Pada dasarnya Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya, hampir semua jenis 
energi tersedia di negeri ini :-) Seharusnya pola penanganannya juga berbeda 
sedikit dari negara lain yang apa-apanya serba terbatas.

Pada hakekatnya kesejahteraan negeri ini adalah kemampuan anak bangsa Indonesia 
untuk dapat saling tukar menukar barang dan jasa secara adil. Ada banyak pola 
yang dilakukan untuk saling tukar ini.

Gotong Royong :
Pola 'gotong royong' adalah pola dimana tukar menukar barang dan jasa tidak 
dilakukan dengan ukuran 'uang'. Ukuran yang digunakan adalah kebersamaan 
sosial. Ada untung ruginya menerapkan hal ini. Keuntungannya adalah tersedianya 
kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu adanya 'uang' dan hal ini sangat 
memungkinkan di negeri yang sebenarnya segala sesuatunya telah disediakan oleh 
alam Indonesia yang demikian kayanya.

Kerugian dari pola ini adalah masyarakat bertransaksi barang/jasa tanpa ukuran 
uang. Hal ini berakibat masyarakat ter'diskriminasi' pada saat ia harus masuk 
dalam pergaualan masyarakat yang segala pertukaran barang/jasa nya diukur 
dengan uang.

Sebagai contoh, haji Ali yang biasa memarkir mobilnya dipasar sebuah desa tidak 
dipungut bayaran meskipun hal itu dilakukan seharian :-) Semua orang tahu itu 
mobil H. Ali dan ikut menjaga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal 
ini tidak berlaku ketika mobilnya diparkir di Jakarta yang satu jam dipungut 
2000 perak.

Hal-hal semacam ini juga mengakibatkan terjadinya urbanisasi dimana masyarakat 
lebih berharap tenaganya diukur dengan uang dan itu berlaku dalam masyarakat 
modern sehingga mereka rela untuk menjadi PRT diibukota bahkan TKI :-)

Subsidi :

Subsidi sebenarnya adalah bentuk peralihan dari masyarakat 'gotong royong' 
menjadi masyarakat modern. Pertukaran barang/jasa tidak diukur penuh dengan 
uang yang berlaku global. Pertukaran barang/jasa dilakukan dengan 'uang' ukuran 
lokal karena sebagian biaya yang seharusnya dibayar penuh ditanggung oleh 
pemerintah.

Hal ini juga berdampak buruk. Masyarakat kotapun ikut ter 'diskriminasi' karena 
ada kecendrungan untuk tidak dibayar dengan ukuran pasar modern mengingat 
sebagian kebutuhannya telah dibayar oleh Pemerintah dalam bentuk subsidi.

Padahal masyarakat perkotaan yang 'modern' sebagian kebutuhannya di sediakan 
oleh pasar global, akibatnya gaji tidak cukup sehingga diperlukan 'obyek'an 
sampai hal-hal yang berbau korupsi hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan 
standard saja.

Pasar Modern :

Segala pertukaran barang/jasa diukur dengan ukuran 'uang'. Hal ini terjadi 
akibat begitu banyak dan ruwetnya pertukaran barang dan jasa. Seperti parkir 
mobil H. Ali tadi sudah tidak mungkin lagi dilakukan mengingat begitu banyak 
jumlah mobil dan lebarnya pergerakan sehingga dibutuhkan tangan-tangan 
profesional untuk menjaga properti dari tangan usil :-)

Karena kompleksnya pertukaran barang/jasa ini maka ketika ada subsidi yang 
ditarik akan terjadi penyesuaian disana sini sampai tiba pada rasa keadilan 
semua pihak untuk dapat saling bertukar barang/jasa dengan perasaan adil dalam 
ukuran uang.

Pada kondisi yang demikian maka seharusnyalah negara memberikan subsidi pada 
konsumen yang tak berdaya dalam bentuk jaminan Sosial Nasional yang berbentuk 
Bantuan Tunai Langsung (BLT). Tujuannya adalah masyarakat yang terkendala 
karena fisik/mental/ usia atau masalah sosial lainnya tetap dapat mengakses 
produk berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh mereka yang bergerak dibidang 
komersial tanpa mengganggu hitungan keuangan yang dilakukan.

