Bung Oka, E-Government tentu memberi banyak kemudahan dan merupakan terobosan untuk menyelesaikan hambatan2 komunikasi dan kelangkaan informasi. Bisa mengurangi langkah2 proses sehingga pelayanan publik bisa menjadi lebih effektiv. Selain itu KKN memang bisa dibatasi, dan dimana mungkin hubungan langsung dengan publik juga bisa dihentikan sama sekali. Di Jerman visa negara2 tertentu misalnya hanya bisa didapat dengan transaksi online atau surat.
Usul tingkat berikut dari seorang deputy MENKO ekonomi adalah sistem open source. Dalam sistem open source. Data2 (jadi yang biasa dinamakan rahasia perusahaan dan dikita rahasia negara) di buka di internet. Masyarakat kemudian sama2 mengolah data2 itu dan mencari jalan keluar yang terbaik. Contoh kontroversial adalah infrastruktur pipa gas dari Kaltim ke Jawa Timur. Yang tidak setuju kuatir bahwa kilang LNG di Bontang yang sudah dibayar mahal karena adanya pipa ini harus ditutup. Ada yang tidak setuju, sebab gas yang ada hanya cukup untuk ekspor, sebab baik terminal gas maupun pipa gas di Jawa tidak diperlukan. Yang setuju mungkin ada pikiran bahwa sumber2 CBM (gas tambang) di lembah Kutai dan Barito lebih dari cukup untuk memasok kilang di Bontang maupun pipa ke Jawa Timur. Dipihak lain ada orang2 yang sama sekali tidak setuju dengan sistem open source, sebab data2 ini adalah rahasia negara. Tetapi perlu diperhatikan siapa orang kita yang tahu CBM (gas tambang) kita banyak dan siap untuk ditambang. Penelitian CBM dilakukan oleh perusahaan2 tambang internasional dan sederet kontrak CBM sudah dijual ke perusahaan2 itu. Mungkin suatu sistem open source justru bisa mengumpulkan sdm, sumber daya dan modal nasional sehingga CDM yang banyaknya 4 kali dari sumber gas alam kita bisa menjadi lapangan kerja yang produktiv dan melepaskan kelaparan kita atas energi. Salam Hok An Oka Widana schrieb: > Bung Hok An, > > Masih di Jerman kah Anda? Syaang ketika Anda ke Jakarta, tak bisa > ketemu > kita. > > Saya setuju dengan Anda, bahwa aparat pemerintah banyak yg kreatif dan > > pandai, beberapa diantaranya - eselon 1 dan 2, saya kenal secara > pribadi. > Akan tetapi ngak kalah banyaknya juga yg - maaf jika terdengar terlalu > kasar > - dodol, artinya mereka cuma duduk manis dibelakang meja, terima gaji > dan > menikmati fasilitas. Bahkan dinataranya bergelar S3, saya juga kenal > lah > beberapa diantaranya. > > Atau mungkin saya salah juga menilai. Sebagai orang swasta, mungkin > cara > berfikir saya cenderung pragmatis dengan horizon jangka pendek. > Sehingga > kadang cenderung terlalu mensimplifikasi masalah. Para pejabat -yg > bergelar > S3 tadi- mungkin berfikir dengan horizon yg lebih panjang, sehingga > kadang > jadi terkesan kurang berani mengambil keputusan. > > Anyway, yg kita butuhkan sekarang adalah leadership yg kuat, bukan yg > peragu. Berani mengambil resiko, bukan lebih asyik hitung2 politik. > Kacamata kuda jika diperlukan, bukannya reaksioner, terlalu sibuk > menjawab > kritik. Soal kesenjangan atara konsep dan implementasi, antara undang2 > dan > law enforcement, bukannya penyakit kita? Ya.. itulah kenapa leadership > yg > kuat sangat dibutuhkan. > > Mengenai e-government, kalo ngak salah salah satu kabupaten di Jawa > Tengah > (Karang Anyar? CMIIW) sudah menerapkannya, bahkan DKI segera mau > menerapkan > lelang online. Sudah banyak, Pemda bahkan Pemerintah RI memiliki situs > > internet, tapi lebih banyak fungsinya sebagai on line leaflet daripada > > media transaksi dan atau bahkan alat pengambil keputusan Pemerintah. > Kembali lagi, prioritas Pemerintah (pusat atau Pemda) mestinya pada > pembangunan infrastruktur, penguatan jaring pengaman sosial, dan > simplifikasi regulasi. Ngak usahlah Pemerintah report menjadi penjual > air, > distributor minyak . Pemerintah cukup mengontrol dengan regulasi, > pajak, > moneter dll tools yg justru dapat menghasilkan output maksimal bagi > perekonomian. > > From: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com > [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Hok An > Sent: Monday, May 26, 2008 8:06 PM > To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com > Subject: Re: [Keuangan] [pro-con] Tepatkah Keputusan Pemerintah > Menaikkan > Harga BBM Demi Selamatkan APBN ? > > Bung Oka, > > Saya kira aparat negara kita jadi cukup pemikir2 yang kreativ. > Cuma saya kuatir mereka lelah, sebab usaha dan usul mereka didengar, > tetapi jarang yang diikuti dengan tindak lanjut. Masalah yang dihadapi > > nampaknya ber-lapis2 yang dimulai dari sistem pengambilan keputusan > yang > tidak jelas. Adanya konflik2 kepentingan. Atau kapasitas aparat dalam > merancang proyek dan apalagi dalam pelaksanaan yang meragukan. > Kemunduran aparat negara ini berlawanan dengan kemajuan dunia ilmu dan > > teknik. Akibatnya terjadi paradoksi misalnya gagalnya pelaksanaan dari > > program2 paling sederhana. Disatu pihak pengawasan mobil2 tanki2 BBM > bisa sudah modern pakai sistem pengindaraan GPS, dipihak lain produksi > > tambang masih ada yang berjalan tanpa pengawasan dilapangan dan > dipajak > hanya berdasarkan laporan pengusaha saja. > > Untuk mengatasi masalah ini mulai ada tuntutan penerapan sistem > e-Government lengkap dengan open source. Istilahnya belum ragam. > Terakhir Saurip Kadi dalam bukunya Mengutamakan Rakyat menggunakan > istilah Cyber-Indonesia. > Yang punya masalah, data dan usul memasok sistem terbuka ini. > Disitu kemudian jalan keluar terbaik bisa digodok matang, dan seperti > dimilis kita juga dengan ongkos gratis. > Misalnya masalah bagaimana BLT betul2 bisa sampai kepada seluruh > penduduk, sampai memperoleh data2 kependudukan yang terakhir. > > Kalau mau sistem ini bisa menjebol pagar2 birokrasi - kalau mau. > > Salam damai > > Hok An > > Stay up to speed > > on all things Groups! >
