Nabi daud itu israel, dia zionis berarti. Nabi daud pula yg merebut palestina
dari tangan penduduk asli palestina. :(
salam,
-----Original Message-----
From: izzuddin al qassam <wanitaacehtang...@yahoo.com>
Date: Sat, 11 Apr 2009 23:59:05
To: <wanita-muslimah@yahoogroups.com>
Subject: Re: [wanita-muslimah] Demokrasi, Barang Curian Milik Islam?
NAbi Daud justru hadir jauh sebelum itu kan???
:putri
--- On Sat, 4/11/09, kmj...@indosat.net.id <kmj...@indosat.net.id> wrote:
From: kmj...@indosat.net.id <kmj...@indosat.net.id>
Subject: Re: [wanita-muslimah] Demokrasi, Barang Curian Milik Islam?
To: wanita-muslimah@yahoogroups.com
Date: Saturday, April 11, 2009, 1:46 PM
Demokrasi sudah ada sejak jaman Yunani kuno (sekitar 699 tahun sebelum
Mashi), jadi jauh sebelum ada Islam. Bagaimana orang Yunani kuno
mencuri dari Islam yang hadir belakangan?
KM
----Original Message----
From: am...@tele2. se
Date: 11/04/2009 23:55
To: <<Undisclosed- Recipient: >, <>>
Subj: [wanita-muslimah] Demokrasi, Barang Curian Milik Islam?
Reflesi : Apa komentar Anda terhadap tulis di bawah ini?
http://www.hidayatu llah.com/ index.php?
option=com_content& view=article& id=8797:demokras i-barang- curian-milik-
islam-&catid= 68:opini& Itemid=68
Demokrasi, Barang Curian Milik Islam?
Friday, 06 March 2009 07:00
Realitas sejarah menunjukkan, sistem demokrasi lebih dekat
kepada Islam dibanding sistem lainnya?
Tohir Bawazir *
Menghargai perbedaan pendapat adalah salah satu akhlak yang
sangat dianjurkan dalam Islam. Selagi perbedaan pendapat itu tidak
menyangkut hal-hal yang substansial dalam aqidah. Jika menyangkut hal
yang sudah qath'i (pasti), ummat Islam harus sudah bersepakat untuk
hal itu. Misalnya soal wajibnya sholat, puasa, zakat, haji dan berbagai
hukum yang sudah jelas dan terperinci yang sudah diatur dalam Al-Qur'an
dan Al-Hadits, maka tugas kita hanyalah menjalankan segala perintahnya
dan menjauhi segala larangannya semampu kita. Di sini ummat Islam tidak
diberi ruang untuk menyelisihi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah
dan Rasul-Nya.
Dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, banyak ruang gerak
yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambaNya untuk mengatur
kehidupannya berdasarkan asas manfaat dan maslahat kehidupan, sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan Syariat. Kita juga yakin,
kemaslahatan kehidupan sudah pasti akan selaras dan sejalan dengan
tuntunan syariat Islam. Termasuk dalam kancah wilayah politik untuk
memilih pemimpin dan mekanisme kenegaraan.
Dalam sistem pemerintahan seperti yang kita kenal sekarang,
terdiri dari berbagai model pemerintahan, ada demokrasi,
teokrasi/negara keagamaan, diktator, kerajaan atau bisa pula ada sistem
kombinasi dari berbagai sistem. Di Negara Inggris misalnya dikenal
sistem kerajaan, namun pada saat yang sama ada sistem demokrasi dimana
selain ada raja/ratu sebagai kepala negara secara simbolis, namun pada
saat yang sama kekuasaan yang riil justru dipegang oleh perdana menteri
yang dihasilkan dalam sistem pemilu secara demokratis. Namun di Saudi
Arabia berbeda pula, mereka menggunakan sistem kerajaan mutlak. Raja
lah yang sepenuhnya berkuasa membuat merah dan putihnya negara dan
rakyat. Walaupun di sana ada dewan ulama yang memberi nasehat kepada
raja, namun aspirasi masyarakat bisa dibilang tidak terwakili. Apabila
rajanya baik, maka nasib rakyat dan bangsanya ikut kena imbas baiknya,
namun jika buruk, maka rakyat akan menanggung keburukannya. Ada pula
yang tampaknya seperti sistem demok
rasi, namun hakekatnya diktator. Statusnya seorang presiden, namun
hakekat kekuasaannya dan masa berkuasanya lebih mirip model kerajaan.
