Saya hanya ingin tambahkan info sedikit.
Pemerintah ROC jaman kini masih tetap berada didalam keadaan yg jaman dulu
disebut perang dingin. Perang dinginnya dgn PRC.[Mainland]
Memang sekarang penduduk Taiwan dpt mengunjungi Mainland tanpa kesulitan -
tetapi didalam setiap perundingan international antara PRC dan negara2 lain
didunia ini - mereka selalu tambahkan ayat2 yg mengatakan bahwa Taiwan adalah
persoalan dlm negeri dan bahwa Taiwan dan Mainland adalah satu negara. Tanpa
ayat ini uang persehabatan tidak akan keluar. Jadi seolah2 persehabatan ini
dibeli.
Pengakuan international dari ROC sekarang tergantung goodwill negara2 anggota
PBB masing2. Hanya sedikit negara2 yg tetap mengakui ROC dan ada kedutaan ROC.
Biasanya hak perwakilan ROC diluar Taiwan diberikan kepada perwakilan
Commercial mission ROC yg juga diberikan hak pemberian visa - dan dibanyak
negara2 lain dimana ini tidak ada hak ini diberikan kepada cabang2 party KMT
diluar Taiwan.
Didalam keadaan perang dingin ini - Taiwan tetap perlu goodwill dari luar
negeri dan didalam persoalan ini mereka memang masih memakai undang2 jus
sanguinis. ROC adalah satu2nya pemerintah yg masih menerima ini. PRC sudah
tidak menerima meskipun kita kelahiran dari Mainland. Kita dpt kewarganegaraan
PRC setelah menetap.
Memang sekarang jaman pres. Chen Apian posisie dari Hoaqiao sudah mulai
diterlantarkan, tetapi menurut saya ini hanya temporary. Didalam pemilihan umum
yad saya percaya bahwa parteinya akan tidak merupakan majority lagi dan mungkin
sekali KMT akan kembali.
Dgn perubahan pemerintah - status quo akan tetap ada tetapi ancaman dari PRC
akan menghilang. - Saya kira penduduk ROC adalah pragmatic sekali.
Mengenai study group saya kira ini masih dibiayakan oleh dep overseas chinese
jadi langsung oleh pemerintah [ini bukan bagian foreign affair Taiwan] Tugas
mereka hanya untuk kesejahteraan hoaqiao sebagai terima kasih ROC terhadap
bantuan yg diberikan oleh mereka sewaktu jaman revolusi kepada dr Sun - dan
sekarang kepada mereka yg tetap setia didalam mewakilkan ROC diseluruh dunia.
[One of the reason kenapa departemen ini masih ada] Jikalau kalian mengira ini
discriminasi - well silahkan janga pergunakan service ini. Tujuannya ini kan
hanya utk Thank You kepada yg setia ROC atau simpatisan2 ROC. Memang disini
ada factor politicnya tetapi jikalau tidak setuju saya kira tidak perlu dipaksa.
Andreas
Rinto Jiang <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Dalam hal ini, saya kira kurang adil kalau pembedaan ini divonis
langsung sebagai diskriminasi. Untuk mengerti mengapa ada kebijakan ini,
kita harus menilik sejarah Taiwan atau Republik China. Republik China
diproklamasikan oleh Sun Yat-sen pada tahun 1911 setelah keberhasilan
revolusi ke-11 melawan pemerintah Dinasti Qing. Dalam perjuangan
revolusinya, Dr. Sun memerlukan dana, dan itu sulit didapatkannya dari
orang2 kaya yang saat itu menikmati fasilitas dari kekaisaran maupun
pemerintah asing yang setangah menjajah di Tiongkok. Lumrah saja, karena
orang2 seperti mereka cenderung tidak menginginkan revolusi yang terlalu
ekstrim, yang belum pasti akan menguntungkan mereka dan usaha mereka
jalankan.
Untuk ini, Dr. Sun mencari dukungan ke luar negeri, yaitu kepada orang
Tionghoa seberang lautan yang juga termasuk mapan secara ekonomi.
