Bung Oka, Yang saya sesalkan adalah dibuangnya kemungkinan perampingan proses2 birokrasi. Masa jaman sekarang PEMDA masih susah kirim uang ke desa2. Bocornya ternyata masih ada yang sampai 60%. Padahal transaksi keuangan murah bisa liwat internet walaupun kabel telepon belum ada. Jadi untuk apa kita jadi negara yang sudah lama punya satelit komunikasi. Rakyat adalah pembayar pajak dan sebab itu mempunyai hak untuk atas lembaga2 negara yang ampuh dan canggih.
Masalah rahasia negara tentu subyektiv dan sebetulnya yang dikuatirkan oleh pejabat adalah tranparansi yang menutup kemungkinan untuk manipulasi dan curi start, atau menghalangi orang lain masuk. Jadi sebetulnya yang mau dirahasiakan itu sering2 adalah rahasia "saya". Maksud dari open source sebetulnya adalah mendapatkan jaza konsultan gratis. Dalam kasus2 kita hal ini justru perlu, sebab pengetahuan ahli2 kita umumnya sangat parsial dibidangnya masing2. Sebab itu pengetahuan yang sektoral dan parsial ini perlu digabung dan digodok bersama. Benar saat ini yang paling perlu adalah pertukaran pengetahuan tentang perampingan birokrasi negara. Sudah ada contoh2 sektoral, yang diperlukan adalah konsep terpadu dan partai2 yang bersedia mendukung program ini dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ada lembaga2 (dulu dipimpin langsung SBY) yang menggodok konsep2 ini dan mengundang tokoh dan LSM untuk memberi input. Sayangnya pelaksanaannya lambat seperti siput dan dimulai dari pinggir2 kekuasaan dan tidak berani langsung masuk masalah2 dasar. Kita diburu pembusukan lembaga negara yang cukup cepat jalannya, sebab itu transformasi birokrasi perlu segera dipercepat. Resep2 placebo harus segera dibuang dan tidak usah ragu untuk melakukan amputasi/outsourcing organ2 negara yang sudah terlalu busuk. Salam Hok An Oka Widana schrieb: > Kembali tidak ada objection dari semua pendapat Anda. Disamping ada > info > baru bagi saya, bahwa penggunaan open source bisa memberikan akses > kepada > beberapa info yg mungkin sensitive (rahasia negera). > > Pemerintah sendiri konon sekarang lagi gencar2nya mensosialisasikan > IGOS, > walau saya tahu juga beberapa instansi pemerintah masih menggunakan > software > bajakan. Saya kenal secara pribadi seorang Staf Ahli di kementrian > BUMN yg > ahli IT dan punya konsep bagus sekali mengenai topic ini. Yang jadi > masalah > adalah tataran implementasi. > > Padahal jika e-gov bisa diimplementasi, tak perlu lagi Pegawai Negeri > sebanyak sekarang. :) yg sekarang aja sudah kebanyakan. lah wong kalo > kita > datang ke suatu kementrian lebih banyak meja kosong yg ditemui, entah > kemana > orangnya. Sedangkan yg hadir lebih banyak yg baca koran dan bermain > game. > BTW, makanya kalo dalam APBN 1/3 dipakai untuk belanja pegawai, itulah > > sebenarnya pemborosan yg paling nyata.. > > Regards, > > Oka > > From: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com > [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Hok An > Sent: Wednesday, May 28, 2008 8:11 PM > To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com > Subject: e-Gov/Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah > Menaikkan Harga BBM Demi Selamatkan APBN ? > > Bung Oka, > > E-Government tentu memberi banyak kemudahan dan merupakan terobosan > untuk menyelesaikan hambatan2 komunikasi dan kelangkaan informasi. > Bisa > mengurangi langkah2 proses sehingga pelayanan publik bisa menjadi > lebih > effektiv. > Selain itu KKN memang bisa dibatasi, dan dimana mungkin hubungan > langsung dengan publik juga bisa dihentikan sama sekali. > Di Jerman visa negara2 tertentu misalnya hanya bisa didapat dengan > transaksi online atau surat. > > Usul tingkat berikut dari seorang deputy MENKO ekonomi adalah sistem > open source. > Dalam sistem open source. Data2 (jadi yang biasa dinamakan rahasia > perusahaan dan dikita rahasia negara) di buka di internet. > Masyarakat kemudian sama2 mengolah data2 itu dan mencari jalan keluar > yang terbaik. > > Contoh kontroversial adalah infrastruktur pipa gas dari Kaltim ke Jawa > > Timur. > Yang tidak setuju kuatir bahwa kilang LNG di Bontang yang sudah > dibayar > mahal karena adanya pipa ini harus ditutup. > Ada yang tidak setuju, sebab gas yang ada hanya cukup untuk ekspor, > sebab baik terminal gas maupun pipa gas di Jawa tidak diperlukan. > > Yang setuju mungkin ada pikiran bahwa sumber2 CBM (gas tambang) di > lembah Kutai dan Barito lebih dari cukup untuk memasok kilang di > Bontang > maupun pipa ke Jawa Timur. > > Dipihak lain ada orang2 yang sama sekali tidak setuju dengan sistem > open > source, sebab data2 ini adalah rahasia negara. > Tetapi perlu diperhatikan siapa orang kita yang tahu CBM (gas tambang) > > kita banyak dan siap untuk ditambang. > Penelitian CBM dilakukan oleh perusahaan2 tambang internasional dan > sederet kontrak CBM sudah dijual ke perusahaan2 itu. > > Mungkin suatu sistem open source justru bisa mengumpulkan sdm, sumber > daya dan modal nasional sehingga CDM yang banyaknya 4 kali dari sumber > > gas alam kita bisa menjadi lapangan kerja yang produktiv dan > melepaskan > kelaparan kita atas energi. > > Share pictures & > > stories about dogs. > > . > > <http://geo.yahoo.com/serv?s=97359714/grpId=2274641/grpspId=1705043695/msgId > > =33321/stime=1211980272/nc1=3848644/nc2=5028926/nc3=4836043> > > > [Non-text portions of this message have been removed] > >
