PKS menginginkan agar kampanye di tempat Ibadah (Mesjid, Gereja, Pura, dll) tidak dilarang. Bagaimana?
Kinantaka http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=303288 Larangan Kampanye di Tempat Ibadah dan Pendidikan JAKARTA - Larangan kampanye di tempat ibadah dan lembaga pendidikan ditanggapi berbeda oleh FPKS dan FKB. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menolak larangan itu. Sedangkan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) justru mendukung. Sikap bertolak belakang dua fraksi itu kemarin tergambar dalam rapat kerja (raker) Pansus RUU Pemilu Legislatif di ruang sidang Komisi II DPR. Ketika itu raker menyoroti draf pasal tentang larangan kampanye di tempat ibadah dan lembaga pendidikan. "Cukup penggunaan fasilitas pemerintahan saja yang dilarang," kata anggota FPKS Agus Purnomo. Raker yang agendanya juga untuk mendengarkan pengantar awal daftar inventaris masalah (DIM) tiap-tiap fraksi DPR itu dihadiri sejumlah menteri. Di antaranya, Mendagri Mardiyanto, Menkum HAM Andi Mattalatta, dan Mensesneg Hatta Radjasa. Agus melontarkan dalih bahwa kampanye di tempat ibadah dan lembaga pendidikan justru dapat mendorong pendidikan politik bagi masyarakat. "Jadi, dibebaskan saja," tandasnya. Sebelumnya, UU No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif pada pasal 74 ayat g mengatur adanya pembatasan itu. Wakil ketua FPKS yang juga anggota pansus Almuzzammil Yusuf menegaskan, usul yang disampaikan fraksinya sangat masuk akal. "Itu upaya pencerdasan politik bagi masyarakat," katanya. Karena itu, tandas dia, sudah saatnya kampanye juga bisa dilakukan di tempat ibadah maupun lembaga pendidikan. Menurut Muzzammil, hampir semua masyarakat Indonesia sudah matang dalam politik. "Dengan reformasi yang sudah berjalan 10 tahun, saya pikir, sudah sangat siap," yakinnya. Namun, penegasan sikap FPKS tersebut ditolak fraksi lain. "Kami tegas menolak," ungkap anggota Pansus RUU Pemilu dari FKB Badriyah Fayumi. Menurut dia, tempat ibadah maupun lembaga pendidikan memiliki keragaman yang harus dihormati. "Apalagi, tempat ibadah. Ruang publik itu juga memiliki fungsi sangat strategis sebagai penyatu umat. Jangan ini kemudian dirusak oleh kepentingan politik praktis," tegasnya. Namun, Badriyah mengatakan, kampanye mungkin masih bisa dilakukan di lembaga pendidikan tingkat perguruan tinggi. "Itu pun tetap harus bersifat dialogis dan dihadiri sejumlah partai," tandasnya. Menurut dia, masih banyak cara lain jika ingin melakukan pencerdasan politik kepada masyarakat. Senada dengan Badriyah, anggota pansus dari FPDIP Eka Santosa menilai, kedua tempat itu harus steril dari aktivitas politik praktis. Meskipun, lanjut dia, tempat ibadah bisa menjadi ruang aktivitas sosial dan dunia pendidikan. "Hanya dari sisi moralitas dan etika. Lebih baik janganlah," katanya.(pri/dyn) [Non-text portions of this message have been removed]
