Bagaimana dengan di bawah ini, Tuan Adigung Laks? Lantaran tidak ada "derasnya kritik masyarakat dan penolakan di internal"?
Peyimpangan2 di DPR 2003-2004 ====================================== 1. Kelebihan pembayaran pekerjaan penggantian instalasi pipa air bersih dan pipa hydrant, pemasangan instalasi listrik tegangan menengah/rendah serta penggantian kabel power lift senilai Rp 414.501.040. 2. Volume pekerjaan pengadaan/pemasangan vertical blind dan horizontal blind kurang senilai Rp 320.883.588. 3. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Nusantara II Paripurna DPR-RI dan pengadaan conference system senilai Rp 1.008.815.044. 4. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembuatan ruang poliklinik dan pekerjaan perbaikan/pembuatan ruang pimpinan dan Badan Kehormatan DPR-RI senilai Rp 161.233.720. 5. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pondasi dan turap tanah Griya Sabha DPR-RI senilai Rp 142.738.181. 6. Hasil pelelangan barang inventaris rumah jabatan anggota DPR-RI di Kalibata belum tertagih sebesar Rp 419.403.595. 7. Sebagian pesawat telpon hasil pengadaan TA 2003 dan 2004 senilai Rp 259.694.000 tidak diketahui keberadaannya. 8. Pada pembangunan rumah jabatan anggota DPR-RI di Pos Pengumben spesifikasi beberapa item pekerjaan tidak sesuai kontrak senilai Rp957.280.013, terdapat item pekerjaan dikontrakkan ganda senilai Rp378.918.750, dan volume pekerjaan kurang senilai Rp 103.664.446. 9. Dalam pembangunan rumah jabatan anggota DPR-RI di Pos Pengumben patut diduga pelaksanaan pelelangan proforma dan kemahalan harga pekerjaan mekanikal elektrikal senilai Rp 1.135.889.415. 10. Harga tanah untuk kavling rumah jabatan anggota DPR-RI di Pos Pengumben terlalu mahal sebesar Rp 9.875.687.151. 11. Kemahalan harga dalam pengadaan meubelair gedung dan rumah jabatan anggota DPR RI senilai Rp 2.207.594.120. 12. Kemahalan harga atas paket-paket pelaksanaan pekerjaan pembuatan deep well di rumah jabatan anggota, Griya Sabha, dan gedung DPR-RI senilai Rp1.507.125.600. 13. Kemahalan harga pengadaan AC, TV, lemari es, exhaus fan dan blower untuk gedung DPR RI dan rumah jabatan anggota DPR RI Senilai Rp 2.021.877.556. 14. Kemahalan harga atas pelaksanaan pengadaan dan pemasangan jaringan internet, pengadaan komputer dan laptop DPR-RI senilai Rp 362.445.518. 15. Harga pengadaan dan pemasangan horizontal dan vertical blind pada gedung Nusantara, gedung Nusantara I dan gedung Sekretariat Jenderal lebih mahal dari harga pasar senilai Rp 733.445.625. 16. Kemahalan harga atas pekerjaan pemasangan instalasi listrik tegangan menengah dan tegangan rendah untuk penambahan daya listrik gedung Nusantara I DPR-RI senilai Rp 899.991.460. 17. Barang barang inventaris untuk rumah jabatan anggota DPR-RI hasil pengadaan TA 2003 dan TA 2004 belum dimanfaatkan senilai Rp 1.061.902.000,00. ====================================== Sumber: Audit BPK S/V-XIII.1/12/2005, Desember 2005. ====================================== Penyimpangan2 di MPR 2004-2005 ====================================== 1. Terjadi kelebihan pembayaran Rp 313.371.928 dan terdapat beberapa jenis pekerjaan yang kurang efektif Rp 10.520.739.435 dalam pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Jenderal MPR RI/DPD RI tahun anggaran 2004. 