Oleh Suryopratomo
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0704/11/utama/3438004.htm
======================

Tidak bisa disangkal salah satu keberhasilan yang dicapai Presiden 
Soeharto selama 32 tahun menjadi orang nomor satu di Indonesia adalah 
mengubah Indonesia dari negara miskin menjadi negara yang beranjak ke 
negara industri baru. 

Namun, sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan 
pertanian, Soeharto paham betul kehidupan rakyatnya. Walaupun 
Indonesia hendak beranjak menuju negara industri, sebagian besar 
rakyat Indonesia tetap menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. 

Ketika perjalanan hidup membawa dirinya menjadi seorang tentara yang 
sarat dengan penugasan yang menantang dan akhirnya membawa dirinya 
menggapai jenjang tertinggi, yakni meraih jenderal bintang empat 
bahkan kemudian bintang lima, Soeharto tetap tidak lupa akan 
kehidupan yang sebenarnya dari rakyatnya. Demikian pula ketika 
kemudian arus besar politik dalam negeri pada tahun 1965 menarik 
dirinya ke arena politik dan pengabdian sipil, hal yang pertama 
dilakukan adalah melakukan perbaikan kehidupan rakyat. Kebutuhan 
pangan yang tidak memadai sehingga membuat tingkat inflasi melambung 
sampai 650 persen membuat ia tidak bisa lain kecuali yang pertama 
dilakukan adalah memperbaiki sistem produksi pertanian. 

Bersama para ahli ekonomi dari Universitas Indonesia yang dipimpin 
Prof Widjojo Nitisastro dan Prof Ali Wardhana, Soeharto merancang 
sebuah konsep pembangunan ekonomi jangka panjang yang terprogram. 
Konsep pembangunan yang di zaman Presiden Soekarno berada di bawah 
bendera "Demokrasi Terpimpin" diubah menjadi "Garis Besar Haluan 
Negara" yang diterjemahkan dalam rencana pembangunan lima tahunan 
(repelita). 

Setelah dua tahun mengemban tugas sebagai Penjabat Presiden, Soeharto 
menjalankan Repelita I-nya pada tahun 1969. Arah yang ingin dicapai 
sangatlah sederhana, yakni bagaimana bangsa Indonesia bisa memenuhi 
kebutuhan pangan dan juga sandang sendiri. 

Pelibatan dari semua komponen bangsa dilakukan agar program 
pembangunan bisa berjalan dan berhasil. Mahasiswa Institut Pertanian 
Bogor, misalnya, dilibatkan untuk turun ke lapangan, mendampingi para 
petani agar bisa menjalankan program bimbingan massal. 

Konsistensi dalam menjalankan program pembangunan itulah yang 
akhirnya membawa Indonesia menggapai swasembada pangan pada tahun 
1984. Prestasi besar itu membawa Presiden Soeharto meraih penghargaan 
dari Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). 

Barulah setelah berhasil memenuhi kebutuhan perut, arah pembangunan 
bisa dilakukan ke bidang lain. Setelah itu repelita diarahkan ke 
bidang perumahan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kemudian 
pembangunan industri. 

Tidak tertulis 

Pencapaian pembangunan ekonomi yang dilakukan Indonesia selama 32 
tahun kepemimpinan Presiden Soeharto sangatlah luar biasa. Tidak 
hanya pujian yang diberikan, tetapi konsep pembangunan banyak yang 
ditiru oleh negara-negara lain. 

Soeharto mengakui bahwa keberhasilannya membangun perekonomian 
Indonesia tidak bisa juga dilepaskan dari faktor keberuntungan. 
Antara lain adanya bonanza minyak pada tahun 1974 yang memungkinkan 
Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun infrastruktur yang 
dibutuhkan untuk mempercepat laju pembangunan. 

Sayang, landasan pembangunan yang bagus itu tidak tercatat dengan 
baik. Konsentrasi yang berlebihan kepada pelaksanaan pembangunan 
membuat semuanya seperti terlupa untuk membuat catatan tertulis yang 
bisa dijadikan sejarah bagaimana Orde Baru membangun perekonomian 
bangsa ini. 

