Bung Oka, Waktu itu saya waktu di Jakarta masih kesulitan dengan sistem komunikasi yang kadang2 lambat dan terus terang masih bingung dengan Jakarta yang suka banjir itu. Di Kalimantan kami diajak meninjau sungai Mahakam. Ternyata fungsi sungai ini sebagai sarana transport kayu sudah hilang sebab hutannya sudah habis, tetapi kapal2 tarik padat dengan batu bara kwalitas terbaik turun ke muara setiap beberapa menit. Mahakam mungkin tidak kalah ramainya dengan sungai Rhein. Entah berapa volume batu bara yang mengalir keluar dari bumi Kalimantan. Yang jelas pejabat lokal yang biasa terbang diwilayah itu sudah ngeri melihat kawasan Mahakam yang sudah berubah jadi lubang2 besar dengan dampak lingkungan yang tidak jelas itu. Dipihak lain dia sama sekali tidak tahu berapa produksi batu bara di kawasan itu. Kalau mau sesungguhnya cukup beberapa pejabat yang tidak punya tugas jelas dikantorkan di pinggir sungai untuk memantau kapal2 yang turun ke muara. Lebih gampang lagi kapal2 yang lalu lintas diharuskan pasang pemancar yang bisa dipantau dengan satelit.
Barangkali pejabat yang biasa kerja sampai malam ini sebetulnya melakukan black out dari otaknya dan giat bekerja menyelesaikan seribu satu tugas yang memang banyak, tetapi masalah2 dasar tertunda penyelesaiannya. Jelas struktur ini membelah kepala dalam dua dunia. Orang2 yang punya otak dipaksa shizopren. Orang2 yang tidak punya komitmen etis mungkin tidak apa2. Untuk menerabas sistem ini memang Anda benar diperlukan leadership yang kuat, punya visi yang jelas, berkepala batu dan mempunyai sumber daya sesuai. Lapis elit seperti ini tidak datang dari langit, harus dipupuk oleh lingkungan yang mendukung. Di Kalimantan saya jumpai seorang yang menikmati dukungan ini, dari keluarganya sendiri. Istrinya berusaha keras sukses dalam usaha supaya suaminya bisa bergerak leluasa masuk kancah politik. Kawan2nya ikut menawarkan visi Kalimantan sesudah minyak, gas, kayu dan batubara habis semua. Sesungguhnya milis kita juga bagian dari kawasan penunjang ini, sebab struktur2 bodoh bisa kita bongkar dan lebih penting lagi seribu satu visi bisa dibedah untuk melahirkan cara penyelesaian masalah yang terbaik. Dalam agenda reformasi birokrasi, tugas kita adalah pemikiran bagaimana rimba birokrasi dimana perlu ditebang habis untuk dibangun menjadi jalan tol pelayanan publik. Jadi yang diperlukan adalah revitalisasi negara sebagai asset bersama masyarakat. Salam dari Frankfurt Hok An Oka Widana schrieb: > Bung Hok An, > > Masih di Jerman kah Anda? Syaang ketika Anda ke Jakarta, tak bisa > ketemu > kita. > > Saya setuju dengan Anda, bahwa aparat pemerintah banyak yg kreatif dan > > pandai, beberapa diantaranya - eselon 1 dan 2, saya kenal secara > pribadi. > Akan tetapi ngak kalah banyaknya juga yg - maaf jika terdengar terlalu > kasar > - dodol, artinya mereka cuma duduk manis dibelakang meja, terima gaji > dan > menikmati fasilitas. Bahkan dinataranya bergelar S3, saya juga kenal > lah > beberapa diantaranya. > > Atau mungkin saya salah juga menilai. Sebagai orang swasta, mungkin > cara > berfikir saya cenderung pragmatis dengan horizon jangka pendek. > Sehingga > kadang cenderung terlalu mensimplifikasi masalah. Para pejabat -yg > bergelar > S3 tadi- mungkin berfikir dengan horizon yg lebih panjang, sehingga > kadang > jadi terkesan kurang berani mengambil keputusan. > > Anyway, yg kita butuhkan sekarang adalah leadership yg kuat, bukan yg > peragu. Berani mengambil resiko, bukan lebih asyik hitung2 politik. > Kacamata kuda jika diperlukan, bukannya reaksioner, terlalu sibuk > menjawab > kritik. Soal kesenjangan atara konsep dan implementasi, antara undang2 > dan > law enforcement, bukannya penyakit kita? Ya.. itulah kenapa leadership > yg > kuat sangat dibutuhkan. > > Mengenai e-government, kalo ngak salah salah satu kabupaten di Jawa > Tengah > (Karang Anyar? CMIIW) sudah menerapkannya, bahkan DKI segera mau > menerapkan > lelang online. Sudah banyak, Pemda bahkan Pemerintah RI memiliki situs > > internet, tapi lebih banyak fungsinya sebagai on line leaflet daripada > > media transaksi dan atau bahkan alat pengambil keputusan Pemerintah. > Kembali lagi, prioritas Pemerintah (pusat atau Pemda) mestinya pada > pembangunan infrastruktur, penguatan jaring pengaman sosial, dan > simplifikasi regulasi. Ngak usahlah Pemerintah report menjadi penjual > air, > distributor minyak . Pemerintah cukup mengontrol dengan regulasi, > pajak, > moneter dll tools yg justru dapat menghasilkan output maksimal bagi > perekonomian. > > From: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com > [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Hok An > Sent: Monday, May 26, 2008 8:06 PM > To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com > Subject: Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah > Menaikkan > Harga BBM Demi Selamatkan APBN ? > > Bung Oka, > > Saya kira aparat negara kita jadi cukup pemikir2 yang kreativ. > Cuma saya kuatir mereka lelah, sebab usaha dan usul mereka didengar, > tetapi jarang yang diikuti dengan tindak lanjut. Masalah yang dihadapi > > nampaknya ber-lapis2 yang dimulai dari sistem pengambilan keputusan > yang > tidak jelas. Adanya konflik2 kepentingan. Atau kapasitas aparat dalam > merancang proyek dan apalagi dalam pelaksanaan yang meragukan. > Kemunduran aparat negara ini berlawanan dengan kemajuan dunia ilmu dan > > teknik. Akibatnya terjadi paradoksi misalnya gagalnya pelaksanaan dari > > program2 paling sederhana. Disatu pihak pengawasan mobil2 tanki2 BBM > bisa sudah modern pakai sistem pengindaraan GPS, dipihak lain produksi > > tambang masih ada yang berjalan tanpa pengawasan dilapangan dan > dipajak > hanya berdasarkan laporan pengusaha saja. > > Untuk mengatasi masalah ini mulai ada tuntutan penerapan sistem > e-Government lengkap dengan open source. Istilahnya belum ragam. > Terakhir Saurip Kadi dalam bukunya Mengutamakan Rakyat menggunakan > istilah Cyber-Indonesia. > Yang punya masalah, data dan usul memasok sistem terbuka ini. > Disitu kemudian jalan keluar terbaik bisa digodok matang, dan seperti > dimilis kita juga dengan ongkos gratis. > Misalnya masalah bagaimana BLT betul2 bisa sampai kepada seluruh > penduduk, sampai memperoleh data2 kependudukan yang terakhir. > > Kalau mau sistem ini bisa menjebol pagar2 birokrasi - kalau mau. > > Salam damai > > Hok An >