Bantuan berupa dana datang dari kalangan Tionghoa di Singapura, Jepang,
Malaysia, Thailand bahkan Indonesia. Inilah sebab mengapa ada istilah
populer "Huaqiao wei geming zhi mu" yang secara harfiah berarti
"Tionghoa seberang lautan adalah ibu revolusi". Ini juga yang
menyebabkan mengapa Republik China sejak pendiriannya sangat
"menghargai" Tionghoa seberang lautan dan meneruskan kebijakan Dinasti
Qing mengklaim seluruh keturunan Tionghoa dari pihak ayah di seluruh
dunia otomatis sebagai warga negara Republik China. Sebuah komisi
setingkat menteri juga dibentuk untuk mengurusi masalah Tionghoa
seberang lautan, sampai sekarang komisi ini masih ada di Taiwan, Komisi
Urusan Tionghoa Seberang Lautan (Overseas Chinese Affairs Commission).
Komisi inilah yang kemudian menelurkan kebijakan2 memberikan kemudahan2
kepada Tionghoa seberang lautan untuk melakukan kegiatan di Taiwan,
seperti melanjutkan sekolah, investasi, memberikan bantuan dana kepada
perkumpulan Tionghoa seberang lautan di berbagai negara dan lain2. Tentu
saja, kebijakan ini terkadang mengandung muatan politis di balik semua
kebijakan itu. Dengan harapan bahwa Tionghoa seberang lautan akan lebih
condong mendukung kepentingan Taiwan di seluruh dunia. Ini diterapkan di
AS, di mana lobi2 kepada pemerintah dan senat sangat diperlukan untuk
meraih dukungan kebijakan yang menguntungkan Taiwan. Di Indonesia
sendiri, walau Indonesia tidak mengakui kedaulatan Taiwan, namun
hubungan ekonomi antara Indonesia-Taiwan tetap hangat dengan perantara
kalangan WNI Tionghoa.
Namun, beberapa tahun belakangan seiring berkembangnya nasionalisme
Taiwan untuk meraih kemerdekaan Taiwan, kebijakan pemerintah mulai
berubah. Dari mulai adanya panggilan untuk membubarkan Komisi Urusan
Tionghoa Seberang Lautan, sampai kepada membatasi definisi "Tionghoa
seberang lautan" hanya kepada Tionghoa yang masih memegang
kewarganegaraan Republik China di luar negeri.
Dari sini, saya ingin menghimbau kepada rekan2 yang berdiskusi tentang
masalah ini untuk jangan langsung memvonis ini praktek diskriminasi ini
adalah sebuah diskriminasi negatif. Diskriminasi tidak semuanya langsung
berarti negatif. Diskriminasi dalam arti harfiahnya berarti pembedaan.
Saya kira, perlakuan beda seperti yang dilakukan pemerintah Taiwan
(Republik China) untuk kalangan tertentu atas dasar keinginan balas
jasa, adalah tidak merugikan pihak yang tidak diperlakukan istimewa
dalam hal ini non-Tionghoa.
Belanda memberikan beasiswa khusus kepada WNI karena Belanda punya
hubungan khusus dengan Indonesia di masa lalu, ini diskriminatif dan
nampaknya tidak adil bagi warga negara Malaysia misalnya. Namun betulkan
tidak adil? Belum tentu. Siapa suruh Malaysia tidak menderita dijajah
Belanda di masa lalu? Nah, kembali ke Taiwan, bila kemudian pemerintah
Taiwan menyamakan seluruh WNI Tionghoa dengan WNI dari suku lainnya dan
hanya memberikan priviles kepada Tionghoa berkewarganegaraan Taiwan,
saya kira, WNI Tionghoa juga jangan berteriak mereka didiskriminasi. Ini
dikarenakan, priveles yang diberikan sebuah negara kepada warga
negaranya sudah memang harus lebih daripada seorang yang
berkewarganegaraan lain.
Demikian, semoga bertambah jelas.
Rinto Jiang
idakhouw wrote:
> Bung Rinto,
> Saya memang sangat kaget membaca info bhw PEMERINTAH Taiwan
> memberlakukan kebijakan beasiswa berbasis ras seperti itu. Saya sempat
> berpikir, masa' iya sih pemerintah Taiwan tidak diperlengkapi dengan
> penasihat dari kalangan kaum cendekia bidang ilmu2 sosial, sampai2
> bisa menelurkan kebijakan absurd demikian (cendekiawan Indonesiapun
> tidak kritis pula!). Syukurlah kalau kebijakan itu hendak dibatalkan
> (ini sudah bukan lagi soal menguntungkan atau tidak buat kelompok
> tertentu. Kita mengkritisi basis kebijakannya)
>
>
[Non-text portions of this message have been removed]
