Bung Cahyadi ini seperti meluncur aja tulisannya krn tidak direnung- renung lebih dulu. Anda gampang sekali bicara tentang KEWAJIBAN RAKYAT padahal rakyat itu BUKAN suatu lembaga sebab suatu lembaga memiliki kewajiban2 dan tugas2 resmi yang melekat secara hukum pada lembaga tsb.
Kewajiban untuk rakyat itu tidak ada, tetapi kewajiban setiap anggota masyarakat/ warganegara (sebagai INDIVIDU2 di antara rakyat banyak) jelas ada. Jadi kalau satu inidividu/ warga bersalah mencuri laptop 21 juta misalnya, hanya individu itu saja (BUKAN si pemimpin rakyat) yang secara hukum bisa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, bukannya menghukum SELURUH (200 JUTA LEBIH) RAKYAT. Kewajiban2 secara individual setiap warga tak puya kaitan secara khusus dengan kasus laptop jadi jangan main samber aja menyalahkan rakyat terkait dengan kasus laptop (rakyat mana yang salah dan perlu dihukum?). Kita mengkritik DPR sebagai satu lembaga dan dalam kaitannya dengan program pengadaan laptop. Para pimpinan lembaga DPR wajib bertanggung jawab, kalau perlu menerima hukuman dari kesalahan yang mereka lakukan. Sayangnya DPR bisa bikin berbagai UU yang bukan saja bisa menganulir berbagai ancaman hukuman thd anggota2 DPR, tetapi bisa juga ... he, he, he. Salam --- In [email protected], "Cahyadi Juananda" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Justru itulah yang saya bilang, coba dibaca dulu deh Pak... > > Saya bilang apakah rakyatnya sudah memenuhi kewajibannya seperti yang saya sebutkan dibawah.....kalo merasa sudah baru nuntut. > > Btw... Korban lumpur lapindo itu SEBAGIAN BESAR TIDAK PUNYA SURAT SERTIFIKAT lho... > Jadi kalo usulannya mendingan duit itu buat mereka, itu secara sosial betul sekali...tapi secara hukum (negara kita negara hukum) ya Pemerintah tidak berkewajiban... Orang itu bukan pemilik sah dari lahan tersebut kok. > > Saya pernah menulis adanya pencurian air PAM dan LISTRIK besar- besaran oleh warga perkampungan kumuh, apa Pemerintah tidak tahu hal itu? Ya pasti tahulah...,tapi mereka membiarkan juga dan terus berkelanjutan hingga sekarang. Kalau Anda tidak percaya, jika nanti Anda pulang ke Indonesia, saya akan dengan suka hati menunjukkan kriminalitas itu. > > Intinya, Rakyar kecilpun SAMA MALINGNYA dengan DPR yang dipilihnya, sami mawon Pak. > > Bicara masalah jangka panjang dan pendek, dari dulu siapa aja pemerintahnya pasti dihujat habis habisan...kalo mau sempurna sesuai kehendak rakyat yang 200 juta lebih dan kemauannya lain-lain ya susah Pak, oleh sebab itulah diterbitkan yang namanya UU, KEPRES, dll. > > Salam damai > Cahyadi
