> Akhmad Gunawan <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Nyaeta atuh ongkoh nagara urang teh mayoritas muslim tapi > arembungan ngalarapkeun hukum-hukum Allah anu satuntasna padahal > geus jelas disebutkeun dina Al-Quran yen anu henteu daek ngahkuman > ku hukum-hukum anu ti Alloh eta teh jalma kafir, dlolim .... tah > kumaha lamun dikaitkeun kana eta ayat.
Kanggo ngajawabna, sugan rada nyambung, mangga nyanggakeun artikel tina PR dihandap ieu: http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/072007/06/0901.htm Tentang Paham Piagam Jakarta Oleh WIRIA SUPENA Satu pertanyaan, mengapa umat Islam jazirah Arab tidak mendambakan sistem kilafat atau membentuk negara "Islam-Arabia" tetapi membentuk sistem kerajaan yang tidak demokratis? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah "Islam" tidak bermasalah dengan sistem kerajaan, demikian pula apakah bermasalah dengan cita-cita kebangsaan? PADA "PR" tanggal 22 Juni 2007, penulis tertarik dengan artikel Bapak Irfan Anshory, mantan pengurus ormas Muhammadiyah yang mengupas bagian lintasan sejarah Indonesia berjudul "Memahami Piagam Jakarta". Di dalam sejarah dunia kita menyimak telah lahir banyak piagam. Menurut Dr. Husein Haikal di dalam bukunya Hayat-Muhammad maupun uraian Prof. K. Ali dalam bukunya A Study of Islamic History, piagam tertua dan merupakan dokumen tertulis yang autentik adalah "Piagam Madinah" yang dirumuskan secara gemilang oleh Nabi Muhammad saw. Piagam-piagam lainnya yang berpengaruh besar terhadap peradaban sejarah dunia dapat disebutkan a.l. "Piagam Philadelphia" (AS tanggal 4 Juli 1776), Piagam Atlantik atau Kesepakatan Roosevelt-Churchill (tanggal 14-8-1941), dan Piagam San Fransisco (tanggal 26 Juni 1945) yang isinya, bermuatan nuansa sejalan sekitar kemerdekaan, demokrasi, persamaan, keseteraan, hak asasi manusia, antikolonialisme, perdamaian, keadilan, dan bekerja sama saling membantu untuk kesejahteraan umat manusia. Pertanyaannya, mengapa piagam-piagam itu pantas disebutkan, karena secara geopolitik terutama "Piagam Madinah" yang pantas disebut Sunnah Nabi, keseluruhannya besar sekali pengaruhnya terhadap gerakan Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dari bagian artikel tersebut yang menarik adalah diungkapkannya terdapat anggota "badan perumus" yang disebut mewakili kelompok "nasionalis sekuler berdasarkan kebangsaan" dan "nasionalis islami yang berdasarkan Islam" yang di dalam bukunya Prof. Mr. H. Muh. Yamin (Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945) sama sekali tidak disinggung apalagi disebut nama-namanya secara jelas. Prof. Dr. Quraish Shihab, M.A. di dalam buku Wawasan Alquran dalam Bab Kebangsaan (hlm. 330), menulis bahwa sampai sekarang para pakar belum sepakat tentang pengertian "nasionalis" dan "kebangsaan" khususnya mengenai unsur-unsur, syarat-syarat, jiwa, dan nuansanya. Pakar pers, Adinegoro dalam Ensiklopedi Umum yang diterbitkannya, menulis "nasionalis", bersifat "kebangsaan", menghendaki kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan tanah air, sehingga kekuasaan politik, ekonomi, dan kebudayaan terletak di tangan bangsa itu. Orang-orang yang ingin mencapai cita-cita itu disebut "nasionalis". Di Indonesia pergerakan nasionalis bermula di Jawa dengan berdirinya "Budi Utomo" dan "Serikat Islam"! Di dunia Arab, dalam konteks nasionalisme seorang penulis terkemuka Fathi Yakan di dalam bukunya yang berjudul Harakat wa Madzahib fi Miyzam I-Islam menulis bahwa sebelum ada Kerajaan Saudi Arabia telah berkembang gerakan nasionalis Arab nasionalis Syria dan nasionalis Irak. Berkat bantuan pihak Amerika, Mr. Saud berjaya dan berhasil mendirikan Kerajaan Saudi Arabia setelah "menyingkirkan" teman-temannya dan lawan-lawannya. Satu pertanyaan, mengapa umat Islam jazirah Arab tidak mendambakan sistem kilafat atau membentuk negara "Islam-Arabia" tetapi membentuk sistem kerajaan yang tidak demokratis? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah "Islam" tidak bermasalah dengan sistem kerajaan, demikian pula apakah bermasalah dengan cita-cita kebangsaan? Dalam uraian tafsir Alquran, Prof. Dr. Quraish Shihab mengungkap pentingnya kata-kata sya'b-qaum dan ummah dalam konteks kemasyarakatan. Menurut pakar bahasa Arab Mesir dalam buku Mu'jam Al Wasita kata ummah diterjemahkan sebagai "bangsa", selanjutnya kata sya'b dalam Surat Al-Hujurat (4:13) di dalam tafsir Alquran Departemen Agama Islam RI diterjemahkan juga berarti "bangsa". Para Rasul sebelum Nabi Muhammad saw. menyeru masyarakatnya dengan kata ya qaumi, yang berarti "ya kaumku" atau "ya bangsaku". Agar menjadi informasi bahwa Alquran memuat kata qaum sebanyak 322 kali serta menulis kata ummah sebanyak 51 kali dan Nabi Muhammad saw. menyeru Islam bukan kepada "kaumnya" dengan derajat kemanusiaan yaitu ucapan ya ayyuhannas (wahai seluruh manusia). Alquran memang memerintahkan (maksudnya Allah SWT) "kesatuan" dan "persatuan" seperti dapat disimak dalam surat Al-Anbiya (21):92 dan Al Muminun (23:52) yang berbunyi, "Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu." Akan tetapi, akan meleset bila diartikan bahwa umat Islam perlu disatukan dalam satu wadah kenegaraan. Ide "Pan Islam" dari Jamaluddin Al-Afghani aksennya pada "satu tujuan", bukan "satu negara Islam", tetapi tidak diikuti, justru yang berkembang adalah "Pan Arab". Bahwa konsep Islam terfokus dalam satu tujuan, juga diperlihatkan pada Surat Ali Imran (3:105) di mana Allah SWT. berfirman, "Janganlah kamu menjadi seperti mereka yang berkelompok- kelompok dan berselisih, setelah datang penjelasan kepada mereka. Untuk mereka disediakan siksaan yang besar. Dalam kehidupan yang islami, perlu digarisbawahi adanya pemisahan antara agama dan penganut agama atau yang secara mudah telah dirumuskan oleh Syaikh Muhammad Abduh, "Ajaran Islam tertutup oleh perilaku Muslimin." Setelah berorientasi atas beberapa surat Alquran, dengan menghayati dan memahami beberapa arti kata penting seperti qaum dan ummah yang oleh para pakar tafsir senantiasa diterjemahkan sebagai "bangsa", marilah kita kaitkan dengan masalah bernegara. Sebagai hadis sahih Iman Muslim merawikan sbb., Nabi Muhammad bersabda, "Kaum lebih mengetahui tentang urusan duniamu (ketimbang aku)." Tentang hal itu para ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud adalah tentang masalah bernegara. Jadi, Nabi Muhammad saw. sebagai negarawan yang terkenal sangat piawai tidak pernah melahirkan konsep negara Islam dan mengharamkan negara sekuler. Piagam Madinah adalah bukti autentik adanya Proklamasi Republik Madinah yang berasaskan kebangsaan dan bukan negara Islam Madinah. Mungkin demikian pendapat para ulama/Ahli fiqih bangsa Arab, bahwa kerajaan Saudi Arabia sangat sesuai bila tidak disebut negara "Islam-Arab". Dengan tidak mengurangi rasa hormat yang tinggi kepada Prof. Dr. Ernest Renan, penulis setelah membaca pidato pengukuhan Guru Besar Sorbone dengan teori nation-nya isinya dapat diduga sangat dipengaruhi oleh butir-butir "Piagam Madinah" yang dirumuskan Nabi Muhammad saw (lihat buku Hayat-Muhammad oleh Dr. Husein Heikal). Kembali menyinggung sidang-sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Prof. Mr. H. Muh. Yamin) yang anggotanya dilantik oleh Jenderal Itagaki Seisiroo selaku pimpinan pemerintahan Jepang di Indonesia, beranggotakan 62 orang Indonesia (tokoh/pemuda/mahasiswa pejuang eks Perhimpunan Indonesia di Belanda) dengan ditunjuk Ketua Dokter Radjiman Wedioningrat dan didampingi Ketua Muda R.P. Soeroso, sedangkan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dll. hanya sebagai anggota biasa. Sidang-sidang "Badan Penyelidik" dibagi dalam dua kali masa sidang sbb. a). Persidangan pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945; b). Persidangan kedua dari tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Acaranya tidak tepat kalau disebut acara tunggal menentukan dasar negara Indonesia, karena badan tersebut bekerja menyimpang dari tugasnya sebab menjadi "mempersiapkan kemerdekaan Indonesia". Dalam waktu sangat singkat mereka berhasil membuat rancangan UUD plus mukadimahnya, membahas secara mendalam tentang sistem ketatanegaraan Indonesia dan sistem hukumnya sebagai negara yang berdaulat dan demokratis. Bila menengok lintasan sejarah, para anggota dewan tersebut bukanlah yang baru kenal sesaat tetapi terutama terdiri dari tokoh-tokoh pemuda/mahasiswa yang studi di Indonesia maupun di Nederland yang tergabung dalam "Perhimpunan Indonesia" yang sejak tahun 20-an telah banyak berdiskusi tentang cita-cita Indonesia merdeka lengkap dengan pembahasan mendalam tentang pelbagai permasalahannya. Titik kulminasi gerakan ini direfleksikan pada bulan Oktober tahun 1928 secara berani dan amat terbuka, amat kompak bersatu untuk melangkah satu tujuan untuk Indonesia merdeka dengan niat tinggi tanpa benih-benih berjuang untuk "bipolarisasi". Penulis amat berharap, agar kegiatan analisis yang tidak berdasar seperti itu sekalipun merasa baik, demi keutuhan NKRI tundalah sampai akhir zaman. Pasti Allah SWT. Maha Mengetahui dan akan bersama kebenaran.*** Penulis, pengurus P4-KI Jabar, (Persatuan Putra Putri Perintis Kemerdekaan Indonesia).