Ini banyak contohnya, terutama banyak dialami oleh negara-negara Dunia
Ketiga (Negara-negara Asia, Afrika maupun negara-negara di Amerika
Latin), termasuk di Indonesia di era Orde Lama dan Orde Baru.
Dalam tiap sistem pemerintahan, sudah barang tentu ada
kebaikannya dan keburukannya. Termasuk di dalam sistem kerajaan pun ada
segi positifnya, minimal dari segi biaya politiknya sangat murah karena
tidak perlu ada pertarungan para kandidat calon pemimpin, karena
kekuasaannya sudah diwariskan/diturunk an secara kekeluargaan, bisa
dari ayah ke anak, atau ke saudara dsb. Murah dan efisien, lebih-lebih
jika rakyatnya bisa menerima sistem ini. Namun madharatnya juga besar.
Karena hak berkuasa seolah-olah hanya milik seseorang/keluarga raja
saja, rakyat tidak punya hak memimpin, mengoreksi, atau sekedar berbeda
pendapat, walau memiliki kualitas yang mumpuni. Dalam sistem demokrasi
pun ada manfaat dan madharatnya, positif dan negatifnya. Begitu dalam
sistem otoriter pun walaupun banyak sisi negatifnya tetap saja ada sisi-
sisi positifnya.
Dalam sistem demokrasi, ada kekurangan yang cukup fundamental
yaitu "one man one vote", satu orang satu suara. Tidak peduli apakah
orangnya sama moralnya, ilmunya, kedudukan maupun tingkat
pendidikannya dsb. Suara seorang ustadz disamakan dengan suara pelaku
maksiat, orang kafir, munafik dsb. Suara seorang profesor sama bobotnya
dengan suara orang yang tidak tamat SD, dsb. Sehingga pernah ada yang
mengusulkan agar rakyat yang berhak ikut pemilu (punya hak pilih) tidak
cukup sekedar sudah cukup dewasa umurnya, namun juga pendidikannya
minimal lulusan SMP, agar punya kapasitas ilmu yang lebih memadai
sehingga dapat menentukan hak pilihnya lebih baik lagi.
Sistem demokrasi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit,
bahkan cenderung sistem ini paling menghabiskan banyak dana masyarakat
dan negara, sedang tujuan yang ingin dicapai belum tentu diperoleh
dengan baik. Demokrasi yang kita alami di Indonesia contohnya, menyedot
biaya yang terlalu besar,energi yang terlalu banyak karena kendornya
pengawasan dan mudahnya pendirian partai politik, sehingga menimbulkan
euforia partai politik yang berlebihan.