2. Terdapat kelebihan pembebanan biaya sebesar Rp 36.267.000,00 dalam Pekerjaan perencanaan renovasi Gedung Nusantara III Lantai 5,7,10, Gedung Nusantara V Lantai 1, 2, 3 dan Basement Sekretariat Jenderal MPR Tahun Anggaran 2004. 3. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp44.506.000 dalam pekerjaan konsultan perencana pada pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung Setjen MPR RI/DPD RI Tahun Anggaran 2004. 4. Terdapat kelebihan perhitungan eskalasi harga Rp 266.098.000, ketidakhematan senilai Rp 190.914.460 dan beberapa jenis pekerjaan kurang efektif Rp 1.674.817.690 dalam pembangunan Gedung Annex dan fasilitas penunjang Gedung MPR RI/DPD RI Tahun Anggaran 2005. 5. Terdapat kelebihan perhitungan biaya eskalasi Rp 582.004.000 dan pekerjaan sebesar Rp 392.768.388 yang di luar ruang lingkup pekerjaan dan rencana anggaran renovasi Gedung Nusantara III dan Gedung Nusantara V Tahun Anggaran 2005. 6. Terdapat kelebihan pembebanan senilai bahan Rp 100.823.282 pada kontrak pengadaan furniture dan meubelair Tahun Anggaran 2004. 7. Terdapat kelebihan nilai kontrak Rp 33.462.000 dalam pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung DPD RI Tahun Anggaran 2004. 8. Terdapat ketidakhematan Rp 21.798.463 dan pekerjaan senilai Rp 37.454.254 dalam pelaksanaan pekerjaaan pembangunan prasarana ligkungan dan atap Gedung Nusantara V Tahun Anggaran 2004. 9. Terdapat pekerjaan di luar ruang lingkup DIP/PO senilai Rp 1.652.670.221 dalam renovasi Gedung Nusantara III Lantai 5,7, 10, Gedung Nusantara V Lantai 1,2,3; dan Basement Setjen MPR Tahun Anggaran 2004. ====================================== Sumber: Audit BPK No 105/S/V-XIII.1/01/2006, 21 Juli 2006 Pada tanggal 27 Mar 2007 01:34:09 -0700, Agus Hamonangan <[EMAIL PROTECTED]> menulis: > Laporan Wartawan Kompas Sutta Dharmasaputra > http://www.kompas.co.id/ver1/Nasional/0703/27/142259.htm > ====================== > > JAKARTA, KOMPAS--Memperhatikan derasnya kritik masyarakat dan > penolakan di internal, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya > membatalkan pembelian 550 laptop untuk anggota Dewan yang > menghabiskan anggaran Rp 12,1 miliar. > > Ketua DPR Agung Laksono didampingi Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif dan > Sekjen DPR Faisal Djamal mengumumkan keputusan itu usai Rapat > Pimpinan DPR Darurat di Gedung DPR, Selasa (27/3) sore. > > Menurut Agung, rencana pembelian laptop sesungguhnya sudah merupakan > kesepakatan pleno Badan Urusan Rumah Tangga, rapat pimpinan alat > kelengkapan DPR, dan rapat pleno anggaran. Namun menjelang > pelaksanaan, publik menolak termasuk kalangan anggota DPR > sendiri. "Berarti ada yang tidak klop. Oleh karena itu Pimpinan Dewan > memutuskan membatalkan pembelian laptop," kata Agung. > > Sebelum Rapat Pimpinan Darurat itu digelar, Sekjen DPP PDI Perjuangan > Pramono Anung menyampaikan surat secara resmi kepada Pimpinan DPR > yang isinya menolak pengadaan laptop karena dinilai tidak tepat di > tengah kondisi rakyat yang sedang susah. > > DPP PDI-P juga meminta Pimpinan DPR dan Sekjen untuk tidak > mengalokasikan pengadaan laptop bagi 109 anggota F-PDIP di DPR. > Pramono Anung diterima Zaenal Ma'arif. > > Sejumlah pimpinan dan angota fraksi lain, banyak juga yang menolak > pengadaan laptop. Mereka banyak bersuara di media massa. Tapi, yang > memberi surat resmi penolakan ke Pimpinan DPR hanya PDI-P.
