--- In budaya_tionghua@yahoogroups.com, PK Lim <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
>Salah satu faktor kekalahan Indonesia dalam bersaing dibidang
>industri dengan negara2 berkembang lainnya ialah peraturan
>perburuhan yang dibuat oleh Yacob Nua Wea dizaman pemerintahan
>Megawati.
>Peraturan itu ibarat membunuh angsa bertelur emas.
>Sampai saat ini, para "wakil pekerja" tidak sadar, atau dikarenakan
>kepentingan tertentu, bersikekeh mempertahankan peraturan yang tidak
>bersahabat dengan investor.
>Akibatnya sudah terasa dengan ditutupnya beberapa pabrik.
>....................................
> salam,
> PK Lim
--------------------------------------------------------------------
Demo memprotes kedutaan Jepang karena penutupan pabriknya di
Indonesia sudah tentu tidak berhasil dan sepertinya salah alamat
("bark up the wrong trees"), karena permasalahan yang lebih
substansial belum terpecahkan, seperti yang sering dikeluhkan para
penanam modal asing maupun lokal yaitu masalah peraturan ketenaga
kerjaan yang dianggap tidak pro bisnis, high cost economy, peraturan
yang tidak konsisten dan pembangunan infrastruktur yang lambat dll.
Peraturan ketenaga kerjaan yang dibuat oleh Jacob Nuwa Wea dibawah
pemerintahan Megawati membuat para penanam modal (asing dan lokal)
untuk mempertimbangkan dan memikirkan kembali masak-masak sebelum
berani mendirikan pabriknya di Indonesia, karena peraturan ketenaga
kerjaan yang berlaku sekarang bukanlah sebuah insentif yang menarik
bagi para investor untuk mendirikan sebuah pabrik dengan memiliki
banyak pekerja atau buruh.
Peraturan ketenaga kerjaan yang melindungi hak kaum pekerja adalah
kebijaksanaan yang benar dan absolut, tenaga kerja Indonesia berhak
untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan, keamanan tempat berkerja,
upah minimum, perlindungan kesehatan dll, tetapi peraturan ketenaga
kerjaan yang dibuat pada periode pemerintah Megawati ini dianggap
bukanlah sebuah pendekatan "win-win solution" yang memperhatikan
kepentingan kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha.
Para investor dan pengusaha mengeluhkan bahwa peraturan ketenaga
kerjaan ini kurang memperhatikan kepentingannya, dan dianggap
berat sebelah, terutama bagi mereka yang memiliki banyak pekerja dan
karyawannya yang akan menghadapi banyak masalah nantinya.
Kebijaksanaan ketenaga kerjaan yang populis ini memang popular
dikalangan kaum pekerja dan buruh, dan dapat dianggap berhasil
mengangkat citra pemerintahan Megawati yang pro "wong cilik" seperti
yang diharapkan sebagai salah satu kepentingannya, tetapi
kebijaksanaan ini sekaligus juga dianggap kontra produktif
dan "deterrent" atau bahkan "self destructive" bagi kebijaksanaan
yang ingin mengundang investor (asing dan lokal) untuk menanamkan
modalnya di sektor riil (seperti pabrik), yang diharapkan dapat
menciptakan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang bertambah
jumlahnya setiap tahun.
Sebagai salah satu alasannya yang dipakai, maka tak jarang beberapa
perusahaan nakal dan tidak bertanggung jawab yang menutup
pabriknya, tidak membayar upah pesangon kepada buruhnya yang menjadi
kewajibannya, seperti halnya beberapa perusahan milik Korea yang
kabur tanpa memberikan upah ke pekerjanya, seperti yang pernah
dilaporkan oleh media massa sebelumnya.
(http://www.majalahtrust.com/ekonomi/sektor_riil/1033.php)
Untuk merevisi peraturan ketenaga kerjaan yang telah dikeluarkan oleh
Jacob N.W. rasanya tidak mudah lagi tanpa timbulnya perlawanan dan
protes dari golongan pekerja dan buruh atau kepentingan tertentu.
Jadi harapan untuk memperbaiki iklim investasi melalui peraturan
ketenaga kerjaan di sektor riil, sementara masih terbatas dalam
bentuk wacana dahulu.
Selain itu semoga juga tidak ada lagi perusahaan yang akan menutup
pabriknya lagi yang akan menambah deretan angka pengangguran lebih
lanjut.
Salam
G.H.