Era khilafah
Kalau kita kembalikan ke tarikh Islam, sistem politik untuk
memilih pemimpin / khalifah, dimulai setelah junjungan kita Nabi
Muhammad SAW wafat. Ummat sempat bingung untuk menentukan siapa
pengganti Rasul untuk memimpin ummat Islam. Orang-orang Anshor
(penduduk asli Madinah) sudah akan memilih Sa'ad bin Ubadah sebagai
pemimpin dari kelompok Anshor di Saqifah (aula pertemuan) dan
mempersilahkan orang-orang Muhajirin (orang-orang Mekkah yang berhijrah
ke Madinah) agar memilih pemimpinnya sendiri. Dari sini sudah cukup
jelas bahwa Rasulullah tidak mengatur secara jelas mekanisme pemilihan
khalifah/pengganti Rasul secara baku/tetap. Kalau sudah baku sudah
pasti tidak ada saling sengketa dan perbedaan pendapat di antara
mereka. Yang bisa menyelesaikan perbedaan pendapat yang berpotensi
menimbulkan perpecahan di Saqifah justru argumen yang sangat mantap
yang disampaikan oleh Shahabat Umar bin Khaththab ra. Umar mengusulkan
agar masyarakat secara aklamasi mengangkat Abubakar Shiddiq r
a sebagai khalifah pengganti Rasul karena berbagai pertimbangan
diantaranya; Beliau orang dewasa pria pertama yang masuk Islam;
Beliau pula yang oleh Rasul digelari Ash-Shiddiq; Beliau adalah satu-
satunya shahabat yang diajak berhijrah bersama-sama Rasul dan Beliau
satu-satunya yang diijinkan/disuruh oleh Rasul untuk mengimami sholat
berjamaah ketika Rasul sakit dan tidak bisa menghadiri /mengimami
sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Mengingat kuatnya hujjah Umar
tersebut, maka masyarakat baik dari Anshor maupun Muhajirin mengerti
dan menerima sepenuhnya bahwa memang tidak ada yang lebih layak
menggantikan Rasulullah selain Shahabat Abubakar Shiddiq.
Setelah Khalifah Abubakar wafat, kepemimpinan diganti oleh Umar
bin Khaththab berdasarkan surat wasiat Khalifah Abubakar karena tidak
ada shahabat yang lebih mulia dan mengungguli Umar bin Khaththab ra
dalam berbagai aspek dan seginya, sehingga tidak ada keberatan apa pun
terhadap pengangkatan Umar walau berdasar penunjukan. Sebelum Amirul
Mukminin Umar meninggal , beliau masih sempat menunjuk dewan
formatur yang terdiri dari enam Shahabat senior untuk memutuskan siapa
bakal pengganti beliau yaitu : Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Zubair dan Saad bin
Abi Waqas. Empat orang menyatakan tidak bersedia untuk menjadi
Khalifah/Amirul Mukminin, hanya Usman dan Ali yang bersedia dipilih
untuk menjadi pengganti Umar.
Mengingat ada dua kandidat calon yang setara ilmu dan jasanya,
setara pula dukungannya, maka anggota formatur yang dipimpin oleh
Abdurrahman bin Auf pun masih minta masukan secara langsung ke
masyarakat untuk turut memilih satu di antara dua calon yang ada,
Abdurrahman bin Auf masih berkeliling ke masyarakat untuk dimintai
tanggapannya, baik ke para shahabat senior atau yunior, laki-laki atau
perempuan dsb. maka Usman sepakat dipilih sebagai khalifah ketiga. Dari
sini jelas, mekanisme mengatur pemimpin menjadi hak masyarakat, bukan
penunjukan dari wahyu. Ada proses seleksi, pemilihan, adu argumen,
dukung-mendukung dan partisipasi masyarakat yang lebih luas, walau
dalam bentuk yang belum baku seperti dalam sistem demokrasi modern.
Setelah era Khulafaurrasyidin berlalu, kekuasaan Islam jatuh ke
tangan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama dari Dinasti
Bani Umayyah. Suka ataupun tidak suka, manis maupun pahit, kekuasaan
Dinasti Umayah diawali dengan hal-hal yang tidak wajar, tipu daya dan
pertumpahan darah yang mengorbankan ribuan rakyat sesama Muslim. Dalam
Perang Shiffin antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Gubernur
Muawiyah sangat kental aroma perebutan kekuasaan dari seorang gubernur
yang tidak loyal kepada khalifah/pimpinanny a. Selanjutnya
konflik/kemelut politik diselesaikan dengan upaya perdamaian/tahkim di
antara mereka yang ternyata justru memperdaya/merugika n Khalifah Ali.
