Warga Jabar Makan Nasi Aking Petani Jateng Keluhkan Pemerintah Purwakarta, Kompas - Karena tidak mampu membeli beras, sejumlah keluarga miskin di beberapa kampung di Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, dalam dua bulan ini mengonsumsi nasi aking.
Nasib beberapa warga miskin lainnya bahkan lebih memprihatinkan; mereka hanya mengonsumsi gadung—sejenis umbi-umbian yang tumbuh di hutan. Emis (70), warga Kampung Batulayang, yang ditemui hari Kamis (21/12), mengatakan tak mampu membeli beras yang harganya saat ini sudah lebih dari Rp 4.000 per kilogram (kg). Apalagi, sebagai buruh tani, dia sudah lama tidak bekerja karena lahan sawah di desanya mengering. "Sejak harga beras naik, menjadi di atas Rp 4.000 per liter dalam dua bulan lalu, saya sudah tak sanggup membeli beras. Karena itu, sekarang terpaksa mengumpulkan sisa nasi yang diberi tetangga," ujarnya. Nasi sisa pemberian tetangga itu dia kumpulkan kemudian dijemur. Kalau dia ingin makan, nasi yang dikeringkan itulah yang kemudian dia masak kembali. Sejumlah keluarga di Kampung Batulayang, Talibajo, serta Kampung Sawah juga bernasib serupa dengan Emis. Bahkan, beberapa warga lainnya sudah pada tahap memakan umbi-umbian yang diperoleh dari ladang, kebun, atau hutan milik Perhutani di Kecamatan Sukasari. Warga beberapa desa di Kecamatan Sukatani juga mencari alternatif pangan. Mereka kebanyakan mengonsumsi singkong. Secara terpisah, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar menyesalkan keputusan pemerintah soal impor beras. Langkah itu, kata Wakil Ketua HKTI Jabar Hardi Maksud, Kamis, menunjukkan keputusasaan dan tak percaya diri pemerintah menangani kisruh beras. Sesalkan pemerintah Di Jawa Tengah sejumlah petani di Grobogan dan Demak menilai pemerintah lamban mengatasi kenaikan harga beras. Kegagalan pemerintah mengendalikan para spekulan beras, menurut mereka, telah menyebabkan harga beras sekarang ini Rp 5.600 per kg. Spekulan telah membeli beras dalam jumlah cukup besar akhir Oktober lalu, baik beras yang tersimpan di kantong-kantong gudang penggilingan padi maupun gabah di rumah-rumah petani. Berkaitan dengan kondisi pasar yang seperti ini, Wakil Kepala Bulog Sub-Divisi Regional V Kedu Divisi Regional Jateng Wasingun HS kemarin mengungkapkan, pihaknya sesungguhnya sudah berinisiatif menawarkan kepada enam pemerintah daerah di wilayah Kedu untuk melakukan operasi pasar. "Namun, usulan kami ini ditolak," katanya. (MKN/CHE/BAY/WHO/ EGI/SUP/EKI/SON)