Hal ini akan lebih baik lagi jika Pemerintah juga bisa mendaya gunakan mereka 
yang memperoleh Jaminan Sosial Nasional untuk mengisi hal-hala kebutuhan sosial 
masyarakat. Jika penerima enggan untuk mengisi kebutuhan sosial masyarakat maka 
dipersilahkan untuk bindah ke komersial.

Ketika masyarakat sudah tidak terdiskriminasi lagi, maka tidak ada alasan untuk 
tidak menjual produk-produk seperti CPO didalam negeri karena ongkosnya 
pengiriman juga jauh lebih murah :-)


Salam

RM




















--- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Ari Condro <masar...@...> wrote:
>
> jadi ngomongin cpo nih.
> 
> beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol dengan teman yang di sinar mas.  dia
> yang bagian jualan filma di kategori horeka - hotel restoran kafe.
> 
> dia bilang, bentar lagi subsidi cpo dicabut (kebijakannya expired sampai
> tahun ini).  harga minyak goreng bakalan meroket.  ukm yang selama ini
> andalannya dari minyak goreng curah bakalan teriak, karena harga harga akan
> naik dengan sendirinya.
> 
> ada yang mau komen tentang hal ini ? hehehe ^^
> 
> salam,
> Ari
> 
> 
> 2010/2/2 <ndewa...@...>
> 
> >
> >
> >
> > Di negara-negara lain dikenal apa yang disebut domestic
> > market obligation. Pemerintah membiarkan mekanisme pasar
> > berjalan, tapi perusahaan yang menjual komoditas tertentu
> > yang penting buat masyarakat di dalam negeri --misalnya
> > gas, minyak goreng, dll-- diwajibkan menyediakan
> > pasokan komoditas itu dalam jumlah tertentu di dalam negeri.
> >
> > Malaysia mengenakan pajak ekspor buat minyak sawit mentah,
> > tapi itu saja tidak cukup. Mereka juga menerapkan domestic
> > market obligation untuk CPO.
> >
> > Pajak ekspor terbukti tidak cukup mengatasi keserakahan
> > pengusaha sawit, apalagi jumlah mereka yang besar-besar terbatas
> > sehingga mereka bisa membuat kartel terselubung.
> >
> > Pengusaha sawit yang serakah membebankan saja pajak ekspor itu
> > kepada konsumen dengan cara mengatur agar harga minyak
> > goreng di dalam negeri naik.
> >
> > Dengan lobinya yang kuat, mereka selama ini berhasil menolak
> > mekanisme domestic market obligation. Mereka lebih suka disuruh
> > melakukan operasi pasar secara sporadis. Dengan operasi pasar
> > mereka terkesan menjadi sinterklas atau pengusaha yang murah
> > hati. Zaman sekarang, kan, segala sesuatu perlu pencitraan. :)
> >
> > Pasar gas saya kira persolannya sama saja.
> >
> >
> > > Kok larinya kesubsidi ya? :))... subsidi membuat industri manja,
> > inefisien
> > > dan boros....itu saya sepakati. Memang casenya kebetulan adalah industri
> > > pupuk, salah satu industri penerima subsidi, sampai sekarang.
> > >
> > > Saya membacanya adalah kesulitan bahan baku. Padahal, kita, penghasil
> > > bahan baku itu. Saya kira ada masalah pada rantai supply chain industri
> > > gas, sehingga even pabrik pupuk bersedia membeli dg harga pasar, gas nya
> > > tdk tersedia. Berbeda katakanlah dg CPO, yg juga banyak dikuasai asing,
> > > namun produsen CPO, tak bisa seenak udelnya menjual keluar, karena ada
> > > mekanisme tarif barrier disitu.
> > >
> > > Teman2 yg bekerja diindustri migas bisa membantu?
> > >
> > > Oka
> > > Powered by Telkomsel BlackBerry®
> >
> > >
> > > -----Original Message-----
> > > From: sonrai <sonra...@... <sonraity%40yahoo.com>>
> > > Date: Tue, 2 Feb 2010 04:40:12
> > > To: 
> > > <AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com<AhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com>
> > >
> > > Subject: Re: [Keuangan] Ladang Gas Dikuasai Asing Indonesia Tidak Berdaya
