Kalo baca artikel ini, kesannya bahwa perempuan di zaman sekarang jika menikah harus punya kekuatan ekonomi, supaya tidak mudah mendapat KDRT. Apa gak kebalik? Justru banyak perempuan menikah karena tak punya kekuatan ekonomi. Suamilah yg harus bertanggungjawab terhadap urusan ekonomi. Kan begitu aturan klasiknya. Di agama suamilah yg 'wajib' memberi duit bagi isterinya. Jika istri punya penghasilan tidak wajib baginya untuk ikut bertanggungjawab urusan biaya rumahtangga. Dengan kata lain duit milik perempuan/isteri dipergunakan sesuka hati, kecuali kalo memang sama2 sepakat penghasilan berdua digunakan untuk keperluan rumahtangga, tapi sebaiknya suami juga ikut berpartisipasi dalam urusan rumah tangga.
Salam, l.meilany ----- Original Message ----- From: Dwi W. Soegardi To: wanita-muslimah@yahoogroups.com Sent: Wednesday, June 11, 2008 9:11 PM Subject: [wanita-muslimah] Marissa Haque: Berdayakan Ekonomi Perempuan Cegah KDRT http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/11/20452112/berdayakan.ekonomi.perempuan.cegah.kdrt. Berdayakan Ekonomi Perempuan Cegah KDRT Rabu, 11 Juni 2008 | 20:45 WIB PEKALONGAN, RABU - Untuk menanggulangi berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlu adanya pemberdayaan ekonomi perempuan. Apabila perempuan mampu menghasilkan uang, posisi tawar terhadap suami akan meningkat, sehingga suami tidak mudah melakukan kekerasan terh adap isteri. Hal itu disampaikan artis dan politisi, Marissa Haque dalam acara talk show bertema 'Kekerasan dalam Rumah Tangga' di Radio Kota Batik Kota Pekalongan, Rabu (11/6). Selain Marissa, pembicara lain dalam acara tersebut adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, Candra Herawati, dan Psikolog dari Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan, Nur Agustina. Menurut Marissa, selama ini salah satu kendala dalam penanganan KDRT yaitu adanya ketergantungan ekonomi perempuan terhadap suami. Selama isteri terus menggantungkan hidup pada suami, posisi tawarnya akan rendah. Terlebih dengan meningkatnya biaya hidup, penghasilan suami akan semakin terbatas untuk mencukupi kebutuhan. Potensi munculnya kekerasan akan semakin besar. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan ekonomi perempuan. Apabila perempuan mampu menghasilkan uang, posisi tawar terhadap suami akan tinggi. Pasalnya, faktor ekonomi merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga keutuhan rumah tangga. "Jadi penanganan KDRT tidak cukup hanya dengan polisi atau LSM bekerja," ujarnya. Marissa mengatakan, pemberdayaan ekonomi perempuan dapat dilakukan dengan memberikan pinjaman modal kerja dan pendampingan usaha kepada mereka. Selama ini, perempuan lebih telaten dalam mengelola keuangan. Mereka juga lebih tertib dalam mengembalikan pinjaman, karena terikat oleh lingkungannya. Persentase keberhasilan pemberdayaan usaha perempuan dengan pemberian pinjaman modal usaha mencapai sekitar 90 persen. Meskipun perempuan mampu menghasilkan uang untuk menopang ekonomi keluarga, ia tetap harus menjadikan suami sebagai pemimpin. Menurut dia, keluarga harus dibangun bersama-sama, dan bukan oleh salah satu pihak saja. Candra Herawati mengatakan, pemberdayaan ekonomi perempuan di Kota Pekalongan sudah dilakukan melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). Hal itu sudah berlangsung sejak empat bulan lalu. Pemberdayaan dilakukan dengan pemberian pinjaman modal usaha kepada sejumlah kelompok UPPKS di Kota Pekalongan. Dari 312 kelompok yang ada, 215 diantaranya sudah mendapatkan pinjaman. Sebanyak 40 kelompok, masing-masing mendapatkan pinjaman sebesar Rp 5 j uta per kelompok, sedangkan sisanya masing-masing mendapatkan pinjaman Rp 1 juta per kelompok. Hingga saat ini, persentase pengembalian pinjaman sudah mencapai 31 persen. Siwi Nurbiajanti [Non-text portions of this message have been removed]