Akhirnya wajah ummat dan politik Islam carut marut. Khalifah Ali
dibunuh oleh mantan pengikutnya sendiri yang tidak puas dengan upaya
tahkim yang tidak adil. Muncul pula kelompok sempalan yang bernama
Syiah dan Khawarij yang saling bertolak belakang. Luka yang diakibatkan
oleh tindakan Muawiyah yang memerangi Khalifah Ali, kemudian
menurunkan kekuasaan kepada anak dan keturunan sendiri, menimbulkan
luka di tubuh ummat Islam. Bahkan hingga sampai hari ini, luka tersebut
tidak pernah kering/sembuh.
Dalam buku "Distorsi Sejarah Islam" Dr. Yusuf Al-Qaradhawi
menukil dari tafsir Al-Manar, Syaikh Rasyid Ridho menyebutkan
pernyataan seorang ilmuwan Jerman yang berkata kepada beberapa ulama
Muslim, "Semestinya kami (kaum Kristen Eropa) harus membuat patung emas
Muawiyah di Berlin!" Ilmuwan tersebut ditanya, "Mengapa?" Dia menjawab,
"Karena dialah yang mengubah hukum Islam dari demokrasi menjadi
fanatisme golongan! Kalaulah hal itu tidak terjadi, Islam pasti akan
tersebar ke seluruh dunia. Sehingga bangsa Jerman dan Eropa lainnya
akan berubah menjadi Arab-Muslim" . Jika kita melihat sekarang Dunia
Kristen Eropa menggunakan demokrasi, sejatinya itu merupakan 'barang
curian' milik ummat Islam yang telah diadopsi dan dimodifikasi menjadi
sekular ala Barat. Demokrasi seolah berasal dari Barat padahal
sejatinya milik kita.
Mengingat kekuasaan Dinasti Umayyah diawali dengan konflik,
pertumpahan darah, tipu muslihat, sehingga dalam perjalanan
kekuasaannya Dinasti Bani Umayyah selalu dirongrong oleh berbagai
pemberontakan demi pemberontakan (kecuali hanya masa keemasannya di era
Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat singkat yaitu 2,5th saja) .
Kekuasaan Bani Umayyah tidak sepenuhnya stabil dan diterima oleh ummat
Islam. Hingga akhirnya kekuasaan Dinasti Umayyah jatuh dan berakhir
dengan pertumpahan darah dan pembantaian oleh pemberontak yang dipimpin
oleh Abul Abbas As-Saffah (si penumpah darah). Kemenangan pemberontakan
Abul Abbas menimbulkan kekuasaan dinasti baru yaitu Abbasiyah.
Sayangnya kekuasaan ini diawali dengan pembantaian seluruh sisa-sisa
keluarga Bani Ummayyah sehingga banyak yang lari ke daratan Eropa
(Andalusia) maupun Afrika.
Dinasti Abbasiyah memulai kekuasaannya dengan pembantaian, maka
diakhiri pula dengan pembantaian pula, yaitu melalui tangan-tangan
orang kafir Mongol yaitu Hulaqo Khan. Di mana waktu itu ibukota Baghdad
menjadi lautan darah. Sehingga masa itu menjadi masa paling kelam dari
sejarah Islam karena tidak ada kekejaman yang melebihi Khulaqo Khan
ketika membantai ummat Islam di Baghdad waktu itu.
Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan yang diawali dengan
tragedi akan diakhiri dengan tragedi pula, sebagaimana telah
diperlihatkan dalam dua masa Daulah Umawiyah dan Abbasiyah. Justru
munculnya Daulah Utsmaniyah di Turki, merupakan pertolongan Allah untuk
mengangkat harkat dan martabat ummat Islam (khususnya dunia Arab) yang
hancur berkeping-keping di Baghdad. Allah munculkan pengganti penguasa
Islam dari Turki setelah ummat Islam dan Arab menanggung kekalahan dan
kehinaan dari kekuasaan Dinasti Mongol (Tartar).