Itulah yang disayangkan oleh Soeharto. Kerja keras yang dilakukan 
tidak cukup bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi generasi yang akan 
datang. Padahal catatan seperti itu penting bagi generasi mendatang 
untuk mengetahui kekuatan sekaligus kelemahan dari pembangunan 
ekonomi di zaman Orde Baru. 

Di samping hal-hal yang positif, seperti bimas, puskesmas, posyandu, 
dan pengendalian tingkat kelahiran, ada hal-hal yang membuat 
perjalanan bangsa sempat oleng, seperti kasus Pertamina dan korupsi 
di Bulog. Bahkan, yang terakhir ketika perekonomian Indonesia 
terempas oleh krisis keuangan yang melanda Asia Tenggara tahun 1997 
yang ditengarai disebabkan juga oleh ditinggalkannya Soeharto oleh 
para konglomerat yang ia besarkan. 

Mengenang ke belakang 

Buku Soeharto, The Life and Legacy of Indonesia's Second President 
yang ditulis Retnowati Abdulgani-Knapp tidak bisa dilepaskan dari 
konteks keinginan mantan Presiden RI itu untuk menuliskan perjalanan 
sejarah yang telah ia lalui. Buku itu menjadi sebuah otobiografi yang 
hidup karena tidak hanya menceritakan kejayaannya, tetapi seluruh 
kehidupan Soeharto mulai dari lahir sampai masa tuanya sekarang ini 
yang tak lepas dari kecaman dan berbagai tuduhan. 

Retnowati sangat beruntung karena ia putri dari tokoh kemerdekaan 
Roeslan Abdulgani sehingga punya akses untuk mendengar langsung semua 
cerita itu dari sang mantan Presiden. Sayang, kesempatan itu 
diperoleh di saat Soeharto sudah berusia 86 tahun dan berulang kali 
keluar-masuk rumah sakit. Meski tidak dimungkiri ingatannya masih 
sangat kuat, Soeharto tak cukup lancar menyampaikan pikirannya. 
Akibatnya, Retnowati terpaksa untuk menerjemahkan beberapa pikiran 
Soeharto itu agar bisa ditangkap lebih mudah oleh pembaca. 

Meski demikian, buku tentang Soeharto—yang akan diluncurkan tanggal 
12 April di Singapura dan tanggal 25 April di Jakarta—tetap menarik 
untuk diikuti, apalagi Retnowati secara baik mampu mengangkat isu-isu 
sensitif yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Seperti soal siapa 
orangtua Soeharto yang sebenarnya, peran Ibu Tien dalam kehidupan 
Soeharto, para putra-putri, soal yayasan yang sekarang sedang diutak-
utik kembali, hubungan dengan para konglomerat, serta teman-temannya 
yang setia dan yang mengkhianati. 

Salah satu episode yang diangkat secara baik dan menarik untuk 
menjadi pengetahuan kita adalah saat-saat menjelang Soeharto harus 
lengser dari kursi kepresidenan. Bagaimana ia berupaya untuk bisa 
mengendalikan krisis ekonomi, termasuk kemungkinan mem-peg rupiah 
terhadap dollar AS seperti diusulkan ahli moneter AS, Steve Hanke, 
dengan Currency Board System-nya. Untuk mencegah agar Soeharto tak 
melakukan itu, Presiden AS Bill Clinton mengirim mantan Wakil 
Presiden Walter Mondale untuk menemuinya di Jakarta, Maret 1998. 

Dalam perjalanan pulang dan mampir di Singapura, Mondale bertemu PM 
Goh Chok Tong dan Menteri Senior Lee Kuan Yew. Mondale sempat 
bertanya apakah Soeharto seorang pahlawan atau penjahat (crook)? 

Jawaban yang disampaikan Lee Kuan Yew sangat menarik. "Sebagai 
Presiden Indonesia, Soeharto merasa dirinya seperti seorang sultan 
besar dari kerajaan besar. Ia merasa wajar apabila putra-putrinya 
mendapatkan privilese seperti halnya para pangeran dan putri pangeran 
di Kerajaan Solo. Dia melihat dirinya sebagai seorang patriot. Saya 
juga tidak mengklasifikasikan dia sebagai seorang penjahat (crook)." 



Kirim email ke