At 11:06 AM 10/2/2009, you wrote: Di dunia ini, terdapat bukti kuat bahwa semakin kapitalistik suatu negeri - semakin tinggi kualitas pengadilan dan semakin tinggi independensinya.
Kenapa begitu? Karena iklim ekonomi kapitalistik memberi penghargaan sangat tinggi terhadap kepastian penegakan hukum. Penegakan hukum ini sangat penting karena terkait kontrak, yang merupakan landasan hukum bagi setiap kehidupan ekonomi bercorak kapitalistik. Disamping itu ada aspek reputasi. Reputasi itu harganya mahal dan sangat berharga. Tidak ada bisnis tanpa adanya reputasi yang baik - terutama terkait dengan hukum dan kontrak. (Siapa sih yang mau dagang sama orang yang kerjanya nggak pernah tepat janji dan cidera hukum melulu?) Jadi, kalau nggak ada kepastian hukum, maka nggak ada kapitalisme. Nah bagaimana dengan Indonesia dengan pengadilannya yang sedemikian bobrok - di mana kontrak antara konsumen dan produsen tidak dihormati? Apakah itu kapitalisme? Tentu saja bukan. Indonesia jelas bukan negara kapitalis. Nggak tau apa jelasnya.... (Ekonomi Pancasila mungkin?) >Inilah sisi kelam dari ekonomi kapitalis. Sudah >waktunya memang Ekonomi Pancasila dilaksanakan di negeri ini. > >Sunat Kuota Bandwidth Flash Telkomsel Diancam Dilaporkan ke Polisi > >Ardhi Suryadhi detikinet > >Jakarta - Buntut disunatnya kuota bandwidth >layanan mobile broadband Flash, Telkomsel >terancam dilaporkan ke pihak berwajib oleh >Indonesia Telecommunication Users Group (IdTUG). > >Dalam somasi yang dilayangkan, IdTUG tidak bisa >menerima alasan Telkomsel yang memangkas kuota >bandwidth Flash didasarkan pada keinginan untuk >membatasi 10% abusive user yang secara dominan >menghabiskan resources network dengan penggunaan >hingga puluhan bahkan ratusan GB yang >mengakibatkan gangguan terhadap pengguna lain >karena menyebabkan penurunan kualitas secara signifikan.