Mengingat sejarah telah memberikan contoh kepada kita, kekuasaan
itu membutakan walaupun di masyarakat Islam sekalipun. Untuk itu
kekuasaan perlu diatur, dimanage agar kekuasaan itu dibatasi, kekuasaan
harus dikendalikan agar tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tamak
dan dzalim. Sistem demokrasi juga salah satu bentuk mekanisme
pengaturan kekuasaan. Tidak ada jamannya lagi kekuasaan dipegang oleh
segelintir orang apalagi jika menggunakan cara-cara represif dan
pemaksaan kehendak.. Sejarah Islam pun telah menunjukkan, pada masa
Khulafaurrasyidin di masa Khalifah Utsman dan Ali yang kurang apa baik
dan lurusnya masih saja ada pemberontakan. Apalagi di masa Bani Umayyah
dan Abbasiyah, pemberontakan dan perebutan kekuasaan silih berganti.
Jadi hakekatnya sistem demokrasi lebih dekat kepada Islam
dibanding sistem lainnya. Realitas sejarah telah menunjukkan, masa
Khulafaurrasyidin sebagai panutan kita sangat mengedepankan musyawarah.
Demokrasi paling tidak sangat dekat dengan semangat musyawarah, saling
menghargai pendapat, proses seleksi dsb. Kekurangan yang ada di sistem
demokrasi karena masyarakat sangat heterogen, ada yang cerdas, ada yang
bodoh, ada yang taat kepada Allah namun banyak pula yang bermaksiat
kepada Allah, ada yang Islamnya kaffah namun banyak pula yang sekular,
ada yang jujur namun banyak pula yang berjiwa koruptor, ada yang amanah
namun banyak pula yang khianat, ada yang bercita-cita ingin menegakkan
syariat Allah namun banyak pula yang ingin menghalanginya. Namun
bukankah itu juga merupakan tanggung jawab kita bersama (bukan hanya
para politisi Muslim) untuk bersama-sama membina masyarakat agar
menjadi masyarakat yang akidahnya lurus, mencintai Islam dengan sepenuh
jiwa raganya sehingga cita-
cita masyarakat dapat terwujud. Jadi perjuangan dakwah sangatlah luas
dan berkesinambungan, ada yang melalui jalur politik, pendidikan,
keluarga, budaya, ekonomi, sosial dsb.
Jangan terlalu bermimpi kalau menolak demokrasi terus keadaan
akan menjadi lebih baik. Bermimpi memiliki sistem lain dan melupakan
yang ada, seringkali menimbulkan kekecewaan dan frustasi. Seringkali
kita bermimpi mewujudkan sistem khilafah yang ideal akan segera
terwujud, padahal membentuk organisasi yang lebih kecil dan sederhana
saja, seringkali kita tidak mampu.
Terkait dengan tuduhan bahwa demokrasi itu identik dengan
sekular, menurut hemat penulis, itu sepenuhnya tergantung siapa yang
mengendalikan. Jika yang mengatur orang-orang sekular pasti disemangati
dengan jiwa sekular. Jika di tangan orang Kristen sudah pasti dijiwai
dengan semangat Kristiani, begitu pula kalau ditangani orang-orang
Islam, sudah pasti (seharusnya) digunakan untuk kepentingan dan
kebaikan ummat Islam. Khalifah Umar mengatur pembagian kekuasaan
antara umara (penguasa) dengan qadhi (hakim), mengatur tentang hak-hak
rakyat, mengatur tentang harta negara (Baitul Mal), zakat, kebijakan
tentang peperangan, dsb. Para ulama juga berijtihad dan merumuskan
kitab-kitab fikih, padahal sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Barangkali,
hal seperti itu pula lah pada demokrasi. Wallahu'a'lam
Penulis adalah pengamat Gerakan Dakwah
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
