementasi kan walau kini embargo senjata dari AS kepada Indonesia sudah berakhir. Hingga kini juga masih terjadi silang pendapat mengenai alutsista TNI, apakah akan diremajakan atau hanya merawat yang sudah usang? Tak sedikit kalangan pengamat militer di Indonesia yang berpandangan agar dilakukan moratorium alutsista tua dan lebih baik alutsista TNI diremajakan secara bertahap karena biaya pemeliharaannya jauh lebih murah, masa pakai cukup lama serta masih dapat diandalkan. Satu sisi yang menarik,sumbersumber di Departemen Pertahanan ada juga yang berpendapat bahwa akibat dari kekurangan anggaran, tidak jarang suku cadang yang digunakan bagi alutsista TNI adalah yang abal-abal (asli tapi palsu atau baru tapi bekas). Minyak pelumas bagi kendaraan TNI dan bukan mustahil bagi alutsista TNI juga oli bekas atau oli yang dijual drum-druman, yang tidak memenuhi standar. Hingga kini rencana peningkatan anggaran TNI masih sekadar wacana. Dari tiga pasangan capres dan cawapres, tidak ada yang secara tegas menyatakan akan meningkatkan kapabilitas pertahanan kita yang berarti pula meningkatkan anggaran pertahanan. Pasangan SBY-Boediono atau dalam hal ini Presiden SBY sendiri selalu mengatakan anggaran pertahanan akan dinaikkan jika ekonomi Indonesia semakin baik. Prabowo Subianto, cawapres yang diusung oleh PDIP dan Gerindra, menyatakan hal yang sama. Padahal saat ia masih perwira muda, Prabowo memiliki obsesi agar TNI kita memiliki peralatan canggih dan kapabilitas sumber daya manusia sama dengan tentara Israel. Pasangan Jusuf Kalla- Wiranto juga hanya berjanji akan menaikkan anggaran pertahanan tanpa mematok bagaimana caranya dan tahapannya. Meningkatkan postur TNI bukan suatu yang asal jadi atau tanpa rencana berjangka. Sampai kini TNI kita belum sampai pada tahap minimal essential force yang harus dimiliki oleh negara kepulauan seluas Indonesia.Jika anggaran terus terbatas, ini juga akan mengganggu proses reformasi TNI, dari yang dulu tentara politik dan tentara niaga menjadi tentara profesional murni yang benar-benar menanggalkan aktivitas politik dan bisnisnya. Pada seminar yang membahas reformasi sektor keamanan yang diorganisasi Indonesia Solidarity di Sydney, 1213 Juni 2009 lalu, masih ada peneliti Australia yang percaya bahwa anggaran negara buat TNI adalah 30%, sedangkan off-budget militer masih 70%, yang didapat dari bisnis TNI. Mereka tidak tahu bahwa dari 100% yang diminta TNI, hanya 30% yang dapat dipenuhi negara. Bisnis militer harus berakhir atau diambil alih oleh negara pada 20 Oktober 2009 mendatang walau kita ragu apakah Presiden SBY berani dan serius melakukan amanat UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia itu. Departemen Pertahanan RI juga sudah melakukan kajian strategis mengenai kapabilitas apa yang seharusnya dimiliki TNI dalam jangka pendek, menengah atau panjang mendatang. Namun kita juga masih bertanya soal implementasinya. Di Indonesia memang berlaku bukan kegiatan yang menentukan anggaran, melainkan kegiatan ditentukan oleh terbatasnya anggaran.(*) IKRAR NUSA BHAKTI Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/247434/38/ -- ********************************************* Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist dari sumber terpercaya http://reportermilist.multiply.com/ ********************************************** Reportermilist menerima penerbitan Iklan dengan tarif hanya Rp 20000/ 5 hari kerja terbit dalam setiap Email berita yang dikirim oleh reportermilist, bayangkan peluang murah dengan prospect yang besar, Berminat Hubungi [email protected] ============================= (Iklan)Untuk Berita sekitar Banyumas Kunjungi situs www.Goleti.com ============================= Search Engine Terpopuler Anak Bangsa http://djitu.com ============================= revolusi produk skuter matik Suzuki "Skydrive" hubungi Dieler Suzuki terdekat http://suzuki.co.id/ ============================ Space Iklan ============================= [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Usaha Berubah, Selalu Kalah ? Apakah Anda merasa diri Anda sia sia dan tidak berdaya karena semakin Anda ingin berubah, Anda semakin kalah, semakin Anda ingin berprestasi justru semakin frustrasi ? Apakah Anda merasa hidup Anda buruk dan terpuruk karena semakin Anda berusaha, Anda semakin menderita, semakin Anda menahan diri justru semakin tidak terkendali ? No Problem ! Di SERVO Aja ! S.E.R.V.O membebaskan Anda dari jerat atau penjara emosional, menemukan potensi dan jati diri Anda serta mengaktifkan "mesin" sukses otomatis Anda seperti milik para BINTANG. Dengan Terapi S.E.R.V.O : - Lebih sehat tanpa obat. Anda tidak lagi perlu mengalami gangguan psikosomatis seperti pusing, berdebar debar, leher kaku, sakit perut, insomnia - Lebih bahagia tanpa fobia. Anda tidak perlu merasa cemas, takut, gugup, panik, bingung, lupa, marah, gangguan seksual - Lebih bergairah tanpa masalah. Anda tidak perlu terjebak pada kebiasaan buruk seperti kecanduan rokok, obat, makan, tidur, belanja, korupsi - Lebih mudah tanpa menyerah. Anda tidak perlu lari dari masalah, merasa malu, bersalah, gagal, bernasib sial, depresi, putus asa, malas dan menunda pekerjaan - Lebih percaya diri tanpa iri. Semakin awal Anda menemukan potensi dan jati diri, semakin cepat Anda menjadi diri sendiri dan menjadi yang terbaik dibidangnya - Lebih berprestasi tanpa korupsi. Memanfaatkan seluruh waktu produktif Anda untuk membuat CETAK BIRU kesuksesan pribadi, keluarga dan kehidupan sosial Anda. Kesaksian ! Nana, Pengusaha. ...Tadinya saya kurang yakin dengan pengobatan ini, tetapi setelah saya coba benar benar luar biasa. Saya sudah seperti orang biasa yang tegar menghadapi tantangan hidup ini. ... Hubungi : http://klinikservo.com/ (021) 5574 5555, 554 6009 --- TERAPI GRATIS ! FOBIA terhadap BENDA NYATA seperti Karet, Pepaya, Bulu Ayam, Karpet, Susu, Sayur, Nasi dsb. Hanya untuk Peserta Pertama, dari masing masing Fobia !Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/TaManBinTaNG/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/TaManBinTaNG/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[email protected] mailto:[email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