> > > Atur Pasokan Gas
> > >
> > > Bang subsidi Orang berarti BLT dong.
> > >
> > > Juga kalau Subsidi modal kan gak hanya dari Pajak, utang juga subsidi
> > > modal kan bang?
> > >
> > > --- On Tue, 2/2/10, Poltak Hotradero 
> > > <hotrad...@...<hotradero%40gmail.com>>
> > wrote:
> > >
> > >> From: Poltak Hotradero <hotrad...@... <hotradero%40gmail.com>>
> > >> Subject: Re: [Keuangan] Ladang Gas Dikuasai Asing Indonesia Tidak
> > >> Berdaya Atur Pasokan Gas
> > >> To: 
> > >> AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com<AhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com>
> > >> Date: Tuesday, 2 February, 2010, 5:56 PM
> > >> At 05:30 PM 2/2/2010, you wrote:
> > >>
> > >> Inilah konsekuensi panjang dari subsidi, yaitu
> > >> menghasilkan rantai subsidi yang makin lama akan
> > >> semakin panjang dan semakin kompleks.
> > >>
> > >> Subsidi beras berarti harus menyediakan subsidi atas padi.
> > >> Subsidi padi hanya bisa sukses kalau disertai
> > >> dengan subsidi benih dan subsidi pupuk.
> > >> Subsidi pupuk hanya bisa sukes kalau disertai dengan
> > >> subsidi gas alam.
> > >> Subsidi gas alam hanya bisa sukses kalau ada subsidi
> > >> modal.
> > >> Subsidi modal diambilnya dari pajak.
> > >>
> > >> Kalau pajak naik - berarti secara implisit harga barang
> > >> menjadi naik.
> > >> Maka selisih antara angka inflasi umum dengan
> > >> harga beras -- akan semakin melebar.
> > >> Ongkos subsidi akan meningkat - karena sekalipun
> > >> barang lain naik - harga beras harus ditekan.
> > >> Dengan kata lain - pos subsidi akan cenderung semakin
> > >> membesar...
> > >>
> > >> Ketika orang Indonesia menjadi sedemikian
> > >> tergantung pada beras.  Maka akan semakin panjang
> > >> rantai subsidi dan akan semakin mahal subsidi yang harus
> > >> ada.
> > >>
> > >> Solusinya?
> > >> 1. Jangan gampang memberi subsidi.
> > >> 2. Kalaupun harus memberi subsidi - maka kenakan
> > >> pada konsumen BUKAN pada barangnya, supaya
> > >> subsidi dinikmati hanya oleh orang yang benar-benar tidak
> > >> mampu.
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> >Persoalan yang nampaknya cuma berputar2. Keluhan
> > >> >selalu muncul, tapi tak ada atau kurang, usaha untuk
> > >> memperbaikinya.
> > >> >
> > >
> > >
> > >
> > > Get your preferred Email name!
> > > Now you can @ymail.com and @rocketmail.com.
> > > http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
> > >
> > >
> > >
> > > [Non-text portions of this message have been removed]
> > >
> > >
> > >
> > > ------------------------------------
> > >
> > > =========================
> > > Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com
> > > -------------------------
> > > Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join
> > > http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
> > > -------------------------
> > > Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
> > > http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
> > > =========================
> > > Perhatian :
> > > - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor
> > > posting sebelumnya
> > > - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada.
> > > Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
> > > - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan
> > > ahlikeuangan-indonesia-ow...@...<ahlikeuangan-indonesia-owner%40yahoogroups.comYahoo>!
> > Groups Links
> > >
> > >
> > >
> > >
> >
> >  
> >
> 
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
>


Kirim email ke